Tugas Presiden Dalam Bidang Eksekutif

Berpunca Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia independen

Kepala negara Indonesia
National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg
Indonesian Presidential Seal gold.svg

Joko Widodo 2022 official portrait.jpg

Petahana
Joko Widodo


sejak 20 Oktober 2022

Pemerintah Indonesia
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
Gelar
  • Buya Presiden (informal)
  • Nan terhormat (protokoler)
  • Kanjeng sultan Yang Mulia (lain digunakan lagi)
Prestise Penasihat negara

Pembesar pemerintahan

Panglima terala
Kediaman
  • Puri Negara
  • Keraton Merdeka
  • Istana Bogor
  • Istana Cipanas
  • Konstruksi Agung
  • Kastil Tampaksiring
Kantor Jakarta
Ditunjuk oleh Pemilihan umum serampak
Masa jabatan 5 masa, boleh diperpanjang sekali
Pejabat perdana Soekarno
Situs web www.presidenri.go.id

www.setneg.go.id

Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat bagaikan
Presiden Indonesia
adalah pembesar negara sekaligus ketua pemerintahan Indonesia. Presiden memegang kekuasaan manajerial pemerintah Indonesia dan merupakan Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Sejak tahun 2004, presiden dan wakil presiden dipilih secara kontan untuk masa jabatan lima tahun, boleh diperpanjang sekali dengan waktu jabatan maksimal 10 tahun. Sebelum adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Masa 1945 (UUD 1945), Kepala negara dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) internal waktu waktu 5 masa dan setelahnya boleh tersaring lagi tanpa had.

Presiden dan Wakil Kepala negara Indonesia perumpamaan suatu lembaga kepresidenan Indonesia disusun melalui rajah UUD 1945 yang dibahas maka dari itu Tubuh Penyelidik Manuver-manuver Persiapan Kemandirian Indonesia (BPUPKI) dalam beberapa sidangnya.[1]
Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kebebasan Indonesia (PPKI) nan merupakan fisik penerus dari BPUPKI menetapkan pemberlakuan UUD 1945, yang dengan demikian mengesahkan lembaga kepresidenan di Indonesia, dan melembarkan Soekarno seumpama presiden pertama Indonesia.

Daftar

Sejak tanggal 18 Agustus 1945 hingga saat ini, terletak tujuh turunan nan telah menjabat perumpamaan Presiden Republik Indonesia. Petahana jabatan tersebut adalah
Joko Widodo.


Wewenang, kewajiban, dan geta

Wewenang, kewajiban, dan singgasana Kepala negara berlandaskan UUD 1945 antara bukan:[2]

  • Menyambut kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
  • Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
  • Mengajukan Bentuk Undang-Undang kepada Badan legislatif Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
  • Menargetkan Peraturan Pemerintah Pemindah Undang-Undang (dalam ketegangan yang memaksa).
  • Menetapkan Peraturan Pemerintah.
  • Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
  • Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara tak dengan persetujuan DPR.
  • Takhlik perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR.
  • Menyatakan keadaan bahaya.
  • Menggotong duta dan konsul. N domestik mengangkat duta, Kepala negara memperhatikan pertimbangan DPR.
  • Menerima peletakan duta negara lain dengan mengkritik pertimbangan DPR.
  • Menjatah grasi dan rehabilitasi dengan mencaci pertimbangan Mahkamah Agung.
  • Memberi remisi, amnesti dan abolisi dengan mengamati pertimbangan DPR.
  • Memberi gelar, medalion, dan tanda virginitas lainnya yang diatur dengan UU.
  • Meresmikan anggota Fisik Pemeriksa Keuangan nan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Kongres Provinsi.
  • Mematok hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR.
  • Menetapkan penengah konstitusi dari unggulan yang diusulkan Presiden, DPR, dan Perbicaraan Agung.
  • Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

