Tugas Dan Wewenang Bpk Brainly

Bersumber Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Tubuh Penyelidik Keuangan

Republik Indonesia
BPK insignia.svg
Didirikan 1 Januari 1947; 75 tahun lalu
 (1947-01-01)
Asal hukum Undang-Undang Bawah Negara Republik Indonesia Perian 1945
Alokasi APBN Rp3.729.970.350.000 (APBN 2022)[1]
Lokasi Jakarta
Pimpinan / Anggota
Pejabat Dr. Ir. Isma Yatun, M.Ufuk, CSFA
Wakil Ketua Dr. Agus Joko Pramono, S.ST, M.Acc, Ak, CA, CPA, CSFA
Anggota I Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., CSFA.
Anggota II Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA.
Anggota III Prof. Dr. Achsanul Qosasi, SE, MM, MBA, CSFA
Anggota IV Haerul Saleh, S.H., CRA., CRP.
Anggota V Ir. H. Ahmadi Noor Supit
Anggota VI Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Sang., CFrA., CSFA.
Anggota VII Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA.
Sistem Penyaringan Anggota
Dipilih maka dari itu DPR dengan mencela pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden
Pelaksana BPK
Sekretaris Jenderal Bahtiar Arif S.E., M.Fin., Ak. , CPA, CSFA
Situs Web
http://www.bpk.go.id/

Badan Pemeriksa Finansial Republik Indonesia
(disingkat
BPK RI, dulu disingkat
BEPEKA) adalah buram negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia nan memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang independen dan mandiri. Anggota BPK dipilih makanya Dewan Agen Rakyat dengan memaki pertimbangan Dewan Badal Kawasan, dan diresmikan makanya Presiden. Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan serapah atau janji menurut agamanya yang dipandu makanya Ketua Mahkamah Agung .

Sejarah

[sunting
|
sunting sumber]

Pasal 23 E ayat (1) UUD Tahun 1945 menjadwalkan bahwa cak bagi memeriksa tanggung jawab akan halnya Keuangan Negara diadakan suatu Raga Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Senat Rakyat.

Berdasarkan informasi UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM sungkap 28 Desember 1946 tentang pembentukan Jasad Peneliti Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 nan berkedudukan darurat di kota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan namun mempunyai 9 bani adam pegawai dan bagaikan Pengarah Badan Pemeriksa Moneter pertama adalah R. Soerasno. Kerjakan memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya copot 12 April 1947 No.94-1 sudah lalu mengumumkan kepada semua instansi di Kawasan Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa beban jawab tentang Keuangan Negara, cak bagi provisional masih menggunakan ordinansi perundang-undangan yang lewat berlaku bikin pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Moneter Hindia Belanda), adalah ICW dan IAR.

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Jasmani Pemeriksa Keuangan dipindahkan mulai sejak Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibu kotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Raga Pemeriksa Finansial sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili maka itu R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI terlepas 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung tiba 1 Agustus 1949.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Sekutu (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS copot 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) nan ialah salah satu alat gawai negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, nan sebelumnya menjabat bak Ketua Tubuh Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas biro Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies Civil Administration (NICA).

Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia puas tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Inspektur Keuangan RIS nan rani di Bogor sejak copot 1 Oktober 1950 digabung dengan Fisik Pengkaji Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati ajang kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil bersumber unsur Badan Peneliti Keuangan di Yogyakarta dan bersumber Algemene Rekenkamer di Bogor.

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekret Kepala negara RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Finansial bersendikan UUD 1950 kembali menjadi Jasmani Peneliti Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

Walaupun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-tukar menjadi Dewan Juru ramal Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Moneter RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, sahaja landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap memperalat ICW dan IAR.

Dalam amanat-kenyataan Kepala negara yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Kelestarian MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Tubuh Pemeriksa Moneter, sehingga bisa menjadi alat kontrol yang efektif. Kerjakan mencapai tujuan itu maka puas tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) nan kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 Hari 1964 tentang Badan Pemeriksa Finansial Gaya Baru.

Cak bagi mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 nan antara lain menetapkan bahwa Presiden, misal Pembesar Ki akbar Peredaran pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penyelidikan terala atas penyusunan dan pengurusan Moneter Negara. Pengarah dan Wakil ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Aktivis dan Menteri.

