Sebutkan Tugas Dan Wewenang Mpr

Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia

Periode 2022–2024
Coat of arms or logo
Jenis
Jenis

Bikameral

Majelis Dewan Kantor cabang Rakyat (DPR)
Dewan Agen Provinsi (DPD)

Jangka waktu

5 tahun
Pimpinan

Penasihat

Bambang Soesatyo (Golkar)

sejak 3 Oktober 2022

Wakil Penasihat

Ahmad Basarah (PDI-P)

sejak 3 Oktober 2022

Konsul Ketua

Ahmad Muzani (Gerindra)

sejak 3 Oktober 2022

Wakil Pembesar

Lestari Moerdijat (NasDem)

sejak 3 Oktober 2022

Wakil Ketua

Jazilul Fawaid (PKB)

sejak 3 Oktober 2022

Wakil Komandan

Syarief Hasan (Demokrat)

sejak 3 Oktober 2022

Ketua muda

Hidayat Nur Wahid (PKS)

sejak 3 Oktober 2022

Konsul Pejabat

Yandri Susanto (PAN)

sejak 30 Juni 2022

Duta Pengarah

Arsul Indah (PPP)

sejak 3 Oktober 2022

Konsul Kepala

Fadel Muhammad (Kerubungan DPD)

sejak 3 Oktober 2022

Komposisi
Anggota 711 anggota

  • 136 anggota DPD
  • 575 anggota DPR

Partai & kursi Badan legislatif Rakyat


  • PDI-P (128)

  • Golkar (85)

  • Gerindra (78)

  • NasDem (59)

  • PKB (58)

  • Demokrat (54)

  • PKS (50)

  • PAN (44)

  • PPP (19)
Pemilihan

Pemilihan terakhir Dewan Kantor cabang Rakyat

17 April 2022

Pemilihan berikutnya Senat Rakyat

2024
Palagan bersidang
Sidang Paripurna MPR.jpg
Mania Parlemen
Jakarta
Indonesia
Alokasi APBN
Rp977,3 miliar (APBN-P 2022)
[1]
Situs web
www.mpr.go.id

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
maupun cukup disebut
Majelis Permusyawaratan Rakyat
(disingkat
MPR-RI
ataupun
MPR) merupakan kerangka legislatif bikameral yang merupakan salah suatu lembaga tinggi negara privat sistem strategi Indonesia. Setelah amandemen UUD 1945, anggota MPR terdiri bersumber anggota DPR dan DPD.

Sebelum Reformasi, MPR yakni rancangan tertinggi negara. MPR bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.

Sejarah

[sunting
|
sunting sumber]

Sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yang masih muda dalam menyusun pemerintahan, ketatanegaraan, dan administrasi negaranya. Landasan berpijaknya adalah ideologi Pancasila yang diciptakan oleh bangsa Indonesia koteng beberapa minggu sebelumnya berpangkal riset serta perkembangan budaya mahajana Indonesia dan sebuah Undang-Undang Sumber akar Negara Republik Indonesia Periode 1945 pra Amendemen nan hijau ditetapkan keesokan harinya puas tanggal 18 Agustus 1945 maka itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perian 1945 (pra Amendemen) tersebut mengatak bermacam-macam macam rencana negara dari Tulang beragangan Tertinggi Negara hingga Lembaga Tataran Negara. Konsepsi penyelenggaraan negara yang demokratis oleh lembaga-rancangan negara tersebut perumpamaan perwujudan berpangkal sila keempat yang mengemukakan pendirian demokrasi perwakilan dituangkan secara utuh didalamnya.

Kehendak untuk mengejawantahkan aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan, buat purwa kalinya dilontarkan oleh Bung Karno, pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Muhammad Yamin pun mengemukakan perlunya prinsip kerakyatan dalam konsepsi penyelenggaraan negara. Begitu kembali dengan Soepomo yang mengutarakan idenya akan Indonesia merdeka dengan prinsip musyawarah dengan istilah
Badan Permusyawaratan. Ide ini didasari oleh cara persaudaraan, dimana setiap anggota anak bini bisa memberikan pendapatnya.

