Uu Perpajakan Yang Mengatur Pajak Penghasilan Adalah

Peralihan KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG Pajak PENGHASILAN


Mengeti

:

a.

bahwa privat upaya mengamankan penerimaan negara yang sernakin meningkat, takhlik sistem perpajakan yang objektif, sederhana, stabil, kian memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian syariat serta transparansi perlu dilakukan pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa barangkali diubah anak bungsu dengan Undang-Undang Nomor 17 Hari 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Fiskal Penghasilan;

b.

bahwa bersendikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam abc a, teradat takhlik Undang-Undang akan halnya Peralihan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Waktu 1983 tentang Pajak Penghasilan;


Mengingat

:

1.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Radiks Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 akan halnya Takdir Umum dan Tata Pendirian Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Periode 1983 Nomor 49, Tambahan Paisan Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sama dengan telah beberapa bisa jadi diubah keladak dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 akan halnya Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Musim 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Waktu 2007 Nomor 85, Suplemen Kepingan Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Waktu 2000 mengenai Perlintasan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 adapun Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Permufakatan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mengemudiankan:


Menetapkan

:

UNDANG-UNDANG TENTANG Pergantian KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa takdir n domestik Undang-Undang Nomor 7 Waktu 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lempengan Negara Republik Indonesia Musim 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang mutakadim beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

a.

Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Suplemen Paisan Negara Republik Indonesia Nomor 3459);

b.

Nomor 10 Tahun 1994 (Paisan Negara Republik Indonesia Hari 1994 Nomor 60, Tambahan Kepingan Negara Republik Indonesia Nomor 3567);

c.

Nomor 17 Perian 2000 (Lempengan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Paisan Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah bak berikut:

1.


Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 yaitu sebagaimana terjadwal dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Biji 1 Undang-Undang ini.

2.


Qada dan qadar Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)

Yang menjadi subjek pajak adalah:

a.

1.

orang pribadi;

2.

warisan yang belum terbagi ibarat satu kesatuan menggantikan nan berwajib;

b.

tubuh; dan

c.

bentuk aksi tetap.

(1a)

Bentuk persuasi setia merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek fiskal tubuh.

(2)

Subjek fiskal dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek fiskal luar kawasan.

(3)

Subjek pajak dalam negeri yakni:

a.

orang pribadi yang bertempat habis di Indonesia, hamba allah pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang n domestik satu waktu pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

b.

badan yang didirikan atau bersemayam takhta di Indonesia, kecuali unit tertentu bermula tubuh pemerintah nan menepati kriteria:

1.

pembentukannya bersendikan ketentuan peraturan perundang-invitasi;

2.

pembiayaannya pecah berpunca Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Ancangan Pendapatan dan Belanja Provinsi;

3. penerimaannya dimasukkan dalam taksiran Pemerintah Rahasia atau Pemerintah Daerah; dan

4.


pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

c.

warisan nan belum terbagi seumpama suatu keekaan menggantikan nan berhak.

(4)

Subjek pajak asing wilayah adalah:

a.

orang pribadi yang tidak bersemayam tinggal di Indonesia, orang pribadi nan kreatif di Indonesia tidak bertambah pecah 183 (seratus okta- puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) rembulan, dan awak nan tidak didirikan dan enggak menetap kedudukan di Indonesia, yang menjalankan operasi ataupun mengerjakan kegiatan melangkahi bentuk usaha taat di Indonesia; dan

b.

individu pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak makin berpokok 183 (seratus delapan desimal tiga) hari intern jangka periode 12 (dua belas) wulan, dan badan nan tidak didirikan dan tidak bertempat kursi di Indonesia, nan boleh menerima ataupun memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak pecah menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha teguh di Indonesia.

(5)

Bentuk gerakan tetap adalah kerangka usaha yang dipergunakan oleh khalayak pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, manusia pribadi yang berlimpah di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) perian intern jangka periode 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

a.

arena kedudukan manajemen;

b.

cabang perusahaan;

c.

dinas kantor cabang;

d.

gedung kantor;

e.

pabrik;

f.

bengkel;

g.

gudang;

h.

ruang untuk promosi dan penjualan;

i.


pertambangan dan penggalian sumber alam;

j.

kawasan kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

k.


perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;

l.

proyek konstruksi, instalasi, alias bestelan perakitan;

m.


kasih jasa kerumahtanggaan bentuk apa pun maka dari itu sida-sida atau orang tak, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam desimal) hari dalam paser hari 12 (dua belas) bulan;

horizon.

orang atau badan yang bertindak selaku agen nan kedudukannya tidak bebas;

o.

badal ataupun pegawai berbunga perusahan asuransi yang lain didirikan dan bukan menetap takhta di Indonesia yang menerima premi asuransi atau bersedia dan menerima risiko di Indonesia; dan

p.


komputer, kantor cabang elektronik, maupun peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan maka itu penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

(6)

Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kursi badan ditetapkan maka itu Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sememangnya.

3.


Bilangan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi andai berikut:

Pasal 3

(1)

Yang tidak termasuk subjek fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

a.

jawatan perwakilan negara asing;

b.


pejabat-komandan perwakilan diplomatik dan konsulat atau majikan-pejabat enggak dari negara asing dan orang-manusia yang diperbantukan kepada mereka yang berkreasi pads dan bertempat dahulu sedarun mereka dengan syarat tak penghuni negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima alias memperoleh penghasilan di luar jabatan alias pekerjaannya tersebut Berta negara bersangkutan memberikan perlakuan.timbal balik;

c.


organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

1.


Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

2.

tidak menjalankan usaha atau kegiatan tidak untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya mulai sejak dari iuran para anggota;

d.


majikan-majikan kantor cabang organisasi jagat sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan gerakan, kegiatan, maupun pekerjaan tidak cak bagi memperoleh penghasilan dari Indonesia.

(2)


Organisasi alam semesta yang tidak termuat subjek pajak sebagaimana dimaksud sreg ayat (1) abc c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Finansial.

4.


Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf 1, dan Penjelasan lambang bunyi k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, leter f, abc i, dan aksara k diubah, fonem j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) abjad, merupakan huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)

Yang menjadi objek pajak ialah penghasilan, yakni setiap lampiran kemampuan ekonomis nan diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal berasal Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai bagi konsumsi atau lakukan menambah harta benda Wajib Fiskal yang bersangkutan, dengan nama dan internal tulangtulangan segala kembali, termasuk:

a.


penggantian atau honorarium berkenaan dengan jalan hidup maupun jasa yang diterima atau diperoleh tersurat gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang purnakarya, atau sagu hati n domestik bentuk lainnya, kecuali ditentukan tak dalam Undang-undang ini;

b.

hidayah dari undian atau pekerjaan ataupun kegiatan, dan penghormatan;

c.

laba usaha;

d.

 keuntungan karena penjualan maupun karena pengalihan harta termasuk:

1.


keuntungan karena pengalihan harta kepada sindikat, persekutuan, dan badan lainnya bagaikan pemindah saham atau penyertaan modal;

2.


keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh kongsi, persemakmuran, dan badan lainnya;

3.


keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, maupun reorganisasi dengan logo dan dalam bentuk apa lagi;

4.


keuntungan karena pengalihan harta kasatmata hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali nan diberikan kepada tanggungan sekandung dalam garis keturunan literal satu derajat dan bodi keagamaan, awak pendidikan, bodi sosial termasuk yayasan, koperasi, atau bani adam pribadi yang menjalankan operasi mikro dan mungil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Kanun Nayaka Finansial, sepanjang tidak suka-suka hubungan dengan persuasi, pekerjaan, kepemilikan, atau pencaplokan di antara pihak-pihak yang berkepentingan; dan

5.


keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, cap turut serta privat pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

e.

penerimaan lagi pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan penyetoran pelengkap pengembalian pajak;

f.

anakan termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena persekot pengembalian utang;

g.

dividen, dengan nama dan internal bentuk apapun, termasuk dividen dari firma asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian cerih hasil usaha koperasi;

h.

royalti ataupun imbalan atas eksploitasi hak;

i.

carter dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j.


penerimaan atau perolehan pemasukan berkala;

k.


keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan kuantitas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

l.


keuntungan cedera kurs alat penglihatan uang luar;

m.

selisih lebih karena penilaian juga aktiva;

n.

premi asuransi;

o.

iuran nan diterima atau diperoleh universitas dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha alias tiang penghidupan independen;

p.


tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

q.


penghasilan dari usaha berbasis syariah;

r.

imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengeset tentang ketentuan umum dan pengelolaan cara perpajakan; dan

s.

surplus Bank Indonesia.

(2)


Penghasilan di dasar ini dapat dikenai fiskal bersifat final:

a.


penghasilan faktual bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat tunggakan negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

b.


penghasilan nyata hidayah undian;

c.


penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif nan diperdagangkan di perkulakan, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal sreg perusahaan pasangannya nan dipedulikan oleh perusahaan modal ventura;,

d.


penghasilan berasal transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau gedung, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan rental tanah dan/alias bangunan; dan

e.


penghasilan tertentu lainnya,

yang diatur dengan ataupun berdasarkan Kanun Pemerintah.

(3)

Nan dikecualikan dari alamat fiskal yaitu:

a.

1.

bantuan alias sumbangan, tertulis zakat yang diterima oleh tubuh amil zakat atau rancangan amil zakat nan dibentuk alias disahkan oleh pemerintah dan nan diterima maka dari itu penyambut zakat yang berwenang atau sumbangan keyakinan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama nan diakui di Indonesia, yang diterima oleh bentuk keagamaan nan dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh pemeroleh sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Statuta Pemerintah; dan

2.

harta hibahan nan diterima oleh keluarga sedarah dalam garis anak cucu lurus satu derajat, tubuh religiositas, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, maupun orang pribadi nan menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berlandaskan Peraturan Menteri Moneter,

sepanjang tidak terserah nikah dengan persuasi, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

b.

warisan;

c.

harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b andai pengalih saham atau sebagai penukar pelibatan modal;

d.


penggantian alias royalti sehubungan dengan pegangan maupun jasa yang diterima maupun diperoleh dalam susuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak alias Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh enggak Wajib Pajak, Wajib Fiskal yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) seperti mana dimaksud privat Pasal 15;

e.


pembayaran dari perusahaan asuransi kepada basyar pribadi sehubungan dengan asuransi kesegaran, asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

f.

dividen atau fragmen laba yang dipedulikan atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam distrik, koperasi, badan gerakan peruntungan negara, ataupun badan aksi milik daerah, semenjak pelibatan modal sreg fisik usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1.

dividen berasal berasal cadangan laba nan ditahan; dan

2.

bagi sindikat kurang, jasad usaha milik negara dan badan usaha hak provinsi yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan nan memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) berbunga jumlah modal nan disetor;

g.

urunan yang diterima maupun diperoleh dana purnakarya yang pendiriannya telah disahkan Nayaka Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

h.


penghasilan berusul modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada abc g, intern bidang-bidang tertentu nan ditetapkan dengan Keputusan Nayaka Moneter;

i.

episode laba yang dikabulkan ataupun diperoleh anggota dari konsorsium komanditer yang modalnya tak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan perkongsian, termasuk pemegang unit pengikutan sewa penanaman modal kolektif;

j.

dihapus;

k.


penghasilan nan dituruti atau diperoleh firma modal ventura berupa babak laba dari jasad jodoh usaha yang didirikan dan menjalankan operasi atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1.


yaitu firma mikro, kecil, sedang, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau bersendikan Peraturan Menteri Keuangan; dan

2.


sahamnya tidak diperdagangkan di bursa sekuritas di Indonesia;

l.


beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur bertambah lanjur dengan ataupun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

m.

sisa lebih nan masin lidah atau diperoleh fisik atau tulangtulangan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau rataan penajaman dan pengembangan, yang telah teragendakan pada instansi nan membidanginya, yang ditanamkan kembali privat tulang beragangan sarana dan infrastruktur kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan, kerumahtanggaan jangka waktu paling lama 4 (empat) waktu sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, nan ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Nayaka Finansial; dan

n.

bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Terbiasa Fiskal tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5.


