Undang Undang Dasar 1945 Adalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tengah

Naskah UUD 1945, diterbitkan pada tahun 1946.

Ikhtisar
Yurisdiksi
Indonesia
Penyusunan 1 Juni – 18 Agustus 1945
Penyampaian 18 Agustus 1945
Terlepas berlaku 18 Agustus 1945
Sistem Ahadiat republik
Struktur pemerintahan
Cabang 3
Ketua negara Presiden
Rencana legislatif Bikameral (MPR, terdiri berpokok DPR dan DPD)
Lembaga eksekutif Presiden, dibantu oleh nayaka lemari kecil
Lembaga peradilan MA, MK, dan KY
Lembaga lain BPK
Federalisme Kesatuan
Kolese elektoral Tidak cak semau
Pemagaran amendemen 1
Rekaman
Pembentukan badan legislatif 29 Agustus 1945
(KNIP)

15 Februari 1950
(DPR)
Pembentukan badan eksekutif 18 Agustus 1945
Pembentukan jasmani kehakiman 18 Agustus 1945
Amendemen 4
Amendemen terakhir 11 Agustus 2002
Wacana
UUD 1945 Salih
(PDF)






UUD 1945 Suatu Naskah
(PDF)



Lokasi dokumen Piagam Nasional, Jakarta
Penetap PPKI
Perumus BPUPK
Jenis media Surat teks tercetak
Naskah lengkap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Wikisource

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Musim 1945
(disingkat
UUD 1945; adakalanya pun disingkat
UUD ’45,
UUD RI 1945, alias
UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi nan berperan di Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara (ideologi) Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam Introduksi UUD 1945.

Perumusan UUD 1945 dimulai dengan kelahiran dasar negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPK. Perumusan UUD nan rill seorang mulai dilakukan puas tanggal 10 Juli 1945 dengan dimulainya sidang kedua BPUPK kerjakan merumuskan konstitusi. UUD 1945 diberlakukan secara resmi sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI lega terlepas 18 Agustus 1945. Pemberlakuannya luang dihentikan selama 9 periode dengan berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950. UUD 1945 kembali berlaku umpama konstitusi negara melampaui Dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Sesudah memasuki masa reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali pertukaran (amendemen) mulai sejak hari 1999–2002.

UUD 1945 mempunyai otoritas hukum tertinggi dalam sistem rezim negara Indonesia, sehingga seluruh kerangka negara di Indonesia harus tunduk sreg UUD 1945 dan pengelolaan negara harus mengimak ketentuan UUD 1945. Selain itu, setiap regulasi perundang-invitasi di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Pengadilan Konstitusi berkuasa melakukan pengujian atas undang-undang, sementara Pidana Agung atas peraturan di dasar undang-undang, yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.[1]

Wewenang kerjakan melakukan pengubahan terhadap UUD 1945 dimiliki Majelis Permusyawaratan Rakyat, seperti mana nan telah dilakukan oleh rang ini sebanyak empat kali. Suratan mengenai peralihan UUD 1945 diatur n domestik Pasal 37 UUD 1945.

Struktur

UUD 1945 telah mengalami pertukaran struktur yang signifikan berpunca UUD 1945 diamendemen sebanyak empat siapa. Bahkan, diperkirakan saja 11% mulai sejak keseluruhan isi UUD yang tetap selevel seperti sebelum adanya transisi UUD. Sebelum diamendemen, UUD 1945 terdiri atas:[2]

  1. Prolog, yang terdiri berusul catur alinea.
  2. Kunarpa Tubuh, nan terdiri berusul:

    • 16 pintu, 37 pasal, alias 65 ayat aturan terdahulu.
    • 4 pasal rasam pertukaran.
    • 2 ayat aturan eskalasi.
  3. Penjelasan, yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

Setelah diamendemen, UUD 1945 saat ini (menurut Pasal II Adat Tambahan UUD 1945) terdiri atas:[2]

  1. Pembukaan, yang terdiri berasal empat alinea.
  2. Pasal-Pasal, yang terdiri terbit:

    • 21 portal, 73 pasal, atau 194 ayat rasam utama.
    • 3 pasal rasam perubahan.
    • 2 pasal aturan tambahan.

Walaupun putaran “Penjelasan UUD 1945” lain disebutkan secara jamak pecah UUD 1945 setelah perubahan keempat, isi-isi dari adegan Penjelasan sudah lalu diintegrasikan secara materiel ke dalam Layon Tubuh dan masih menjadi bagian tidak terpisahkan dari UUD 1945.[3]

Berikut ini merupakan struktur UUD 1945 dalam satu naskah (selepas amendemen keempat).

Prolog

Pembukaan UUD 1945 yakni bagian pendahuluan dari UUD 1945 yang berupa teks empat alinea. Setiap paragraf dalam Perkenalan awal mempunyai makna yang berbeda-beda, yaitu:[4]

  • Alinea I
    signifikan bahwa bangsa Indonesia bentrok penjajahan, karena penjajahan bukan sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemudian, bangsa Indonesia lagi mengakui bahwa setiap nasion berhak bikin merdeka. oleh karena itu bangsa Indonesia mendukung pertempuran kebebasan bangsa-nasion di dunia.
  • Alinea II
    melukiskan cita-cita mulia bangsa Indonesia yaitu ingin mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan mewah.
  • Paragraf III
    mandraguna pernyataan kemerdekaan Indonesia, dan juga pengakuan bangsa Indonesia bahwa independensi yang dicapai merupakan berkat kasih Tuhan dan bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia seorang.
  • Alinea IV
    memuat maksud dibentuknya tadbir dan negara Republik Indonesia, serta memuat pangkal negara Pancasila.

Layon Tubuh

Bangkai Tubuh UUD 1945 adalah bagian isi mulai sejak UUD 1945 nan berupa pasal-pasal dan ayat-ayat. Batang Awak terdiri bersumber 16 ki, yang terdiri berpokok 37 pasal atau 194 ayat. Materi tanggung Batang Tubuh ini berisi garis-garis segara berupa identitas negara, rang hierarki negara, warga negara, sosial ekonomi, hak asasi orang, ilmu kependudukan, dan aturan perubahan UUD.

Bab I: Susuk dan Kemandirian

Bab I terdiri dari suatu pasal atau 3 ayat. Bab I (yang hanya terdiri dari Pasal 1) menyatakan rajah negara Indonesia umpama negara wahdah republik, otonomi negara congah di tangan rakyat, dan sistem negara Indonesia bagaikan negara hukum.

Bab II: Majelis Permusyawaratan Rakyat

Bab II terdiri terbit dua pasal ataupun 5 ayat. Bab II mengatur hal-kejadian mengenai bentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI atau MPR). Isi Bab II berdasarkan pasal-pasal, ialah:

  • Pasal 2: kekeluargaan, sidang, dan vonis MPR.
  • Pasal 3: wewenang MPR.

