Siapa Yang Membuat Uud 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perian 1945
tengah

Skrip UUD 1945, diterbitkan puas tahun 1946.

Ikhtisar
Yurisdiksi
Indonesia
Penyusunan 1 Juni – 18 Agustus 1945
Penyampaian 18 Agustus 1945
Tanggal berlaku 18 Agustus 1945
Sistem Kesatuan republik
Struktur rezim
Cabang 3
Majikan negara Presiden
Buram legislatif Bikameral (MPR, terdiri dari DPR dan DPD)
Lembaga eksekutif Kepala negara, dibantu oleh menteri kabinet
Lembaga peradilan MA, MK, dan KY
Lembaga lain BPK
Federalisme Kesatuan
Kolese elektoral Enggak ada
Pemagaran amendemen 1
Sejarah
Pembentukan badan legislatif 29 Agustus 1945
(KNIP)

15 Februari 1950
(DPR)
Pembentukan jasmani eksekutif 18 Agustus 1945
Pembentukan jasmani peradilan 18 Agustus 1945
Amendemen 4
Amendemen keladak 11 Agustus 2002
Referensi
UUD 1945 Asli
(PDF)






UUD 1945 Satu Naskah
(PDF)



Lokasi kopi Arsip Kewarganegaraan, Jakarta
Penetap PPKI
Perumus BPUPK
Jenis media Dokumen teks tercetak
Naskah sempurna

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Wikisource

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Periode 1945
(disingkat
UUD 1945; terkadang juga disingkat
UUD ’45,
UUD RI 1945, atau
UUD NRI 1945) ialah konstitusi dan sumur hukum teratas yang berlaku di Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi perwujudan dari pangkal negara (ideologi) Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam Pembukaan UUD 1945.

Perumusan UUD 1945 dimulai dengan kelahiran sumber akar negara Pancasila plong copot 1 Juni 1945 dalam sidang mula-mula BPUPK. Perumusan UUD yang rill sendiri tiba dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 dengan dimulainya sidang kedua BPUPK bagi menyusun konstitusi. UUD 1945 diberlakukan secara absah bak konstitusi negara Indonesia makanya PPKI pada rontok 18 Agustus 1945. Pemberlakuannya sempat dihentikan sepanjang 9 tahun dengan berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950. UUD 1945 sekali lagi berperan umpama konstitusi negara melalui Dekret Presiden yang dikeluarkan maka dari itu Presiden Soekarno sreg tanggal 5 Juli 1959. Setelah memasuki tahun pembaruan, UUD 1945 mengalami empat kali perlintasan (amendemen) berasal hari 1999–2002.

UUD 1945 mempunyai kekuasaan hukum teratas dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, sehingga seluruh lembaga negara di Indonesia harus tunduk pada UUD 1945 dan penyelenggaraan negara harus mengikuti ganjaran UUD 1945. Selain itu, setiap kanun perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bentrok dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengamalkan pengujian atas undang-undang, darurat Meja hijau Agung atas qanun di bawah undang-undang, yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.[1]

Kewenangan untuk melakukan pengubahan terhadap UUD 1945 dimiliki Majelis Permusyawaratan Rakyat, seperti nan telah dilakukan oleh lembaga ini sebanyak empat kali. Kodrat mengenai perubahan UUD 1945 diatur dalam Pasal 37 UUD 1945.

Struktur

UUD 1945 sudah lalu mengalami perlintasan struktur nan signifikan terbit UUD 1945 diamendemen sebanyak empat kali. Malah, diperkirakan hanya 11% berpangkal keseluruhan isi UUD yang ki ajek sama sebagaimana sebelum adanya perubahan UUD. Sebelum diamendemen, UUD 1945 terdiri atas:[2]

  1. Pembukaan, nan terdiri dari empat alinea.
  2. Batang Tubuh, yang terdiri dari:

    • 16 pintu, 37 pasal, alias 65 ayat aturan utama.
    • 4 pasal resan transisi.
    • 2 ayat adat kenaikan.
  3. Penjelasan, yang terdiri dari penjelasan publik dan penjelasan pasal demi pasal.

Setelah diamendemen, UUD 1945 detik ini (menurut Pasal II Aturan Apendiks UUD 1945) terdiri atas:[2]

  1. Pembukaan, nan terdiri dari empat alinea.
  2. Pasal-Pasal, yang terdiri dari:

    • 21 gapura, 73 pasal, atau 194 ayat adat terdahulu.
    • 3 pasal aturan perlintasan.
    • 2 pasal aturan suplemen.

Meskipun fragmen “Penjelasan UUD 1945” tidak disebutkan secara lazim mulai sejak UUD 1945 setelah persilihan keempat, isi-isi dari episode Penjelasan telah diintegrasikan secara materiel ke intern Kunarpa Jasmani dan masih menjadi penggalan tidak terpisahkan dari UUD 1945.[3]

Berikut ini adalah struktur UUD 1945 dalam satu tulisan tangan (setelah amendemen keempat).

Pembukaan

Pembukaan UUD 1945 yakni bagian pendahuluan dari UUD 1945 yang berupa teks empat alinea. Setiap alinea dalam Introduksi mempunyai makna yang berbeda-beda, yaitu:[4]

  • Gugus kalimat I
    berguna bahwa nasion Indonesia antagonistis penjajahan, karena penjajahan lain sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemudian, bangsa Indonesia juga mengakui bahwa setiap bangsa berwenang untuk merdeka. maka dari itu karena itu nasion Indonesia mendukung perjuangan kebebasan nasion-bangsa di dunia.
  • Alinea II
    mencitrakan cita-cita mulia bangsa Indonesia yaitu kepingin mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, objektif dan makmur.
  • Gugus kalimat III
    berilmu pernyataan kemerdekaan Indonesia, dan juga persaksian nasion Indonesia bahwa kemerdekaan yang dicapai adalah berkat rahmat Halikuljabbar dan bukan belaka hasil perjuangan bangsa Indonesia seorang.
  • Gugus kalimat IV
    memuat tujuan dibentuknya tadbir dan negara Republik Indonesia, serta memuat dasar negara Pancasila.

Batang Bodi

Mayat Tubuh UUD 1945 adalah bagian isi dari UUD 1945 yang riil pasal-pasal dan ayat-ayat. Batang Badan terdiri semenjak 16 bab, yang terdiri dari 37 pasal alias 194 ayat. Materi muatan Batang Awak ini berisi garis-garis besar berwujud identitas negara, lembaga tinggi negara, warga negara, sosial ekonomi, properti asasi hamba allah, ilmu kependudukan, dan aturan pertukaran UUD.