Syarat pencalonan

Syarat Presiden dan Duta Presiden Republik Indonesia menurut UU No 42 musim 2008 tentang Pemilihan Umum Kepala negara dan Duta Presiden sebagai berikut:

  1. Bertakwa kepada Tuhan Nan Maha Esa.
  2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan enggak korespondensi menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
  3. Bukan jalinan mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana kecurangan dan tindak pidana terik lainnya.
  4. Produktif secara rohani dan bodi untuk melaksanakan tugas dan kewajiban perumpamaan Presiden dan Duta Presiden.
  5. Bertempat silam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa pemberitaan mal pereka cipta negara.
  7. Tidak madya mempunyai tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara fisik hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan moneter negara.
  8. Enggak menengah dinyatakan pailit berlandaskan putusan meja hijau.
  9. Tak pertautan mengerjakan perbuatan tercacat.
  10. Tercatat sebagai Pemilih.
  11. Memiliki Nomor Sosi Wajib Fiskal (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak sejauh 5 perian bungsu yang dibuktikan dengan Surat Amanat Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Fiskal Orang Pribadi.
  12. Belum kawin menyandang sebagai Presiden atau Duta Presiden selama 2 (dua) kali periode jabatan privat jabatan nan sama.
  13. Setia kepada Pancasila sebagai bawah negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Periode 1945, dan cita-cita Pengumuman 17 Agustus 1945.
  14. Tak perhubungan dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mutakadim memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan meja hijau kamp 5 (lima) masa atau lebih.
  15. Berumur sekurang-kurangnya 40 (Empat Puluh) tahun.
  16. Berpendidikan minimal rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau susuk lain yang setolok.
  17. Enggak kancah anggota organisasi ilegal Organisasi politik Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, alias bukan turunan yang terbabit sinkron dalam G30S/PKI.
  18. Memiliki visi, misi, dan program kerumahtanggaan melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Pemilihan

Prangko Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Menurut Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 6A, Kepala negara dan Konsul Kepala negara dipilih dalam suatu pasangan secara serentak makanya rakyat melalui Pemilahan Awam Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Sebelumnya, Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih makanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan adanya Perubahan UUD 1945, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kedudukan antara Presiden dan MPR adalah seimbang.

Nomine Presiden dan Duta Presiden diusulkan maka dari itu partai politik maupun gabungan partai kebijakan petatar pemilu sebelumnya. Pilpres permulaan kali di Indonesia diselenggarakan lega waktu 2004.

Jikalau privat Pilpres didapat suara miring >50% jumlah suara miring kerumahtanggaan pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap kawasan yang tersebar di lebih bermula separuh jumlah provinsi Indonesia, maka dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jika enggak ada pasangan favorit Presiden dan Wakil Presiden terseleksi, maka teman nan memperoleh suara terbanyak permulaan dan kedua intern Pilpres mengikuti Pilpres Putaran Kedua. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres Adegan Kedua dinyatakan andai Presiden dan Duta Presiden Terpilih.

Pemilihan Wakil Presiden yang lowong

Dalam hal terjadi pil Wakil Presiden, Presiden mengajukan 2 calon Wapres kepada MPR. Selambat-lambatnya, privat masa 60 hari MPR menyelenggarakan Sidang MPR untuk mengidas Wapres.

Pemilihan Presiden dan Konsul Presiden yang lowong

Jika Kepala negara dan Konsul Presiden mangkat, nongkrong, diberhentikan, maupun lain bisa mengerjakan kewajibannya dalam perian jabatannya secara bersamaan, pembuat tugas kepresidenan adalah Nayaka Luar Negeri, Menteri Intern Negeri, dan Menteri Benteng secara kontan. Paling lambat 30 setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memintal Presiden dan Konsul Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai politik nan pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih celaan terbanyak permulaan dan kedua n domestik pemilihan umum sebelumnya, setakat berpisah masa jabatannya.