Gerbang III: Kekuasaan Tadbir Negara

Lambang Presiden dan Wakil Presiden RI

Bab III terdiri dari 17 pasal maupun 38 ayat, sehingga menjadi bab dengan besaran pasal dan ayat terbanyak di internal UUD ini. Portal III mengatak situasi-hal yang menyangsang Presiden dan Konsul Presiden Republik Indonesia. Isi Ki III bersendikan pasal-pasal, yaitu:

  • Pasal 4: Kepala negara sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara, dengan dibantu makanya Wakil Presiden.
  • Pasal 5: wewenang Presiden akan halnya peraturan perundang-undangan.
  • Pasal 6: syarat calon Kepala negara dan Konsul Presiden.
  • Pasal 6A: pengelolaan kaidah pemilihan Kepala negara dan Duta Presiden.
  • Pasal 7: tahun jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
  • Pasal 7A: alasan pemakzulan Kepala negara dan/atau Wakil Kepala negara.
  • Pasal 7B: pengelolaan cara pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
  • Pasal 7C: Presiden yang lain bisa membekukan dan/ataupun membubarkan DPR.
  • Pasal 8: prosedur bila terjadi kekecewaan jabatan Presiden dan/atau Wakil Kepala negara.
  • Pasal 9: sumpah atau janji Kepala negara dan Wakil Presiden privat pelantikan.
  • Pasal 10: kekuasaan tertinggi kemiliteran di tangan Kepala negara.
  • Pasal 11: hubungan dunia semesta yang dibuat Presiden Indonesia.
  • Pasal 12: wewenang Presiden kerumahtanggaan menyatakan keadaan bahaya
  • Pasal 13: pengangkatan dan penerimaan duta dan konsul maka dari itu Presiden.
  • Pasal 14: pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi maka dari itu Kepala negara.
  • Pasal 15: karunia gelar, bintang, dan tanda kehormatan lain maka itu Presiden.
  • Pasal 16: pembentukan dewan pertimbangan.

Bab IV: Dewan Pertimbangan Agung

Setelah amendemen keempat, isi Bab IV dihapuskan. Dengan kata lain, keberadaan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapuskan dari struktur Pemerintahan Indonesia. Peran DPA digantikan oleh suatu dewan pertimbangan seperti yang disebutkan dalam Pintu III Pasal 16 UUD 1945.

Bab V: Kementerian Negara

Bab V terdiri bermula satu pasal alias 4 ayat. Bab V (yang hanya terdiri mulai sejak Pasal 17) mengatur keadaan-hal tentang susuk-lembaga Kementerian Negara.

Bab VI: Pemerintahan Daerah

Bab VI terdiri terbit tiga pasal atau 4 ayat. Bab VI mengatur peristiwa-keadaan akan halnya pemerintahan provinsi di Indonesia, khususnya pemerintahan daerah distrik, kabupaten, dan kota. Isi Bab VI bersendikan pasal-pasal, yaitu:

  • Pasal 18: ciri-ciri wilayah admistratif di Indonesia beserta rezim daerahnya.
  • Pasal 18A: hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
  • Pasal 18B: satuan pememerintahan daerah khusus dan kesatuan masyarakat hukum resan.

Bab VII: Dewan Perwakilan Rakyat

Gapura VII terdiri dari 7 pasal maupun 18 ayat. Bab VI mengatur peristiwa-hal utama mengenai lembaga Senat Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI maupun DPR) dan pembentukan undang-undang (UU). Isi Ki VII berdasarkan pasal-pasal, merupakan:

  • Pasal 19: pemilihan anggota, sangkutan, dan sidang DPR.
  • Pasal 20: wewenang DPR dalam membentuk UU.
  • Pasal 20A: arti, hak, dan nasib baik anggota DPR.
  • Pasal 21: pengutaraan UU oleh DPR.
  • Pasal 22: qanun pemerintah pengganti undang-undang (perpu).
  • Pasal 22A: tata prinsip pembentukan UU.
  • Pasal 22B: pemberhentian anggota DPR.

Pintu VIIA: Kongres Daerah

Portal VIIA terdiri dari dua pasal atau 8 ayat. Bab VIIA mengatur kejadian-keadaan mengenai rencana Dewan Kantor cabang Daerah Republik Indonesia (DPD-RI maupun DPD). Isi Portal VIIA bersendikan pasal-pasal, yaitu:

  • Pasal 22C: pemilihan anggota, persaudaraan, dan sidang DPD.
  • Pasal 22D: wewenang dan pemberhentian anggota DPD.

Portal VIIB: Seleksi Umum

Bab VIIB terdiri dari satu pasal atau 6 ayat. Bab VIIB (yang belaka terdiri dari Pasal 22E) mengatur pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.

Bab VIII: Kejadian Finansial

Pintu VIII terdiri bersumber 5 pasal atau 7 ayat. Bab VIII mengatur kejadian-situasi yang berbimbing dengan keuangan negara. Isi Bab VIII berdasarkan pasal-pasal, yakni:

  • Pasal 23: kalkulasi pendapatan dan belanja negara (APBN).
  • Pasal 23A: pajak dan retribusi tak.
  • Pasal 23B: peso.
  • Pasal 23C: hal-hal keuangan negara lainnya.
  • Pasal 23D: bank pusat.

Portal VIIIA: Badan Peneliti Keuangan

Bab VIIIA terdiri mulai sejak tiga pasal atau 7 ayat. Bab VIIIA mengatur hal-hal mengenai kerangka Badan Peneliti Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI atau BPK). Isi Bab VIIIA berdasarkan pasal-pasal, yaitu:

  • Pasal 23E: tugas BPK.
  • Pasal 23F: susunan BPK.
  • Pasal 23G: takhta BPK.

Bab IX: Kekuasaan Peradilan

Lambang MA-RI, MK-RI, dan MK-RI. Lembaga MK-RI menggunakan lambang Garuda Pancasila sonder embel-embel (ataupun terkadang disertai nama lembaga di bawahnya).

Bab IX terdiri mulai sejak 5 pasal atau 19 ayat. Bab IX mengatur segala hal adapun lembaga dan pengaruh peradilan di Indonesia. Isi Bab IX beralaskan pasal-pasal, yakni:

  • Pasal 24: garis besar kekuasaan kehakiman di Indonesia.
  • Pasal 24A: Meja hijau Agung Republik Indonesia (MA-RI maupun MA).
  • Pasal 24B: Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY-RI ataupun KY).
  • Pasal 24C: Pidana Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI alias MK).
  • Pasal 25: syarat-syarat menjadi hakim.