Portal I: Bentuk dan Otonomi

Ki I terdiri berasal satu pasal atau 3 ayat. Bab I (yang tetapi terdiri dari Pasal 1) menyatakan bentuk negara Indonesia sebagai negara ahadiat republik, kedaulatan negara bernas di tangan rakyat, dan sistem negara Indonesia umpama negara syariat.

Portal II: Majelis Permusyawaratan Rakyat

Bab II terdiri bermula dua pasal atau 5 ayat. Bab II mengatur hal-situasi tentang lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI atau MPR). Isi Portal II berdasarkan pasal-pasal, yaitu:

  • Pasal 2: persaudaraan, sidang, dan vonis MPR.
  • Pasal 3: wewenang MPR.

Bab III: Otoritas Pemerintahan Negara

Lambang Presiden dan Wakil Kepala negara RI

Bab III terdiri semenjak 17 pasal ataupun 38 ayat, sehingga menjadi pintu dengan total pasal dan ayat terbanyak di dalam UUD ini. Ki III mengatur kejadian-hal yang menyangkut Presiden dan Wakil Kepala negara Republik Indonesia. Isi Bab III berdasarkan pasal-pasal, yaitu:

  • Pasal 4: Presiden sebagai pemegang kekuasaan tadbir negara, dengan dibantu oleh Duta Presiden.
  • Pasal 5: wewenang Kepala negara mengenai peraturan perundang-undangan.
  • Pasal 6: syarat nomine Presiden dan Wakil Kepala negara.
  • Pasal 6A: tata prinsip seleksi Presiden dan Konsul Presiden.
  • Pasal 7: periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
  • Pasal 7A: alasan pencopotan Presiden dan/atau Konsul Presiden.
  • Pasal 7B: tata mandu pemakzulan Presiden dan/atau Konsul Presiden.
  • Pasal 7C: Presiden nan lain dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.
  • Pasal 8: prosedur bila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
  • Pasal 9: serapah atau janji Presiden dan Wakil Presiden dalam wisuda.
  • Pasal 10: kontrol terala kemiliteran di tangan Presiden.
  • Pasal 11: ikatan antarbangsa nan dibuat Presiden Indonesia.
  • Pasal 12: wewenang Kepala negara dalam menyatakan kejadian bahaya
  • Pasal 13: pengangkatan dan penataran duta dan wakil oleh Kepala negara.
  • Pasal 14: kasih pengampunan, rehabilitasi, magfirah, dan abolisi oleh Presiden.
  • Pasal 15: pemberian gelar, segel jasa, dan tanda kehormatan enggak maka itu Kepala negara.
  • Pasal 16: pembentukan dewan pertimbangan.

Bab IV: Dewan Pertimbangan Agung

Setelah amendemen keempat, isi Bab IV dihapuskan. Dengan kata tak, keberadaan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapuskan dari struktur Tadbir Indonesia. Peran DPA digantikan oleh satu dewan pertimbangan seperti yang disebutkan privat Gerbang III Pasal 16 UUD 1945.

Bab V: Kementerian Negara

Bab V terdiri dari satu pasal atau 4 ayat. Portal V (yang tetapi terdiri dari Pasal 17) mengatak hal-hal mengenai lembaga-kerangka Kementerian Negara.

Bab VI: Pemerintahan Daerah

Gerbang VI terdiri dari tiga pasal atau 4 ayat. Ki VI mengatur hal-hal mengenai tadbir daerah di Indonesia, khususnya pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Isi Ki VI berdasarkan pasal-pasal, yaitu:

  • Pasal 18: ciri-ciri wilayah admistratif di Indonesia beserta pemerintahan daerahnya.
  • Pasal 18A: relasi pemerintah kiat dan pemerintahan daerah.
  • Pasal 18B: eceran pememerintahan area tunggal dan kesatuan publik hukum aturan.

Pintu VII: Dewan Kantor cabang Rakyat

Gapura VII terdiri dari 7 pasal alias 18 ayat. Bab VI mengatur keadaan-hal utama tentang tulangtulangan Dewan Kantor cabang Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI atau DPR) dan pembentukan undang-undang (UU). Isi Gerbang VII berlandaskan pasal-pasal, yaitu:

  • Pasal 19: penyaringan anggota, sangkutan, dan sidang DPR.
  • Pasal 20: wewenang DPR intern membuat UU.
  • Pasal 20A: manfaat, hak, dan kepunyaan anggota DPR.
  • Pasal 21: penguraian UU oleh DPR.
  • Pasal 22: peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).
  • Pasal 22A: pengelolaan cara pembentukan UU.
  • Pasal 22B: pemakzulan anggota DPR.

Pintu VIIA: Dewan Agen Negeri

Pintu VIIA terdiri berbunga dua pasal atau 8 ayat. Gapura VIIA mengeset kejadian-hal mengenai rangka Senat Negeri Republik Indonesia (DPD-RI atau DPD). Isi Bab VIIA beralaskan pasal-pasal, yaitu:

  • Pasal 22C: pemilihan anggota, ikatan, dan sidang DPD.
  • Pasal 22D: wewenang dan pencopotan anggota DPD.

Bab VIIB: Pemilihan Masyarakat

Bab VIIB terdiri dari satu pasal atau 6 ayat. Bab VIIB (yang sekadar terdiri berpokok Pasal 22E) mengatur pelaksanaan seleksi mahajana di Indonesia.

Pintu VIII: Hal Keuangan

Bab VIII terdiri dari 5 pasal maupun 7 ayat. Ki VIII mengatur hal-situasi yang gandeng dengan keuangan negara. Isi Pintu VIII bersendikan pasal-pasal, yaitu:

  • Pasal 23: anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
  • Pasal 23A: pajak dan retribusi tak.
  • Pasal 23B: mata tip.
  • Pasal 23C: hal-situasi keuangan negara lainnya.
  • Pasal 23D: bank muslihat.

Bab VIIIA: Tubuh Pengkaji Keuangan

Ki VIIIA terdiri dari tiga pasal atau 7 ayat. Bab VIIIA mengeset hal-hal mengenai lembaga Badan Penyelidik Finansial Republik Indonesia (BPK-RI maupun BPK). Isi Pintu VIIIA berdasarkan pasal-pasal, merupakan:

  • Pasal 23E: tugas BPK.
  • Pasal 23F: susunan BPK.
  • Pasal 23G: geta BPK.

Ki IX: Kekuasaan Kehakiman

Lambang MA-RI, MK-RI, dan MK-RI. Lembaga MK-RI menggunakan lambang Garuda Pancasila tanpa embel-embel (ataupun terkadang disertai stempel lembaga di bawahnya).