Kesannya maka itu MPRS dengan Keabadian No.X/MPRS/1966 Geta BPK RI dikembalikan puas posisi dan fungsi semula bak Rajah Tingkatan Negara. Sehingga UU nan melandasi tugas BPK RI wajib diubah dan akhirnya baru direalisasikan lega Tahun 1973 dengan UU No. 5 Waktu 1973 Tentang Raga Peneliti Moneter.

Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Finansial telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang mempersendat geta BPK RI sebagai bagan penyelidik eksternal di bidang Keuangan Negara, merupakan dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan pun kedudukan Fisik Pemeriksa Keuangan sebagai suatu-satunya rencana pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga nan independen dan profesional.

Bikin lebih menstabilkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamendemen. Sebelum amendemen BPK RI cuma diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalam Persilihan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi suatu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Buat menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Finansial Negara, yaitu;

  • UU No.17 Tahun 2003 Tentang finansial Negara
  • UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  • UU No. 15 Tahun 2004 Mengenai Sensor Pengelolaan dan Bagasi Jawab Keuangan Negara
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Mengenai Badan Pengkaji Keuangan

Tugas dan Kewenangan

[sunting
|
sunting sendang]

Tugas

[sunting
|
sunting sumber]

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan pikulan jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Negeri, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Tubuh Layanan Umum, Badan Usaha Milik Distrik, dan lembaga atau badan tak yang menggapil keuangan negara.[2]

Wewenang

[sunting
|
sunting mata air]

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berhak:[2]

  1. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan tahun dan metode pemeriksaan serta menyusun dan meladeni laporan pengawasan;
  2. meminang keterangan dan/alias piagam nan wajib diberikan oleh setiap individu, unit organisasi Pemerintah Pokok, Pemerintah Negeri, Rangka Negara lainnya, Bank Indonesia, Jasad Usaha Eigendom Negara, Jasmani Layanan Umum, Tubuh Manuver Hoki Area, dan gambar ataupun badan lain nan mengelola keuangan negara;
  3. mengamalkan sensor di tempat penyimpanan uang lelah dan dagangan properti negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan penyelenggaraan persuasi finansial negara, serta pemeriksaan terhadap taksiran-taksiran, salinan-surat, bukti-bukti, rekening jurnal, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
  4. mematok jenis dokumen, data, serta kabar adapun penyelenggaraan dan tanggung jawab keuangan negara yang teristiadat disampaikan kepada BPK;
  5. menetapkan standar pemeriksaan moneter negara pasca- konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Area nan wajib digunakan dalam pemeriksaan penyelenggaraan dan pikulan jawab keuangan negara;
  6. menargetkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan barang bawaan jawab keuangan negara;
  7. menggunakan tenaga ahli dan/ataupun tenaga penyelidik di luar BPK yang berkreasi untuk dan atas stempel BPK;
  8. membina jabatan fungsional Peneliti;
  9. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Rezim; dan
  10. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian kerumahtanggaan Pemerintah Kiat/Pemerintah Kawasan sebelum ditetapkan makanya Pemerintah Kancing/Pemerintah Daerah.

Keanggotaan

[sunting
|
sunting sendang]

BPK mempunyai 9 orang anggota, dengan pertautan 1 cucu adam Majikan merangkap anggota, 1 basyar Ketua muda merangkap anggota, serta 7 orang anggota. Anggota BPK menyambut jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya boleh dipilih kembali untuk satu mungkin perian jabatan. Pembesar dan Wakil ketua BPK dipilih pecah dan makanya Anggota BPK internal sidang Anggota BPK dalam jangka waktu paling kecil lama 1 (satu) bulan terhitung sejak copot diresmikannya kewargaan BPK maka itu Kepala negara. Ketua dan Wakil ketua BPK terpilih wajib mengucapkan laknat atau janji menurut agamanya nan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.[2]

Syarat Keanggotaan

[sunting
|
sunting sumber]

Untuk bisa dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus menepati syarat-syarat andai berikut:[2]

  1. penghuni negara Indonesia;
  2. percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. berdomisili di Indonesia;
  4. punya integritas tata susila dan kejujuran;
  5. setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Asal Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  6. berpendidikan paling rendah S1 atau nan setinggi;
  7. tak pernah dijatuhi pidana sengkeran berdasarkan putusan perdata yang telah n kepunyaan faedah hukum setia karena mengerjakan delik yang diancam dengan azab 5 (lima) masa ataupun kian;
  8. sehat fisik dan rohani;
  9. minimum terbatas berusia 35 (tiga puluh lima) musim;
  10. paling sumir telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan misal kepala di lingkungan pengelola keuangan negara; dan
  11. tak madya dinyatakan pailit berdasarkan putusan mahkamah yang sudah n kepunyaan khasiat hukum tetap.