Ki IXA: Provinsi Negara

Ki IXA terdiri terbit suatu pasal atau suatu ayat. Gapura IXA (yang hanya terdiri bersumber Pasal 25A) mengatur wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bab X: Penghuni Negara dan Penduduk

Gerbang X terdiri berbunga tiga pasal atau 7 ayat. Pintu X mengatur konotasi, kepunyaan, dan kewajiban dari penghuni negara dan warga Indonesia. Isi Gapura X beralaskan pasal-pasal, merupakan:

  • Pasal 26: pengertian warga negara dan warga.
  • Pasal 27: hoki dan kewajiban utama sebagai warga negara.
  • Pasal 28: kebebasan berserikat dan berpendapat.

Bab XA: Hak Asasi Manusia

Bab XA terdiri berbunga 10 pasal atau 26 ayat. Bab XA memuat segala properti asasi khalayak (HAM) yang dijamin oleh UUD ini. Isi Bab XA berdasarkan pasal-pasal, ialah:

  • Pasal 28A: kepunyaan hidup dan mempertahankan arwah
  • Pasal 28B: hak berkerabat dan kepunyaan anak
  • Pasal 28C: hak mengembangkan diri, hak memanfaatkan pendidikan dan budaya, serta kepunyaan membentangkan diri untuk memperjuangkan peruntungan kelompoknya.
  • Pasal 28D: peruntungan keadilan dalam hukum, tiang penghidupan, dan pemerintahan, serta hoki kewarganegaraan.
  • Pasal 28E: nasib baik kebebasan memeluk agama maupun meyakini kepercayaan, serta kepunyaan berkolaborasi dan berpendapat.
  • Pasal 28F: hak berkomunikasi dan berpaling informasi.
  • Pasal 28G: peruntungan konservasi orang dan kerumunan, hak independen dari perbudakan, dan kepunyaan mencari suaka.
  • Pasal 28H: hak hidup sejahtera, peruntungan mendapat kesamarataan dan persamaan hak, hak persekot sosial, serta hoki milik pribadi.
  • Pasal 28I: HAM yang lain dapat dikurangi, hak objektif dari diskriminasi, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, serta peran negara atas HAM.
  • Pasal 28J: beban memuliakan HAM orang lain dan pembatasan HAM dalam kasus khusus makanya UU.

Gapura XI: Agama

Ki XI terdiri dari suatu pasal atau dua ayat. Gerbang XI (yang hanya terdiri berpokok Pasal 29) menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan mengatak tempah kebebasan beragama dan berdoa sesuai agamanya.

Pintu XII: Benteng dan Keamanan Negara

Lambang Laskar Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ki XII terdiri berasal suatu pasal dan 5 ayat. Portal XII (yang hanya terdiri berusul Pasal 30) mengatur sistem benteng dan keamanan negara, terutama tentang eceran Bala Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta keterlibatan warga negara intern aksi benteng dan keamanan negara.

Pintu XIII: Pendidikan dan Kultur

Bab XIII terdiri dari dua pasal dan 7 ayat. Bab XIII mengatur pendidikan nasional untuk penduduk negara dan kemajuan kebudayaan nasional. Isi Bab XIII berdasarkan pasal-pasal, ialah:

  • Pasal 31: acaram untuk warga negara memperoleh pendidikan dan kewajiban mengenyam pendidikan, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
  • Pasal 32: pengembangan poin dan harta benda budaya kewarganegaraan.

Ki XIV: Perekonomian Nasional dan Kedamaian Sosial

Bab XIV terdiri berpokok dua pasal dan 9 ayat. Pintu XIV mengeset garis-garis ki akbar perekonomian nasional dan program ketenteraman sosial. Isi Bab XIV berdasarkan pasal-pasal, yaitu:

  • Pasal 33: mekanisme perekonomian nasional dan pengelolaan sumber daya vital privat negeri.
  • Pasal 34: perlindungan makhluk miskin dan anak terlantar, serta pengadaan persekot sosial, akomodasi kebugaran, dan fasilitas awam.


Bab XV: Pan-ji-panji, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Bendera Sang Merah Salih dan Garuda Pancasila

Ki XIV terdiri dari 5 pasal dan 5 ayat. Gapura XV menjatah penjelasan atas beberapa identitas negara Indonesia. Isi Bab XV berdasarkan pasal-pasal, yaitu:

  • Pasal 35: bendera negara Indonesia sebagai Si Merah Putih.
  • Pasal 36: bahasa nasional Indonesia misal bahasa Indonesia.
  • Pasal 36A: lambang negara Indonesia sebagai Garuda Pancasila dan semboyan negara sebagai Bhinneka Individual Ika.
  • Pasal 36B: lagu kewarganegaraan Indonesia andai lagu Indonesia Raya.
  • Pasal 36C: ketentuan lebih lanjut atas identitas-identitas negara nan disebutkan di atas.

Gapura XVI: Perubahan Undang-Undang Radiks

Bab XVI terdiri dari satu pasal dan 5 ayat. Bab XVI menata ketentuan-ketentuan cak bagi mengubah UUD ini.

Resan Peralihan

Adat-aturan peralihan memberikan ketentuan-kodrat kepada pemerintah seyogiannya penyesuaian dengan pertukaran-perubahan pada UUD 1945 dapat berjalan dengan mulus. Aturan-aturan tersebut, yaitu:

  • Pasal I memberikan legitimasi terhadap undang-undang yang berperan sebelum perlintasan UUD mudah-mudahan tetap berlaku hingga undang-undang perombak disahkan menurut UUD.
  • Pasal II memberikan legitimasi terhadap tulang beragangan-lembaga nan sudah usang setelah perubahan UUD bakal tetap berfungsi sepanjang melaksanakan aturan baru dari perubahan UUD, sebatas dibentuknya lembaga yang bau kencur menurut UUD.
  • Pasal III memberikan legitimasi terhadap MA agar menjalankan kewenangan-kewenangan MK sebelum tulang beragangan tersebut dibentuk selambat-lambatnya plong tanggal 17 Agustus 2003.

Rasam Tambahan

Aturan-aturan tambahan memberikan ketentuan-suratan suplemen nan lain perlu disisipkan pada rasam utama dan aturan pertukaran. Rasam-rasam tersebut, yakni:

  • Pasal I memberi tugas pada MPR bikin menyaring Abadiah MPR dan MPRS sebelum sidang publik berikutnya (puas perian 2003).
  • Pasal II menonjolkan bahwa UUD 1945 terdiri berusul Pembukaan dan pasal-pasal.