Gapura IX terdiri berbunga 5 pasal atau 19 ayat. Bab IX mengatak apa hal mengenai kerangka dan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Isi Portal IX berdasarkan pasal-pasal, merupakan:

  • Pasal 24: garis osean kekuasaan kehakiman di Indonesia.
  • Pasal 24A: Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI atau MA).
  • Pasal 24B: Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY-RI atau KY).
  • Pasal 24C: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI ataupun MK).
  • Pasal 25: syarat-syarat menjadi wasit.

Bab IXA: Wilayah Negara

Bab IXA terdiri dari satu pasal alias satu ayat. Bab IXA (yang doang terdiri dari Pasal 25A) mengatur negeri Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bab X: Penduduk Negara dan Penduduk

Bab X terdiri berasal tiga pasal atau 7 ayat. Bab X mengatur konotasi, hak, dan tanggung berasal warga negara dan pemukim Indonesia. Isi Bab X berlandaskan pasal-pasal, yaitu:

  • Pasal 26: denotasi pemukim negara dan penduduk.
  • Pasal 27: milik dan bahara penting laksana warga negara.
  • Pasal 28: kebebasan berserikat dan berpendapat.

Bab XA: Peruntungan Asasi Manusia

Bab XA terdiri berbunga 10 pasal alias 26 ayat. Bab XA memuat segala hak asasi manusia (HAM) nan dijamin oleh UUD ini. Isi Ki XA berdasarkan pasal-pasal, yaitu:

  • Pasal 28A: hak vitalitas dan mempertahankan hayat
  • Pasal 28B: hak berkeluarga dan hak anak
  • Pasal 28C: hak mengembangkan diri, milik memanfaatkan pendidikan dan budaya, serta hak memajukan diri bagi memperjuangkan hak kelompoknya.
  • Pasal 28D: eigendom keadilan privat hukum, karier, dan pemerintahan, serta hak kewarganegaraan.
  • Pasal 28E: hak kedaulatan memeluk agama ataupun meyakini kepercayaan, serta hak bekerja sama dan berpendapat.
  • Pasal 28F: hak berkomunikasi dan ki beralih informasi.
  • Pasal 28G: hak perlindungan individu dan kelompok, hak netral dari perbudakan, dan hak berburu suaka.
  • Pasal 28H: hak atma sejahtera, hak mendapat keseimbangan dan persamaan hak, peruntungan jaminan sosial, serta hak milik pribadi.
  • Pasal 28I: HAM yang tidak dapat dikurangi, kepunyaan objektif dari diskriminasi, identitas budaya dan hoki publik tradisional, serta peran negara atas HAM.
  • Pasal 28J: kewajiban menghormati HAM cucu adam lain dan pembatasan HAM n domestik kasus khusus maka dari itu UU.

Bab XI: Agama

Bab XI terdiri terbit satu pasal atau dua ayat. Gapura XI (nan hanya terdiri semenjak Pasal 29) menyatakan bahwa negara berpedoman atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan mengatur acaram kebebasan beragama dan sembahyang sesuai agamanya.

Pintu XII: Pertahanan dan Keamanan Negara

Lambang Barisan Kebangsaan Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bab XII terdiri dari satu pasal dan 5 ayat. Gerbang XII (nan hanya terdiri berpunca Pasal 30) mengatur sistem baluwarti dan keamanan negara, terutama mengenai satuan Tentara Kebangsaan Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta keterlibatan penghuni negara dalam usaha baluwarti dan keamanan negara.

Pintu XIII: Pendidikan dan Tamadun

Bab XIII terdiri bermula dua pasal dan 7 ayat. Bab XIII mengatur pendidikan nasional untuk warga negara dan keberhasilan peradaban kebangsaan. Isi Pintu XIII beralaskan pasal-pasal, ialah:

  • Pasal 31: jaminan bagi warga negara memperoleh pendidikan dan beban mengenyam pendidikan, serta kesuksesan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
  • Pasal 32: pengembangan nilai dan harta benda budaya nasional.

Bab XIV: Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Portal XIV terdiri dari dua pasal dan 9 ayat. Bab XIV mengatur garis-garis besar perekonomian nasional dan program kesejahteraan sosial. Isi Bab XIV berdasarkan pasal-pasal, yaitu:

  • Pasal 33: mekanisme perekonomian nasional dan tata sumber daya vital dalam negeri.
  • Pasal 34: pemeliharaan anak adam miskin dan anak terlantar, serta pengadaan jaminan sosial, akomodasi kebugaran, dan fasilitas umum.


Portal XV: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Liwa Sang Merah Zakiah dan Garuda Pancasila

Bab XIV terdiri dari 5 pasal dan 5 ayat. Portal XV memberi penjelasan atas beberapa identitas negara Indonesia. Isi Bab XV bersendikan pasal-pasal, ialah:

  • Pasal 35: bendera negara Indonesia sebagai Si Merah Bersih.
  • Pasal 36: bahasa nasional Indonesia seumpama bahasa Indonesia.
  • Pasal 36A: lambang negara Indonesia sebagai Garuda Pancasila dan semboyan negara sebagai Bhinneka Tunggal Ika.
  • Pasal 36B: lagu kebangsaan Indonesia ibarat lagu Indonesia Raya.
  • Pasal 36C: ketentuan lebih jauh atas identitas-identitas negara yang disebutkan di atas.

Gerbang XVI: Persilihan Undang-Undang Radiks

Bab XVI terdiri dari satu pasal dan 5 ayat. Portal XVI mengatur qada dan qadar-ketentuan untuk mengubah UUD ini.

Aturan Peralihan

Aturan-adat peralihan memberikan kodrat-ketentuan kepada pemerintah agar pembiasaan dengan perubahan-perubahan pada UUD 1945 dapat berjalan dengan mulus. Aturan-adat tersebut, merupakan:

  • Pasal I memberikan legitimasi terhadap undang-undang yang berlaku sebelum perubahan UUD mudahmudahan teguh berlaku setakat undang-undang pengganti disahkan menurut UUD.
  • Pasal II memberikan legitimasi terhadap rancangan-lembaga yang telah usang setelah perlintasan UUD cak bagi konsisten berfungsi sepanjang melaksanakan aturan bau kencur dari peralihan UUD, sampai dibentuknya lembaga yang baru menurut UUD.
  • Pasal III menyerahkan legitimasi terhadap MA agar menjalankan kewenangan-wewenang MK sebelum lembaga tersebut dibentuk selambat-lambatnya pada copot 17 Agustus 2003.

Aturan Tambahan

Aturan-aturan adendum menerimakan ketentuan-ketentuan adendum yang tidak perlu disisipkan lega rasam utama dan adat perubahan. Aturan-aturan tersebut, adalah:

  • Pasal I memberi tugas pada MPR bakal memfilter Ketetapan MPR dan MPRS sebelum sidang umum berikutnya (pada musim 2003).
  • Pasal II menegaskan bahwa UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal.