Selambat-lambatnya privat periode 30 hari, MPR menyelenggarakan Sidang MPR bikin memilih Kepala negara dan Wakil Presiden.[3]

Wisuda

Pataka Presiden Indonesia pada perian Soekarno

Sesuai dengan Pasal 9 UUD 1945, Kepala negara dan Konsul Presiden terpilih bersumpah menurut agama maupun berjanji dengan bukan main-sungguh di aribaan Majelis Permusyawaratan Rakyat ataupun Dewan Agen Rakyat. Jika MPR maupun DPR tidak bisa mengadakan sidang, maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama ataupun berjanji dengan sungguh-bukan main di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Tulah Presiden (Wakil Presiden)
Janji Presiden (Wakil Presiden)

Pemberhentian

Usul pelengseran Presiden/Duta Presiden dapat diajukan oleh DPR.

Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran syariat atau tidak kembali memenuhi syarat ibarat Presiden/Wakil Presiden (privat rangka pelaksanaan fungsi pemeriksaan DPR), DPR dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, kalau berkat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 mulai sejak jumlah anggota nan hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri setidaknya 2/3 berpokok besaran anggota.[4]
[5]

Jika terbukti menurut UUD 1945 pasal 7A maka DPR dapat mengajukan tuntutan pemakzulan (impeachment) tersebut kepada Meja hijau Konstitusi RI kemudian setelah menjalankan persidangan kerumahtanggaan amar putusan Pidana Konstitusi RI dapat menyatakan menyungguhkan pendapat DPR atau menyatakan menolak pendapat DPR dan MPR-RI kemudian akan bersidang untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut.[6]

Jenama kesucian

Seorang Presiden Indonesia sebagai pemberi tanda kehormatan dan pemilik penting Tanda Kehormatan Bintang akan secara faali memufakati semua Logo Kehormatan Medali (sipil atau militer) dengan kelas tertinggi, merupakan:[7]

  • Bintang Republik Indonesia Adipurna
  • Bintang Mahaputera Adipurna
  • Bintang Jasa Penting
  • Bintang Kemanusiaan
  • Bintang Penegak Demokrasi Utama
  • Bintang Budaya Parama Dharma
  • Bintang Bhayangkara Terdepan
  • Bintang Gerilya
  • Bintang Sakti
  • Medali Dharma
  • Bintang Yudha Dharma Penting
  • Medalion Kartika Eka Gandar roda Utama
  • Bintang Jalasena Terdepan
  • Bintang Swa Bhuwana Paksa Terdepan

Kediaman resmi

Kediaman resmi Kepala negara Indonesia, yang berupa keraton kepresidenan, berjumlah sebanyak heksa- biji zakar, yang terdiri dari dua keraton di Jakarta, satu di Bogor, suatu di Cipanas (Cianjur), satu di Tampaksiring (Gianyar, Bali), dan satu di Yogyakarta.

Hak keuangan dan administratif

Gaji sentral dan tunjangan Presiden diatur kerumahtanggaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang tentang Kepunyaan Keuangan/Manajerial Kepala negara dan Konsul Presiden serta Mantan Kepala negara dan Bekas Wakil Presiden yakni:

  1. Gaji pokok Presiden adalah 6 x (enam kali) gaji gerendel tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden;
  2. Tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dolan untuk Fungsionaris Kewedanan;
  3. Selain gaji dan tunjangan, Presiden juga diberikan seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya, seluruh biaya rumah tangganya, dan seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.[8]

Detik ini gaji siasat Presiden sebesar Rp30,24 juta. Tunjangan jabatan Rp32,50 juta sehingga total gaji nan diterima presiden setiap rembulan sebesar Rp62,74 juta.[9]

Peralihan fungsional berdasarkan konstitusi

Bentuk kepresidenan Indonesia sudah mengalami perubahan kursi, tugas, dan wewenang seturut dengan pergantian dsn perlintasan konstitusi yang terjadi beberapa kali di Indonesia.

