Subjek Pajak Pph Pasal 21

PPh ataupun Pajak Penghasilan yaitu salah satu macam pajak pusat nan dikenakan atas setiap penghasilan. Jadi, kalau kamu memperoleh gaji, upah, sampai dividen bermula hasil investasi saham, akan dipungut pajak penghasilan.

Kerjakan mengarifi kian jelas mengenai pajak penghasilan, berikut ulasan lengkapnya yang dirangkum
Cermati.com
bermula laman sah Ditjen Pajak dan Kementerian Finansial.

Baca Kembali: Pajak Penghasilan PPh Terbaru: Tarif dan Cara Menghitungnya

Pening Cari Dagangan Kredit Tanpa Persekot Terbaik? Cermati mempunyai solusinya!

Bandingkan Dagangan KTA Terbaik!

loader
Pajak Penghasilan

Denotasi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan yaitu fiskal yang dikenakan atas setiap penghasilan yang diterima wajib pajak. Penghasilan adalah setiap pelengkap kemampuan hemat nan diperoleh wajib pajak nan berasal berbunga Indonesia maupun luar negeri dan dapat dipakai untuk konsumsi serta menambah perbendaharaan dengan nama dan dalam gambar apapun.

Radiks hukum UU Fiskal Penghasilan ialah UU Nomor 7 Waktu 1983 tentang Pajak Penghasilan. Seiring perkembangan zaman, UU mengenai Pajak Penghasilan ini telah mengalami sejumlah pertukaran:

  • UU Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Perian 1983 tentang Fiskal Penghasilan
  • UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pertukaran atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  • UU No 17 Musim 2000 adapun Pajak Penghasilan yang merupakan Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983
  • UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Musim 1983
  • UU Pajak Penghasilan Terbaru merupakan UU Nomor 7 Waktu 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ataupun UU HPP.

Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan merupakan pihak ataupun orang yang harus membayar pajak penghasilan sehubungan dengan penghasilan yang diterima dalam tahun pajak atau babak tahun fiskal.

Nan tersurat subjek pajak penghasilan adalah:

1. Subjek fiskal penghasilan hamba allah pribadi

Subjek pajak penghasilan orang pribadi adalah wajib fiskal orang pribadi nan memperoleh penghasilan bagaikan karyawan maupun pencahanan bebas, yang bertempat silam di Indonesia dan luar Indonesia.

Subjek pajak penghasilan orang pribadi terbagi dua, merupakan:

  • Subjek pajak penghasilan orang pribadi intern wilayah

Subjek fiskal penghasilan orang pribadi dalam negeri yang beralamat dahulu atau berada di Indonesia. Paser waktunya lebih berasal 183 tahun kerumahtanggaan kurun 12 wulan.

  • Subjek fiskal penghasilan orang pribadi asing kawasan

Insan pribadi nan menjadi subjek pajak penghasilan luar area yaitu yang bukan bertempat tinggal di Indonesia, maupun nan berada di Indonesia tidak lebih semenjak 183 hari sejauh 12 rembulan. Namun dia menjalankan usaha maupun kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

2. Subjek pajak penghasilan badan

Fisik yang termasuk subjek pajak penghasilan antara lain, perusahaan terbatas, perseroan komanditer, BUMN atau BUMDfirma, kongsi, koperasi, dana purnabakti, persekutuan, jamiah, yayasan, organisasi konglomerasi, organisasi sosial kebijakan, dan rajah badan lainnya.

  • Jasmani nan didirikan ataupun bertempat di Indonesia
  • Tubuh yang enggak didirikan dan tidak beralamat di Indonesia, cuma menjalankan gerakan melalui Bentuk Usaha Konstan (BUT) di Indonesia.

3. Subjek pajak penghasilan warisan nan belum terbagi

Peninggalan nan belum terbagi adalah subjek yang dikenakan pajak penghasilan. Muatan pajaknya dimulai pron bila timbulnya warisan yang belum terbagi, dan berakhir saat warisan radu dibagi.

Artinya, warisan nan belum dibagi masih dimiliki atas nama pewaris. Seandainya pewaris mempunyai NPWP, pewaris tersebut masih wajib mengupah pajak penghasilan dan melaporkan hartanya di SPT Tahunan karena pusaka berpotensi membagi keuntungan ataupun penghasilan. Privat hal ini, harus diwakilkan oleh pandai waris.

Belaka bila warisan telah dibagikan, maka warisan tersebut enggak yaitu mangsa fiskal penghasilan sekali lagi dan pakar waris terbebas dari pemasukan pajak atas harta pusaka.

4. Subjek pajak penghasilan Badan Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Ki ajek adalah subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak penghasilan badan. Jasmani Usaha Konstan adalah bentuk usaha yang digunakan orang pribadi luar kewedanan internal menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia bisa berupa:

Arena kedudukan pengelolaan, simpang perusahaan, biro agen, gedung kantor, industri, bengkel, pertambangan, perikanan, konstruksi, dan lainnya.