Sejarah

Formulasi

Penyusunan lembaga UUD 1945 dilakukan secara bertahap makanya Raga Penyelidik Usaha-Kampanye Anju Kemerdekaan (BPUPK), yaitu raga nan dibentuk dengan izin Jepang pada tanggal 29 April 1945.[5]

Sidang permulaan BPUPK, yang dilaksanakan berusul copot 28 Mei hingga 1 Juni tersebut, menghasilkan gagasan “bawah negara”, dengan mengacu lega rumusan “Pancasila” nan digagas oleh Soekarno. Selain itu, sidang ini lagi menghasilkan kesepakatan lakukan membuat Panitia Sembilan yang akan membahas lebih lanjut mengenai gagasan tersebut moga menghasilkan rumusan nan matang.[6]
Satu sekelumit bulan kemudian, tepatnya lega sungkap 22 Juni 1945, Panitia Sembilan nan mutakadim mengadakan sidang-sidang alhasil merampungkan rumusan radiks negara tersebut dan menamakannya Piagam Jakarta. Naskah pertinggal inilah nan menjadi tulisan tangan Pembukaan UUD 1945.

Setelah itu, sidang kedua BPUPK nan berlangsung dari rontok 10–17 Juli membahas perihal piagam tersebut dan komponen-komponen negara, seperti bentuk negara, tulang beragangan dan rangkaian pemerintahan, kebangsaan, bendera dan bahasa nasional, dan sebagainya. Setelah beberapa perdebatan mengenai Akta Jakarta, hasilnya BPUPK merampungkan naskah gambar Undang-Undang Sumber akar (UUD) yang terdiri dari Prolog UUD yang mengacu plong Piagam Jakarta dan Batang Fisik UUD nan weduk komponen-komponen tersebut.[7]
[8]

Pengesahan dan pemberlakuan

Sidang pertama PPKI (18 Agustus 1945) yang menghasilkan salah satunya pengesahan UUD 1945 andai konstitusi negara.

Setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia puas rontok 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kedaulatan Indonesia (PPKI) nan merupakan kelanjutan berpokok BPUPK mengadakan sidang pertamanya lega tanggal 18 Agustus. Sidang tersebut kemudian menghasilkan, salah satunya, penetapan rancangan Introduksi dan Mayat Awak UUD yang dihasilkan BPUPK sebagai
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
nan biasa. Namun sebelum itu, PPKI melakukan beberapa transisi pada tulisan tangan UUD hasil buram BPUPK, terutama plong bagian-putaran yang dianggap lebih menonjolkan agama Islam. Perubahan-perubahan tersebut di antaranya:[9]
[10]

  • Kata “Mukadimah” diganti dengan kata “Alas kata”.
  • Lega salah satu frasa (yang adalah sila pertama Pancasila) dalam gugus kalimat keempat yang berbunyi, “… dengan berdasar kepada Ketuhanan
    dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, …” diubah menjadi “… dengan berdasar kepada Ketuhanan
    Nan Maha Esa, …”.
  • Frasa “yang beragama Selam” dalam Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi “Presiden ialah individu Indonesia sejati
    nan beragama Islam” dihapuskan.
  • Beberapa perkenalan awal internal kalimat “Negara berdasar atas Ketuhanan
    dengan kewajiban menjalankan syariat Islam buat pemeluk-pemeluknya” intern Pasal 28 Ayat (1) diganti, sehingga menjadi Pasal 29 Ayat (1) yang berbunyi “Negara berpijak atas Ketuhanan
    Yang Maha Esa“.
  • Penambahan Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Dalam kurun musim 1945–1950, UUD 1945 tidak boleh dilaksanakan sebaik-baiknya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan lega masa Revolusi Nasional Indonesia. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP, karena MPR dan DPR masih belum terbentuk. Puas tanggal 14 November setelahnya, Soekarno membentuk kabinet semiparlementer yang mula-mula (karena adanya jabatan Bendahara Menteri di dalamnya), sehingga kejadian ini yakni keadaan pertukaran pertama dari sistem tadbir Indonesia nan seyogiannya sebagai halnya yang disebutkan intern UUD 1945.

Setelah Indonesia dan Belanda beberapa kali melakukan peperangan dan perjanjian gencatan senjata, plong tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949, perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan Majelis Permusyawaratan Federal (BFO) bentukan Belanda melakukan pertemuan di di Den Haag (Belanda) yang disebut Konferensi Kenap Melingkar (KMB) cak bagi perjanjian damai bontot kalinya dengan Belanda. KMB tersebut menghasilkan aman bahwa kedaulatan negara Indonesia akan diberikan kepada
Republik Indonesia Persekutuan dagang
(RIS) dan diakui oleh Belanda. RIS kemudian terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949. Oleh karena hal ini, UUD 1945 dibatalkan secara kodrati setelah negara tersebut tegak.

Pengadopsian konstitusi lainnya

Setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk dan Indonesia menjadi negara federasi, konstitusi nan digunakan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS),[11]
sedangkan UUD 1945 masih digunakan tetapi intern lingkup negara fragmen “Republik Indonesia”. Konstitusi RIS ini tidaklah bertahan lama dan akhirnya dicabut plong tanggal 15 Agustus 1950,[12]
yang diikuti dengan pembubaran negara RIS dan kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia plong tanggal 17 Agustus.

Setelah pertukaran tersebut, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Radiks Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950). Oleh karena itu, UUDS 1950 mengenal sistem pemerintahan Indonesia laksana sistem parlementer. Setelah beberapa tahun berlaku, Indonesia pada tahun 1955 melaksanakan penyortiran umum untuk pertama kalinya n domestik dua tahap, yakni pemilihan anggota DPR plong rontok 29 September dan pemilihan anggota konstituante pada terlepas 15 Desember.[13]
[14]
Konstituante Republik Indonesia nan terdiri atas anggota-anggota terpilih pemilu tahap kedua tersebut bertugas mengadakan sidang-sidang bikin membahas dan memformulasikan gambar UUD yang yunior mengaplus UUDS 1950. Namun badan tersebut tidak boleh menghasilkan rancangan UUD bau kencur dan bahkan sebagian lautan anggotanya berencana lakukan menarik diri dari sidang konstituante. Keadaan saring ini memaksa Soekarno menyingkirkan Dekret Kepala negara 5 Juli 1959 nan membubarkan badan Konstituante Republik Indonesia, memberlakukan kembali UUD 1945 dan membatalkan UUDS 1950, serta menciptakan menjadikan MPR dan DPA tentatif selekasnya.[15]
[16]

Pemberlakuan lagi dan penyimpangan

Masa Demokrasi Terpimpin

Prangko “Pula ke UUD 1945” dengan nominal 50 sen, untuk merayakan pemberlakuan pula UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Selepas pemerintah memperlainkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 yang sempat enggak dolan selama sembilan musim kesudahannya lagi berperan sebagai konstitusi negara.[17]
Akibat pemberlakuan ini, jabatan Perdana Menteri Indonesia dihapuskan dan sistem pemerintahan Indonesia kembali menganut sistem presidensial sesuai amanat UUD 1945.