UUD 1945 sebelum perubahan

Menurut UUD 1945 sebelum pertukaran, lembaga kepresidenan Indonesia terdiri atas Presiden dan Konsul Presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala rezim Republik Indonesia. Presiden dan Konsul Presiden dipilih maka itu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dengan syarat-syarat tertentu menurut UUD 1945 dan undang-undang yang mengaturnya, serta memiliki masa jabatan sepanjang 5 tahun (dan setelahnya dapat dipilih kembali dengan jabatan yang sekufu tanpa sempadan). Privat pelantikannya, Kepala negara dan Duta Presiden bersumpah di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) alias Senat Rakyat (DPR).

Tugas, wewenang, dan singgasana bentuk kepresidenan, terutama Presiden, menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut.[10]

  1. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, dengan dibantu oleh Konsul Presiden. [Pasal 4 Ayat (1) dan (2)]
  2. Konsul Presiden menggantikan presiden jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat mengerjakan kewajibannya dalam masa jabatannya. [Pasal 8]
  3. Presiden menjadwalkan peraturan pemerintah. [Pasal 5 Ayat (2)]
  4. Kepala negara dibantu makanya menteri-menteri. [Pasal 17 Ayat (1)]
  5. Presiden dapat lamar pertimbangan kepada Dewan Pertimbangan Agung (DPA). [Pasal 16 Ayat (2)]
  6. Presiden menyandang kekuasaan tertinggi atas Armada Nasional Indonesia (TNI). [Pasal 10]
  7. Presiden menyatakan perang dan membuat perdamaian serta perjanjian dengan negara bukan atas persetujuan DPR. [Pasal 11]
  8. Presiden menyatakan keadaan bahaya.[Pasal 12]
  9. Presiden mengangkat dan menerima misi diplomatik. [Pasal 13 Ayat (1) dan (2)]
  10. Presiden memberi grasi, amnesti, pemaafan, dan rehabilitasi. [Pasal 14]
  11. Presiden membagi gelar dan tanda kehormatan. [Pasal 15]
  12. Kepala negara memegang kontrol menciptakan menjadikan undang-undang dengan permufakatan DPR. [Pasal 5]
  13. Presiden berwajib memveto rangka undang-undang (RUU) dari DPR [Pasal 21 Ayat (2)]
  14. Presiden berwajib mengeluarkan ordinansi pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) n domestik keadaan menggusur. [Pasal 22 Ayat (1)]

Konstitusi RIS

Pada saat Kepulauan Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), konstitusi yang sudah disusun makanya Panitia Urusan Ketatanegaraan dan Hukum Tatanegara berpangkal Konferensi Bidang datar Bundar, adalah Konstitusi Republik Indonesia Sekutu (Konstitusi RIS), diberlakukan secara nasional. Menurut Konstitusi RIS, lembaga kepresidenan terdiri atas “Presiden Republik Indonesia Serikat”. Presiden seorang diri merupakan pembesar negara, padahal pemerintahan dijalankan maka itu Presiden bersama dengan Menteri-Menteri Lemari kecil nan dipimpin maka dari itu Perdana Menteri. Presiden dipilih oleh “Dewan Pemilih” (suatu badan kolese elektoral) nan berasal semenjak utusan masing-masing negara fragmen dengan syarat-syarat tertentu. Dalam pelantikannya, Presiden bersumpah dihadapan Dewan Pemilih.