Ketentuan Pasal 6 ayat (1) abc a, aksara e, lambang bunyi g, dan huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) aksara, yakni huruf i setakat dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)


Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Terlazim Pajak dalam provinsi dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a.

biaya nan secara serentak atau tidak serampak berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1.

biaya pembelian bahan;

2.

biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan nan diberikan dalam rang uang;

3.

anak uang, sewa, dan royalti;

4.

biaya perjalanan;

5.

biaya pengolahan limbah;

6.

premi asuransi;

7.

biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

8.

biaya administrasi; dan

9.

pajak kecuali Pajak Penghasilan;

b.


penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berupa dan amortisasi atas pengeluaran lakukan memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa kepentingan lebih berpangkal 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

c.

urunan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan makanya Nayaka Keuangan;

d.


kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan internal perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

e.


kerugian selisih kurs alat penglihatan uang asing;

f.

biaya penajaman dan peluasan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;

g.

biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

h.

volume nan nyata-nyata tidak bisa ditagih dengan syarat:

1.

telah dibebankan perumpamaan biaya dalam laporan laba rugi memikul;

2.

Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang enggak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan

3.

sudah lalu diserahkan perkara penagihannya kepada Meja hijau Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian termuat tentang penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan masyarakat atau eksklusif; maupun adanya pengakuan berpunca tertagih bahwa utangnya sudah lalu dihapuskan untuk total utang tertentu;

4.

syarat sebagaimana dimaksud plong biji 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang bukan tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan ataupun berlandaskan Regulasi Menteri Moneter;

i.


sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana kewarganegaraan nan ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

j.


sumbangan n domestik rangka penelitian dan peluasan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

k.

biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Regulasi Pemerintah;

l.


sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan

m.


sumbangan dalam susuk pembinaan sport Nan ketentuannya, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2)

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagai halnya dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya sambung-menyambung setakat dengan  5 (panca) tahun.

(3)

Kepada orang pribadi ibarat Perlu Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Enggak Kena Pajak seperti mana dimaksud dalam Pasal 7.

6.


Predestinasi Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)


Penghasilan Bukan Kena Fiskal sendirisendiri tahun diberikan paling rendah sebesar:

a.


Rp15.840.000,00 (lima belas juta okta- dupa empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak manusia pribadi;

b.


Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rial) tambahan untuk Wajib Pajak nan kawin;

c.


Rp15.840.000,00 (panca belas miliun delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud internal Pasal 8 ayat (1); dan

d.


Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh mili yen) tambahan untuk setiap anggota tanggungan sedaging dan anak bini semenda dalam garis nasab literal serta anak angkat, nan menjadi keluarga selengkapnya, minimum banyak 3 (tiga) orang untuk setiap, keluarga.

(2)


Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh peristiwa pada sediakala tahun pajak atau tadinya penggalan waktu pajak.

(3)


Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Fiskal sebagaimana dimaksud sreg ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Menteri Moneter setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

7.


Takdir Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Penjelasan ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)

Seluruh penghasilan atau kerugian cak bagi wanita yang telah kawin pada tadinya tahun pajak atau sreg awal bagian musim pajak, begitu kembali kerugiannya yang berasal dari tahun-hari sebelumnya yang belum dikompensasikan seperti dimaksud kerumahtanggaan Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan ataupun kegeruhan suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata dikabulkan atau diperoleh berasal 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan suratan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut lain ada hubungannya dengan aksi alias tiang penghidupan adil junjungan atau anggota anak bini lainnya.

(2)


Penghasilan suami-isteri dikenai fiskal secara terpisah apabila:

a.


suami-isteri telah jiwa bercerai berdasarkan tetapan hakim;

b.


dikehendaki secara tercantum oleh junjungan-isteri berdasarkan perjanjian separasi harta dan penghasilan; atau

c.


dikehendaki oleh isteri yang mengidas buat menjalankan hak dan tanggung perpajakannya sendiri.

(3)


Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud lega ayat (2) huruf b dan abc c dikenai pajak berdasarkan pemberkasan penghasilan neto suami-isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi makanya masing-masing junjungan-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

(4)


Penghasilan anak nan belum dewasa digabung dengan penghasilan individu tuanya.

8.


Ganjaran Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g serta Penjelasan huruf f diubah sehingga Pasal 9 berbunyi perumpamaan berikut:

Pasal 9

(1)

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Fiskal kerjakan Terbiasa Pajak kerumahtanggaan wilayah dan rangka usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

a.


pembagian laba dengan segel dan kerumahtanggaan rancangan apapun seperti dividen, tercatat dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

b.

biaya yang dibebankan maupun dikeluarkan untuk keistimewaan pribadi pemegang saham, perkongsian, maupun anggota;

c.


pembentukan atau pemupukan dana stok, kecuali:

1.


stok piutang tak tertagih lakukan persuasi bank dan badan usaha tidak yang menyalurkan kredit, kontrak guna usaha dengan hak opsi, firma pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;

2.


pasokan bikin operasi asuransi tersurat cadangan sambung tangan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Cagar Sosial;

3.


suplai penjaminan cak bagi Lembaga Penjamin Suplai;

4.


cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

5.


cadangan biaya penghijauan kembali untuk aksi kehutanan; dan

6.


sediaan biaya penutupan dan proteksi gelanggang pembuangan limbah industri untuk gerakan pengolahan limbah industri,

yang kodrat dan syarat-syaratnya diatur dengan maupun berdasarkan Ordinansi Nayaka Keuangan;

d.

premi asuransi kesegaran, asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea pesuluh, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali seandainya dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan kerjakan Wajib Pajak yang berkepentingan;

e.


penggantian atau royalti sehubungan dengan jalan hidup alias jasa yang diberikan kerumahtanggaan bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan ki gua garba dan minuman untuk seluruh pegawai serta penggantian atau honorarium dalam bentuk natura dan kenikmatan di area tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pegangan nan diatur dengan atau berdasarkan Qanun Menteri Keuangan;

f.

jumlah nan melebihi kepolosan yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai rangkaian istimewa bak imbalan sehubungan dengan pekerjaan nan dilakukan;

g.

harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sama dengan dimaksud kerumahtanggaan Pasal 4 ayat (3) huruf a dan abc b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima maka itu badan amil zakat atau lembaga amil zakat nan dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keyakinan nan sifatnya wajib buat pemeluk agama yang diakui di Indonesia, nan dikabulkan maka itu bagan keyakinan yang dibentuk maupun disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Qanun Pemerintah;

h.

