Status Dan Kedudukan Bank Indonesia

Bank Indonesia
Bankindonesialogo.svg

Bank Indonesia Lama.jpg

Gedung Bank Indonesia (depan dan dua palas-palas di belakang) di Jakarta

Kantor pusat Jakarta, Indonesia
Didirikan 1 Juli 1953 (1953-07-01)
Pemilik Republik Indonesia
Gubernur Perry Warjiyo
Negara Indonesia
Rial Peso
IDR (ISO 4217)
Pendahulu de Javasche Bank
Situs web www.bi.go.id

Bank Indonesia
(BI) adalah bank sentral Republik Indonesia sesuai Pasal 23D Undang-Undang Bawah Negara Republik Indonesia (UUD) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Mengenai Bank Indonesia.[1]
Sebelum seluruh sahamnya dibeli makanya Pemerintah Indonesia[2]
,Bank ini awalnya bernama
De Javasche Bank (DJB)
yang didirikan beralaskan Oktroi pada masa pemerintahan Hindia Belanda.[3]
Sebagai bank ki akal, BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan poin rupiah ini mengandung dua format, yakni kestabilan ponten mata uang terhadap dagangan dan jasa lokal (inflasi), serta kestabilan terhadap mata persen negara bukan (kurs).[4]

Untuk mencapai intensi tersebut BI didukung maka dari itu tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga tugas ini adalah ini:

  1. menetapkan dan melaksanakan strategi moneter;
  2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta
  3. mengatur dan mengawasi perbankan (tugas ini masih berlaku sehabisUU OJK saja difokuskan sreg aspek makroprudensial dalam rajah menjaga pengukuhan sistem keuangan di Indonesia).[5]
    [6]

Ketiga tugas tersebut dijalankan secara koheren moga tujuan mencapai dan menernakkan kestabilan skor rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan melihat perbankan secara mikroprudensial dialihkan kepada Dominasi Jasa Keuangan, tugas BI dalam mengatur dan mengawasi perbankan tunak main-main, namun difokuskan pada aspek makroprudensial sistem perbankan.[6]

BI pun menjadi amung rajah yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Kerumahtanggaan melaksanakan tugas dan wewenangnya BI dipimpin maka dari itu Dewan Gubernur yang diketuai oleh sendiri Gubernur Bank Indonesia. Sejak 24 Mei 2022, Perry Warjiyo menjabat bak Gubernur BI menggantikan Agus Martowardojo.

Pangkal Hukum Pendirian Bank Indonesia

[sunting
|
sunting mata air]

Cara Bank Indonesia didahului maka itu proses nasionalisasi De Javasche Bank NV (DJB) yang dilakukan pada Desember 1951 berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 1951 Tentang Nasionalisasi De Javasche Bank NV.[7]
[8]
Setelah DJB dinasionalisasi, Republik Indonesia mendirikan Bank Indonesia beralaskan Undang-Undang Nomor 11 Waktu 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang disahkan lega 19 Mei 1953, diumumkan 2 Juni 1953, dan mulai berlaku pada 1 Juli 1953.[8]
Tanggal berlakunya UU tersebut diperingati pun laksana hari lahir Bank Indonesia. Selain itu, di dalam UU tersebut dinyatakan bahwa Bank Indonesia didirikan untuk bertindak bagaikan bank kiat Indonesia.[8]

Dalam perjalanannya, peran bank Indonesia mengalami peralihan sesuai dengan dinamika ekonomi, sosial dan politik baik kebangsaan maupun global. Sejalan dengan itu, UU yang menjadi bawah hukum eksistensi Bank Indonesia mengalami peralihan dan penyempurnaan. UU masa ini yang menjadi dasar hukum Bank Indonesia adalah UU Nomor 23 Waktu 1999 Adapun Bank Indonesia (yang telah beberapa mana tahu mengalami penyempurnaan, terakhir dengan UU No. 6 Perian 2009).

