Tugas Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Berpangkal Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia independen

Kementerian Jalan hidup Masyarakat

dan Perumahan Rakyat

Republik Indonesia
Logo of the Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia.svg
Gambaran awam
Dasar hukum prinsip Peraturan Presiden Nomor 27 Periode 2022
Bidang tugas Pekerjaan umum dan perumahan rakyat
Alokasi APBN Rp 143,19 (2021)
Hubungan organisasi
Menteri Basuki Hadimuljono
Konsul Nayaka John Wempi Wetipo
Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah
Inspektur Jenderal N. Iskandar
Direktur Jenderal
Perigi Gerendel Air Jarot Widyoko
Bina Konstruksi Yudha Mediawan
Bina Marga Hedy Rahadian
Perumahan Iwan Suprijanto
Cipta Karya Diana Kusumastuti
Pembiayaan Prasarana Herry Trisaputra
Ketua Badan
Pengembangan SDM Khalawi AH
Ekspansi Infrastuktur Wilayah Rachman Arief Dienaputra
Staf Ahli
Keterpaduan Pembangunan Ir. A Gani G Akman M.Eng.Sc
Ekonomi dan Investasi Dadang Rukmana
Persaudaraan Antar Lembaga Asep Arofah Permana
Teknologi Pabrik dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja
Mangsa
Kantor pusat Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Situs web www.pu.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
(disingkat
Kemen PUPR RI) adalah departemen dalam Pemerintah Indonesia nan membidangi urusan pekerjaan umum dan
perumahan rakyat. Dahulu Departemen Pencahanan Masyarakat dan Perumahan Rakyat bernama “Departemen Permukiman dan Peluasan Kawasan” (1999-2000) dan “Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah” (2000-2004). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemenpupera dipimpin maka dari itu seorang Menteri Tiang penghidupan Umum dan Perumahan Rakyat nan sejak tanggal 27 Oktober 2022 dijabat oleh Basuki Hadimuljono.

Sejarah

[sunting
|
sunting perigi]

Era Hindia Belanda

[sunting
|
sunting sendang]

Istilah “Pekerjaan Umum” adalah interpretasi dari istilah bahasa Belanda
Openbare Werken
yang pada zaman Hindia Belanda disebut
Waterstaatswerken. Di lingkungan kunci pemerintahan, kejadian ini dibina oleh
Departement van Verkeer-en-Waterstaat
(Dep. V&W), nan sebelumnya terdiri dari
Departement van Gouvernements Bedrijven
dan
Departement van Burgerlijke Openbare Werken. Dep. V&W dikepalai maka itu sendiri direktur, yang membawahi beberapa
afdeling
dan
dienst
sesuai dengan tugas/wewenang departemen ini.

Yang menghampari parasan PU (openbare werken) terdaftar
afdeling Waterstaat, dengan
onderafdelingen:
Landsgebouwen,
Wegen,
Irrigatie & Assainering,
Waterkracht,
Constructiebureau
(pembangunan jembatan),
Havenwezen
(bandar),
Electriciteitswezen
(kelistrikan) dan
Luchtvaart
(penerbangan sipil).

Organisasi PU (Openbare werken) di wilayah-distrik yakni sebagai berikut:

  • Di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur urusan
    waterstaat/openbare werken
    diserahkan lega pemerintahan provinsi yang disebut
    Provinciale Waterstaatdienst
    dan dikepalai oleh seorang
    Hoofd-Provinciale Waterstaatsdients
    (HPW)
  • Di wilayah
    Gouv.
    Yogyakarta dan
    Gouv.
    Surakarta urusan-urusan Pekerjaan Umum/waterstaat
    dijalankan makanya “Sultanas werken” (Yogyakarta) “Rijkswerken” (Surakarta), “Mangkunegaranwerken“. Di samping itu, di wilayah
    vorstenlander
    terwalak 3 organisasi
    waterschap,
    Landsgebouwendienst,
    Regentschap werken
    dan
    Gemeente werken.
  • Untuk daerah asing jawa, seperti
    Gouv.
    Sumatra,
    Borneo
    (Kalimantan) dan
    Grote-Oost
    (Indonesia Timur) terletak organisasi
    Gewestelijke Inspectie van de Waterstaat
    dikepalai oleh seorang Inspektur. Di wilayah
    residentie
    terwalak
    Residentie Waterstaatsdienst
    nan dahulu dikenal dengan nama
    Dienst der Burgerlijke Openbare Werke. Ketua dinas ini seremonial disebut “EAW” (Eerste-aanwijzend Waterstaatsambtenar).

Kadar yang dikeluarkan pada zaman Hindia Belanda cak bagi pedoman internal pelaksanaan tugas dalam lingkungan Tiang penghidupan Umum dapat dibaca dalam AWR (Algemeen Waterreglement) 1936, BWR (Burgerlijke Woningsregeling) 1934 dan “WVO (Wegverkeersordonnantie)/WVV (Wegverkeersverordening).