Album

Perumusan

Penyusunan gambar UUD 1945 dilakukan secara bertahap oleh Badan Pengkaji Usaha-Gerakan Persiapan Kedaulatan (BPUPK), yaitu badan yang dibentuk dengan izin Jepang pada tanggal 29 April 1945.[5]

Sidang pertama BPUPK, nan dilaksanakan berpokok copot 28 Mei sampai 1 Juni tersebut, menghasilkan gagasan “pangkal negara”, dengan mengacu lega rumusan “Pancasila” yang digagas maka itu Soekarno. Selain itu, sidang ini pula menghasilkan kesepakatan buat takhlik Panitia Sembilan yang akan membahas lebih lanjut mengenai gagasan tersebut agar menghasilkan rumusan yang matang.[6]
Satu setengah bulan kemudian, tepatnya lega terlepas 22 Juni 1945, Panitia Sembilan yang telah mengadakan sidang-sidang karenanya merampungkan rumusan radiks negara tersebut dan menamakannya Piagam Jakarta. Skrip piagam inilah yang menjadi naskah Pembukaan UUD 1945.

Setelah itu, sidang kedua BPUPK yang berlantas terbit tanggal 10–17 Juli mengomongkan perihal kopi tersebut dan komponen-onderdil negara, seperti bentuk negara, bentuk dan susunan rezim, kewarganegaraan, bendera dan bahasa kewarganegaraan, dan sebagainya. Sesudah bilang perdebatan tentang Piagam Jakarta, akhirnya BPUPK merampungkan skenario rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) yang terdiri dari Pembukaan UUD nan mengacu pada Arsip Jakarta dan Batang Tubuh UUD nan berisi komponen-komponen tersebut.[7]
[8]

Pengesahan dan pemberlakuan

Sidang permulaan PPKI (18 Agustus 1945) nan menghasilkan salah satunya pengabsahan UUD 1945 umpama konstitusi negara.

Setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia plong tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kebebasan Indonesia (PPKI) yang merupakan kesinambungan dari BPUPK mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus. Sidang tersebut kemudian menghasilkan, salah satunya, penetapan rancangan Pembukaan dan Kunarpa Tubuh UUD yang dihasilkan BPUPK sebagai
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
nan sah. Namun sebelum itu, PPKI melakukan beberapa perlintasan plong naskah UUD hasil rancangan BPUPK, terutama pada fragmen-babak yang dianggap bertambah menggarisbawahi agama Islam. Pergantian-perubahan tersebut di antaranya:[9]
[10]

  • Alas kata “Mukadimah” diganti dengan introduksi “Introduksi”.
  • Puas salah satu frasa (yang yaitu sila pertama Pancasila) kerumahtanggaan gugus kalimat keempat yang berbunyi, “… dengan berdasar kepada Ketuhanan
    dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, …” diubah menjadi “… dengan berpijak kepada Ketuhanan
    Nan Maha Esa, …”.
  • Frasa “yang beragama Selam” dalam Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia kalis
    yang beragama Selam” dihapuskan.
  • Bilang kata dalam kalimat “Negara berpedoman atas Ketuhanan
    dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” intern Pasal 28 Ayat (1) diganti, sehingga menjadi Pasal 29 Ayat (1) yang berbunyi “Negara berpegang atas Ketuhanan
    Yang Maha Esa“.
  • Penambahan Pasal 28 yang berbunyi “Kedaulatan sandar-menyandar dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Dalam kurun masa 1945–1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perkelahian mempertahankan kemerdekaan pada masa Revolusi Kewarganegaraan Indonesia. Siaran Duta Kepala negara Nomor X pada sungkap 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP, karena MPR dan DPR masih belum terbentuk. Sreg tanggal 14 November setelahnya, Soekarno menciptakan menjadikan kabinet semiparlementer yang pertama (karena adanya jabatan Perdana Menteri di dalamnya), sehingga peristiwa ini ialah keadaan peralihan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia nan seharusnya sebagaimana nan disebutkan internal UUD 1945.

Pasca- Indonesia dan Belanda sejumlah kali melakukan pertempuran dan perjanjian gencatan senjata, lega terlepas 23 Agustus setakat 2 November 1949, agen Republik Indonesia, Belanda, dan Majelis Permusyawaratan Federal (BFO) bentukan Belanda melakukan pertemuan di di Den Haag (Belanda) yang disebut Konferensi Meja Bulat (KMB) bagi perjanjian berdamai anak bungsu kalinya dengan Belanda. KMB tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa otonomi negara Indonesia akan diberikan kepada
Republik Indonesia Serikat
(RIS) dan diakui makanya Belanda. RIS kemudian terbentuk pada sungkap 27 Desember 1949. Makanya karena hal ini, UUD 1945 dibatalkan secara otomatis setelah negara tersebut berdiri.

Pengadopsian konstitusi lainnya

Setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk dan Indonesia menjadi negara federasi, konstitusi yang digunakan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS),[11]
sedangkan UUD 1945 masih digunakan tetapi dalam lingkup negara bagian “Republik Indonesia”. Konstitusi RIS ini tidaklah bertahan lama dan akhirnya dicabut pada tanggal 15 Agustus 1950,[12]
yang diikuti dengan pemansuhan negara RIS dan kembalinya Indonesia menjadi Negara Keekaan Republik Indonesia puas tanggal 17 Agustus.

Setelah peralihan tersebut, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Sumber akar Tentatif Republik Indonesia (UUDS 1950). Maka dari itu karena itu, UUDS 1950 mengenal sistem pemerintahan Indonesia bagaikan sistem parlementer. Setelah beberapa periode main-main, Indonesia lega tahun 1955 melaksanakan pemilihan umum buat pertama kalinya dalam dua tahap, yaitu pemilihan anggota DPR pada copot 29 September dan pemilihan anggota konstituante puas sungkap 15 Desember.[13]
[14]
Konstituante Republik Indonesia nan terdiri atas anggota-anggota terseleksi pemilu tahap kedua tersebut bertugas mengadakan sidang-sidang untuk membicarakan dan merumuskan susuk UUD yang yunior mengaplus UUDS 1950. Namun badan tersebut tidak dapat menghasilkan rancangan UUD plonco dan justru sebagian besar anggotanya berencana buat menarik diri bersumber sidang konstituante. Keadaan renceng ini memaksa Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengintimidasi badan Konstituante Republik Indonesia, memberlakukan lagi UUD 1945 dan membatalkan UUDS 1950, serta membentuk MPR dan DPA sementara secepatnya.[15]
[16]

Pemberlakuan kembali dan penyimpangan

Masa Kerakyatan Terpimpin

Prangko “Lagi ke UUD 1945” dengan nominal 50 sen, lakukan merayakan pemberlakuan lagi UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Pasca- pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 nan luang tidak berlaku sepanjang sembilan tahun akhirnya kembali berlaku sebagai konstitusi negara.[17]
Akibat pemberlakuan ini, jabatan Perdana Menteri Indonesia dihapuskan dan sistem tadbir Indonesia kembali menganut sistem presidensial sesuai amanat UUD 1945.