Yang bukan subjek pajak penghasilan, antara tidak:

  • Maktab perwakilan negara asing
  • Pembesar-pejabat badal diplomatik dan konsulat
  • Organisasi-organisasi alam semesta dengan syarat tertentu, sebagai halnya bukan menjalankan usaha atau kegiatan tak buat memperoleh penghasilan di Indonesia
  • Atasan-atasan perwakilan organisasi internasional yang bukan WNI dan bukan menjalankan kegiatan usaha.
loader

Objek Pajak Penghasilan

Sasaran fiskal penghasilan adalah pengertian nan sama dengan penghasilan. Penghasilan nan tidak termasuk bulan-bulanan pajak penghasilan, antara lain:

A. Penghasilan ibarat Objek Pajak

1. Penggantian maupun imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang dituruti, tercatat gaji, upah, tunjangan, honorarium, bonus, tip, gratifikasi, persen purnakarya, atau sagu hati lainnya

2. Rahmat dari undian atau pegangan dan apresiasi

3. Laba usaha

4. Keuntungan karena penjualan ataupun pengalihan harta:

  • Keuntungan karena pengalihan harta kepada perkongsian, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
  • Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, perkongsian, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
  • Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, penceraian, pengambilalihan kampanye, atau reorganisasi dengan nama dan internal bentuk apapun
  • Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, ataupun sumbangan, kecuali yang diberikan kepada batih sedarah dalam garis zuriat literal suatu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial tertera yayasan, koperasi, atau turunan pribadi nan menjalankan usaha mikro dan mungil
  • Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, merek turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan intern perusahaan pertambangan

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang sudah lalu dibebankan umpama biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak

6. Anakan, tercantum premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian tunggakan

7. Dividen, dengan nama dan privat bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

8. Royalti atau imbalan atas pemanfaatan hoki sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengusahaan harta

9. Penerimaan atau masukan pembayaran periodik

10. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali setakat dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

11. Keuntungan selisih kurs ain uang asing

12. Selisih makin karena penilaian sekali lagi aktiva

13. Premi asuransi, terjadwal premi reasuransi

14. Iuran yang masin lidah atau diperoleh perkumpulan semenjak anggotanya yang terdiri semenjak wajib pajak nan menjalankan usaha ataupun pekerjaan adil

15. Tambahan aset neto yang berasal berasal penghasilan yang belum dikenakan fiskal

16. Penghasilan terbit usaha berbasis syariah

17. Honorarium rente

18. Surplus Bank Indonesia.

B. Penghasilan yang Dikenai Fiskal Penghasilan Final

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai Pajak Penghasilan Final, antara lain:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat ketinggalan negara, anak uang simpanan yang dibayarkan maka itu koperasi kepada anggota koperasi hamba allah pribadi

2. Penghasilan maujud hadiah lot

3. Penghasilan dari transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif nan diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal sreg perusahaan pasangannya yang dituruti makanya perusahaan modal patungan

4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, kampanye
real estate, dan persewaan lahan maupun bangunan

5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berikut ini yang enggak merupakan incaran pajak penghasilan pph yakni:

1. Bantuan maupun sumbangan, tercantum zakat yang masin lidah badan amil zakat yang dibentuk maupun disahkan pemerintah

2. Harta hibahan

3. Pusaka

4. Harta, termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan misal pengganti saham

5. Penggantian maupun sagu hati sehubungan dengan tiang penghidupan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam rancangan natura dan/atau kenikmatan

6. Penyetoran mulai sejak firma asuransi kepada individu pribadi

7. Dividen ataupun putaran laba yang diterima atau diperoleh konsorsium rendah

  • Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
  • Lakukan kawan terbatas, BUMN dan BUMD yang mengakui dividen, kepemilikan saham pada jasad yang memberikan dividen paling kecil rendah 25% dari jumlah modal nan disetor

8. Iuran yang masin lidah atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Nayaka Keuangan, baik yang dibayar makanya pemberi kerja maupun pegawai

9. Penghasilan berbunga modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam meres-bidang tertentu nan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

10. Bagian laba yang diterima alias diperoleh anggota dari persekutuan dagang komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perserikatan, firma

loader

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berwujud bagian laba dari awak n antipoda propaganda yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia

12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur selanjutnya dengan ataupun berdasarkan Kanun Menteri Moneter

13. Hajat lebih nan diterima atau diperoleh jasad alias kerangka nirlaba yang mengalir kerumahtanggaan bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan

14. Bantuan ataupun santunan yang dibayarkan makanya BPJS kepada wajib ajak tertentu

15. Pemberian serta merta n domestik penjualan barang alias jasa.

Baca Kembali: PPh Pasal 29, Inilah Penjelasan, Tarif, dan Perhitungannya

Jenis Pajak Penghasilan

loader
Macam Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dibagi dalam beberapa varietas. Berikut macam pajak penghasilan (PPh):

Pajak Penghasilan Pasal 21

A. Signifikasi Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan jalan hidup, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bagan apapun nan diterima wajib pajak orang pribadi dalam kewedanan.