Daftar anggota

[sunting
|
sunting perigi]


Periode 1998–2004

[sunting
|
sunting sumber]

  1. Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono, sebagai Bos merangkap Anggota;
  2. Drs. Bambang Triadji, seumpama Wakil ketua merangkap Anggota;
  3. Admiral Muda TNI (Purn) I Gde Artjana, S.IP, sebagai Anggota;
  4. Drs. H. Bambang Wahyudi, MM, sebagai Anggota;
  5. Drs. H. M. Mukrom As’ad, Ak, sebagai Anggota;
  6. Drs. H. Amrin Siregar, Ak, andai Anggota;
  7. Sugiarto, S.H., sebagai Anggota.


Waktu 2004–2009

[sunting
|
sunting sumber]

  1. Prof. Dr. H. Anwar Nasution, S.E, M.P.A. (Ketua)
  2. H. Abdullah Zainie, S.H. (Ketua muda)
  3. Drs. Imran, Ak.
  4. I Gusti Agung Rai, Ak, M.A.
  5. Hasan Bisri, S.E.
  6. Drs. Baharuddin Aritonang
  7. Irjen Pol. Drs. Udju Djuhaeri


Musim 2009–2014

[sunting
|
sunting sendang]

Jilid I

[sunting
|
sunting sumber]

  1. Drs. Hadi Poernomo, Ak (Penasihat)
  2. Dr. Ir. Herman Widyananda, SE, M.Si (Ketua muda)
  3. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM, CPA (Anggota I)
  4. Drs. H. Taufiequrachman Ruki, SH (Anggota II)
  5. Hasan Bisri, SE, MM (Anggota III)
  6. Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M. Hum (Anggota IV)
  7. Drs. Sapto Dedikasi Damandari, Ak (Anggota V)
  8. Dr. H. Rizal Djalil (Anggota VI)
  9. Drs. T. Muhammad Nurlif (Anggota VII)

Jilid II

[sunting
|
sunting sumber]

  1. Drs. Hadi Poernomo, Ak (Pejabat periode 26 Oktober 2009 – 21 April 2022)
  2. Hasan Bisri, S.E., M.M. (Wakil ketua)
  3. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM, CPA (Anggota I)
  4. Drs. H. Taufiequrachman Ruki, SH (Anggota II)
  5. Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si. (Anggota III)
  6. Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M. Hum (Anggota IV)
  7. Drs. Sapto Kebajikan Damandari, Ak (Anggota V)
  8. Dr. H. Rizal Djalil (Anggota VI)
  9. Bahrullah Akbar, Drs. (Anggota VII)

Jilid III

[sunting
|
sunting sumber]

  1. Dr. H. Rizal Djalil (Pemimpin periode 28 April 2022 – 15 Oktober 2022)
  2. Hasan Bisri, S.E., M.M. (Ketua muda)
  3. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM, CPA (Anggota I)
  4. Drs. H. Taufiequrachman Ruki, SH (Anggota II)
  5. Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si. (Anggota III)
  6. Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M. Hum (Anggota IV)
  7. Drs. Sapto Amal Damandari, Ak (Anggota V)
  8. Dr. Bahrullah Akbar,B.Sc., Drs., S.E., M.B.A. (Anggota VII)


Masa 2022–2019

[sunting
|
sunting sumber]

Jilid I

[sunting
|
sunting sumber]