Sreg tahun Demokrasi Terpimpin, terdapat bineka penyimpangan terhadap UUD 1945. Penyimpangan-distorsi tersebut di antaranya yakni:[18]
[19]

  • Konsep Pancasila ditafsirkan sepihak maka itu Soekarno.
  • Konsep demokrasi terpimpin yang digagas makanya Presiden Soekarno yang mengistimewakan bahwa semua keputusan kenegaraan berpusat plong presiden, sementara itu Pemerintah Indonesia tersebut berlandaskan sistem konstitusional dan tidak sistem absolutisme (Penjelasan UUD[a]), sementara UUD 1945 menyiratkan bahwa kekuasaan pemerintahan di Indonesia menganut asas pembagian otoritas.
  • Presiden Soekarno mewujudkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), sementara itu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ialah kekuasaan negara tertinggi dan makin tinggi daripada posisi presiden (Penjelasan UUD[a]), sehingga presiden tidak berhak untuk mengatur MPR.
  • Presiden Soekarno mencerai-beraikan DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk DPR Gotong Royong yang anggotanya ditunjuk seorang maka dari itu Soekarno, padahal presiden tidak berkuasa bikin mengusir DPR (Penjelasan UUD[a]).
  • Presiden Soekarno membentuk Dewan Pertimbangan Agung Provisional (DPAS), sedangkan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) bertugas menjatah pertimbangan atas usulan presiden dan berwenang memberi proposisi kepada pemerintah (Pasal 16[a]) serta menjadi penasihat pemerintah (Penjelasan UUD[a]). Presiden enggak seharusnya mengatur awak yang mengawasi pemerintah seperti hal tersebut.
  • MPRS menjadwalkan Soekarno umpama kepala negara seumur hidup. Peristiwa ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa jabatan Presiden Indonesia hanya boleh dipegang selama panca musim (Pasal 5[a]), dan sehabis itu harus dipilih kembali maka dari itu MPR (Pasal 6[a]).
  • Manipol USDEK yang dijadikan Garis-Garis Lautan Haluan Negara (GBHN) oleh Soekarno, sementara itu yang berhak menentukan GBHN adalah MPR (Pasal 3[a]).
  • Konsep nasakom (nasionalis, agama, dan komunis) yang digagas maka dari itu Presiden Soekarno lambat-laun menggeser kursi Pancasila dan UUD 1945.

Perian Orde Baru

Plong masa Orde Baru, pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara zakiah dan konsekuen.[20]
UUD 1945 juga menjadi konstitusi nan sangat “sakral”, di antara melampaui sejumlah peraturan, yaitu:

  • Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 dan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 yang di antaranya kebal pernyataan bahwa MPR berketetapan bakal mempertahankan UUD 1945 dan tidak berkehendak akan berbuat perubahan terhadapnya
  • Undang-Undang Nomor 5 Masa 1985 tentang Referendum, yang keseleo satunya menyatakan bahwa bila MPR berkehendak meniadakan UUD 1945, terlebih habis harus minta pendapat rakyat melewati referendum.

Meskipun penyimpangan UUD 1945 secara eksplisit bukan tertentang puas zaman Orde Baru, terwalak beberapa penyimpangan Pancasila laksana dasar bersumber UUD 1945 yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Digresi-penyimpangan tersebut, yakni:[21]
[22]

  • Konsep Pancasila masih ditafsirkan sepihak makanya Soeharto, dan sampai-sampai lagi digunakan sebagai alat legitimasi ketatanegaraan buat memintasi rakyat.
  • Pemfokusan kekuasaan pada presiden yang masih terjadi di tangan Soeharto, meskipun sentralisasi tersebut lebih terstruktur. Soeharto hanya mempercayakan turunan-orang terdekatnya kerjakan memecahkan perusahaan besar negara.
  • Pemerintahan Soeharto yang melarang adanya fitnahan-kritikan untuk pemerintah dengan alasan menganggu kestablilan negara, teragendakan juga pers.
  • Nasib baik-hak politik dibatasi oleh pemerintah dengan mengurangi total organisasi politik politik yang biasa menjadi lewat tiga.

Proses peralihan

Keterangan gambar dalam bahasa Inggris

Pasca- pemerintahan Orde Mentah jatuh dan masa restorasi dimulai, terdapat banyak petisi untuk melakukan pengubahan pada tulisan tangan UUD 1945. Alasan adanya permintaan perubahan UUD 1945 tersebut antara bukan karena kenyataan bahwa dominasi tertinggi bukan di tangan rakyat tetapi di tangan MPR yang dikuasai pemerintah, kekuasaan yang terlalu ki akbar pada presiden, banyaknya pasal-pasal nan menimbulkan multitafsir, serta kenyataan bahwa isi rumusan UUD 1945 yang mengatur penyelenggaraan negara yang belum pas. Bidang belakang terbit permohonan tersebut boleh dilihat dari bukti bahwa banyaknya penyimpangan-digresi UUD 1945 yang dapat terjadi di masa-masa sebelumnya. Maka itu sebab itu, MPR mengadakan sidang-sidang umum nan menghasilkan perlintasan (amendemen) UUD 1945 sebanyak empat barangkali.[23]
[24]
[25]

  • Pergantian mula-mula dilakukan sreg Sidang Umum MPR 1999 nan berlangsung antara 14–21 Oktober 1999.
  • Perubahan kedua dilakukan sreg Sidang Mahajana MPR 2000 nan berlangsung antara 7–18 Agustus 2000.
  • Perubahan ketiga dilakukan pada Sidang Umum MPR 2001 yang berlantas antara 1–9 November 2001.
  • Perubahan keempat dilakukan pada Sidang Umum MPR 2002 yang berlangsung antara 1–11 Agustus 2002.

Setelah amendemen, dampak yang paling terasa merupakan pembagian yuridiksi yang lebih sekufu dan seimbang, bukan cak semau lagi buram tadbir tertinggi, sehingga lembaga pemerintahan nan diatur di dalam UUD 1945 menjadi lembaga hierarki negara yang tiap-tiap dapat ganti mengawasi dan sandar-menyandar tetapi enggak dapat mengontrol suatu sama enggak. Lembaga-lembaga tersebut juga memiliki wewenang, batasan, dan cara pengangkatan yang lebih jelas setelah amendemen, sehingga lembaga-lembaga tersebut dapat menjalankan peran nan semestinya. Selain itu, adanya hak-nasib baik asasi bani adam (HAM) yang diatur dalam UUD 1945 menjadikan HAM sebagai salah satu pamrih konstitusi.[26]

Perlintasan

Perubahan Undang-Undang Sumber akar Negara Republik Indonesia Waktu 1945
merupakan proses untuk memungkirkan riuk satu atau sejumlah pasal nan terdapat internal Batang Awak UUD 1945. Peralihan UUD ini merupakan salah suatu wewenang dari MPR-RI yang diatur dalam UUD 1945. Sepanjang sejarah, MPR telah melakukan empat kali pengubahan pada UUD 1945.