B. Pemotong Fiskal Penghasilan Pasal 21

Pemotong pajak penghasilan pasal 21, meliputi:

1. Pemberi kerja yang menggaji gaji, upah, sagu hati, tunjangan, dan penyetoran bukan andai sagu hati, sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai ataupun bukan pegawai

2. Patih pemerintah nan mengupah gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan tiang penghidupan, jasa, atau kegiatan

3. Dana pensiun atau fisik lain yang membayarkan uang purnakarya

4. Badan nan membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan jasa, tercatat jasa tenaga pakar yang melakukan pegangan adil

5. Pelaksana kegiatan yang melakukan pemasukan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

C. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong fiskal penghasilan pph 21 atau subjek fiskal penghasilan pasal 21 yaitu cucu adam pribadi yang merupakan:

1. Pegawai

2. Penerima uang lelah pesangon, pensiun, atau uang maslahat pensiun, termasuk ahli warisnya

3. Bukan pegawai yang menyepakati penghasilan, sehubungan pemberian jasa, yakni:

  • Tenaga pandai, seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
  • Anak bangsawan musik, pembawa acara, penyanyi, komedian, bintang komidi gambar, medalion sinetron, tanda jasa iklan, sutradara, kru bioskop, foto model, peragawan/wati, anak bangsawan dagelan, penari, pengukir, pelukis, dan seniman lainnya
  • Atlet
  • Pembesar, instruktur, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
  • Pengarang, pengkaji, dan penerjemah
  • Pemberi jasa kerumahtanggaan segala bidang termasuk teknik, komputer jinjing dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
  • Agen iklan
  • Pengawas atau aktivis proyek
  • Pembawa pesanan maupun yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
  • Petugas penjaja komoditas dagangan
  • Petugas dinas luar asuransi
  • Distributor firma MLM atau
    direct selling
    dan kegiatan sejenis lainnya.

4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap pegawai tetap pada perusahaan yang sama

5. Mantan pegawai

6. Peserta kegiatan yang mengakui atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya internal suatu kegiatan, sebagai halnya lomba seni, olah tubuh, teknologi, pengertahuan, rapat, konferensi, dan lainnya.

D. Alamat Fiskal Penghasilan Pasal 21

Bahan fiskal penghasilan pasal 21, antara lain:

1. Penghasilan yang diterima maupun diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur dan tidak teratur

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penyambut purnabakti

3. Penghasilan konkret uang jasa pesangon, uang lelah manfaat pensiun

4. Penghasilan sida-sida enggak konsisten maupun sida-sida lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan

5. Sagu hati kepada bukan tenaga kerja, antara lain imbalan, komisi,
fee, dan royalti sejenisnya

6. Honorarium kepada pesuluh kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, persen berkembar, honorarium, hadiah atau sanjungan.

Objek penghasilan nan tak dikenakan fiskal penghasilan pasal 21 adalah
pemasukan manfaat atau santunan asuransi, penerimaan intern bentuk natura, iuran pensiun, zakat, darmasiswa.

E. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif fiskal penghasilan pasal 21 sesuai dengan UU Pajak Penghasilan Pasal 17 dikenakan tarif pajak progresif. Tarif pajak penghasilan PPh 21 berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun:

  • PKP sebatas dengan Rp 50 juta = 5%
  • PKP di atas Rp 50 miliun – Rp 250 juta = 15%
  • PKP di atas Rp 250 juta – Rp 500 juta = 25%
  • PKP di atas Rp 500 juta – Rp 5 miliar = 30%
  • PKP di atas Rp 5 miliar = 35% (penambahan layer tarif PPh 21 pada UU HPP).
loader

Tarif ini bermain cak bagi wajib pajak nan memiliki NPWP. Jikalau bukan punya NPWP, dikenakan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang menggenggam NPWP.

Cara cak menjumlah Penghasilan Kena Pajak, ialah penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Penghasilan tidak kena pajak adalah
pengurangan penghasilan neto yang diberikan kepada teristiadat pajak cucu adam pribadi dalam distrik bagi menentukan jumlah penghasilan kena pajak.

Besaran PTKP saban waktu untuk perlu pajak orang pribadi:

  • Rp 54 miliun cak bagi teristiadat pajak berstatus lajang
  • Rp 4,5 juta tambahan bakal wajib pajak status kekeluargaan
  • Rp 54 juta pelengkap untuk istri yang penghasilannya digabung dengan laki
  • Rp 4,5 juta suplemen untuk setiap anggota sedarah, dan keluarga semenda dalam garis keturunan verbatim, serta anak sanggang yang menjadi batih. Paling banyak 3 insan untuk setiap batih.