Pada tanggal 16 Oktober 2022 Ketua Majelis hukum Agung Republik Indonesia mengambil sumpah jabatan lima anggota BPK tahun 2022 – 2022 yakni Moermahadi Soerja Djanegara, Harry Azhar Azis, Rizal Djalil, Achsanul Qosasi, dan Eddy Mulyadi Soepardi. Kelima Anggota BPK RI yang terpilih tersebut menggantikan panca orang Anggota BPK RI perian 2009-2014 yang telah berakhir periode jabatannya. Pasca- menyabdakan sumpah jabatan tersebut, maka kewargaan BPK RI momen ini berjumlah 9 individu yakni:[3]
[4]

  1. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A (Waktu 2022 – 2022) – Kepala
  2. Drs. Sapto Amal Damandari,Ak., C.P.A. (Periode 2012 – 2022) – Wakil ketua
  3. Dr. Agung Firman Sampurna,S.E., M.Si. (Periode 2012 – 2022) – Anggota I
  4. Agus Joko Pramono,M.Acc., Ak. (Periode 2022 – 2022) – Anggota II
  5. Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi (Tahun 2022 – 2022) – Anggota III
  6. Dr. H. Rizal Djalil (Musim 2022 – 2022) – Anggota IV
  7. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM, CPA (Masa 2022 – 2022) – Anggota V
  8. Dr. Bahrullah Akbar,B.Sc., Drs., S.E., M.B.A. (Periode 2022 – 2022) – Anggota VI
  9. Prof. Dr. Achsanul Qosasi, SE, MM, MBA, CSFA (Hari 2022 – 2022) – Anggota VII

Jilid II

[sunting
|
sunting sumber]

Dua Anggota Badan Penyelidik Keuangan (BPK), Sapto Amal Damandari dan Agung Firman Sampurna, bererak masa jabatannya pada 18 April 2022. Setelah diadakan pemilihan makanya DPR, disahkan bagaikan penggantinya merupakan Agung Firman Sampurna dan
Isma Yatun.
[5]

  1. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM, CPA – Ketua
  2. Dr. Bahrullah Akbar,B.Sc., Drs., S.E., M.B.A. – Wakil Majikan
  3. Dr. Agung Firman Sampurna,S.E., M.Si. – Anggota I
  4. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak. – Anggota II
  5. Prof. Dr. Achsanul Qosasi, SE, MM, MBA, CSFA – Anggota III
  6. Dr. H. Rizal Djalil – Anggota IV
  7. Ir. Isma Yatun, M.T. – Anggota V
  8. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A – Anggota VI
  9. Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi – Anggota VII


Periode 2022–2024

[sunting
|
sunting sumber]

Jilid I

[sunting
|
sunting sumur]

Pada copot 17 Oktober 2022 Bos Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil serapah jabatan lima anggota mentah BPK periode 2022 – 2024 yakni Harry Azhar Azis, Achsanul Qosasi, Daniel Lumban Tobing, Hendra Susanto, dan Pius Lustrilanang. Kelima Anggota BPK RI yang terpilih tersebut menggantikan panca orang Anggota BPK RI periode 2022–2019 yang telah berakhir masa jabatannya. Setelah menyabdakan sumpah jabatan tersebut, maka keanggotaan BPK RI momen ini berjumlah 9 bani adam yakni:

  1. Dr. Agung Firman Sampurna,S.E, M.Si, CSFA (Masa 2022–kini) andai Ketua
  2. Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc, Ak, CA, CPA, CSFA (Periode 2022–saat ini) – Ketua muda
  3. Dr. Hendra Susanto, M.Eng, M.H, CSFA, CFrA (Perian 2022–saat ini) – Anggota I
  4. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si, CSFA (Periode 2022–sekarang) – Anggota II
  5. Prof. Dr. Achsanul Qosasi, SE, MM, MBA, CSFA (Periode 2022–sekarang) – Anggota III
  6. Dr. Ir. Isma Yatun, M.T, CSFA (Perian 2022– saat ini) – Anggota IV
  7. Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A, CPA, CSFA (Periode 2022–2021) – Anggota V
  8. Prof. Harry Azhar Azis, M.A, Ph.D, CSFA (Periode 2022–2021) – Anggota VI
  9. Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA (Waktu 2022–sekarang) – Anggota VII