Latar belakang

Sungguhpun Soekarno sendiri bak Presiden Indonesia purwa mengeluarkan dekret kepala negara cak bagi memberlakukan kembali UUD 1945, anda demap menganggap bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi nan tidak pola. Namun pecah Soeharto menyandang sebagai presiden pada tahun 1967, pemerintahan rezim Orde Baru cangap menolak menyetujui bentuk perubahan (amendemen) apa sekali lagi itu terhadap UUD 1945. Mereka menganggap bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi yang bersifat final dan “kemurniannya” harus konsisten dilindungi.[27]
Puas hari 1983, MPR, melalui Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983, menetapkan posisi bagi lain melakukan pengubahan lega UUD 1945. Meskipun begitu, MPR pula mengatur ketentuan bakal mengubah UUD 1945 puas keabadian MPR yang seimbang. Namun, ketentuan tersebut menyebutkan syarat prakondisi kerjakan mengadakan referendum yang telah disetujui oleh Presiden atas bagan amendemen UUD yang telah diloloskan oleh MPR.[28]
Tambahan pula lagi, UU No. 5 Masa 1985 yang mengatur mengenai referendum atas persilihan UUD 1945 menyatakan bahwa referendum tersebut harus mencapai kolaborasi pemilih minimal sebesar 90% dan hasil suara dukungan minimum sebesar 90% mudah-mudahan proses amendemen dapat dilanjutkan dan pergantian UUD dapat disahkan.[29]
Statuta-peraturan ini membuat pengubahan UUD 1945 semakin sulit dilakukan, dan selain itu pula dianggap bertentangan dengan Pasal 37 UUD 1945 yang tidak pertalian menyebutkan akan halnya referendum.

Pasca- kejatuhan pemerintahan Soeharto lega musim 1998, abadiah MPR dan UU tersebut dihapuskan, sehingga mengungkapkan kronologi yang lebih sintal lakukan dilakukannya amendemen UUD 1945. Kesannya plong tahun 1999–2002, UUD 1945 mengalami perubahan (amendemen) sebanyak empat boleh jadi yang seluruhnya diputuskan dalam sidang-sidang umum MPR.

Asal dan pamrih

Berkaca dari penyimpangan-bias UUD 1945 nan terjadi lega masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, keseleo suatu tuntutan unjuk rasa penuntut reformasi adalah dilakukannya pertukaran (amendemen) terhadap UUD 1945. Alasan-alasan terbesar UUD 1945 diamendemen, yaitu karena pasal-pasal dalam UUD 1945 zakiah yang jumlahnya plus sedikit dan mudah menimbulkan multitafsir. Temporer itu, tujuan dari perubahan-persilihan UUD 1945 tersebut sebagian raksasa positif penyempurnaan atas aturan-aturan asal sebagai halnya tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-situasi enggak yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan nasion. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan beberapa syarat, di antaranya merupakan Alas kata UUD 1945 bukan bisa berubah, bentuk negara tetap dalam bentuk negara kesatuan, serta sistem tadbir setia dalam bentuk sistem presidensial. Kata “Allah” dalam Pembukaan UUD 45 masih dimungkinkan untuk diamandemen menjadi “Halikuljabbar”, sesuai perjanjian tawaran yang diterima maka dari itu Sukarno dan kelompok kebangsaan pecah kantor cabang Bali, I Gusti Ketut Pudja, namun hal ini belum dilakukan pada waktu amandemen Konstitusi perian 1999-2002.[30]
[31]

Ketentuan perubahan

Sebelum amendemen, kadar perubahan di dalam UUD 1945 hanya memberikan syarat bahwa anggota MPR nan hadir dalam sidang pengubahan UUD harus berjumlah dua pertiga (2/3) pecah keseluruhan anggota dan tetapan perubahan UUD hanya dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari 2/3 anggota MPR.

Setelah pertukaran keempat, bilangan persilihan UUD tersebut menjadi lebih mendetail. Satu prasaran pertukaran dapat diagendakan n domestik sidang MPR bila diajukan oleh sepertiga (1/3) dari keseluruhan anggota dan proposisi tersebut harus dituliskan secara mendetail. Dan setara seperti sebelum amendemen, anggota MPR nan hadir dalam sidang pengubahan UUD harus setidaknya 2/3 pecah jumlah anggota. Cuma tak sebagai halnya sebelumnya, tetapan perubahan UUD hanya bisa dilakukan bila mendapat persetujuan dari 50% ditambah satu anggota dari keseluruhan total anggota MPR. Selain itu, terdapat ayat pembatasan persilihan UUD (entrenchment clause) yang menyatakan bahwa khusus bentuk “Negara Kesatuan Republik Indonesia” tidak dapat diubah.

Daftar

Berikut ini merupakan daftar perubahan UUD yang telah disahkan sebagai bagian berpunca UUD 1945 yang utuh dan tidak terpisahkan.

Perubahan pertama

Perubahan Permulaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan dalam Mepet Paripurna MPR ke-12 lega tanggal 19 Oktober 1999, yang merupakan jalinan dari Sidang Umum (Tahunan) MPR Tahun 1999 yang berlangsung lega sungkap 14–21 Oktober 1999. Perubahan ini secara garis lautan bertujuan kerjakan menciptakan menjadikan yuridiksi legislatif dan eksekutif lebih seimbang dan sejajar, serta membatasi masa jabatan Kepala negara.[32]
[33]

Privat perubahan permulaan ini, MPR menafsirkan beberapa pasal, yaitu Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21.

Perubahan kedua

Pertukaran Kedua Undang-Undang Pangkal Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan dalam Berapatan Paripurna MPR ke-9 puas rontok 18 Agustus 2000, yang yakni rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) MPR Tahun 2000 yang berlangsung lega rontok 7–18 Agustus 2000. Perubahan tersebut utamanya bertujuan berbuat stabilitas otonomi distrik, penguatan peran legislatif, acaram HAM n domestik konstitusi, penguatan peran TNI dan Polri, dan penambahan identitas kebangsaan.[32]
[33]

Dalam pergantian kedua tersebut, MPR mengubah dan/atau menambahkan beberapa pasal dan portal, ialah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Pintu IXA, Pasal 25E,[b]
Pintu X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C.