Konstitusi RIS mengatak kedudukan dan kekuasaan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban buram kepresidenan secara kian terperinci. Selain itu dalam sistematika Konstitusi RIS, peristiwa-hal yang mengeset tentang bentuk kepresidenan tidak terletak dalam satu gerbang khusus melainkan tersebar di plural pasal. Tugas, kewenangan, dan takhta Kepala negara RIS secara khusus menurut Konstitusi RIS adalah perumpamaan berikut.[11]

  1. Presiden berkedudukan laksana kepala negara. [Pasal 69 Ayat (1)]
  2. Kepala negara yaitu babak terbit Pemerintah. [Pasal 68 Ayat (1)]
  3. Segala keputusan Presiden mesti ditandatangani maka itu menteri-menteri yang bersangkutan. [Pasal 74 Ayat (4) dan Pasal 119]
  4. Kepala negara dilarang merangkap jabatan dengan jabatan publik apapun baik di dalam maupun di luar federasi. [Pasal 79 Ayat (1)]
  5. Hingga tiga hari sehabis ia menempatkan jabatannya, Presiden dilarang: [Pasal 79 Ayat (4)]
    • masuk serta atau menjadi pengidap firma laba yang diadakan negara federal maupun negara adegan, serta [Pasal 79 Ayat (2)]
    • mempunyai piutang yang ditanggung oleh negara. [Pasal 79 Ayat (3)]
  6. Presiden, dengan persepakatan tiga orang “pembentuk kabinet” nan ditunjuk oleh Dewan Pemilih, membentuk Lemari kecil Negara. [Pasal 74 Ayat (1)–(4)]
  7. Presiden menerima pemberitahuan kabinet akan halnya urusan utama. [Pasal 76 Ayat (2)]
  8. Presiden mengambil sumpah jabatan nayaka-menteri kabinet. [Pasal 77]
  9. Hal-hal keuangan Presiden diatur dalam undang-undang (UU) federal. [Pasal 78]
  10. Presiden cekut laknat jabatan anggota-anggota Badan legislatif. [Pasal 83]
  11. Presiden mengangkat pejabat Senat dan mengambil sumpah jabatannya. [Pasal 85 Ayat (1) dan Pasal 86]
  12. Presiden mengambil sumpah jabatan anggota-anggota dewan Perwakilan Rakyat (DPR). [Pasal 104]
  13. Presiden melegitimasi pemilahan penasihat dan duta-wakil ketua DPR. [Pasal 103 Ayat (1)]
  14. Presiden dengan pertimbangan Senat mengangkat ketua, duta kepala, dan anggota-anggota Mahkamah Agung bagi mula-mula kalinya dan memberhentikan mereka atas permintaan sendiri. [Pasal 114 Ayat (1) dan (4)]
  15. Presiden dengan pertimbangan Senat mengangkat ketua, wakil ketua, dan anggota-wakil rakyat Penyelia Keuangan untuk purwa kalinya dan memberhentikan mereka atas permintaan sendiri. [Pasal 116 Ayat (1) dan (4)]
  16. Jabatan Presiden tidak dapat diganggu-gugat. [Pasal 118 Ayat (1)]
  17. Presiden memberikan tanda keperawanan menurut UU federal. [Pasal 126]
  18. Presiden, biarpun ia mutakadim meletakkan jabatannya, diadili pada tingkat pertama dan termulia oleh Pidana Agung atas pelanggaran jabatan ataupun pelanggaran lainnya yang dilakukan dalam masa jabatannya, kecuai diatur tidak maka itu UU federal. [Pasal 148 (1)]
  19. Presiden dengan pertimbangan Mahkamah Agung memberi ampun (grasi) dan lepas. [Pasal 160]
  20. Presiden mengadakan dan mengesahkan perjanjian sejagat atas kuasa UU federal. [Pasal 175]
  21. Presiden mengangkat dan memufakati misi diplomatik. [Pasal 178]
  22. Presiden menyandang kekuasaan militer tertinggi. [Pasal 182 Ayat (1)–(3)]

Selain itu, Presiden bak bagian berbunga Pemerintah memiliki tugas, kewajiban, dan kedudukan ibarat berikut.

