Uud Pasal 7 Ayat 1

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Transisi Purwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perian 1945
ialah pertukaran (amendemen) permulaan terhadap Undang-Undang Bawah Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peralihan pertama disahkan dalam Rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-12 plong copot 19 Oktober 1999, yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999 yang berlanjut pada tanggal 14–21 Oktober 1999.

Dalam perubahan purwa ini, MPR mengubah beberapa pasal, yaitu Pasal 5 Ayat (1) yang. Berbunyi (1) Kepala negara memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat, Dan di ganti menjadi (1) Presiden berhak mengajukan rang undang-undang kepada Senat Rakyat., Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21.

Ringkasan

[sunting
|
sunting mata air]

Perubahan-perubahan tersebut berlandaskan pasal-pasal, yakni:

  • Pada Pasal 5, Ayat (1) yang menyebutkan kekuasaan Kepala negara dalam membuat UU diubah menjadi hanya mengajukan UU.
  • Pada Pasal 7, perian jabatan Kepala negara dan Wakil Presiden dibatasi dari tak terbatas menjadi sahaja dua kali.
  • Plong Pasal 9, klausa yang ada ditegaskan andai Ayat (1), kemudian Ayat (2) baru ditambahkan dan menyebutkan bahwa jikalau MPR ataupun DPR tidak dapat mengadakan sidang wisuda, Presiden dan Wakil Kepala negara dapat bersumpah/berikrar di hadapan Pimpinan MPR, yang disaksikan oleh Pimpinan MA.
  • Lega Pasal 13, Ayat (2) dipindahkan dan dikembangkan ke Ayat (3) yang menyebutkan bahwa Presiden menerima duta negara bukan dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kemudian Ayat (2) diberikan klausa bau kencur nan menyebutkan bahwa Presiden menggotong duta buat negara lain dengan pertimbangan DPR.
  • Pasal 14 dimekarkan menjadi dua ayat. Ayat (1) menamakan bahwa Presiden membagi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA, sementara itu Ayat (2) menyebutkan bahwa Presiden menjatah amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR.
  • Pada Pasal 15, pengenalan-pengenalan dan ejaan dalam pasal tersebut ditata ulang dan frasa “nan diatur dengan undang-undang” ditambahkan.
  • Pada Pasal 17, kata-kata dan ejaan pada Ayat (2) ditata ulang, lalu klausa pada ayat (3) yang mengistilahkan berbunyi “Menteri-menteri itu mengusung kementerian rezim” diganti menjadi “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dan pemerintahan”.
  • Pasal 20 dirombak secara meriah dan besaran ayat bertambah dari 2 menjadi 4 ayat. Pengaturan DPR buat namun menyetujui UU yang dibuat Presiden berubah menjadi DPR-lah nan membuat UU tersebut. Ayat (2) dipindahkan ke Ayat (3) dan diubah susunan katanya mengikuti perlintasan Ayat (1). Kemudian pada Ayat (2) yang telah nihil ditambahkan klausa bahwa setiap rancangan UU (RUU) akan dibahas bersama maka itu Presiden dan DPR untuk mendapat persepakatan bersama. Buncit Ayat (4) baru ditambahkan dan menyebutkan bahwa Kepala negara menyahihkan RUU yang mutakadim disetujui bersama sebelumnya menjadi UU.
  • Pada Pasal 21, jumlah ayat dikurangi dari 2 menjadi hanya 1 ayat. Ayat (1) yang menyebutkan bahwa DPR berhak mengajukan DPR kepada Kepala negara berubah menjadi DPR berhak mengajukan usul RUU (mengikuti transisi pada Pasal 20). Sementara Ayat (2) dihapuskan.

Pasal 5

[sunting
|
sunting sendang]

diubah menjadi

Pasal 7

[sunting
|
sunting perigi]

diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama panca tahun, dan sesudahnya dapat dipilih juga dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.}

Pasal 9

[sunting
|
sunting sumber]

diubah menjadi

Pasal 13

[sunting
|
sunting sendang]

diubah menjadi

sistem pemerintahan: presidensial

Pasal 14

[sunting
|
sunting sendang]

diubah menjadi

Pasal 15

[sunting
|
sunting mata air]

diubah menjadi

Pasal 17

[sunting
|
sunting sendang]

diubah menjadi

Pasal 20

[sunting
|
sunting sumber]

diubah menjadi

Pasal 21

[sunting
|
sunting sendang]

diubah menjadi

Pranala luar

[sunting
|
sunting sumber]

  • Undang-Undang Bawah Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Dokumen Kalis)
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Dokumen Satu Naskah)
  • Transisi
    Purwa
    Undang-Undang Sumber akar Negara Republik Indonesia Hari 1945



Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_Pertama_Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945

Posted by: gamadelic.com