Tuliskan Tugas Dan Wewenang Mpr

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua berpunca artikel dengan judul sama yang dibuat

Ali Salmande, S.H.


dan mula-mula kali dipublikasikan plong Selasa, 23 November 2022 dan pertama mungkin dimutakhirkan puas Jumat, 27 November 2022.

Sebelum menjawab pokok tanya Anda, ada baiknya kita pahami apalagi lewat sumber akar syariat, tugas dan wewenang MPR menurut hukum di Indonesia.

MPR: Bawah Syariat, Tugas, dan Wewenang

Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”) merupakan pelecok satu lembaga negara privat sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) dan Dewan Agen Daerah (“DPD”) yang dipilih melewati pemilihan umum dan diatur lebih lanjur dengan undang-undang.[1]

Dasar syariat MPR dapat dijumpai dalam
Pasal 2 dan 3 UUD 1945.

Tugas dan Wewenang MPR

Sebelumnya, tugas dan kewenangan MPR menurut
UUD 1945
nan ditetapkan pada 18 Agustus 1945 terbatas plong menjadwalkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis ki akbar daripada haluan negara (“GBHN”).

Kini, wewenang MPR sehabis
Amandemen Ketiga UUD 1945
adalah:[2]

1. Mengubah dan menjadwalkan Undang-Undang Bawah.
2. Melantik Kepala negara dan/atau Wakil Presiden.
3. Mengistirahatkan Presiden dan/maupun Duta Presiden intern waktu jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Dengan adanya Amandemen Ketiga UUD 1945, wewenang MPR kini terbatas lega peristiwa-keadaan berikut di atas kecuali menjadwalkan GBHN.

Untuk itu, mari kita bahas tugas dan wewenang MPR setelah Amandemen UUD 1945 suatu saban satu.

Tugas dan Wewenang MPR Mengubah UUD 1945

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, salah satu tugas dan kewenangan MPR adalah mengubah dan menjadwalkan Undang-Undang Bawah.  Lantas, kapan MPR dapat mengubah UUD 1945 dan bagaimana prosedurnya?

Secara yuridis, bukan suka-suka aturan yang mensyaratkan kapan sebuah peraturan perundang-ajakan, terdaftar konstitusi atau Undang-Undang Dasar, harus diubah. Saja, lazimnya,
sebuah peraturan perundang-undangan akan diubah bila sudah tak dapat lagi menirukan perkembangan zaman
ataupun dianggap tidak mampu lagi melindungi peruntungan-hak penduduk negaranya.

Khusus kerjakan UUD 1945, berdasarkan
Gerendel Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
terbitan
Sekretaris Jenderal Pengadilan Konstitusi, aturan tersebut diubah karena adanya Reformasi 1998 nan pelecok suatu tuntutannya adalah perubahan UUD 1945. Permohonan rakyat inilah yang menjadi salah suatu alasan MPR mengamandemen UUD 1945.

Prosedur Perubahan UUD 1945

Lalu, bagaimana prosedur pergantian UUD 1945? Asal syariat prosedur peralihan UUD 1945 yang merupakan tugas dan wewenang MPR diatur dalam
Pasal 37 ayat (1) UUD 1945
yang menamakan:

Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan privat sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan maka dari itu sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Cak bagi mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh setidaknya 2/3 berbunga jumlah anggota MPR.[3] Putusan cak bagi mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota berpangkal seluruh anggota MPR.[4]

Berapa Mana tahu MPR Mengubah UUD 1945?

Hingga saat ini, MPR telah menjalankan tugas dan kewenangan MPR untuk memungkirkan UUD 1945 sebanyak 4 kali atau tahap, yakni:

1. Tahap pertama: 14-21 Oktober 1999.
2. Tahap kedua: 7-18 Agustus 2000.
3. Tahap ketiga: 1-9 Oktober 2001.
4. Tahap keempat: 1-12 Agustus 2002.

Belaka, mesti diketahui, Indonesia pertautan memperalat ‘konstitusi enggak’ selain UUD 1945 sebagai dasar negara. Yaitu, pada 1949 ketika Indonesia berbentuk negara federal, Indonesia menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Kawan (“Konstitusi RIS”). Saja, berlakunya Konstitusi RIS ini tak menghapus UUD 1945, karena UUD 1945 masih bermain di Negara Episode RIS di Yogyakarta dengan Presiden Mr. Moh. Asaat.[5]

Lalu, pada 1950, Indonesia menggunakan UUD Sementara (UUDS 1950). ‘Konstitusi’ ini digunakan sementara untuk menjatah periode para anggota konstituante untuk mewujudkan UUD yang baru sama sekali. Namun, ‘bestelan’ ini gagal, hingga kesudahannya Presiden Soekarno menerbitkan dekrit presiden yang riuk satu isinya adalah mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar negara.