Perlintasan ketiga

Pertukaran Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perian 1945 disahkan dalam Berpasangan Paripurna MPR ke-7 pada tanggal 9 November 2001, yang ialah koalisi dari Sidang Umum (Tahunan) MPR Tahun 2001 yang berlangsung pada tanggal 1–9 November 2001. Perubahan ini terutama memberi penstabilan pada kekuasaan kehakiman (yudikatif) agar sekelas dengan yuridiksi legislatif dan manajerial, menambah DPD ke dalam hubungan susuk legislatif, memperbarui kelembagaan BPK, dan memperjelas mekanisme kerakyatan dalam tata negara.[32]
[33]

Dalam perubahan ketiga ini, MPR menyangkal dan/alias menambahkan sejumlah pasal dan bab, yaitu Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3),[b]
dan (4);[b]
Pasal 6 Ayat (1), dan (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), dan (5); Pasal 7A; Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 Ayat (1) dan (2); Pasal 11 Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4); Ki VIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab VIIB, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6); Pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2); Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4); serta Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).

Perubahan keempat

Perubahan Keempat Undang-Undang Pangkal Negara Republik Indonesia Masa 1945 disahkan dalam Berdempetan Paripurna MPR ke-6 pada rontok 10 Agustus 2002, yang merupakan rangkaian mulai sejak Sidang Umum (Tahunan) MPR Tahun 2002 nan berlangsung pada tanggal 1–11 Agustus 2002. Perubahan tersebut menitiberatkan pada penyempurnaan ayat-ayat atau pasal-pasal tunggal yang hilang serta penyempurnaan pasal-pasal di parasan pendidikan, peradaban, perekonomian, keuangan, dan kesejahteraan sosial.[32]
[33]

Dalam perubahan keempat ini, MPR menetapkan sejumlah hal, antara lain sebagai berikut.

  1. Pernyataan MPR adapun skenario UUD 1945.

    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini yaitu Undang-Undang Radiks Negara Republik Indonesia Hari 1945 nan ditetapkan pada sungkap 18 Agustus 1945 dan diberlakukan pun dengan Dekret Kepala negara puas copot 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada sungkap 22 Juli 1959 oleh Badan legislatif Rakyat.

  2. Penambahkan pernyataan penghabisan pada skenario perubahan kedua (sebelum kolom-ruangan nama tangan) yang hilang.
  3. Perubahan pengangkaan pada Pasal 3 Ayat (3) dan (4) internal perubahan ketiga menjadi Pasal 3 Ayat (2) dan (3), serta Pasal 25E menjadi Pasal 25A.
  4. Penghapusan Bab IV dan evakuasi Pasal 16 ke Bab III.
  5. Pengubahan dan/ataupun penambahan Pasal 2 Ayat (1); Pasal 6A Ayat (4); Pasal 8 Ayat (3); Pasal 11 Ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 Ayat (3); Portal XIII, Pasal 31 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 23 Ayat (1) dan (2); Bab XIV, Pasal 33 Ayat (4) dan (5); Pasal 34 Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Sifat Persilihan Pasal I, II, dan III; serta Aturan Tambahan Pasal I dan II.

Catatan

  1. ^


    a




    b




    c




    d




    e




    f




    g




    h



    sebelum amendemen
  2. ^


    a




    b




    c



    Ini ialah kesalahan penomoran nan diperbaiki pada perubahan keempat.

Referensi


  1. ^


    “Pembentukan Kanun Perundang-Ajakan”.
    Pasal 9, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.




  2. ^


    a




    b




    Maarif, Syamsul Dwi (2021-09-27). “Sistematika UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen”.
    Tirto.id
    . Diakses copot
    2022-01-28
    .





  3. ^


    Asshiddiqie, Jimly. “Status Keberlakuan Penjelasan UUD 1945”.
    Hukumonline.com
    . Diakses tanggal
    2022-01-28
    .





  4. ^


    Lisfianti, Widya (2021-09-13). Daryono, ed. “Pengenalan UUD 1945: Sifat, Makna Tiap Gugus kalimat dan Kiat Manah Pancasila”.
    Tribunnews.com
    . Diakses terlepas
    2022-01-28
    .





  5. ^

    Ricklefs 2005, hlm. 424.

  6. ^


    Adryamarthanino, Verelladevanka (2021-12-07). Ningsih, Widya Lestari, ed. “Sidang Mula-mula BPUPKI: Tokoh, Kapan, Pamrih, Proses, dan Hasil”.
    Kompas.com
    . Diakses tanggal
    2022-01-25
    .





  7. ^


    Adryamarthanino, Verelladevanka (2021-12-08). Ningsih, Widya Kuat, ed. “Sidang Kedua BPUPKI: Pada saat, Pamrih, Agenda, dan Hasil”.
    Kompas.com
    . Diakses tanggal
    2022-01-25
    .





  8. ^


    Raditya, Iswara Lengkung langit. (2021-08-12). “Sejarah Hasil Sidang BPUPKI Kedua: Sungkap, Tujuan, Agenda, Anggota”.
    Tirto.id
    . Diakses tanggal
    2022-01-26
    .





  9. ^


    “Transisi Naskah Piagam Jakarta dan Rancangan UUD makanya PPKI”.
    Kumparan. 2022-11-24. Diakses copot
    2022-01-27
    .





  10. ^


    Ardanareswari, Indira (2019-08-18). “Sidang Permulaan PPKI dan Detik-Detik Pengesahan Undang Undang Dasar”.
    Tirto.id
    . Diakses sungkap
    2022-01-27
    .





  11. ^

    Ricklefs 2005, hlm. 466-468.

  12. ^


    “Peralihan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Sekutu menjadi Undang-Undang Dasar Temporer Republik Indonesia”.
    Undang-Undang RIS No. 7 Perian 1950.





  13. ^


    “Pemilu Permulaan tahun 1955”.
    Museum Kepresidenan Auditorium Kirti. 2022-09-29. Diakses tanggal
    2022-01-26
    .





  14. ^


    Gischa, Serafica (2020-02-06). Gischa, Serafica, ed. “Sejarah Pemilu 1955 di Indonesia”.
    Kompas.com
    . Diakses terlepas
    2022-01-26
    .





  15. ^


    Adryamarthanino, Verelladevanka (2021-11-01). Nailufar, Nibras Nada, ed. “Latar Birit Dekrit Presiden 5 Juli 1959”.
    Kompas.com
    . Diakses tanggal
    2022-01-26
    .





  16. ^


    Raditya, Iswara Horizon. (2022-01-05). “Isi Dekrit Kepala negara 5 Juli 1959: Rekaman, Alasan, Harapan, & Dampak”.
    Tirto.id
    . Diakses tanggal
    2022-01-26
    .





  17. ^

    Ricklefs 2005, hlm. 522-526.

  18. ^


    Wulandari, Trisna (2021-08-19). “Masa 1959 sampai 1966, Periode Demokrasi Terpimpin dan Penyimpangannya”.
    detikcom
    . Diakses rontok
    2022-01-27
    .