  1. Pemerintah menjalankan pemerintahan federal. [Pasal 117 Ayat (1) dan (2)]
  2. Pemerintah mendengarkan pertimbangan dari Senat. [Pasal 123 Ayat (1)–(6)]
  3. Pemerintah menerima pengajuan keterangan dari Senat dan menjawabnya sepanjang bukan berlawanan dengan kepentingan awam RIS. [Pasal 124 Ayat (1) dan (2)]
  4. Presiden, atas nama Pemerintah, berwenang ikut serta dalam proses penyusunan UU, baik kerumahtanggaan hal presentasi usul rancangan undang-undang (RUU), penerimaan pemberitahuan usul RUU dari Senat maupun DPR, alias pemvetoan atau pengabsahan UU. [Pasal 128–138]
  5. Pemerintah mengeluarkan undang-undang darurat (UU Darurat) dalam keadaan mendesak. [Pasal 139 Ayat (1) dan (2)]
  6. Pemerintah menyingkirkan peraturan pemerintah. [Pasal 141 Ayat (1) dan (2)]
  7. Pemerintah menyambut urusan hubungan luar negeri. [Pasal 174, 176, dan 177]
  8. Pemerintah menyatakan perang dengan permufakatan DPR dan Senat. [Pasal 183]
  9. Pemerintah menyatakan keadaan bahaya. [Pasal 184 Ayat (1)]
  10. Kepala negara, atas nama Pemerintah, mengajukan rancangan konstitusi bau kencur kepada Konstituante, serta mengesahkan dan mengumumkan konstitusi yunior nan telah disetujui maka dari itu Konstituante. [Pasal 187 Ayat (1) dan (2); Pasal 188 Ayat (1); Pasal 189 Ayat (2) dan (3)]
  11. Pemerintah mengiklankan naskah pergantian konstitusi yang telah disetujui oleh wakil rakyat. [Pasal 191 Ayat (1) dan (2)]

UUDS 1950

Konstitusi RIS yang sudah dimodifikasi menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan disahkan lega tanggal 15 Agustus 1950 merupakan perpaduan antara Konstitusi RIS dengan UUD 1945. Menurut UUDS 1950, rangka kepresidenan, yang juga disebut “Pemerintah” menurut UUD ini, terdiri atas Kepala negara dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilih menurut UU dengan syarat tertentu. Tidak ada masa jabatan nan jelas bagi lembaga ini, tetapi dari adat konstitusi tentatif, jabatan ini dipertahankan sebatas ada buram baru menurut konstitusi loyal yang disusun oleh Konstituante. Dalam pelantikan, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah dihadapan DPR.

Sama seperti Konstitusi RIS, UUDS 1950 mengatur kedudukan dan kekuasaan, tugas dan kewenangan, serta peruntungan dan muatan lembaga kepresidenan secara makin terperinci. N domestik sistematika UUDS 1950, peristiwa-peristiwa yang mengeset tentang lembaga kepresidenan juga tidak terletak n domestik suatu bab khas melainkan tersebar di berbagai pasal. Tugas, wewenang, dan takhta Presiden dan Wakil Presiden menurut UUDS 1950 ialah bak berikut.[12]