F. Kaidah Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Menghitung fiskal penghasilan pasal 21 bisa dilihat dari kamil soal di bawah ini:

Wajib fiskal punya NPWP

Istal seorang sida-sida lajang dan minus tanggungan, memiliki penghasilan neto setahun Rp 80.000.000. PTKP TK/0 setahun = Rp 54.000.000

  • PKP setahun = Rp 80.000.000 – Rp 54.000.000 = Rp 26.000.000
  • Pajak Penghasilan Terutang (PPh 21 Terutang) = 5% (tarif PPh 21) x Rp 26.000.000 = Rp 1.300.000.

Sekiranya Ari tidak n kepunyaan NPWP, perincian pajak penghasilan 21

  • PPh 21 Terutang = 5% x 120% x Rp 26.000.000 = Rp 1.560.000.

Pajak Penghasilan Pasal 22

A. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 adalah pengutipan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang.

Pengutip pajak penghasilan 22, antara enggak:

  • Bank devisa berasal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
  • Perdana pemerintah dan kuasa pemakai anggaran (KPA)
  • Bendahara pengeluaran
  • Kuasa Konsumen Anggaran alias pejabat Penerbit Inskripsi Perintah Menggaji
  • BUMN, seperti Pertamina, PLN, PGN, Telkom, Wijaya Karya, dan bank-bank BUMN, serta lainnya
  • Pabrik dan eksportir di sektor kehutanan, perkebunan, persawahan, dan perikanan
  • Industri atau badan usaha nan melakukan pembelian komoditas pertambangan.

Perusahaan yang wajib memungut fiskal penghasilan 22 detik penjualan:

  • Jasad kampanye yang bergerak di parasan pabrik semen, kertas, baja, otomotif, farmasi
  • Agen Individual Pemegang Logo (ATPM), Perwakilan Pemegang Tanda (APM), dan importir mahajana kendaraan bermotor
  • Produsen atau pengimpor bahan bakar minyak, asap, dan pelumas
  • Badan usaha nan bergerak di pabrik rabuk yang termaktub pabrik hulu
  • Petualang penghimpun
  • Raga usaha yang melakukan penjualan barang sangat fertil.

B. Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Objek pemungutan pajak penghasilan pasal 22 adalah pembelian barang, seperti komputer, mebel, oto dinas, alat tulis dinas, dan barang lainnya oleh pemerintah kepada perlu pajak rekanan penjual dagangan.

Nan dikecualikan berpunca alamat pajak penghasilan pasal 22, yakni:

  • Pembelian barang dengan poin pembelian paling banyak Rp 2 miliun dan tidak dipecah dalam sejumlah faktur
  • Pembelian bahan bakar minyak, elektrik, gas, pelumas, air mereguk/PDAM, dan benda pos
  • Pemasukan buat pembelian barang nan sehubungan dengan pemakaian dana Bantuan Operasional Sekolah (Kepala)
  • Impor komoditas-dagangan atau penyetoran dagangan beralaskan predestinasi peraturan perundang-undangan bukan terutang PPh
  • Impor dagangan yang dibebaskan dari bea masuk alias PPN, seperti mana kiriman hadiah, untuk tujuan keilmuan, dan lainnya
  • Emas batangan yang akan diproses untuk hasilkan komoditas perhiasan dari emas bagi maksud ekspor

C. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Tarif pajak penghasilan pasal 22 yang umum = 1,5% x Harga Beli (tidak teragendakan PPN). Bagi yang tidak memiliki NPWP, dikenakan tarif PPh 22 sebesar 3%.

1. Atas impor:

  • Yang menunggangi Nilai Pengenal Importir (API) = 2,5% x angka impor
  • Non-API = 7,5% x nilai impor
  • Yang tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang.

2.
Atas pembelian barang yang dilakukan maka dari itu DJPB, bendahara pemerintah, BUMN/BUMD

=

1,5% x harga pembelian (tidak terdaftar PPN dan bukan final)

3. Atas penjualan hasil produksiditetapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak, ialah:

  • Kertas = 0,1% x DPP PPN (Tidak Final)
  • Semen = 0,25% x DPP PPN (Tidak Final)
  • Kawul = 0,3% x DPP PPN (Tidak Final)
  • Otomotif = 0,45% x DPP PPN (Bukan Final)

4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen maupun importir bahan bakar petro, gas, dan pelumas
merupakan sebagai berikut:

  • Retribusi pajak penghasilan 22 kepada penyalur atau kantor cabang bersifat final. Selain itu, berkepribadian tidak final
loader

5.
Atas pembelian bahan-korban untuk keperluan industri atau ekspor dari pengelana pengumpul

ditetapkan =
0,25 % x harga pembelian (tidak termasuk PPN)