Pajak Penghasilan;

i.

biaya yang dibebankan ataupun dikeluarkan untuk kebaikan pribadi Wajib Pajak atau bani adam nan menjadi tanggungannya;

j.

gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau kongsi komanditer yang modalnya enggak terbagi atas saham;

k.

sanksi administrasi maujud rente, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana kasatmata denda nan berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di parasan perpajakan.

(2)


Pengeluaran bikin mendapatkan, menagih, dan menernakkan penghasilan yang mempunyai mass khasiat makin berasal 1 (satu) tahun lain dibolehkan bakal dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melintasi penyusutan maupun amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ataupun Pasal 11A.

9.

Predestinasi Pasal 11 ayat (7) dan ayat (11) serta Penjelasan ayat (1) sebatas dengan ayat (4) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi perumpamaan berikut:

Pasal 11

(1)


Penyusutan atas pengeluaran buat pembelian, pendirian, interpolasi, reformasi, alias persilihan harta nyata, kecuali persil nan berstatus eigendom hoki, hak kebaikan bangunan, hak guna usaha, dan nasib baik pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang punya musim keefektifan bertambah berusul 1 (satu) hari dilakukan dalam episode-bagian yang setara besar sejauh masa manfaat nan sudah lalu ditentukan bagi harta tersebut.

(2)


Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat pun dilakukan dalam babak-bagian yang melandai selama tahun manfaat, yang dihitung dengan mandu menerapkan tarif penyusutan atas nilai pungkur sentral, dan lega akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

(3)


Penyusutan dimulai pada wulan dilakukannya pengeluaran, kecuali buat harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

(4)

Dengan persetujuan Direktur Jenderal Fiskal, Wajib Pajak diperkenankan mengerjakan penyusutan start puas wulan harta tersebut digunakan cak bagi mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan ataupun pada bulan harta nan bersangkutan menginjak menghasilkan.

(5)

Apabila Wajib Fiskal melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud kerumahtanggaan Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

(6)

Untuk menotal penyusutan, waktu manfaat dan tarif penyusutan harta nyata ditetapkan sebagai berikut:

Gerombolan Harta


Masa

Tarif Penyusunan sebagai halnya

dimaksud dalam

Berwujud


Manfaat

Ayat (1)

Ayat (2)

I. Tak Bangunan
Kerumunan 1 4 perian 25% 50%
Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%
Kerubungan 3 16 tahun 6,25% 12,%%
Kelompok 4 20 tahun 5% 10%
II. Bangunan
Permanen 20 tahun 5%
Tidak Permanen 10 masa 10%

(7)


Ketentuan selanjutnya mengenai penyusutan atas harta berupa yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(8)

Apabila terjadi pengalihan ataupun penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka besaran nilai sisa buku harta tersebut dibebankan andai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pads tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

(9)

Apabila hasil penggantian asuransi nan akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan tentu di periode kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Fiskal besaran sebesar kecelakaan sebagai halnya dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai bagasi masa kemudian tersebut.

(10)

Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sama dengan dimaksud privat Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, nan berupa harta berwujud, maka total kredit residu resep harta tersebut tidak boleh dibebankan bak kemalangan bagi pihak yang mengalihkan.

(11)


Ketentuan bertambah lanjur mengenai kerubungan harta konkret sesuai dengan musim manfaat begitu juga dimaksud lega ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

10.


Bilangan Pasal 11A ayat (1) dan Penjelasan ayat (5) diubah serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (suatu) ayat, yakni ayat (1 a) sehingga Pasal 11A berbunyi laksana berikut:

Pasal 11A

(1)


Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak substansial dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perluasan properti guna bangunan, hak keefektifan kampanye, milik pakai, dan muhibah (goodwill) nan mempunyai waktu khasiat bertambah dari 1 (satu) masa yang dipergunakan lakukan mendapatkan, menagih, dan membudidayakan penghasilan dilakukan dalam bagian-penggalan yang selevel besar alias n domestik bagian-babak yang melandai selama masa faedah, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut alias atas kredit pungkur buku dan pada akhir waktu keefektifan diamortisasi sekalian dengan syarat dilakukan secara patuh asas.

(1a)


Amortisasi dimulai pada wulan dilakukannya pengeluaran, kecuali kerjakan latar usaha tertentu nan diatur seterusnya dengan  Qanun Menteri Finansial.

(2)

Untuk cak menjumlah amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Tidak Konkret

Masa Faedah


Tarif
Amortisasi
berdasarkan
metode

Garis

Harfiah

Saldo

Menurun

Keramaian 1

Kerumunan 2

Kelompok 3

Kelompok 4

4 tahun

8 musim

16 tahun

20 tahun

25%

12,5%

6,25%

5%

50%

25%

12,5%

10%

(3)


Pengeluaran lakukan biaya cara dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada hari terjadinya pengeluaran maupun diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4)


Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hoki dan pengeluaran lain yang mempunyai musim maslahat lebih dari 1 (suatu) tahun di bidang penambangan patra dan gas marcapada dilakukan dengan menunggangi metode satuan produksi.

(5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh milik penambangan selain nan dimaksud pada ayat (4), peruntungan pengusahaan alas, dan hak eksploitasi mata air alam serta hasil tunggul lainnya yang n kepunyaan masa kemujaraban kian semenjak 1 (satu) hari, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.

(6)


Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi jual beli yang n kepunyaan waktu arti lebih berusul 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

(7)

Apabila terjadi pengalihan harta bukan berwujud atau hak-milik sebagaimana dimaksud kerumahtanggaan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa kiat harta atau hak-peruntungan tersebut dibebankan laksana kesialan dan total nan dituruti bak penggantian yakni penghasilan plong periode terjadinya pengalihan tersebut.

(8)

Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat begitu juga dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan fonem b, nan substansial harta tidak berwujud, maka total nilai sisa resep harta tersebut tidak dapat dibebankan sebagai ketakberuntungan lakukan pihak yang mengalihkan.

11.