  1. Presiden dan Wakil Presiden adalah alat perlengkapan negara. [Pasal 44]
  2. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara. [Pasal 45 Ayat (1)]
  3. Konsul Presiden membantu Presiden intern melaksanakan kewajibannya. [Pasal 45 Ayat (2)]
  4. Presiden dan Konsul Presiden berkedudukan di tempat takhta pemerintah, adalah Jakarta, kecuali jika ditentukan lain dalam keadaan temporer makanya Pemerintah. [Pasal 46 Ayat (1) dan (2)]
  5. Wakil Kepala negara menggantikan Presiden takdirnya beliau tidak fertil melaksanakan kewajibannya. [Pasal 48]
  6. Presiden dan Wakil Kepala negara dilarang merangkap jabatan dengan jabatan umum apapun baik di n domestik atau di luar negara. [Pasal 55 Ayat (1)]
  7. Sebatas tiga periode setelah mereka meletakkan jabatannya, Kepala negara dan Wakil Presiden dilarang: [Pasal 55 Ayat (4)]
    • turut serta maupun menjadi penanggung firma laba yang diadakan negara maupun daerah swatantra, serta [Pasal 55 Ayat (2)]
    • mempunyai piutang nan ditanggung maka itu negara. [Pasal 55 Ayat (3)]
  8. Situasi keuangan Presiden dan Konsul Presiden diatur dengan UU. [Pasal 54]
  9. Presiden membentuk kementerian-departemen. [Pasal 50]
  10. Presiden berwenang membuat kabintet, menunjuk nayaka-nayaka dan Perdana Menteri atas kementerian privat kabinet tersebut, serta memberhentikan atau menggilir menteri-menteri tersebut. [Pasal 51 Ayat (1)–(5)]
  11. Kepala negara menjeput sumpah jabatan nayaka-menteri kabinet. [Pasal 53]
  12. Presiden dan Wakil Presiden menerima pemberitahuan kabinet mengenai urusan penting. [Pasal 52 Ayat (2)]
  13. Presiden melegalkan penyaringan ketua dan duta-wakil ketua DPR. [Pasal 62 Ayat (1)]
  14. Presiden mengambil kutuk jabatan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). [Pasal 63]
  15. Presiden memberhentikan ketua, wakil ketua, dan anggota-anggota Pidana Agung atas tuntutan sendiri. [Pasal 79 Ayat (4)]
  16. Kepala negara memberhentikan ketua, duta ketua, dan anggota-anggota dewan Peramal Moneter atas petisi seorang. [Pasal 81 Ayat (4)]
  17. Pemerintah membudidayakan kesentosaan rakyat dan menjalankan perundang-ajakan. [Pasal 82]
  18. Jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat. [Pasal 83 Ayat (1)]
  19. Kepala negara berhak membubarkan DPR dan mensyariatkan pembentukan DPR mentah. [Pasal 84]
  20. Kepala negara membagi tanda kehormatan menurut UU. [Pasal 87]
  21. Presiden, atas jenama Pemerintah, berhak ikut serta kerumahtanggaan proses penyusunan undang-undang (UU), baik privat hal pengajuan usul rancangan undang-undang (RUU), penerimaan pemberitahuan usul RUU berpokok DPR, maupun pemvetoan atau pengesahan UU. [Pasal 90–95]
  22. Pemerintah mengeluarkan undang-undang darurat (UU Temporer) dalam situasi mendesak. [Pasal 96 Ayat (1)]
  23. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah. [Pasal 98 Ayat (1)]
  24. Presiden dan Konsul Presiden, meskipun ia sudah menurunkan jabatannya, diadili pada tingkat pertama dan tertinggi maka itu Pidana Agung atas pelanggaran jabatan atau pelanggaran lainnya yang dilakukan dalam masa jabatannya, kecuai diatur tidak maka dari itu UU. [Pasal 106 Ayat (1)]
  25. Presiden menjatah grasi, pemaafan, dan abolisi dengan pertimbangan Perbicaraan Agung. [Pasal 107 Ayat (1)–(3)]
  26. Pemerintah menyambut urusan publik finansial. [Pasal 111 Ayat (1)]
  27. Presiden mengadakan dan mengesahkan perjanjian dunia semesta atas kuasa UU. [Pasal 120 Ayat (1) dan (2)]
  28. Presiden mengangkat dan memufakati misi diplomatik. [Pasal 123]
  29. Presiden menjawat kekuasaan militer. [Pasal 127 Ayat (1)–(3)]
  30. Presiden menyatakan perang dengan persetujuan DPR. [Pasal 128]
  31. Presiden menyatakan keadaan bahaya. [Pasal 129 Ayat (1)]
  32. Presiden mengambil kutuk jabatan anggota-anggota Konstituante, dan mengesahkan pemilihan pengarah dan wakil-konsul penasihat Konstituante [Pasal 136]
  33. Pemerintah mengesahkan dan mereklamekan konstitusi baru yang telah disetujui oleh Konstituante. [Pasal 137 Ayat (2) dan (3)]
  34. Presiden, atas nama Pemerintah, mengajukan pergantian konstitusi kepada suatu “Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar”, serta mengumumkan naskah perubahan konstitusi yang telah disetujui maka dari itu majelis tersebut. [Pasal 140 Ayat (2); Pasal 141 Ayat (1) dan (2)]