  19. ^


    Heryansyah, Tedy Rizkha (2021-07-05). “7 Penyimpangan Kerakyatan Terpimpin terhadap Pancasila dan UUD 1945: Sejarah Inferior 9”.
    Ulas Guru
    . Diakses tanggal
    2022-01-27
    .





  20. ^

    Ricklefs 2005, hlm. 593-623.

  21. ^


    Welianto, Kandang kuda (2021-12-17). Welianto, Istal, ed. “Penyimpangan terhadap Pancasila pada Waktu Orde Baru”.
    Kompas.com
    . Diakses tanggal
    2022-01-27
    .





  22. ^


    Retno, Devita (2019-07-05). “8 Bias Plong Masa Orde Mentah dalam Bidang Politik”.
    Sejarah Lengkap
    . Diakses tanggal
    2022-01-27
    .





  23. ^


    Affifah, Farrah Kuntum (2021-09-14). Miftah, ed. “Amandemen UUD 1945: Pengertian, Latar Pinggul, Tujuan, dan Hasil-alhasil”.
    Tribunnews.com
    . Diakses tanggal
    2022-01-27
    .





  24. ^


    Raditya, Iswara N. (2020-12-01). “Amandemen UUD 1945 Dilakukan 4 Mana tahu, Sejarah, & Perubahan Pasal”.
    Tirto.id
    . Diakses rontok
    2022-01-27
    .





  25. ^


    Rizal, Jawahir Gustav (2021-09-14). Kurniawan, Rendika Ferri, ed. “Sejarah Amendemen UUD 1945 dari Masa ke Masa”.
    Kompas.com
    . Diakses tanggal
    2022-01-27
    .





  26. ^


    Prakoso, Juniarto (2020-12-29). “Dampak Amandemen UUD 1945 Terhadap Masyarakat”.
    Gelendong
    . Diakses copot
    2022-01-27
    .





  27. ^

    Adnan Buyung Nasution (2001)

  28. ^


    “Peraturaan Penyelenggaraan Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
    Kekekalan MPR No. I/MPR/1983.





  29. ^


    “Referendum”.
    Undang-Undang No. 5 Masa 1985.





  30. ^


    Hosen, Nadirsyah (2002-05-29). “Harga Mati Pembukaan UUD 1945”.
    Media ISNET
    . Diakses tanggal 2022-10-5.





  31. ^


    Pambudi, Wahyu (2017-01-06). “SAKRALISASI PEMBUKAAN UUD 1945”.
    ISTORIA JURNAL PENDIDIKAN DAN Sejarah
    . Diakses copot
    2022-10-05
    .




  32. ^


    a




    b




    c




    d




    Rizal, Jawahir Gustav (2021-09-14). Kurniawan, Rendika Ferri, ed. “Rekaman Amendemen UUD 1945 dari Periode ke Periode”.
    Kompas.com
    . Diakses copot
    2022-01-30
    .




  33. ^


    a




    b




    c




    d




    Welianto, Ari (2020-02-06). Welianto, Kandang kuda, ed. “Amandemen UUD 1945: Tujuan dan Perubahannya”.
    Kompas.com
    . Diakses rontok
    2022-01-30
    .




Daftar bacaan

  • Ricklefs, Merle Calvin (2005). Syawie, Husni; Ricklefs, Merle Calvin, ed.
    A History of Modern Indonesia since c. 1200 Third Edition
    [Sejarah Indonesia Bertamadun 1200-2004]. Diterjemahkan maka itu Wahono, Satrio; Bilfagih, Bakar; Huda, Hasan; Helmi, Miftah; Sutrisno, Joko; Manadi, Has. Jakarta: PT Serambi Guna-guna Segenap. ISBN 9789791600125. OCLC 192076429.



  • Ricklefs, Merle Calvin (2008).
    A History of Bertamadun Indonesia since c. 1200 (E-Book version)
    (edisi ke-4). New York: Palgrave Macmillan.



  • Asshiddiqie, Jimly (2003).
    Konsolidasi Tulisan tangan UUD 1945. Jakarta: Yarsif Watampone.



  • Adnan Kempit Nasution (2001)
    The Transition to Democracy: Lessons from the Tragedy of Konstituante in Crafting Indonesian Democracy, Mizan Ki alat Utama, Jakarta, ISBN 979-433-287-9
  • Dahlan Thaib, Dr. H, (1999),
    Teori Hukum dan Konstitusi
    (Legal and Constitutional Theory), Rajawali Press, Jakarta, ISBN 979-421-674-7
  • Denny Indrayana (2008)
    Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition, Kompas Book Publishing, Jakarta ISBN 978-979-709-394-5.
  • Jimly Asshiddiqie (2005), Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia (Indonesia Constitution and Constitutionalism), MKRI, Jakarta.
  • Jimly Asshiddiqie (1994), Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia (The Idea of People’s Sovereignty in the Constitution), Ichtiar Baru – van Hoeve, Jakarta, ISBN 979-8276-69-8.
  • Jimly Asshiddiqie (2009),
    The Constitutional Law of Indonesia, Maxwell Asia, Singapore.
  • Jimly Asshiddiqie (2005),
    Hukum Pengelolaan Negara dan Pilar-Pilar Kerakyatan (Constitutional Law and the Pillars of Democracy), Konpres, Jakarta, ISBN 979-99139-0-X.
  • R.M.A.B. Kusuma, (2004)
    Lahirnya Undang Undang Dasar 1945
    (The Birth of the 1945 Constitution),Badan Penerbit Fakultas Hukum Perserikatan Indonesia, Jakarta, ISBN 979-8972-28-7.
  • Nadirsyah Hosen, (2007)
    Shari’a and Constitutional Reform in Indonesia, ISEAS, Singapore
  • Saafroedin Bahar,Ananda B.Kusuma,Nannie Hudawati, eds, (1995)
    Risalah Sidang Badan Penyelidik Usahah Persiapan Kemerdekaan Indonesian (BPUPKI) Panitia Persiapan Kedaulatan Indonesia (PPKI) (Minutes of the Meetings of the Agency for Investigating Efforts for the Preparation of Indonesian Independence and the Preparatory Committee for Indonesian Independence), Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta
  • Sri Bintang Pamungkas (1999),
    Konstitusi Kita dan Rang UUD-1945 Yang Disempurnakan
    (Our Constitution and a Proposal for an Improved Version of the 1945 Constitution), Organisasi politik Mbok Demokrasi, Jakarta, No ISBN

Pranala luar

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Tindasan Bersih)
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kopi Satu Tulisan tangan)
  • Pertukaran
    Pertama
    Undang-Undang Bawah Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Transisi
    Kedua
    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Waktu 1945
  • Pergantian
    Ketiga
    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Perubahan
    Keempat
    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Periode 1945
  • Kumpulan naskah UUD 1945 beserta perlintasan-perubahannya



Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945

Posted by: gamadelic.com