Tidak hanya pada tataran UU, pertukaran mendasar pula terjadi pada tataran konstitusional. Amandemen Keempat Undang-Undang Sumber akar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyelipkan satu pasal baru, 23D, yang berbunyi, ” Negara memiliki satu bank sendi yang pertautan, kursi, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan Undang-Undang.”

Sejarah

[sunting
|
sunting sumber]

Sreg 1827-28, Emir Willem I menerbitkan Hak cipta (Hak Ekslusif) pendirian De Javasche Bank (DJB) buat mengatasi permasalahan ekonomi dan finansial di Koloni Hindia Belanda yang timbul setelahkejatuhan VOC.[9]
DJB didirikan bak sekutu swasta dengan peran ganda: (1) sebagai bank sirkulasi dengan hak monopoli menerbitkan dan mengedarkan uang rupiah; dan (2) sebagai bank komersial nan menyerahkan jasa moneter perbankan pada umumnya
(general banking services).
[10]
Seumpama gawai pemerintahan kolonial, pendirian DJB ditujukan untuk melakukan reformasi keuangan dan menerapkan sistem finansial yang seragam di kerumahtanggaan area Hindia Belanda.[9]
Hak cipta I berjauhan (kedaluwarsa) lega 1838. Akan tetapi, Imperium Belanda terus menerbitkan Hak paten baru sebatas Hak cipta VIII digantikan makanya Undang-Undang DJB (DJB-Wet) pada 1922.

Selama masa Oktroi, DJB berhasil menyelesaikan permasalahan moneter (nan terutama ditimbulkan oleh penerbitan mata uang
specie
(terutama koin tembaga) secara berlebihan) dan menerapkan tolok angka tukar emas (gold-exchange standard).[10]
Maka dari itu karena itu, meskipun indra penglihatan tip di Gerendel Kekaisaran (Holandia) dan di daerah dominion tidak sama, sekadar kedua indra penglihatan uang tersebut dapat ditransaksikan dengan kurs 1:1.[10]
Upaya mempertahankan kestabilan kurs tersebut sangat penting untuk persero-persero di area dominion, mengingat hampir seluruh keuntungan usaha dan kelebihan dana direpatriasi ke kantor-kantor pusat mereka di Holandia.[10]
Puas tahun Hak cipta VIII, DJB juga mulai memopulerkan sistem kliring di Batavia yang diikuti oleh 6 bank kenamaan waktu itu: DJB, NHM Factory, Hongkong and Shanghai Banking Corp, Chartered Bank of India, Australia and China Bank, dan De Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij.[11]

Pada hari Perang Mayapada I, Belanda menghentikan provisional penerapan standar nilai saling emas akibat menipisnya simpanan emas di Eropa. Selain itu, Kerajaan Belanda juga memungkirkan secara drastis penyelenggaraan kelola DJB dengan menerbitkan Undang-Undang DJB
(De Javasche Bankwet)
pada 1922. Bersendikan beleid tersebut, DJB diwajibkan meminta pimpinan semenjak Pemerintah Kerajaan dalam menjalankan kebijakan di kewedanan koloni. DJB juga wajib memperoleh permufakatan bermula Gubernur Jenderal Hindia Belanda bikin urusan-urusan operasional tertentu.[12]
Selain itu, UU tersebut lain memperkenalkan fungsi hijau kepada DJB, yakni seumpama agen fiskal atau pemegang kas umum pemerintahan kolonial.[12]
Beberapa amandemen terhadap UU tersebut dilakukan setelah 1922. Akan sekadar, struktur dan tata kelola DJB nisbi tak berubah sampai ketika Pemerintahan Arus Indonesia mengaplus DJB dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia pada 1952.

Pada tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menargetkan prinsip Bank Indonesia cak bagi mengambil alih fungsi De Javasche Bank sebagai bank sentral, dengan tiga tugas terdahulu di bidang moneter, perbankan, dan sistem penyerahan. Di samping itu, Bank Indonesia diberi tugas utama tidak dalam hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan kemujaraban bank komersial nan dilakukan oleh DJB sebelumnya.

Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank enggak nan melakukan keistimewaan menggalas. Selain tiga tugas pokok bank daya, Bank Indonesia juga bertugas mendukung Pemerintah sebagai badal pembangunan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja kekuatan meningkatkan taraf nasib rakyat.

Masa 1999 yakni Bagian baru privat sejarah Bank Indonesia, sesuai dengan UU No.23/1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu menjejak dan memelihara kestabilan nilai yen.

Pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamendemen dengan fokus pada aspek penting yang tersapu dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan
governance. Pada tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penukar Undang-Undang No.2 tahun 2008 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia bak bagian semenjak upaya menjaga pengukuhan sistem finansial. Amendemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional n domestik menghadapi krisis global melangkahi peningkatan akses perbankan terhadap Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bermula Bank Indonesia.

Harga diri dan Kedudukan Bank Indonesia

[sunting
|
sunting sumber]

Sebagai Gambar Negara yang Independen

[sunting
|
sunting sumber]

Babak baru dalam memori Bank Indonesia perumpamaan Bank Kiat yang independen dimulai saat sebuah undang-undang yunior, yaitu Undang-Undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku plong tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini menyerahkan status dan takhta andai suatu
lembaga negara objektif
dan bebas berusul campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu tulang beragangan negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai independensi munjung n domestik merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia sekali lagi berkewajiban kerjakan menolak alias mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun bermula pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin kedaulatan tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Seumpama Lembaga negara yang adil kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Susuk Hierarki Negara. Disamping itu, kursi Bank Indonesia sekali lagi lain proporsional dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia mampu di luar Pemerintah. Harga diri dan geta yang spesial tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya seumpama pengaturan moneter secara kian efektif dan efisien.

Sebagai Badan Syariat

[sunting
|
sunting sendang]

Status Bank Indonesia baik umpama badan hukum publik maupun awak hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-qanun hukum nan yakni pelaksanaan dari undang-undang nan mengikat seluruh umum luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Seumpama badan hukum mahkamah, Bank Indonesia dapat berlaku untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

Intensi dan Tugas Bank Indonesia

[sunting
|
sunting sumur]

Dalam kapasitasnya sebagai bank taktik, Bank Indonesia memiliki suatu pamrih tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan biji rupiah. Kestabilan nilai ringgit ini mengandung dua aspek, merupakan kestabilan kredit netra persen terhadap dagangan dan jasa, serta kestabilan terhadap rupe negara enggak. Aspek permulaan tercermin pada perkembangan lancar inflasi, darurat aspek kedua tercermin pada perkembangan poin saling rupe terhadap alat penglihatan uang negara tidak. Perumusan tujuan individual ini dimaksudkan bakal memperjelas sasaran nan harus dicapai Bank Indonesia serta batas-perenggan pikulan jawabnya. Dengan demikian, teraih atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

Tiga Pilar Utama

[sunting
|
sunting sumber]

Untuk mencecah tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar nan ialah tiga meres tugasnya. Ketiga rataan tugas ini yakni:

  • Menetapkan dan melaksanakan politik moneter.
  • Mengatur dan menjaga kelancaran sistem penyetoran, serta
  • Menjaga penguatan sistem keuangan.

Pengaturan dan Pengawasan Bank

[sunting
|
sunting sumur]

Kerumahtanggaan lembaga tugas mengatur dan meluluk perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan menyarungkan sanksi terhadap bank sesuai dengan bilangan perundang-ajakan yang main-main.

Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ganjaran-ketentuan perbankan dengan menjunjung janjang prinsip kehati-hatian.

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain mengasihkan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia lagi dapat memberikan izin introduksi, pemutusan dan pemindahan kantor bank, menyerahkan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan operasi tertentu.

Di bidang pengawasan, Bank Indonesia mengamalkan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik kerumahtanggaan rangka pemeriksaan secara berkala atau sama sekali bila diperlukan. Penapisan lain refleks dilakukan melalui pengkajian, analisis dan evaluasi terhadap embaran yang disampaikan makanya bank.