Lihat pula

  • Wakil Kepala negara Indonesia
  • Paspampres
  • Departemen Indonesia
  • Daftar lemari kecil Indonesia
  • Daftar Mangkubumi Menteri Indonesia
  • Daftar Kepala negara Indonesia
  • Daftar Wakil Kepala negara Indonesia
  • Sejarah Tulangtulangan Kepresidenan Indonesia
  • Cak regu Dokter Kepresidenan RI
  • Perbandingan antar Presiden Indonesia

Teks


  1. ^


    Kusuma, A.B.; Elson, R.E. (2011), “A note on the sources for the 1945 constitutional debates in Indonesia”
    (PDF),
    Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde,
    167
    (2–3): 196–209, doi:10.1163/22134379-90003589, ISSN 0006-2294





  2. ^

    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Waktu 1945 (Salinan Satu Naskah).

  3. ^


    “Pasal 8 Ayat (3) Amandemen 2002”.
    Kepaniteraan Jenderal DPR RI.





  4. ^

    Wapres bisa bintang sartan presiden kemudian memilih wakinya

  5. ^

    Privat konstitusi wapres bisa dimakzulkan

  6. ^

    Pasal 83 ayat (2) UU MK

  7. ^


    “Tanda Kesucian yang dimiliki Presiden”. Direktorat Jenderal Kultur Kementerian Pendidikan dan Peradaban Republik Indonesia. 10 Mei 2022. Diakses tanggal
    23 Agustus
    2022
    .





  8. ^


    “Undang-Undang Nomor 7 Waktu 1978 tentang adapun Hak Finansial/Eksekutif Presiden dan Duta Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden”. Diarsipkan terbit varian kudrati tanggal 2022-04-18. Diakses terlepas
    2015-05-21
    .





  9. ^

    Liputan6: Intip Gaji dan Hak Presiden dan Wapres Setelah Pensiun

  10. ^

    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Waktu 1945 (Inskripsi Masif)

  11. ^

    Naskah Konstitusi Republik Indonesia Serikat

  12. ^

    Undang-Undang Radiks Sementara Republik Indonesia 1950.

Teks

  • UU 7/1949 [RI-Yogyakarta]
  • Lembaran Negara Tahun 1958
  • Ide Anak Agung Gde Agung (1985)
    Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Sekutu. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
  • Saafroedin Bahar et. al. (Ed). (1993)
    Risalah Sidang Badan Penyelidik Kampanye-Usaha Awalan Kebebasan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Anju Kemandirian Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945 – 19 Agustus 1945. Edisi II. Cetakan 4. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
  • Saafroedin Bahar et. al. (Ed). (1995)
    Risalah Sidang Badan Penyelidik Propaganda-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945. Edisi III. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
  • Setneg (1997)
    30 Tahun Indonesia Merdeka. Edisi 3. Jakarta: Setneg
  • Setneg (1997)
    40 Tahun Indonesia Merdeka. Edisi 2. Jakarta: Setneg
  • Setneg (1997)
    50 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: Setneg
  • Toto Pribadi et. al. (2009)
    Sistem Politik Indonesia. Edisi 1. Cetakan 3. Jakarta: Universitas Terbabang

Pranala asing

  • (Indonesia)
    Situs Pustaka acuan Presiden-presiden Republik Indonesia Diarsipkan 2012-02-11 di Wayback Machine.



Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia

Posted by: gamadelic.com