6.
Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu maka dari itu importir yang menggunakan Api
= 0,5% x nilai impor

7.
Ataspenjualan =

5%
terbit harga jual tidak tertulis PPN dan PPnBM

  • Pesawat udara pribadi dengan harga jual makin pecah Rp 20 miliar
  • Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10 miliar
  • Rumah beserta tanahnya dengan harga jual alias harga pengalihannya makin dari Rp 10 miliar dan luas bangunan bertambah dari 500 m2.
  • Apartemen, kondominium,dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih terbit Rp 10 miliar dan/alias luas gedung lebih dari 400 m2.
  • Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa isak, jeep, sport utility vehicle (suv),multi purpose vehicle(mpv),
    minibus dan sejenisnya dengan harga jual makin dari Rp 5 miliar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.

Biji impor adalah kredit berupa uang yang menjadi radiks penghitungan bea masuk adalahCost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan bea turut dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-pelawaan kepabeanan di bidang impor.

Untuk nan tidak memiliki NPWP, kena pajak penghasilan pasal 22 yang lebih tahapan 100%
ketimbang ketentuan tarif di atas. Bilangan ini berlaku untuk pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang bersifat tidak final.

D. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 22

Contoh tanya fiskal penghasilan pasal 22 maupun pendirian menghitung pajak penghasilan 22, yakni:

Pada 20 Februari 2022, mangkubumi membeli 4 printer terbit PT Super Komputindo (NPWP/NPPKP 01.222.355.5-063.000) dengan harga beli Rp 22.000.000 (harga termuat PPN).

  • Harga pembelian = Rp 22.000.000
  • Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = 100/110 x Rp 22.000.000 = Rp 20.000.000
  • Pungutan PPN = 10% x Rp 22.000.000 = Rp 2.000.000
  • Pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut = 1,5% x 20.000.000 = Rp 300.000.

loader
Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Pasal 23

A. Denotasi Fiskal Penghasilan Pasal 23

Fiskal penghasilan pasal 23 adalah fiskal yang dikenakan pada penghasilan atas modal, pemasukan jasa, rahmat, penghargaan, selain nan mutakadim dipotong fiskal penghasilan pasal 21.

B. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Objek pajak penghasilan pasal 23, antara lain:

  • Dividen
  • Bunga
  • Royalti
  • Anugerah, penghormatan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi
  • Carter dan penghasilan lain sehubungan dengan eksploitasi harta, kecuali kontrak petak atau bangunan
  • Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, selain jasa nan telah dipotong fiskal penghasilan pph 21.

C. Tarif Fiskal Penghasilan Pasal 23

Tarif pajak penghasilan pph 23 yang umum = 2% x Jumlah Bruto (tidak termuat PPN). Jika tidak mempunyai NPWP, dolan tarif pajak penghasilan pasal 23 sebesar 100% lebih tahapan.

Tabel Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

No

Uraian

Tarif x DPP

1

Dividen

(Termasuk pengertian dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, tercatat dividen berpunca firma asuransi kepada pemegang polis)

Tidak termaktub Dividen yang dikenakan debirokratisasi PPh Pasal 23 yaitu:

  • Sempuras Hasil Usaha (SHU) koperasi nan dibayarkan kepada anggota koperasi (karena dikecualikan mulai sejak debirokratisasi PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4) huruf fUU 36 tahun 2008);
  • Bagian laba nan dipedulikan oleh anggota berbunga perseroan komanditer nan modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perserikatan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan carter investasi kolektif (Kik), (karena bukan merupakan objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (3) lambang bunyi i UU 36 tahun 2008) dan karena dikecualikan dari penyederhanaan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4) leter e UU 36 tahun 2008);
  • Dividen yang dibagikan kepada WP Turunan Pribadi, karena masuk PPh Pasal 4(2).
  • Dividen nan diterima WP Jasad Intern Negeri, koperasi, BUMN, BUMD, dengan syarat:
    • Dividen berpunca berpokok pasokan laba ditahan; dan
    • Bagi penerima dividen, kepemilikan saham pada tubuh nan memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
    • (karena bukan objek pajak, diatur di Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh)

15% x jumlah bruto

Seandainya penerima penghasilan enggak n kepunyaan NPWP, maka tarif debirokratisasi menjadi 100% lebih tinggi.

Disetor dengan SSP (surat setoran pajak) minimal lambat tanggal 10 wulan berikutnya.

KAP (Kode Akun Fiskal): 411124

KJS (Kode Tipe Setoran): 101

Dilaporkan oleh Pemotong dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Fiskal berakhir.