Era Jepang

[sunting
|
sunting sumber]

Setelah Belanda menyerahkan privat perang Pasifik pada waktu 1942, kepada Jepang, maka kewedanan Indonesia ini dibagi maka dari itu Jepang dalam tiga kewedanan rezim, yaitu Jawa/Madura, Sumatra dan Indonesia Timur. Tidak ada ki akal rezim termulia di Indonesia yang menguasai ketiga wilayah pemerintahan tersebut.

Di meres tiang penghidupan umum, di tiap-tiap distrik organisasi Tadbir Militer Jepang tersebut di atas, diperlukan organisasi zaman Hindia Belanda dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan berbunga pihak Jepang. Maktab buku “V & W” di Bandung dinamakan
Kotubu Bunsitsu

(交通部分室)
. Sejak detik itu istilah “Pekerjaan Oemoem” (P.O.), Oeroesan Pekerdjaan Oemoem (Ozon.P.Udara murni.), “Jalan hidup Umum” (P.U.), disamping
doboku

(土木)

resmi dipergunakan.

Kotubu Bonsitsu
di Bandung tetapi memiliki hubungan dengan kewedanan pemerintahan di Jawa/Madura, afiliasi dengan luar Jawa tidak ada. Organisasi Pencahanan Umum di daerah-daerah, di karesidenan-karesidenan lega umumnya tegak seorang-sendiri. Sistem pelaksanaan pekerjaan ada yang mempergunakan sistem dan etiket zaman Hindia Belanda, di samping menurut sistem Jepang.

Indonesia

[sunting
|
sunting sumur]

Setelah Indonesia memproklamasikan independensi lega tanggal 17 Agustus 1945, maka berasal itu pemuda-bujang Indonesia tiba berangsur-angsur merebut kekuasaan pemerintahan dari tangan Jepang baik di taktik pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun pemerintahan daerah-daerah.

Sesudah pemerintahan Indonesia membentuk kabinet yang pertama, maka sreg menteri menginjak menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan publik pada waktu itu (1945) berfokus di Bandung dengan mengambil tempat bekas gedung V&W (kini dikenal dengan jenama “Gedung Sate”).

Ketika Belanda ingin mengembalikan kekuasaaan pemerintahan di Hindia Belanda sebelum perang, datang mengajuk Barisan Sekutu masuk ke Indonesia. Akibat dari kemauan Tadbir Belanda ini, terjadilah perjuangan awak dengan Bujang Indonesia yang cak hendak mempertahankan tanah air berikut bangunan-bangunan yang telah didudukinya, antara lain “Gedung Sate” yang sudah menjadi Konstruksi Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu (keadaan bersejarah itu dikenal dengan peristiwa “3 Desember 1945”).

Pada musim sirkulasi awak berpokok tahun 1945 s/d 1949, Pemerintah Pusat RI di Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo untuk lebih jauh ke Yogyakarta, begitu juga Departemen PU. Sesudah Rezim Belanda tahun 1949 menyepakati kemerdekaan Republik Indonesia maka pusat rezim RI di Yogyakarta, berpindah lagi ke Jakarta.

Sejak perian 1945 itu, Pekerjaan Umum (PU) telah sering mengalami peralihan pimpinan dan organisasi,sesuai situasi kebijakan pada waktu itu. Bagaikan cerminan garis raksasa organisasi PUT diuraikan sebagai berikut:

  • Sebelum tentara Belanda masuk ke Yogyakarta Koalisi Kemerdekaan PU. Rangkaian boleh dibagi menjadi 8 Jawatan dan 4 Aula.
  • Di masa Republik Indonesia Serikat, Kementerian Koneksi dan PU RIS dibagi intern beberapa Departemen dan beberapa Jawatan dan beberapa instansi nan hubungan akrab dengan tugas dari Dep. PU RIS.

Kementerian Pernah dan PU RIS tersebut terdiri atas pengikatan 3 Departemen pra-federal ialah:

  • Departemen
    Verkeer, Energie en Mijnbouw
    terlampau (kecuali
    Mijnbouw
    yang turut kerumahtanggaan departemen Kemakmuran).
  • Departemen
    Waterstaat en Wederopbouw
  • Departemen
    Scheepvaart

Penggabungan dari 3 Departemen dari tadbir prae federal kerumahtanggaan suatu Kementerian ialah Departemen Gabungan Tenaga dan PU RIS dianggap perlu, biar sangkutan 3 Departemen tersebut suatu dengan bukan menjadi adv amat dekat, lebih lagi-lebih jika diingat, bahwa bikin pembangunan Negara akan diadakan penyelarasan dan rasionalisasi nan baik dan adanya tenaga ahli dan pula untuk melancarkan semua tugas yang dibebankan sreg Kementerian Rangkaian Tenaga dan PU.RIS.