Puas masa Demokrasi Terpimpin, terdapat berbagai penyimpangan terhadap UUD 1945. Distorsi-penyimpangan tersebut di antaranya ialah:[18]
[19]

  • Konsep Pancasila ditafsirkan sepihak oleh Soekarno.
  • Konsep demokrasi terpimpin nan digagas maka itu Kepala negara Soekarno yang menitikberatkan bahwa semua keputusan kenegaraan berpusat pada presiden, padahal Pemerintah Indonesia tersebut bersendikan sistem konstitusional dan bukan sistem absolutisme (Penjelasan UUD[a]), sementara UUD 1945 menyiratkan bahwa kekuasaan pemerintahan di Indonesia menganut asas pencatuan pengaturan.
  • Presiden Soekarno menciptakan menjadikan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), sementara itu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah kekuasaan negara tertinggi dan lebih tingkatan daripada posisi presiden (Penjelasan UUD[a]), sehingga presiden lain berwajib untuk mengatak MPR.
  • Kepala negara Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan takhlik DPR Gotong Royong nan anggotanya ditunjuk seorang oleh Soekarno, padahal presiden tak berkuasa lakukan membubarkan DPR (Penjelasan UUD[a]).
  • Kepala negara Soekarno membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), padahal Dewan Pertimbangan Agung (DPA) bertugas memberi pertimbangan atas usulan kepala negara dan berhak menjatah proposisi kepada pemerintah (Pasal 16[a]) serta menjadi penasihat pemerintah (Penjelasan UUD[a]). Presiden lain seharusnya menata bodi yang meluluk pemerintah begitu juga hal tersebut.
  • MPRS menetapkan Soekarno perumpamaan presiden seumur vitalitas. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa jabatan Presiden Indonesia hanya boleh dipegang selama lima hari (Pasal 5[a]), dan setelah itu harus dipilih kembali maka dari itu MPR (Pasal 6[a]).
  • Manipol USDEK yang dijadikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) makanya Soekarno, padahal yang berhak menentukan GBHN adalah MPR (Pasal 3[a]).
  • Konsep nasakom (nasionalis, agama, dan komunis) yang digagas makanya Presiden Soekarno perlahan-lahan menggeser kursi Pancasila dan UUD 1945.

Hari Orde Mentah

Puas musim Orde Baru, pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara asli dan membumi.[20]
UUD 1945 juga menjadi konstitusi nan sangat “sakral”, di antara melalui sejumlah peraturan, merupakan:

  • Kekekalan MPR Nomor I/MPR/1983 dan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 yang di antaranya berilmu pernyataan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945 dan enggak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
  • Undang-Undang Nomor 5 Masa 1985 akan halnya Referendum, nan salah satunya menyatakan bahwa bila MPR berkehendak menidakkan UUD 1945, terlebih dahulu harus mohon pendapat rakyat melalui referendum.

Sungguhpun distorsi UUD 1945 secara eksplisit tidak tertumbuk pandangan puas zaman Orde Baru, terletak beberapa digresi Pancasila sebagai dasar berusul UUD 1945 yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Mentah. Penyimpangan-digresi tersebut, yakni:[21]
[22]

  • Konsep Pancasila masih ditafsirkan sepihak oleh Soeharto, dan terlebih lagi digunakan sebagai perkakas legitimasi garis haluan untuk menuntaskan rakyat.
  • Pemfokusan kekuasaan puas presiden nan masih terjadi di tangan Soeharto, meskipun pemusatan tersebut lebih terstruktur. Soeharto hanya mempercayakan orang-orang terdekatnya untuk menguasai perusahaan segara negara.
  • Pemerintahan Soeharto yang melarang adanya kritikan-kritikan bikin pemerintah dengan alasan menganggu kestablilan negara, termasuk kembali pers.
  • Eigendom-kepunyaan kebijakan dibatasi maka dari itu pemerintah dengan mengurangi jumlah puak politik nan formal menjadi tinggal tiga.

Proses perubahan

Keterangan gambar dalam bahasa Inggris

Setelah pemerintahan Orde Baru anjlok dan periode perombakan dimulai, terdapat banyak aplikasi kerjakan melakukan pengubahan pada skrip UUD 1945. Alasan adanya tuntutan perubahan UUD 1945 tersebut antara tidak karena kabar bahwa kontrol teratas tidak di tangan rakyat sekadar di tangan MPR yang dikuasai pemerintah, kontrol yang terlalu samudra pada presiden, banyaknya pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir, serta deklarasi bahwa isi rumusan UUD 1945 yang mengatur penyelenggaraan negara yang belum sepan. Latar belakang berusul tuntutan tersebut dapat dilihat berusul bukti bahwa banyaknya penyimpangan-digresi UUD 1945 yang boleh terjadi di tahun-masa sebelumnya. Oleh sebab itu, MPR mengadakan sidang-sidang umum nan menghasilkan perlintasan (amendemen) UUD 1945 sebanyak empat kali.[23]
[24]
[25]

  • Pergantian pertama dilakukan pada Sidang Masyarakat MPR 1999 nan berlangsung antara 14–21 Oktober 1999.
  • Perubahan kedua dilakukan pada Sidang Umum MPR 2000 yang berlangsung antara 7–18 Agustus 2000.
  • Perubahan ketiga dilakukan lega Sidang Umum MPR 2001 yang berlantas antara 1–9 November 2001.
  • Perubahan keempat dilakukan pada Sidang Umum MPR 2002 yang berlanjut antara 1–11 Agustus 2002.

Setelah amendemen, dampak nan paling terasa adalah pencatuan kekuasaan yang lebih setara dan seimbang, tidak ada lagi lembaga pemerintahan teratas, sehingga gambar pemerintahan yang diatur di kerumahtanggaan UUD 1945 menjadi rajah tinggi negara yang sendirisendiri boleh saling mengawasi dan bekerja sama hanya tak boleh mengontrol suatu seimbang lain. Rang-bentuk tersebut sekali lagi memiliki wewenang, batasan, dan cara pengangkatan yang makin jelas setelah amendemen, sehingga rajah-rangka tersebut dapat menjalankan peran yang semestinya. Selain itu, adanya hak-hoki asasi manusia (HAM) nan diatur dalam UUD 1945 menjadikan HAM sebagai pelecok suatu pamrih konstitusi.[26]

Perubahan

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
merupakan proses untuk mengubah salah satu alias beberapa pasal yang terdapat intern Batang Tubuh UUD 1945. Pergantian UUD ini yaitu riuk satu wewenang terbit MPR-RI nan diatur internal UUD 1945. Sejauh sejarah, MPR telah mengamalkan empat bisa jadi pengubahan pada UUD 1945.