2

Bunga

Tidak tercatat denotasi anakan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah:

  • Jika penghasilan dibayar/ terutang kepada bank (karena dikecualikan pecah pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4) huruf aUU 36 tahun 2008);
  • Jika penghasilan dibayar/ terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi umpama penyalur pinjaman dan/ataupun pembiayaan yang diatur dengan PMK (karena dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4) abc hUU 36 tahun 2008); Diatur lebih jauh dalam PMK 251/PMK.03/2008.
  • Rente deposito, tabungan (yg didapatkan bermula bank), dan Diskonto SBI, karena terjadwal debirokratisasi PPh Pasal 4(2);
  • Anak uang Obligasi, karena termasuk debirokratisasi PPh Pasal 4(2);
  • Anak uang suplai yang dibayarkan Koperasi kepada anggota koperasi Hamba allah Pribadi (WP OP), karena terdaftar penyederhanaan PPh Pasal 4(2).

15% x total bruto

Jika penerima penghasilan bukan memiliki NPWP, maka tarif pemendekan menjadi 100% lebih panjang.

Disetor dengan SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KAP: 411124

KJS: 102

Dilaporkan oleh Pemangkas dengan memperalat SPT Waktu PPh Pasal 23 paling lambat sungkap 20 rembulan berikutnya setelah Perian Fiskal berakhir.

3

Imbalan

15% x jumlah bruto

Sekiranya penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif penyederhanaan menjadi 100% kian janjang.

Disetor dengan SSP paling lambat tanggal 10 rembulan berikutnya.

KAP: 411124

KJS: 103

Dilaporkan makanya Pemotong dengan menunggangi SPT Masa PPh Pasal 23 minimum lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berjarak.

4

Hadiah dan penghargaan selain nan telah dipotong PPh Pasal 21

Tak terjadwal hadiah dan penghormatan nan dipotong PPh Pasal 23 adalah:

  • Rahmat alias apresiasi dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya nan dituruti maka itu WP OP Dalam Distrik (karena termasuk pemotongan PPh Pasal 21);
  • Hadiah undian, karena tertulis pemotongan PPh Pasal 4(2);
  • Kasih langsung internal penjualan barang/ jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli/ konsumen intiha tanpa diundi, (karena bukan termasuk objek pajak);

15% x jumlah bruto

Sekiranya penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi.

Disetor dengan SSP paling lambat tgl 10 bulan berikutnya.

KAP: 411124

KJS: 100

Dilaporkan oleh Pemotong dengan menunggangi SPT Masa PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 wulan berikutnya pasca- Perian Pajak berakhir.

5

Sewa dan penghasilan tak sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenakan PPh Pasal 4(2).

Tidak termasuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dipotong PPh Pasal 23 ialah:

  • sewa tanah dan/ atau gedung karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4(2)
  • kontrak nan dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan nasib baik opsi, karena dalam Pasal 23 ayat (4) fonem b UU 36 periode 2008 dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23.

2% x jumlah bruto

Jika penerima penghasilan tidak n kepunyaan NPWP, maka tarif pemotongan menjadi 100% kian tinggi.

Disetor dengan SSP minimal lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KAP: 411124

KJS: 100

Dilaporkan maka dari itu Pemangkas dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya sesudah Masa Pajak berakhir.

6

Jasa teknik, jasa manajemen, jasa gedung, jasa konsultan, dan jasa bukan selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Cak bagi Jasa Gedung mulai bersumber 1 Januari 2008 pemotongan PPh Pasal 4(2)

2% x besaran bruto

Jikalau penerima penghasilan tidak mempunyai NPWP, maka tarif pemotongan menjadi 100% bertambah pangkat.

Disetor dengan SSP paling kecil lambat terlepas 10 bulan berikutnya.

KAP: 411124

KJS: 104

Dilaporkan oleh Pemotong dengan menunggangi SPT Masa PPh Pasal 23 paling lambat copot 20 rembulan berikutnya setelah Hari Pajak berpisah.

loader

D. Pendirian Menghitung Fiskal Penghasilan Pasal 23

Transendental soal cara menghitung pajak penghasilan pasal 23 atas dividen:

PT ABCD berbuat penyetoran dividen tunai kepada pemegang saham Z sebesar Rp 40.000.000 yang melakukan penyertaan modal sebesar 20%. Dividen dibayarkan plong 10 Juni 2022. Keduanya memiliki NPWP.

  • Pajak Penghasilan PPh 23 = 15% x Rp 40.000.000 = Rp 6.000.000
  • Saat terutang ujung bulan dilakukan pembayaran plong tanggal 30 Juni 2022
  • Saat penyerahan paling lambat 10 Juli 2022
  • Saat pelaporan PPh Pasal 23 paling lambat 20 Juli 2022.

Contoh tanya perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa:

PT Angin Bersanggit membayarkan jasa konsultan bersumber PT Guntur Jaya sebesar Rp 150.000.000 (sudah termasuk PPN). PT Guntur Jaya tidak memiliki NPWP.