Tunggal sreg purwa terbentuknya Negara Ahadiat RI, maka korespondensi Departemen berbeda sebagai berikut: Dalam masa prolog G30S/PKI terjadilah intern sejarah Tadbir RI satu Kabinet yang besar disebut dengan stempel Kabinet Dwikora maupun Lemari kecil 100 Menteri, dimana lega masa ini dibentuk Koordinator Departemen. Tidak luput Departemen PUT. nan pada masa itu ikut mengalami perubahan organisasi menjadi 5 Dept. di bawah Kompartemen PUT Kabinet Dwikora, dipimpin Jenderal Suprajogi. Adapun Kompartemen PUT ketika membawahi, antara lain:

  • Departemen Listrik dan Ketenagaan
  • Departemen Bina Marga
  • Departemen Cipta Karya Konstruksi
  • Departemen Pengairan Dasar
  • Departemen Kronologi Raya Sumatra

Selepas hal G30S/PKI Pemerintah lekas menyempurnakan Dewan menteri Dwikora dengan menunjuk Ir.Soetami, sebagai nayaka PUT untuk memelopori Kompartemen PUT. Kabinet yang disempurnakan itu enggak dapat lama dipertahankan.

Kabinet Ampera, sebagai Kabinet pertama internal periode Orde Hijau. Sekali lagi organisasi PUT dibentuk dengan Ir.Soetami, sebagai Nayaka. Dengan Dokumen Keputusan Menteri PUT tertanggal 17 Juni 1968 N0.3/PRT/1968 dan diubah dengan Peraturan Menteri PUT tertanggal 1 Juni 1970 Nomor 4/PRT/1970. Departemen PUT sudah lalu punya suatu susunan struktur Organisasi.

Sebagai bayangan selanjutnya pendistribusian tugas-tugas dalam lingkungan Dep. PUT, maka lega waktu itu asas tugas-tugas PU telah diserahkan sreg kewenangan daerah itu sendiri[1].

Tugas dan Keistimewaan

[sunting
|
sunting sumber]

Kementerian Pencahanan Awam dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di satah tiang penghidupan umum dan perumahan rakyat kerjakan membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber kiat air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan ekspansi kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan bangunan, sistem penyiapan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa bangunan;
  2. penyerasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  3. pengelolaan produk hoki/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Mahajana dan Perumahan Rakyat;
  4. penapisan atas pelaksanaan tugas di mileu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  5. pelaksanaan didikan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Departemen Pekerjaan Publik dan Perumahan Rakyat di area;
  6. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur jalan hidup awam dan perumahan rakyat;
  7. pelaksanaan penekanan dan pengembangan di bidang jalan hidup umum dan perumahan rakyat;
  8. pelaksanaan pengembangan mata air anak kunci orang di bidang pekerjaan awam dan perumahan rakyat; dan
  9. pelaksanaan dukungan yang bersifat kata benda kepada seluruh unsur organisasi di mileu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.[2]

Susunan Organisasi

[sunting
|
sunting sumber]

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

  1. Tata usaha Jenderal;
  2. Direktorat Jenderal Sumber Anak kunci Air;
  3. Direktorat Jenderal Bina Marga;
  4. Direktorat Jenderal Cipta Karya;
  5. Direktorat Jenderal Perumahan;
  6. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
  7. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan;
  8. Inspektorat Jenderal;
  9. Badan Pengembangan Infrastruktur Negeri;
  10. Awak Pengembangan Sumur Sosi Cucu adam;
  11. Staf Ahli Rataan Keterpaduan Pembangunan;
  12. Staf Juru Bidang Ekonomi dan Investasi;
  13. Staf Tukang Latar Perikatan Antar Lembaga; dan
  14. Staf Ahli Bidang Teknologi, Pabrik, dan Lingkungan.[2]

Lihat pula

[sunting
|
sunting mata air]

  • Daftar Nayaka Pegangan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia
  • Departemen Indonesia

Wacana

[sunting
|
sunting sumber]


  1. ^

    http://telisiknews.id/lampung-barat-hebat-badan-wahana-yang-sorot-pena-diduga-kaprikornus-bahan-dinas-pupr/
  2. ^


    a




    b




    “Statuta Kepala negara Nomor 15 Tahun 2022 akan halnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”
    (PDF). Diarsipkan pecah versi kudrati
    (PDF)
    tanggal 2022-07-01. Diakses tanggal
    2015-03-30
    .




Pranala asing

[sunting
|
sunting sumber]

  • (Indonesia)
    Situs web resmi Kementerian Tiang penghidupan Mahajana Republik Indonesia



Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pekerjaan_Umum_dan_Perumahan_Rakyat_Republik_Indonesia