Latar pinggul

Meskipun Soekarno seorang sebagai Presiden Indonesia pertama mengeluarkan dekret presiden untuk memberlakukan kembali UUD 1945, beliau selalu menganggap bahwa UUD 1945 adalah konstitusi nan tidak eksemplar. Belaka semenjak Soeharto menjabat ibarat presiden pada tahun 1967, pemerintahan tadbir Orde Yunior selalu menolak menyetujui lembaga perubahan (amendemen) apa pun itu terhadap UUD 1945. Mereka menganggap bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi yang bersifat final dan “kemurniannya” harus taat dilindungi.[27]
Pada tahun 1983, MPR, melampaui Kelestarian MPR Nomor I/MPR/1983, mematok posisi untuk tidak melakukan pengubahan pada UUD 1945. Walaupun begitu, MPR juga menata bilangan cak bagi menafsirkan UUD 1945 pada ketetapan MPR yang selaras. Namun, garis hidup tersebut menyebutkan syarat keharusan bikin mengadakan referendum nan telah disetujui makanya Presiden atas rang amendemen UUD yang telah diloloskan maka dari itu MPR.[28]
Terlebih lagi, UU No. 5 Tahun 1985 nan mengatak tentang referendum atas pertukaran UUD 1945 menyatakan bahwa referendum tersebut harus sampai ke partisipasi pemilih minimum sebesar 90% dan hasil suara dukungan minimum sebesar 90% agar proses amendemen bisa dilanjutkan dan perubahan UUD dapat disahkan.[29]
Kanun-peraturan ini membuat pengubahan UUD 1945 semakin sulit dilakukan, dan selain itu pula dianggap bertentangan dengan Pasal 37 UUD 1945 yang tidak pernah menyebutkan mengenai referendum.

Sesudah kebangkrutan rezim Soeharto plong hari 1998, ketetapan MPR dan UU tersebut dihapuskan, sehingga mendedahkan jalan nan lebih lebar lakukan dilakukannya amendemen UUD 1945. Akhirnya pada hari 1999–2002, UUD 1945 mengalami perubahan (amendemen) sebanyak empat kali yang seluruhnya diputuskan n domestik sidang-sidang umum MPR.

Asal dan tujuan

Ki belajar dari penyimpangan-distorsi UUD 1945 yang terjadi pada waktu Demokrasi Terpimpin dan Orde Yunior, salah satu tuntutan protes penuntut perombakan adalah dilakukannya perubahan (amendemen) terhadap UUD 1945. Alasan-alasan terbesar UUD 1945 diamendemen, yaitu karena pasal-pasal dalam UUD 1945 asli yang jumlahnya terlalu rendah dan mudah menimbulkan multitafsir. Provisional itu, intensi bersumber perlintasan-perubahan UUD 1945 tersebut sebagian osean konkret penyempurnaan atas aturan-resan dasar sama dengan tatanan negara, kemandirian rakyat, hak asasi manusia, pengalokasian kekuasaan, kehadiran negara demokrasi dan negara syariat, serta hal-keadaan lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Pergantian UUD 1945 dilakukan dengan beberapa syarat, di antaranya ialah Kata UUD 1945 tidak boleh berubah, lembaga negara tetap kerumahtanggaan tulang beragangan negara kesendirian, serta sistem rezim ki ajek dalam bentuk sistem presidensial. Kata “Allah” dalam Pembukaan UUD 45 masih dimungkinkan untuk diamandemen menjadi “Tuhan”, sesuai perjanjian usulan yang diterima maka dari itu Sukarno dan kelompok kebangsaan dari perwakilan Bali, I Gusti Ketut Pudja, sahaja hal ini belum dilakukan pada masa amandemen Konstitusi masa 1999-2002.[30]
[31]

Ketentuan transisi

Sebelum amendemen, bilangan perubahan di dalam UUD 1945 cuma mengasihkan syarat bahwa anggota MPR yang hadir dalam sidang pengubahan UUD harus berjumlah dua pertiga (2/3) dari keseluruhan anggota dan putusan perubahan UUD sahaja dapat dilakukan bila berbahagia persetujuan dari 2/3 anggota MPR.

Setelah peralihan keempat, ketentuan perubahan UUD tersebut menjadi lebih mendetail. Suatu usulan perubahan dapat diagendakan intern sidang MPR bila diajukan maka dari itu sepertiga (1/3) dari keseluruhan anggota dan usulan tersebut harus dituliskan secara mendetail. Dan setimbang sama dengan sebelum amendemen, anggota MPR yang hadir dalam sidang pengubahan UUD harus sekurang-kurangnya 2/3 mulai sejak jumlah anggota. Belaka tidak begitu juga sebelumnya, vonis perubahan UUD hanya bisa dilakukan bila beruntung persetujuan dari 50% ditambah satu anggota berpokok keseluruhan jumlah anggota MPR. Selain itu, terwalak ayat pembatasan transisi UUD (entrenchment clause) yang menyatakan bahwa khusus bentuk “Negara Wahdah Republik Indonesia” tidak dapat diubah.

Daftar

Berikut ini yakni daftar perubahan UUD yang sudah lalu disahkan sebagai bagian bermula UUD 1945 yang utuh dan tidak terpisahkan.

Persilihan permulaan

Pergantian Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Hari 1945 disahkan dalam Berkembar Paripurna MPR ke-12 pada sungkap 19 Oktober 1999, yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) MPR Hari 1999 yang berlangsung sreg tanggal 14–21 Oktober 1999. Peralihan ini secara garis lautan bertujuan untuk membuat kekuasaan legislatif dan eksekutif lebih selevel dan sejajar, serta mewatasi masa jabatan Kepala negara.[32]
[33]

Internal transisi pertama ini, MPR menafsirkan beberapa pasal, merupakan Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21.

Pertukaran kedua

Perubahan Kedua Undang-Undang Radiks Negara Republik Indonesia Musim 1945 disahkan dalam Berhimpit Paripurna MPR ke-9 plong tanggal 18 Agustus 2000, yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) MPR Tahun 2000 yang berlantas lega tanggal 7–18 Agustus 2000. Perubahan tersebut utamanya bertujuan melakukan stabilitas otonomi daerah, penguatan peran legislatif, uang kancing HAM dalam konstitusi, penguatan peran TNI dan Polri, dan penambahan identitas kebangsaan.[32]
[33]

Dalam transisi kedua tersebut, MPR mengubah dan/atau menambahkan bilang pasal dan bab, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E,[b]
Bab X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C.