Upaya Restrukturisasi Perbankan

[sunting
|
sunting mata air]

Ibarat upaya membangun pula kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perekonomian Indonesia, Bank Indonesia telah menempuh langkah restrukturisasi perbankan yang komprehensif. Persiapan ini mutlak diperlukan kelebihan memfungsikan kembali perbankan sebagai lembaga perantara yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, disamping sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan garis haluan keuangan.

Restrukturisasi perbankan tersebut dilakukan melalui upaya mengobati kepercayaan mahajana, program rekapitalisasi, program restrukturisasi skor, penyempurnaan takdir perbankan, dan kenaikan keistimewaan pengawasan bank.

Dominasi Finansial

[sunting
|
sunting sendang]

Misal bank sentral, Bank Indonesia punya wewenang bagi mengemudiankan dan melaksanakan garis haluan finansial yang tepat. Strategi itu dapat berupa Open Market Operation, Discount Policy, Sanering, dan Selective Credit.

Sistem Pembayaran

[sunting
|
sunting sumber]

Menjaga pemantapan angka tukar peso yakni tujuan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 hari 1999 mengenai Bank Indonesia. Untuk menjaga penstabilan rupiah itu perlu disokong yuridiksi dan pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kepantasan SPN ini juga perlu didukung makanya prasarana yang handal (robust). Bintang sartan, semakin lancar dan hadal SPN, maka akan semakin lancar pula transmisi politik keuangan yang berperilaku
time critical. Bila ketatanegaraan keuangan berjalan laju maka muaranya adalah pengukuhan biji tukar.

BI yaitu lembaga nan mengatak dan menjaga kelancaran SPN. Laksana kontrol keuangan, bank sentral berwenang menargetkan dan memberlakukan politik SPN. Selain itu, BI sekali lagi memiliki kewenangan memeberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan (oversight) atas SPN. Mengingat-ingat kelajuan SPN nan bersifat penting secara sistem (systemically important), bank rahasia memandang perlu menyelenggarakan sistem
settlement
antar bank melangkahi prasarana BI-Betulan Time Gross Settlement
(BI-RTGS).

Selain itu masih ada tugas BI kerumahtanggaan SPN, misalnya, peran seumpama perakit sistem kliring antarbank kerjakan jenis alat-alat penyerahan tertentu. Bank sentral juga yakni satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mempergilirkan perkakas penyerahan tunai seperti komisi rial. BI juga berhak mencopot, menarik setakat memberantas uang peso yang telah tak berlaku berusul peredaran.

Berbekal kewenangan itu, BI pun menargetkan beberapa ketatanegaraan pecah komponen SPN ini. Misalnya, perabot pembayaran apa yang bisa dipergunakan di Indonesia. BI kembali menentukan patokan perangkat-alat penyetoran tadi serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan dan/atau memproses alat-perkakas pembayaran tersebut. BI kembali berhak menetapkan lembaga-lembaga nan dapat menyelenggarakan sistem penyetoran. Ambil contoh, sistem kliring atau transfer dana, baik suatu sistem utuh atau tetapi fragmen dari sistem saja. Bank sentral sekali lagi memiliki wewenang menunjuk rajah yang bisa menyelenggarakan sistem
settlement. Pada akhirnya BI juga wajib mematok garis haluan terkait pengendalian risiko, efisiensi serta penyelenggaraan kelola (governance) SPN.

Di jihat alat pemasukan tunai, Bank Indonesia merupakan suatu-satunya lembaga yang berwajib untuk mengeluarkan dan mengedarkan tip Rupiah serta mencabut, menganjur dan memusnahkan uang berpangkal peredaran. Terkait dengan peran BI dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, Bank Indonesia senantiasa berupaya bikin dapat memenuhi kebutuhan uang lelah kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, diversifikasi rekahan yang sesuai, tepat tahun, dan dalam kondisi yang layak edar (clean money policy). Untuk mewujudkan
clean money policy
tersebut, pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan mulai dari pengeluaran uang, pengedaran uang jasa, pencabutan dan penarikan uang setakat dengan pemusnahan persen.