Kadar Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) serta Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)

Norma Penghitungan Penghasilan Neto bakal menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan makanya Direktur Jenderal Pajak.

(2)

Teradat Pajak prang pribadi nan berbuat kegiatan usaha alias pekerjaan bebas yang peredaran brutonya internal 1 (satu) waktu kurang dari Rp4.800.000.000,00 (catur miliar okta- dupa miliun euro) bisa menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Enumerasi Penghasilan Neto seperti mana dimaksud plong ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam paser musim 3 (tiga) bulan pertama berasal musim fiskal nan bersangkutan.

(3)

Wajib Pajak sama dengan dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menunggangi Norma Penghitungan Penghasilan Neto teradat menyelenggarakan pencatatan sebagai halnya dimaksud kerumahtanggaan Undang-Undang yang mengatur adapun ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

(4)

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud plong ayat (2) yang lain memberitahukan kepada Direktur Jenderal Fiskal cak bagi menghitung penghasilan neto dengan memperalat Norma Pembilangan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

(5)

Teristiadat Pajak nan mesti menyelenggarakan pembukuan ataupun inventarisasi, termaktub Wajib Pajak sebagaimana dimaksud puas ayat (3) dan ayat (4), nan ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pendataan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung beralaskan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain nan diatur dengan atau berdasarkan Ordinansi Menteri Keuangan.

(6)

 Dihapus.

(7)


Besarnya peredaran bruto sebagai halnya dimaksud pada ayat (2) bisa diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.

12.


Ketentuan Pasal 16 ayat (1) sebatas dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)


Penghasilan Kena Pajak sebagai radiks penerapan tarif untuk Wajib Pajak privat negeri n domestik suatu waktu pajak dihitung dengan cara mengurangkan berasal penghasilan seperti mana dimaksud kerumahtanggaan Pasal 4 ayat (1) dengan ki pemotongan seperti dimaksud internal Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) leter c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

(2)


Penghasilan Kena Pajak lakukan Teradat Pajak orang pribadi dan badan seperti mana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menunggangi norma penghitungan sebagaimana dimaksud kerumahtanggaan Pasal 14 dan bikin Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(3)


Penghasilan Kena Fiskal bagi Terlazim Pajak asing negeri yang menjalankan aksi atau melakukan kegiatan melintasi suatu tulang beragangan usaha setia di Indonesia n domestik suatu masa fiskal dihitung dengan kaidah mengurangkan berbunga penghasilan sama dengan dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan garis hidup kerumahtanggaan Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) lambang bunyi c, fonem d, abc e, dan huruf g.

(4)


Penghasilan Kena Pajak bagi Perlu Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak intern satu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto nan diterima atau diperoleh kerumahtanggaan bagian tahun pajak yang disetahunkan.

13.


Suratan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (5) sampai dengan ayat (7) diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a) setakat dengan ayat (2d) sehingga Pasal 17 berbunyi laksana berikut:

Pasal 17

(1)

Tarif fiskal yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak untuk:

a.

Teradat Pajak basyar pribadi n domestik negeri yakni sebagai berikut:

Saduran Penghasilan Kena Fiskal

Tarif Pajak


 Sampai dengan Rp.50.000.000,00

 (lima puluh miliun rupiah)

5%

(panca uang)

 di atas Rp50.000.000,00 (panca desimal      juta     rupiah) sampai dengan

 Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh j  juta euro)

15%

(lima belas persen)

Lapisan Penghasilan Kena Fiskal

Tarif Pajak

 di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus panca   desimal juta euro) sebatas dengan Rp.500.000.000,00 (lima dupa juta rupiah)

25%

(dua desimal lima persen)

di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta ringgit)

30%

(tiga puluh uang lelah)

b.

Wajib Pajak badan n domestik area dan rencana propaganda konstan merupakan sebesar 28% (dua desimal okta- uang).

(2)

Tarif tertinggi seperti mana dimaksud lega ayat (1) aksara a boleh diturunkan menjadi minimal tekor 25% (dua puluh panca persen) nan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2a)

Tarif seperti dimaksud lega ayat (1) abc b menjadi 25% (dua puluh panca persen) nan start berlaku sejak tahun pajak 2010.

(2b)

Terbiasa Pajak badan internal negeri yang berbentuk sekutu mendelongop yang paling terbatas 40% (catur puluh persen) terbit jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di perbelanjaan sekuritas di Indonesia dan menunaikan janji persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima uang lelah) lebih rendah tinimbang tarif sama dengan dimaksud plong ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau beralaskan Qanun Pemerintah.

(2c)

Tarif yang dikenakan atas penghasilan riil dividen nan dibagikan kepada Wajib Fiskal orang pribadi internal daerah yakni paling strata sebesar 10% (dasa persen) dan berwatak final.

(2d)


Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3)


Besarnya salutan Penghasilan Kena Pajak seperti mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Nayaka Moneter.

(4)

Untuk keperluan penerapan tarif pajak sama dengan dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke pangkal privat ribuan rupiah penuh.

(5)


Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak makhluk pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian musim pajak seperti mana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak kuantitas musim kerumahtanggaan bagian masa pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (suatu) tahun pajak.

(6)

Bakal keperluan penghitungan pajak begitu juga dimaksud pada ayat (5), tiap rembulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

(7)

Dengan Ordinansi Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak singularis atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), selama tidak melebihi tarif pajak tertinggi seperti mana tersebut pada ayat (1).

14.


Predestinasi Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Penjelasan ayat (1) diubah serta di antara ayat (3a) dan ayat (4) disisipkan 4 (catur) ayat, yaitu ayat (3b) sampai dengan ayat (3e) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)

Menteri Finansial berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya neraca antara utang dan modal perusahaan lakukan keperluan penghitungan pajak beralaskan Undang-undang ini.

(2)

Nayaka Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen maka itu Terbiasa Pajak dalam kewedanan atas penyertaan modal pada awak usaha di luar daerah selain raga manuver yang menjual sahamnya di perniagaan bilyet, dengan ketentuan seumpama berikut:

a.


besarnya penyertaan modal Teradat Pajak dalam negeri tersebut paling abnormal 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau

b.

secara bersama-seperti Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki pengikutan modal paling rendah 50% (lima puluh komisi) dari jumlah saham yang disetor.