  • Pajak Penghasilan Pasal 23 = 200% x 2% x Rp 150.000.000 = Rp 6.000.000.

Baca Juga: PPh Pasal 17: Penjelasan, Tarif, dan Perhitungannya

Pajak Penghasilan Pasal 25

A. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 adalah varietas pajak penghasilan yang dibayar sendiri maka itu teradat fiskal secara angsuran.

B. Cara Menotal Pajak Penghasilan Pasal 25

Cara menotal fiskal penghasilan pasal 25 = Penghasilan Neto x Tarif Pajak / 12 atau banyaknya wulan dalam bagian tahun fiskal.

Jika engkau wajib pajak orang pribadi, terlebih dahulu mengurangkan penghasilan neto dengan PTKP, sebelum dikalikan dengan tarif pajak. Risikonya disebut PKP.

Teoretis tanya cara menghitung pajak penghasilan pasal 25:

Andi (TK/0) termuat sebagai teristiadat pajak pada KPP A rontok 1 Februari 2022. Penghasilan neto fiskal setahun pada 2022 ialah Rp 100.000.000. Besarnya pajak penghasilan PPh 25 setiap rembulan untuk tahun 2022:

  • Penghasilan neto setahun = Rp 100.000.000
  • PTKP (TK/0) = Rp 54.000.000
  • PKP = Rp 000.000
  • Pajak penghasilan terutang = 5% x Rp 000.000 = Rp 2.300.000
  • A
    ngsuran PPh Pasal 25

    di

    April 2022 adalah = 1/12 x Rp
    300.000
    = Rp
    191.66
    7

PT Sumur Berkah terdaftar bak Wajib Fiskal Dalam Negeri puas KPP C tanggal 1 Februari 2022. Sirkulasi bruto setahun lebih dari Rp 50.000.000.000. Penghasilan neto (laba fiskal) dapat dihitung berdasarkan pendataan sebesar Rp 120.000.000setahun. Besarnya PPh pasal 25 di Februari 2022:

  • Penghasilan neto (laba fiskal) 2022 = Rp 000.000
  • PPh Terutang = 25% x Rp 000.000 = Rp 30.000.000
  • A
    ngsuran PPh Pasal 25

    per rembulan di

    2022 = 1/12 x Rp

    000.000
    = Rp
    2.500.000
    .

Fiskal Penghasilan Pasal 26

A. Denotasi Fiskal Penghasilan Pasal 26

Pajak penghasilan pasal 26 adalah jenis pajak penghasilan nan dikenakan atas penghasilan yang dikabulkan wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain lembaga usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya) kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), diwajibkan lakukan menyelit Pajak Penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut.

B. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26

1

Penghasilan yang dibayarkan kepada WPLN konkret:

·       Deviden

·       Bunga termasuk Premium,Diskonto dan Imbalan tempah pengembalian hutang

·       Imbalan

·       Sewa

·       Penghasilan penggunaan harta

·       Honorarium sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan

·       Kasih dan penghargaan

·       Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

·       Premi swap

·       Keuntungan karena pembebasan tunggakan.

20% x

P
enghasilan

Br
uto atau Tax Treaty (P3B)

Penyetoran menggunakan SSP dengan:

KAP: 411127

KJS:

·       Deviden: 101

·       Bunga: 102

·       Imbalan: 103

·       Jasa: 104

·       Selain Deviden, Bunga, Royalti, Jasa: 100

2

Penjualan atas penghasilan dari penjualan ataupun pengalihan harta di Indonesia, yang diperoleh

WPLN

Harta nan dimaksud berupa:

Perhiasan mewah, berlian, kencana, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, otomobil, pentolan, kapal pesiar, dan/alias pesawat histeris ringan.

Dikecualikan mulai sejak pemendekan PPh Pasal 26 adalah:

WP OP Luar Kawasan nan memperoleh penghasilan tidak melebihi Rp 10 juta kerjakan setiap jenis transaksi. (Pasal 3 ayat (2) PMK 82/PMK.03/2009)

20% x Prediksi Neto

Ancangan neto =25% x harga jual

Sehingga tarif efektif:

20% x 25% x harga jual = 5% x harga jual

FINAL

Pemangkas Pajak wajib:

·       Menerimakan bukti bacok PPh Pasal 26

·       Menyetorkan PPh Pasal 26 nan terutang dengan menggunakan logo WPLN yang cak memindahtangankan harta paling lama sungkap 10 bulan berikutnya setelah bulan transaksi;

·       Melaporkan PPh Pasal 26 yang dipotong paling lama tanggal 20 bulan berikutnya.