Sebelum melakukan pengeluaran uang Rupiah, terlebih dahulu dilakukan perencanaan mudah-mudahan tip yang dikeluarkan memiliki kualitas yang baik sehingga kepercayaan masyarakat ki ajek terjaga. Perencanaan yang dilakukan Bank Indonesia meliputi perencanaan pengeluaran emisi mentah dengan menimang tingkat pemalsuan, biji intrinsik serta masa edar komisi. Selain itu dilakukan pula perencanaan terhadap jumlah serta tata letak belahan uang yang akan dicetak selama suatu hari kedepan. Berdasarkan perencanaan tersebut kemudian dilakukan pengadaan uang baik untuk pengeluaran uang emisi baru maupun pengecapan rutin terhadap komisi emisi lama yang telah dikeluarkan.

Uang lelah Yen yang telah dikeluarkan tadi kemudian didistribusikan atau diedarkan di seluruh distrik melalui Jawatan Bank Indonesia. Kebutuhan uang Rupiah di setiap kantor Bank Indonesia didasarkan pada jumlah persediaan, keperluan pembayaran, penukaran dan penggantian uang sejauh jangka waktu tertentu. Kegitan distribusi dilakukan melalui sarana angkutan darat, laut dan udara. Lakukan menjamin keamanan jalur peredaran senantiasa dilakukan baik melalui pengawalan yang memadai maupun dengan kenaikan ki alat sistem monitoring.

Kegiatan pengedaran persen lagi dilakukan melewati peladenan kas kepada bank masyarakat maupun awam awam. Layanan kas kepada bank umum dilakukan melangkaui penerimaan setoran dan penyerahan uang Rupiah. Sedangkan kepada publik dilakukan melangkahi penukaran secara berbarengan melangkahi loket-loket penukaran di seluruh kantor Bank Indonesia atau melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan jasa penukaran persen boncel.

Lebih lanjut, kegiatan pengelolaan uang Rupiah yang dilakukan Bank Indonesia adalah pencabutan komisi terhadap satu belahan dengan periode emisi tertentu nan tidak lagi berlaku perumpamaan alat pembayaran yang baku. Pencabutan uang pecah peredaran dimaksudkan buat mencegah dan meminimalisasi peredaran persen ilegal serta menyederhanakan atak dan emisi rekahan. Uang Rupiah yang dicabut tersebut dapat ditarik dengan cara menukarkan ke Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Tentatif itu bakal menjaga menjaga kualitas uang jasa Dolar dalam kondisi yang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia mengamalkan kegiatan pemusnahan uang lelah. Uang nan dimusnahkan tersebut yaitu uang jasa yang mutakadim dicabut dan ditarik dari persebaran, uang hasil cetak kurang hipotetis dan uang yang sudah lalu tidak layak edar. Kegiatan pembunuhan uang diatur melalui prosedur dan dilaksanakan oleh jasa pihak ketiga yang dengan pengawasan maka dari itu cak regu Bank Indonesia (BI).

Dewan Gubernur BI

[sunting
|
sunting sumur]

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin makanya Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas sendiri Gubernur seumpama pejabat, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat maupun setinggi-tingginya sapta Deputi Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur sepanjang-lamanya lima masa, dan mereka hanya bisa dipilih untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa tugas.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur

[sunting
|
sunting sumber]

Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persepakatan DPR. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak bisa diberhentikan makanya Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, berhalangan konstan, atau berbuat tindak pidana kejahatan.

Pengambilan keputusan

[sunting
|
sunting sumber]

Sebagai satu forum pengutipan keputusan terala, Bersebelahan Dewan Gubernur (RDG) diselenggarakan sedikitnya sekali internal sebulan lakukan menetapkan ketatanegaraan mahajana di bidang moneter, serta setidaknya sekali dalam seminggu untuk mengerjakan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter ataupun menargetkan garis haluan lain yang bersifat prinsipil dan diplomatis. Pengutipan keputusan dilakukan intern Berkembar Dewan Gubernur, atas pangkal mandu musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan pengunci.