(3)


Direktur Jenderal Pajak berhak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Fiskal yang mempunyai hubungan istimewa dengan Teristiadat Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman persuasi yang tidak dipengaruhi maka itu hubungan istimewa dengan menggunakan metode proporsi harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan juga, metode biaya-plus, alias metode lainnya

(3a)


Direktur Jenderal Pajak berwenang berbuat perjanjian dengan Mesti Pajak dan bekerja seperti pihak otoritas pajak negara enggak bikin menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan singularis seperti dimaksud internal ayat (4), nan berlaku selama satu periode tertentu dan meluluk pelaksanaannya serta mengamalkan renegosiasi setelah musim tertentu tersebut berakhir.

(3b)

Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham maupun aktiva perusahaan melalui pihak tak atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (special purpose company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang senyatanya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Fiskal yang bersangkutan mempunyai gayutan tersendiri dengan pihak lain ataupun jasmani tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.

(3c)


Penjualan maupun pengalihan saham firma antara (conduit
company atau special purpose company) yang didirikan ataupun bertempat geta di negara nan mengasihkan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan solo dengan badan yang didirikan maupun bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk kampanye teguh di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham raga yang didirikan maupun bertempat geta di Indonesia atau buram usaha tetap di Indonesia.

(3d)


Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri pecah pemberi kerja yang n kepunyaan hubungan istimewa dengan firma bukan nan tak didirikan dan tidak berkampung singgasana di Indonesia bisa ditentukan lagi, intern peristiwa pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam wilayah tersebut ke dalam rangka biaya ataupun pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada firma nan tidak didirikan dan tidak bertempat singgasana di Indonesia tersebut.

(3e)


Pelaksanaan takdir sebagai halnya, dimaksud lega ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d) diatur selanjutnya dengan ataupun berdasarkan Peraturan Menteri Moneter.

(4)


Hubungan distingtif sama dengan dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

a.

Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak serempak paling kecil rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak enggak; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling kecil rendah 25% (dua puluh panca komisi) pada dua Perlu Pajak atau kian; atau hubungan di antara dua Wajib Fiskal atau lebih yang disebut terakhir;

b.

Teradat Pajak membereskan Terbiasa Pajak lainnya alias dua atau lebih Wajib Pajak rani di pangkal penguasaan nan sama baik langsung maupun tidak langsung; maupun

c.


terdapat wasilah keluarga baik sedaging maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

(5)

Dihapus.

15.


Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi andai berikut:

Pasal 19

(1)

Menteri Keuangan berwenang menargetkan kanun akan halnya penilaian kembali aktiva dan faktor adaptasi apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.

(2)

Atas tikai penilaian pula aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak eksklusif dengan Peraturan Menteri Finansial selama tidak melebihi tarif fiskal tertinggi sebagaimana dimaksud n domestik Pasal 17 ayat (1).

16.


Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)


Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan tiang penghidupan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun nan diterima alias diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

a.

pemberi kerjaa yang menggaji gaji, upah, imbalan, tunjangan, dan penyetoran bukan sebagai royalti sehubungan dengan jalan hidup yang dilakukan maka itu karyawan atau bukan fungsionaris;

b.


bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, sagu hati, tunjangan, dan penyetoran enggak sehubungan dengan pencahanan, jasa, atau kegiatan;

c.

dana pensiun ataupun badan bukan yang membayarkan uang purnakarya dan pembayaran tak dengan merek apa pun dalam rangka pensiun;

d.

badan nan membayar imbalan maupun pembayaran bukan sebagai honorarium sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga pandai yang mengamalkan tiang penghidupan bebas; dan

e.


pembentuk kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

(2)

Tidak termaktub bak pemberi kerja yang wajib mengamalkan pemotongan pajak sama dengan dimaksud pada ayat (1) aksara a adalah biro badal negara asing dan organisasi-organisasi jagat seperti dimaksud dalam Pasal 3.

(3)


Penghasilan tenaga kerja tetap atau pensiunan yang dipotong fiskal untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Finansial, iuran pensiun, dan Penghasilan Enggak Kena Pajak.

(4)


Penghasilan karyawan harian, mingguan, serta personel tidak tetap lainnya yang dipotong pajak merupakan besaran penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan nan tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Kanun Menteri Keuangan.

(5)

Tarif pemotongan atas penghasilan sama dengan dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak seperti mana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.

(5a)


Besarnya tarif begitu juga dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak n kepunyaan Nomor Pokok Terbiasa Fiskal kian tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak nan bisa menunjukkan Nomor Taktik Wajib Pajak.

(6)

Dihapus.

(7)

Dihapus.

(8)


Ketentuan mengenai nubuat pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan diatur dengan ataupun berdasarkan Qanun Menteri Finansial.

17.


Kadar Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 22 berbunyi andai berikut:

Pasal 22

(1)

Menteri Keuangan boleh menetapkan:

a.


patih pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan komoditas;

b.


badan-badan tertentu untuk memungut pajak terbit Teradat Fiskal yang berbuat kegiatan di bidang impor atau kegiatan aksi di bidang tidak; dan

c.

Mesti Fiskal fisik tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang nan tergolong silam mewah.

(2)


Predestinasi mengenai asal pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya retribusi pajak sama dengan dimaksud puas ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Moneter.

(3)


Besarnya pungutan sama dengan dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap, Perlu Pajak yang lain n kepunyaan Nomor Buku Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Resep Terlazim Fiskal.

18.


Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus dan ditambah 1 (suatu) abc, yakni huruf h, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, merupakan ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi seumpama berikut:

Pasal 23

(1)

Atas penghasilan, tersebut di bawah ini dengan stempel dan intern bentuk barang apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah drop tempo pembayarannya makanya fisik pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, pereka cipta kegiatan, bagan usaha kukuh, ataupun kantor cabang perusahaan asing wilayah lainnya kepada Mesti Pajak dalam daerah alias susuk kampanye tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a.

sebesar 15% (lima belas persen) berpunca jumlah bruto atas:

1.

dividen sebagaimana dimaksud intern Pasal 4 ayat (1) abc g;.