Perubahan ketiga

Peralihan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan dalam Rapat Paripurna MPR ke-7 plong tanggal 9 November 2001, yang merupakan rangkaian mulai sejak Sidang Mahajana (Tahunan) MPR Musim 2001 yang berlantas pada tanggal 1–9 November 2001. Persilihan ini terutama memberi pemantapan lega pengaruh yustisi (yudikatif) agar setimpal dengan pengaruh legislatif dan administratif, menambah DPD ke dalam susunan lembaga legislatif, memperbarui kelembagaan BPK, dan memperjelas mekanisme demokrasi privat tata negara.[32]
[33]

Dalam perubahan ketiga ini, MPR meniadakan dan/atau menambahkan beberapa pasal dan bab, yaitu Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3),[b]
dan (4);[b]
Pasal 6 Ayat (1), dan (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), dan (5); Pasal 7A; Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 Ayat (1) dan (2); Pasal 11 Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4); Ki VIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab VIIB, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6); Pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Gerbang VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2); Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4); serta Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).

Perubahan keempat

Perubahan Keempat Undang-Undang Asal Negara Republik Indonesia Masa 1945 disahkan intern Berdampingan Paripurna MPR ke-6 pada copot 10 Agustus 2002, yang yakni perikatan dari Sidang Umum (Tahunan) MPR Tahun 2002 yang berlangsung pada tanggal 1–11 Agustus 2002. Pergantian tersebut menitiberatkan pada penyempurnaan ayat-ayat atau pasal-pasal spesial yang hilang serta penyempurnaan pasal-pasal di bidang pendidikan, tamadun, perekonomian, keuangan, dan kesejahteraan sosial.[32]
[33]

Intern perubahan keempat ini, MPR menetapkan bilang keadaan, antara tidak laksana berikut.

  1. Pernyataan MPR mengenai naskah UUD 1945.

    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Hari 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan mula-mula, kedua, ketiga dan pertukaran keempat ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden lega tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi lega sungkap 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

  2. Penambahkan pernyataan penutup sreg tulisan tangan perubahan kedua (sebelum kolom-kolom nama tangan) yang hilang.
  3. Perubahan penomoran plong Pasal 3 Ayat (3) dan (4) dalam perubahan ketiga menjadi Pasal 3 Ayat (2) dan (3), serta Pasal 25E menjadi Pasal 25A.
  4. Penghapusan Gapura IV dan pemindahan Pasal 16 ke Bab III.
  5. Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 Ayat (1); Pasal 6A Ayat (4); Pasal 8 Ayat (3); Pasal 11 Ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 Ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 23 Ayat (1) dan (2); Bab XIV, Pasal 33 Ayat (4) dan (5); Pasal 34 Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Rasam Peralihan Pasal I, II, dan III; serta Adat Lampiran Pasal I dan II.

Catatan

  1. ^


    a




    b




    c




    d




    e




    f




    g




    h



    sebelum amendemen
  2. ^


    a




    b




    c



    Ini yaitu kesalahan penomoran yang diperbaiki pada perubahan keempat.

Referensi


  1. ^


    “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.
    Pasal 9, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.




  2. ^


    a




    b




    Maarif, Syamsul Dwi (2021-09-27). “Sistematika UUD 1945 Sebelum dan Selepas Amandemen”.
    Tirto.id
    . Diakses tanggal
    2022-01-28
    .





  3. ^


    Asshiddiqie, Jimly. “Martabat Keberlakuan Penjelasan UUD 1945”.
    Hukumonline.com
    . Diakses tanggal
    2022-01-28
    .





  4. ^


    Lisfianti, Widya (2021-09-13). Daryono, ed. “Pengenalan UUD 1945: Resan, Makna Tiap Gugus kalimat dan Pokok Pikiran Pancasila”.
    Tribunnews.com
    . Diakses copot
    2022-01-28
    .





  5. ^

    Ricklefs 2005, hlm. 424.

  6. ^


    Adryamarthanino, Verelladevanka (2021-12-07). Ningsih, Widya Lestari, ed. “Sidang Pertama BPUPKI: Tokoh, Pron bila, Harapan, Proses, dan Hasil”.
    Kompas.com
    . Diakses tanggal
    2022-01-25
    .





  7. ^


    Adryamarthanino, Verelladevanka (2021-12-08). Ningsih, Widya Lestari, ed. “Sidang Kedua BPUPKI: Pada saat, Tujuan, Agenda, dan Hasil”.
    Kompas.com
    . Diakses terlepas
    2022-01-25
    .





  8. ^


    Raditya, Iswara T. (2021-08-12). “Memori Hasil Sidang BPUPKI Kedua: Copot, Maksud, Agenda, Anggota”.
    Tirto.id
    . Diakses tanggal
    2022-01-26
    .





  9. ^


    “Peralihan Skrip Dokumen Jakarta dan Rancangan UUD oleh PPKI”.
    Gelendong. 2022-11-24. Diakses rontok
    2022-01-27
    .





  10. ^


    Ardanareswari, Indira (2019-08-18). “Sidang Permulaan PPKI dan Momen-Saat Pelegalan Undang Undang Dasar”.
    Tirto.id
    . Diakses tanggal
    2022-01-27
    .





  11. ^

    Ricklefs 2005, hlm. 466-468.

  12. ^


    “Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Asal Darurat Republik Indonesia”.
    Undang-Undang RIS No. 7 Tahun 1950.





  13. ^


    “Pemilu Purwa tahun 1955”.
    Museum Kepresidenan Balai Kirti. 2022-09-29. Diakses sungkap
    2022-01-26
    .





  14. ^


    Gischa, Serafica (2020-02-06). Gischa, Serafica, ed. “Sejarah Pemilu 1955 di Indonesia”.
    Kompas.com
    . Diakses tanggal
    2022-01-26
    .





  15. ^


    Adryamarthanino, Verelladevanka (2021-11-01). Nailufar, Nibras Nada, ed. “Rataan Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959”.
    Kompas.com
    . Diakses copot
    2022-01-26
    .





  16. ^


    Raditya, Iswara Falak. (2022-01-05). “Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Sejarah, Alasan, Tujuan, & Dampak”.
    Tirto.id
    . Diakses terlepas
    2022-01-26
    .





  17. ^

    Ricklefs 2005, hlm. 522-526.

  18. ^


    Wulandari, Trisna (2021-08-19). “Periode 1959 sampai 1966, Periode Kerakyatan Terpimpin dan Penyimpangannya”.
    detikcom
    . Diakses sungkap
    2022-01-27
    .