Tugas dan Wewenang MPR Memberhentikan Presiden dan/maupun Wakil Presiden

Selain memungkiri UUD 1945, tugas dan wewenang MPR adalah memberhentikan Kepala negara dan/atau Konsul Kepala negara. Lantas, kapan MPR dapat memberhentikan Presiden dan/maupun Konsul Presiden?

Secara hukum, MPR doang dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Kepala negara dalam periode jabatannya menurut UUD 1945. Pemberhentian Kepala negara dan/maupun Konsul Presiden diusulkan oleh Dewan Agen Rakyat (“DPR”).[6]

Tentang tugas dan wewenang MPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan setelah mendapat usul berasal DPR melintasi sidang lengkap. Usulan DPR ini harus bersendikan putusan Perdata Konstitusi (“MK”) nan menyatakan bahwa Presiden dan/alias Wakil Presiden terbukti berbuat pelanggaran hukum berupa:[7]

1. pengkhianatan terhadap negara;
2. korupsi;
3. penyuapan;
4. tindakan majelis hukum susah lainnya ataupun perbuatan ternoda; dan/maupun
5. Kepala negara dan/atau Wakil Kepala negara lain kembali memenuhi syarat menduduki jabatannya.

MPR terlazim menyelenggarakan sidang paripurna MPR buat memutuskan usul DPR mengenai pencopotan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya maksimal 30 hari sejak MPR mengakui usul tersebut.[8]

Berikut prosedur memberhentikan Presiden dan/alias Wakil Presiden kerumahtanggaan masa jabatannya:

1. DPR Mengajukan Permintaan ke MK
   
   

Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan karas hati maupun tindak mahkamah, maka DPR dapat mengajukan permohonan kepada MK buat mengadili pelanggaran hukum itu.[9]

Pengajuan aplikasi ini hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari total anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari besaran anggota DPR.[10]

2. MK Menanyai, Mengadili, dan Memutus Permintaan DPR
   

Atas permintaan tersebut, MK terbiasa memeriksa, mengadili, dan memutus maksimal 90 masa pasca- tuntutan berpangkal DPR itu dipedulikan.[11]

3. DPR Menggelar Sidang Paripurna
   

Jika terbukti terjadi pelanggaran hukum, sesudah itu, DPR menggelar sidang paripurna bagi meneruskan hasil putusan itu ke MPR ibarat usul memberhentikan Kepala negara dan/atau Konsul Presiden.[12]

4. MPR Menyelenggarakan Sidang untuk Memutus Usulan DPR
   
   

MPR mesti menyelenggarakan sidang bakal memutus usulan DPR itu maksimal 30 hari sejak MPR menerima usul itu.[13]

Pimpinan MPR ulem Presiden dan/atau Wakil Presiden bagi menyampaikan penjelasan nan berkaitan dengan usulan pemberhentiannya dalam sidang lengkap MPR. Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden bukan hadir buat mengutarakan penjelasan, MPR konsisten menjeput keputusan terhadap usul pencopotan Kepala negara dan/maupun Konsul Kepala negara.[14]

MPR menerbitkan keputusan terhadap usul pemberhentian itu dan harus diambil dalam rapat paripurna MPR nan dihadiri oleh minimal 3/4 berasal kuantitas anggota dan disetujui minimal 2/3 berpokok jumlah anggota nan hadir.[15]

Dalam situasi MPR memutuskan memberhentikan Presiden dan/maupun Wakil Presiden atas usul DPR, Kepala negara dan/maupun Wakil Kepala negara memangkal semenjak jabatannya.[16]

Tapi, n domestik keadaan MPR memutuskan lain mengistirahatkan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR, Presiden dan/ataupun Wakil Presiden melaksanakan tugas dan kewajibannya setakat berakhir masa jabatannya.[17]

Seluruh maklumat hukum yang suka-suka di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – netra untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (tatap

Pernyataan Pembalikan

selengkapnya). Cak bagi mendapatkan nasihat syariat spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan sekaligus dengan
Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban berasal kami, seharusnya bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Asal Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Waktu 2022 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Kantor cabang Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Agen Rakyat Provinsi sebagaimana telah diubah sejumlah kelihatannya dan terakhir kalinya diubah maka dari itu Undang-Undang Nomor 13 Musim 2022 tentang Persilihan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 akan halnya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kongres Rakyat Daerah.

Referensi:

Perdata Konstitusi.
Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku I: Permukaan Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Meja hijau Konstitusi, 2022.