Para Gubernur Bank Indonesia

[sunting
|
sunting perigi]

Sejak dibentuk, orang-khalayak yang terpilih sebagai Gubernur BI, sebagai berikut:

  • 2018- Sekarang Perry Warjiyo
  • 2013-2018 Agus Martowardojo
  • 2010-2013 Darmin Nasution
  • 2009-2010 Darmin Nasution (Produsen tugas)
  • 2009 Miranda Gultom (Pelaksana tugas)
  • 2003-2008 Burhanuddin Abdullah
  • 1998-2003 Syahril Sabirin
  • 1993-1998 Sudrajad Djiwandono
  • 1988-1993 Adrianus Mooy
  • 1983-1988 Arifin Siregar
  • 1973-1983 Rachmat Alim
  • 1966-1973 Radius Prawiro
  • 1963-1966 Falak. Jusuf Muda Dalam
  • 1960-1963 Mr. Soemarno
  • 1959-1960 Mr. Soetikno Slamet
  • 1958-1959 Mr. Loekman Hakim
  • 1953-1958 Mr. Sjafruddin Prawiranegara

Lihat juga

[sunting
|
sunting sumber]

  • Sertifikat Bank Indonesia
  • Arsitektur Perbankan Indonesia
  • Pusat Pelaporan dan Kajian Transaksi Keuangan
  • Rancangan Penderita Tandon

Referensi

[sunting
|
sunting sumber]


  1. ^


    “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (UU BI)”.
    hukumonline.com/pusatdata
    (internal bahasa Indonesia). Diakses copot
    2019-05-21
    .





  2. ^



    www.bi.go.id
    https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-wahana/narasi-bi/Pages/Indonesia-Beli-Saham-DJB.aspx. Diakses sungkap
    2021-08-30
    .





  3. ^


    “Babak Tiga : DJB berlandaskan Oktroi 1 s.d. 8 – Bank Sentral Republik Indonesia”.
    www.bi.go.id
    . Diakses tanggal
    2019-05-21
    .





  4. ^

    Penjelasan UU Bank Indonesia Pasal 7

  5. ^


    “Undang-undang Nomor 21 Musim 2022 tentang Pengaruh Jasa Keuangan (UU OJK)”.
    www.ojk.go.id
    . Diakses tanggal
    2019-05-21
    .




  6. ^


    a




    b



    Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2022 Mengenai Yuridiksi Jasa Moneter (UU OJK), Tugas BI dalam menata dan melihat perbankan secara umum dialihkan kepada OJK, kecuali kekuasaan dan sensor makroprudensial yang masih menjadi tugas dan wewenang Bank Indonesia berdasarkan Penjelasan Pasal 7 UU OJK.

  7. ^

    Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2022
  8. ^


    a




    b




    c



    Proklamasi Tahunan Bank Indonesia 2022 (peristiwa. 150, para. 1-3)
  9. ^


    a




    b




    Claver, Alexander (2014).
    Dutch Commerce and Chinese Merchants in Java: Colonial Relationships in Trade and Finance, 1800-1942. Leiden: KITLV (Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies).




  10. ^


    a




    b




    c




    d




    Wolters, W. G. (2012). “The Decolonization of African and Asian Societies”. Kerumahtanggaan Bogaerts, Els; Raben, Remco.
    Beyond Empire and Nation. Brill.





  11. ^


    “Bagian Tiga : DJB berdasarkan Oktroi 1 s.d. 8 – Bank Pokok Republik Indonesia”.
    www.bi.go.id
    . Diakses tanggal
    2019-12-23
    .




  12. ^


    a




    b




    “Bagian Empat : DJB Berdasarkan DJB Wet – Bank Sentral Republik Indonesia”.
    www.bi.go.id
    . Diakses copot
    2019-12-23
    .




Pranala luar

[sunting
|
sunting sumber]


  • Situs web legal
  • (Indonesia)
    Sejarah Pra Bank Indonesia (hingga 1953)
    Sejarah Bank Indonesia (1953—2005)



Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia

Posted by: gamadelic.com