2.

bunga seperti mana dimaksud internal Pasal 4 ayat (1) abjad f;

3.

sagu hati; dan

4.

hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain nan sudah dipotong Pajak Penghasilan sama dengan dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

b.

dihapus;

c.

sebesar 2% (dua persen) terbit jumlah bruto atas:

1.

sewa dan penghasilan enggak sehubungan dengan pengusahaan harts, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengusahaan harta nan telah dikenai Pajak Penghasilan begitu juga dimaksud intern Pasal 4 ayat (2); dan

2.

imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sama dengan dimaksud intern Pasal 21.

(1a)

Internal hal Wajib Pajak yang mengakui ataupun memperoleh penghasilan sama dengan dimaksud plong ayat (1) enggak n kepunyaan Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih jenjang 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2)


Ketentuan kian lanjut akan halnya jenis jasa enggak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c poin 2 diatur dengan maupun berdasarkan Peraturan Menteri Moneter.

(3)

Cucu adam pribadi misal Wajib Fiskal dalam wilayah dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak kerjakan memotong pajak sama dengan dimaksud puas ayat (1).

(4)


Pemendekan pajak seperti mana dimaksud plong ayat (1) tidak dilakukan atas:

a.


penghasilan yang dibayar alias terutang kepada bank;

b.

sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan carter kepentingan kampanye dengan hak opsi;

c.

dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang dituruti oleh turunan pribadi sebagaimana dimaksud internal Pasal 17 ayat (2c);

d.

dihapus;

e.

bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;

f.

cirit hasil gerakan koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

g.

dihapus; dan

h.


penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan nan berfungsi andai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

19.


Garis hidup Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi seumpama berikut:

Pasal 24

(1)

Pajak yang dibayar atau terutang di asing wilayah atas penghasilan dari luar area yang diterima maupun diperoleh Wajib Pajak dalam wilayah boleh dikreditkan terhadap fiskal yang terutang beralaskan Undang-undang ini dalam periode pajak yang sama.

(2)


Besarnya kredit pajak seperti mana dimaksud pads ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan nan dibayar alias terutang di luar area tetapi tidak dapat melebihi penghitungan fiskal yang terutang beralaskan Undang-undang ini.

(3)

Dalam menghitung batas total pajak yang bisa dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut

a.


penghasilan dari saham dan efek lainnya serta keuntungan berpangkal pengalihan saham dan efek lainnya adalah negara tempat jasmani yang menerbitkan saham atau surat berharga tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;

b.


penghasilan nyata rente, honorarium, dan sewa sehubungan dengan pemanfaatan harta gerak merupakan negara tempat pihak nan membayar atau dibebani bunga, royalti, maupun sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;

c.


penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara kancah harta tersebut terletak;

d.


penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan merupakan negara palagan pihak nan membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau produktif;

e.


penghasilan bentuk kampanye tetap ialah negara tempat lembaga aksi tetap tersebut menjalankan propaganda atau melakukan kegiatan;

f.


penghasilan berasal pengalihan sebagian atau seluruh eigendom penambangan atau etiket timbrung serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan gemuk;

g.


keuntungan karena pengalihan harta tetap ialah negara tempat harta tetap berada; dan

h.


keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari satu rang kampanye tegar merupakan negara arena bentuk usaha tetap berpunya.

(4)


Penentuan mata air penghasilan selain penghasilan sebagai halnya dimaksud pada ayat (3) menggunakan prinsip yang seperti prinsip nan dimaksud lega ayat tersebut.

(5)

Apabila pajak atas penghasilan dari luar provinsi nan dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan ataupun dikembalikan, maka pajak nan terutang menunit Undang-undang ini harus ditambah dengan besaran tersebut pada tahun pengurangan alias pengembalian itu dilakukan.

(6)


Kadar mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan ataupun bersendikan Qanun Menteri Moneter.

20.


Kadar Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, ayat (9) dihapus, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, adalah ayat (8a) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)


Besarnya angsuran pajak intern periode fiskal bepergian nan harus dibayar koteng oleh Perlu Pajak untuk setiap bulan yaitu sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan hari pajak nan lalu dikurangi dengan:

a.

Pajak Penghasilan nan dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan nan dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan

b.

Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar daerah yang boleh dikreditkan seperti dimaksud privat Pasal 24,

dibagi 12 (dua belas) ataupun banyaknya wulan intern episode tahun pajak.

(2)


Besarnya angsuran fiskal yang harus dibayar sendiri oleh Mesti Fiskal untuk bulan-bulan sebelum Arsip Pengetahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum tenggang waktu penyampaian Surat Informasi Tahunan Fiskal Penghasilan seperti mana besarnya angsuran fiskal bakal bulan terakhir periode pajak yang terlampau.

(3)

Dihapus.

(4)

Apabila intern musim pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak cak bagi tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran fiskal dihitung kembali berdasarkan kopi ketetapan pajak tersebut dan main-main menginjak bulan berikutnya sesudah bulan penerbitan surat kelestarian fiskal.

(5)

Dihapus.

(6)


Direktur Jenderal Fiskal berkuasa untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak internal tahun fiskal berjalan n domestik hal-hal tertentu, sebagai berikut:

a.

Wajib Fiskal berwenang atas kompensasi kecelakaan;

b.

Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;

c.

Surat Keterangan Tahunan Pajak Penghasilan waktu yang lalu disampaikan sehabis lewat batas waktu yang ditentukan;

d.

Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu pengajuan Sahifah Informasi Tahunan. Pajak Penghasilan;

e.

Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Keterangan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan kian besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan

f.

terjadi perubahan keadaan operasi ataupun kegiatan Mesti Pajak.

(7)

Menteri Moneter menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak untuk:

a.

Terbiasa Pajak hijau;

b.

bank, badan usaha milik negara, badan usaha properti kawasan, Wajib Pajak ikut bursa, dan Teradat Pajak lainnya nan berdasarkan ganjaran peraturan perundang-undangan harus membentuk amanat keuangan berkala; dan

c.

Terbiasa Pajak insan pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma sapta desimal lima persen) berpangkal diseminasi bruto.

(8)

Wajib Fiskal orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Trik Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh suatu) tahun yang bertolak ke luar area terlazim membayar fiskal yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(8a)


Suratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan rontok 31 Desember 2010.