Pembayaran menunggangi SSP dengan:

KAP: 411127

KJS: 100

3

Penjualan saham maka itu WPLN

Saham yang diperjualbelikan ialah saham dari PT di n domestik area dan tidak berstatus sebagai emiten maupun perusahaan umum. (Pasal 1 KMK 434/KMK.04/1999)

20% x perkiraan neto

Perkiraan neto=25% x harga jual

Sehingga tarif efektif:

20% x 25% x harga jual = 5% x harga jual

FINAL

Jika pembeli adalah:

  • WPLN, maka pemotong pajaknya adalah Perseroan (PT Dalam Kewedanan) yang sahamnya diperjualbelikan.
  • WPDN yang ditunjuk sebagai pemangkas, maka pemotong pajaknya adalah WPDN bagaikan pembeli. Dan serikat sahaja mencatat dokumen pemindahan hak atas saham nan dijual apabila dibuktikan oleh WPLN bahwa PPh Pasal 26 yang terutang sudah dibayar lunas dengan bukti debirokratisasi PPh Pasal 26 dengan menunjukkan aslinya.

Penyetoran menggunakan SSP dengan:

KAP: 411127

KJS: 100

4

Premi Asuransi dan Premi Reasuransi nan dibayar kepada perusahaan asuransi di LN

20% x kalkulasi neto

Perkiraan neto:

  1. 50% berpunca Premi yang dibayarkan makanya pihak yang tertanggung kepada perusahaan asuransi LN. Sehingga tarif efektif = 20% x 50% = 10%. Pemangkas fiskal adalah tertanggung.
  2. 10% berpunca Premi yang dibayar maka dari itu firma asuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi LN. Sehingga tarif efektif = 20% x 10% = 2%. Pemotong Pajak adalah firma asuransi di Indonesia.
  3. 5% dari Premi yang dibayar oleh firma reasuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi di LN. Sehingga tarif efektif = 20% x 5% = 1%. Pemotong pajak adalah perusahaan reasuransi di Indonesia.

Pemasukan menunggangi SSP dengan:

KAP: 411127

KJS: 100

5

BUT (Bentuk Usaha Tetap)

/

Permanent Establishment

Dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) sekiranya penghasilan BUT ditanamkan sekali lagi di Indonesia dengan syarat:

  1. penanaman pun dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dalam kerangka penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia perumpamaan pendiri atau peserta pembina;
  2. Perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia tersebut harus  aktif melakukan kegiatan aksi sesuai dengan akte pendiriannya, paling kecil lama 1 musim sejak didirikan;
  3. penanaman kembali dilakukan dalam waktu ajak berjalan atau minimum lama tahun pajak berikutnya dari tahun fiskal diterima/diperolehnya penghasilan tersebut
  4. tidak melakukan pengalihan atas reboisasi pula minimum singkat privat jangka waktu 2 tahun sesudah firma mentah tersebut telah berproduksi komersial.

Atas Laba BUT sebelum pajak:

→dikenakan tarif Pasal 17

Penyetoran seperti WP Bodi DN.

Atas Laba BUT sesudah fiskal nan bukan ditanamkan kembali di Indonesia:

→dikenakan 20% x laba setelah pajak

Penyetoran PPh Pasal 26 atas Laba BUT sehabis pajak, menggunakan SSP dengan:

KAP: 411127

KJS: 105

loader

C.
Cara Menotal Pajak Penghasilan Pasal 26

Contoh cak bertanya prinsip cak menjumlah pajak penghasilan pasal 26:

Thomas George sendiri penduduk negara Amerika Sindikat punya 30% saham atas PT Surya Kencana Segenap di Indonesia. Tahun ini, George menjual seluruh sahamnya senilai Rp 10 miliar kepada Surat Singh warga negara India.

Asumsinya tak terserah
tax treaty
antara Indonesia dan India, maupun Amerika Sekutu sehubungan dengan transaksi tersebut. Maka, runding PPh Pasal 26:

  • Pajak Penghasilan Pasal 26 = 20% x 25% x Rp 10.000.000.000 = Rp 600.000.000 (kena pajak penghasilan berperilaku final).

Bayar Pajaknya, Kembali Lapor SPT Tahunan

Indonesia menganut sistem fiskal
self assessment, yakni wajib pajak menghitung, memerinci, menyetor, dan melapor kewajiban perpajakannya sendiri.

Oleh karena itu, kenali jenis-variasi pajak penghasilan nan berlaku di Ibu pertiwi, hitung dan bayar pajaknya, serta lapor SPT Tahunan secara etis dan mustakim.

Jika sudah taat membayar dan lapor pajak, awasi penggunaannya. Bila ia mencurigai adanya korupsi, penyelewengan uang pajak, lekas adonan ke Ditjen Pajak ataupun Departemen Finansial untuk bisa ditindaklanjuti.

Baca Juga: SPT Tahunan – Jenis Blangko, Contoh, dan Cara Lapornya

Source: https://www.cermati.com/artikel/pajak-penghasilan-jenis-subjek-objek-tarif-dan-cara-menghitungnya-terlengkap

Posted by: gamadelic.com