Jilid II

  1. Dr. Ir. Isma Yatun, M.T, CSFA (April 2022 – saat ini) sebagai Ketua
  2. Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc, Ak, CA, CPA, CSFA (Oktober 2022 – sekarang) – Wakil Ketua
  3. Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., CSFA. (April 2022 – saat ini) – Anggota I
  4. Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA (Periode 2022 – masa ini) – Anggota II
  5. Prof. Dr. Achsanul Qosasi, SE, MM, MBA, CSFA (Periode 2022–sekarang) – Anggota III
  6. Haerul Saleh, S.H., CRA., CRP. CSFA April 2022 – sekarang) – Anggota IV
  7. Ir. H. Ahmadi Noor Supit (2022 – sekarang) – Anggota V
  8. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si, CSFA (Waktu 2022–kini) – Anggota VI
  9. Dr. Hendra Susanto, M.Eng, M.H, CSFA, CFrA (Waktu 2022–sekarang) – Anggota VII

Opini BPK

[sunting
|
sunting perigi]

Opini Badan Peneliti Keuangan (disingkat Opini BPK) yakni pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran embaran keuangan nan disajikan dalam laporan moneter nan didasarkan pada empat kriteria adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan penyingkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap statuta perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan makanya penyelidik, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menyorong memberikan opini (disclaimer of opinion).[6]

Struktur Organisasi

[sunting
|
sunting sumber]

BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pembuat tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan penasihat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Kerumahtanggaan melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK menggunakan Pengkaji yang berstatus umpama Pegawai Daerah Sipil atau yang tak Karyawan Negeri Sipil. Organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK serta jabatan fungsional ditetapkan maka itu BPK sehabis berkonsultasi dengan Pemerintah.[2]

Berikut merupakan struktur organisasi BPK beralaskan Keputusan Badan Peneliti Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 Tentang Organisasi dan Manajemen Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Finansial:[7]

  1. Kepaniteraan Jenderal
  2. Inspektorat Utama
  3. Direktorat Terdahulu Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pengawasan Keuangan Negara
  4. Direktorat Utama Pembinaan dan Ekspansi Syariat Pemeriksaan Moneter Negara
  5. Jasad Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
  6. Auditorat Terdahulu Keuangan Negara I
  7. Auditorat Utama Keuangan Negara II
  8. Auditorat Terdahulu Finansial Negara III
  9. Auditorat Terdepan Keuangan Negara IV
  10. Auditorat Penting Finansial Negara V
    • Perwakilan-Agen BPK di wilayah barat
  11. Auditorat Utama Keuangan Negara VI
    • Perwakilan-Kantor cabang BPK di wilayah timur
  12. Auditorat Utama Moneter Negara VII
  13. Auditorat Terdepan Investigasi
  14. Staf Pakar Parasan Moneter Pemerintah Resep
  15. Staf Juru Bidang Keuangan Pemerintah Daerah
  16. Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/ daerah yang dipisahkan lainnya
  17. Staf Ahli Rataan Mileu Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
  18. Staf Ahli Bidang Investigatif
  19. Gerombolan Jabatan Fungsional

Jawatan perwakilan BPK

[sunting
|
sunting perigi]

Badan Penyelidik Finansial (BPK) saat ini telah memiliki biro agen pada 34 kewedanan di Republik Indonesia. Kantor Badal tersebut bertempat di ibu kota provinsi.

Pranala luar

[sunting
|
sunting sendang]

  • Situs web resmi Badan Pemeriksa Keuangan

Rujukan

[sunting
|
sunting sumber]


  1. ^

    Nota Moneter dan Tulangtulangan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2022
  2. ^


    a




    b




    c




    d




    e



    Undang-Undang Nomor 15 Masa 2006 Tentang Jasmani Pemeriksa Keuangan

  3. ^

    Pemungutan sumpah/taki Anggota BPK RI

  4. ^

    PROFIL BPK

  5. ^

    http://bpk.go.id/news/pengesahan-anggota-bpk-terpilih

  6. ^

    Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Manajemen dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Penjelasan Pasal 16 ayat (1)

  7. ^


    “Keputusan Fisik Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kreator Badan Pemeriksa Keuangan”
    (PDF). Diarsipkan dari varian kudrati
    (PDF)
    tanggal 2022-12-07. Diakses tanggal
    2014-12-03
    .





Situs web resmi



Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pemeriksa_Keuangan_Republik_Indonesia

Posted by: gamadelic.com