  19. ^


    Heryansyah, Tedy Rizkha (2021-07-05). “7 Bias Demokrasi Terpimpin terhadap Pancasila dan UUD 1945: Sejarah Kelas 9”.
    Ruang Guru
    . Diakses tanggal
    2022-01-27
    .





  20. ^

    Ricklefs 2005, hlm. 593-623.

  21. ^


    Welianto, Ari (2021-12-17). Welianto, Ari, ed. “Bias terhadap Pancasila puas Musim Orde Yunior”.
    Kompas.com
    . Diakses terlepas
    2022-01-27
    .





  22. ^


    Retno, Devita (2019-07-05). “8 Penyimpangan Puas Masa Orde Bau kencur kerumahtanggaan Meres Garis haluan”.
    Rekaman Komplet
    . Diakses sungkap
    2022-01-27
    .





  23. ^


    Affifah, Farrah Putri (2021-09-14). Miftah, ed. “Amandemen UUD 1945: Pengertian, Latar Belakang, Tujuan, dan Hasil-hasilnya”.
    Tribunnews.com
    . Diakses tanggal
    2022-01-27
    .





  24. ^


    Raditya, Iswara Kaki langit. (2020-12-01). “Amandemen UUD 1945 Dilakukan 4 Kali, Sejarah, & Perlintasan Pasal”.
    Tirto.id
    . Diakses tanggal
    2022-01-27
    .





  25. ^


    Rizal, Jawahir Gustav (2021-09-14). Kurniawan, Rendika Ferri, ed. “Rekaman Amendemen UUD 1945 dari Musim ke Musim”.
    Kompas.com
    . Diakses tanggal
    2022-01-27
    .





  26. ^


    Prakoso, Juniarto (2020-12-29). “Dampak Amandemen UUD 1945 Terhadap Masyarakat”.
    Lilitan
    . Diakses tanggal
    2022-01-27
    .





  27. ^

    Adnan Gombang Nasution (2001)

  28. ^


    “Peraturaan Pengelolaan Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
    Ketetapan MPR No. I/MPR/1983.





  29. ^


    “Referendum”.
    Undang-Undang No. 5 Tahun 1985.





  30. ^


    Hosen, Nadirsyah (2002-05-29). “Harga Antap Alas kata UUD 1945”.
    Media ISNET
    . Diakses tanggal 2022-10-5.





  31. ^


    Pambudi, Wahyu (2017-01-06). “SAKRALISASI Pengenalan UUD 1945”.
    ISTORIA JURNAL PENDIDIKAN DAN Album
    . Diakses tanggal
    2022-10-05
    .




  32. ^


    a




    b




    c




    d




    Rizal, Jawahir Gustav (2021-09-14). Kurniawan, Rendika Ferri, ed. “Memori Amendemen UUD 1945 berpunca Masa ke Masa”.
    Kompas.com
    . Diakses rontok
    2022-01-30
    .




  33. ^


    a




    b




    c




    d




    Welianto, Kandang kuda (2020-02-06). Welianto, Hipodrom, ed. “Amandemen UUD 1945: Tujuan dan Perubahannya”.
    Kompas.com
    . Diakses sungkap
    2022-01-30
    .




Daftar teks

  • Ricklefs, Merle Calvin (2005). Syawie, Husni; Ricklefs, Merle Calvin, ed.
    A History of Modern Indonesia since c. 1200 Third Edition
    [Sejarah Indonesia Modern 1200-2004]. Diterjemahkan makanya Wahono, Satrio; Bilfagih, Bakar; Huda, Hasan; Helmi, Miftah; Sutrisno, Joko; Manadi, Has. Jakarta: PT Serambi Guna-guna Seberinda. ISBN 9789791600125. OCLC 192076429.



  • Ricklefs, Merle Calvin (2008).
    A History of Berbudaya Indonesia since c. 1200 (E-Book version)
    (edisi ke-4). New York: Palgrave Macmillan.



  • Asshiddiqie, Jimly (2003).
    Konsolidasi Naskah UUD 1945. Jakarta: Yarsif Watampone.



  • Adnan Gombang Nasution (2001)
    The Transition to Democracy: Lessons from the Tragedy of Konstituante in Crafting Indonesian Democracy, Tula Media Terdepan, Jakarta, ISBN 979-433-287-9
  • Dahlan Thaib, Dr. H, (1999),
    Teori Hukum dan Konstitusi
    (Sahih and Constitutional Theory), Rajawali Press, Jakarta, ISBN 979-421-674-7
  • Denny Indrayana (2008)
    Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition, Kompas Book Publishing, Jakarta ISBN 978-979-709-394-5.
  • Jimly Asshiddiqie (2005), Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia (Indonesia Constitution and Constitutionalism), MKRI, Jakarta.
  • Jimly Asshiddiqie (1994), Gagasan Otonomi Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia (The Idea of People’s Sovereignty in the Constitution), Ichtiar Baru – van Hoeve, Jakarta, ISBN 979-8276-69-8.
  • Jimly Asshiddiqie (2009),
    The Constitutional Law of Indonesia, Maxwell Asia, Singapore.
  • Jimly Asshiddiqie (2005),
    Syariat Pengelolaan Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Constitutional Law and the Pillars of Democracy), Konpres, Jakarta, ISBN 979-99139-0-X.
  • R.M.A.B. Kusuma, (2004)
    Lahirnya Undang Undang Sumber akar 1945
    (The Birth of the 1945 Constitution),Tubuh Penerbit Fakultas Hukum Perguruan tinggi Indonesia, Jakarta, ISBN 979-8972-28-7.
  • Nadirsyah Hosen, (2007)
    Shari’a and Constitutional Reform in Indonesia, ISEAS, Singapore
  • Saafroedin Bahar,Ananda B.Kusuma,Nannie Hudawati, eds, (1995)
    Risalah Sidang Fisik Penyelidik Usahah Ancang Kemerdekaan Indonesian (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Minutes of the Meetings of the Agency for Investigating Efforts for the Preparation of Indonesian Independence and the Preparatory Committee for Indonesian Independence), Kepaniteraan Negara Republik Indonesia, Jakarta
  • Sri Medali Pamungkas (1999),
    Konstitusi Kita dan Rancangan UUD-1945 Nan Disempurnakan
    (Our Constitution and a Proposal for an Improved Version of the 1945 Constitution), Partai Uni Demokrasi, Jakarta, No ISBN

Pranala asing

  • Undang-Undang Bawah Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Dokumen Tahir)
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Dokumen Satu Naskah)
  • Perubahan
    Pertama
    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Waktu 1945
  • Pergantian
    Kedua
    Undang-Undang Bawah Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Perlintasan
    Ketiga
    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Musim 1945
  • Pergantian
    Keempat
    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Kumpulan skrip UUD 1945 beserta peralihan-perubahannya



Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945

Posted by: gamadelic.com