(9)

Dihapus.

21.


Ganjaran Pasal 26 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) fonem, ialah abc g dan huruf h, ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 26 berbunyi perumpamaan berikut:

Pasal 26

(1)

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau sudah lalu jatuh tempo pembayarannya oleh awak pemerintah, subjek pajak dalam kawasan, pelaksana kegiatan, buram manuver konsisten, atau badal perusahaan luar daerah lainnya kepada Wajib Pajak asing wilayah selain bentuk usaha tetap, di Indonesia dipotong fiskal sebesar 20% (dua desimal persen) semenjak jumlah bruto makanya pihak yang wajib membayarkan:

a.

dividen;

b.

bunga termasuk premium, diskonto, dan sagu hati sehubungan dengan uang kancing pengembalian tunggakan;

c.

royalti, carter, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

d.

honorarium sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

e.

pemberian dan penghargaan;

f.

pensiun dan penyetoran ajek lainnya;

g.

premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/ atau

h.


keuntungan karena pembebasan utang.

(1a)

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain nan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud lega ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Terbiasa Pajak luar distrik nan selayaknya menerima  arti  dari penghasilan tersebut (beneficial
owner).

(2)

Atas penghasilan bersumber penjualan maupun pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur n domestik Pasal 4 ayat (2), nan diterima ataupun diperoleh Mesti Pajak luar provinsi selain rangka aksi teguh di Indonesia, dan premi asuransi nan dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar daerah dipotong pajak 20% (dua puluh uang jasa) dari perkiraan penghasilan neto.

(2a)

Atas penghasilan berpunca penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari rekaan penghasilan neto.

(3)


Pelaksanaan garis hidup sebagaimana dimaksud plong ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(4)


Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak berpunca suatu tulang beragangan usaha tetap di Indonesia dikenai fiskal sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan pun di Indonesia, nan ketentuannya diatur selanjutnya dengan atau beralaskan Peraturan Nayaka Keuangan.

(5)


Pemotongan fiskal seperti mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:

a.


debirokratisasi atas perighasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan lambang bunyi c; dan

b.


pemendekan atas penghasilan nan dikabulkan atau diperoleh orang pribadi ataupun badan luar wilayah yang berubah prestise menjadi Wajib Pajak dalam area atau bentuk usaha konstan.

22.


Kadar Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Apabila pajak yang terutang untuk satu tahun pajak ternyata kian lautan daripada ponten pajak sebagaimana dimaksud n domestik Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak nan terutang hares dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

23.


Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi umpama berikut:

Pasal 31A

(1)

Kepada Wajib Fiskal yang mengamalkan penghutanan modal di latar-bidang usaha tertentu dan/ataupun di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas strata dalam perbandingan nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:

a.


pengurangan penghasilan neto paling hierarki 30% (tiga puluh tip) dari kuantitas penanaman nan dilakukan;

b.


penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;

c.


pampasan kerugian yang bertambah lama, tetapi tidak lebih dari 10 (deka-) periode; dan

d.


pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sama dengan dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (dasa komisi), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berperan menjadwalkan kian rendah.

(2)


Bilangan bertambah lanjut mengenai bidang-parasan aksi tertentu dan/ataupun provinsi-kewedanan tertentu yang mendapat prioritas tangga dalam rasio kewarganegaraan serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Regulasi Pemerintah.

24.

Pasal 31 B dihapus.

25.


Ketentuan Pasal 31C ayat (2) dihapus sehingga Pasal 31C berbunyi andai berikut:

Pasal 31 C

(1)


Penelaahan negara berpokok Pajak Penghasilan makhluk pribadi internal negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong maka dari itu pemberi kerja dibagi dengan tampin 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% bagi Pemerintah Wilayah ajang Wajib Pajak terdaftar.

(2)

Dihapus.

26.

Di antara Pasal 31C dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal, ialah Pasal 31D dan Pasal 31E sehingga berbunyi bagaikan berikut:

Pasal 31 D


Qada dan qadar tentang perpajakan bagi bidang aksi pertambangan petro dan asap manjapada, bidang aksi geotermal, latar usaha pertambangan masyarakat termuat batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31 E

(1)

Teristiadat Fiskal jasad privat provinsi dengan persebaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima desimal miliar rupiah) mujur kemudahan berupa ki pemotongan tarif sebesar 50% (panca puluh komisi) dari tarif sebagaimana dimaksud n domestik Pasal 17 ayat (1) leter b dan ayat (2a) nan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak berpangkal babak peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus miliun ringgit).

(2)


Besarnya bagian peredaran bruto begitu juga dimaksud pada ayat (1) boleh dinaikkan dengan Peraturan Nayaka Keuangan.

27.


Suratan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi laksana berikut:

Pasal 32

Tata prinsip pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Hari 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Pendirian Perpajakan seperti sudah lalu bilang barangkali diubah bontot dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Transisi Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Takdir Mahajana dan Tata Cara Perpajakan.

28.

Di antara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (suatu) pasal, yakni Pasal 32B sehingga berbunyi bak berikut:

Pasal 32B


Ketentuan akan halnya pengenaan pajak atas anakan atau diskonto Surat utang Negara nan diperdagangkan di negara, bukan berlandaskan perjanjian perlakuan timbal balik dengan negara bukan tersebut diatur dengan Qanun Pemerintah.

29.


Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Keadaan-kejadian nan belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan. Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Qanun Pemerintah.

Pasal II

Plong saat Undang-Undang ini menginjak bermain:

1.

Wajib Pajak nan musim bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya beralaskan ketentuan seperti mana diatur internal Undang-Undang Nomor 7 Masa 1983 adapun Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah bungsu dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pertukaran Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 adapun Pajak Penghasilan.

2.

Wajib Fiskal yang perian bukunya bererak setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menotal pajaknya berdasarkan garis hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 begitu juga telah bilang kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.


Undang-Undang ini mulai main-main puas tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Disahkan di Jakarta

sreg terlepas 23 September 2008


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2008

Menteri HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA


Lembaran NEGARA REPUBLIK INDONESIA Tahun 2008 NOMOR 133

Source: https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/36tahun2008uu.htm