Dalam berapatan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Soepomo menyampaikan bahwa ‘’Badan Permusyawaratan’’ berubah menjadi ‘’Majelis Permusyawaratan Rakyat’’ dengan anggapan bahwa majelis ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, nan mana anggotanya terdiri atas seluruh legislator, seluruh duta kawasan, dan seluruh wakil golongan. Konsepsi Majelis Permusyawaratan Rakyat inilah yang akhirnya ditetapkan dalam Sidang PPKI sreg acara pengabsahan Undang-Undang Asal Negara Republik Indonesia Waktu 1945 (pra Amendemen).


Hari Orde Lama (1945-1965) dan Orde Baru (1965-1999)

[sunting
|
sunting sumber]

Sreg semula masa Orde Lama, MPR belum dapat dibentuk secara utuh karena gentingnya kejadian detik itu. Kejadian ini telah diantispasi oleh para pendiri bangsa dengan Pasal IV Kebiasaan Peralihan Undang-Undang Asal Negara Republik Indonesia Hari 1945 (pra Amendemen) menyebutkan,
Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Asal ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

Sejak diterbitkannya Kenyataan Konsul Kepala negara Nomor X, terjadi pertukaran-perubahan nan mendasar atas takhta, tugas, dan wewenang KNIP. Sejak momen itu mulailah paisan baru internal memori strategi Indonesia, yakni KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menjadwalkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Dengan demikian, pada awal berlakunya Undang-Undang Asal Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amendemen) dimulailah lembaran pertama ki kenangan MPR, yakni terbentuknya KNIP sebagai bakal manusia MPR.

Lega periode berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950) dan Undang-Undang Dasar Sementara (1950-1959), lembaga MPR bukan dikenal dalam konfigurasi ketatanegaraan Republik Indonesia. Pada copot 15 Desember 1955 diselenggarakan pemilihan masyarakat buat mengidas anggota Konstituante yang diserahi tugas membuat Undang-Undang Dasar.

Namun, Konstituante yang semula diharapkan boleh menetapkan Undang-Undang Asal ternyata menemui perkembangan buntu. Di perdua perdebatan yang bukan berujung pangkal, pada tanggal 22 April 1959 Pemerintah menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945, tetapi anjuran ini kembali tidak menjejak aman di antara anggota Konstituante.

Intern suasana yang tidak menguntungkan itu, terlepas 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membebaskan Dekret Kepala negara yang berisikan:

  • Pembubaran Konstituante,
  • Berlakunya kembali UUD 1945 dan enggak berlakunya lagi UUD Darurat 1950,
  • Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Untuk melaksanakan Pembentukan MPRS sebagaimana diperintahkan oleh Dekret Presiden 5 Juli 1959, Kepala negara melepaskan Penetapan Kepala negara Nomor 2 Tahun 1959 nan menata Pembentukan MPRS laksana berikut:

  • MPRS terdiri atas Anggota DPR Sanggang Royong ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan.
  • Total Anggota MPR ditetapkan oleh Kepala negara.
  • Yang dimaksud dengan kewedanan dan golongan-golongan ialah Daerah Swatantra Tingkat I dan Golongan Karya.
  • Anggota suplemen MPRS diangkat oleh Presiden dan menyanggang sumpah menurut agamanya di hadapan Presiden alias Pejabat MPRS yang dikuasakan makanya Presiden.
  • MPRS mempunyai seorang Superior dan beberapa Ketua muda yang diangkat oleh Presiden.

Kuantitas anggota MPRS lega waktu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 199 Hari 1960 berjumlah 616 orang nan terdiri dari 257 Anggota DPR-GR, 241 Utusan Golongan Karya, dan 118 Utusan Daerah.

Sreg tanggal 30 September 1965 terjadi kejadian G-30-S. Dalam tulang beragangan pembersihan kewargaan MPRS dari unsur PKI, nan dituduh umpama dalang, dan ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Masa 1966 bahwa sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipilih oleh rakyat, maka MPRS menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UUD 1945 sampai MPR hasil Pemilihan Umum terbentuk.


Masa Reformasi (1999-kini)

[sunting
|
sunting mata air]

Bergulirnya reformasi yang menghasilkan perubahan konstitusi telah mendorong para pengambil keputusan kerjakan enggak memangkalkan MPR privat posisi sebagai rang tertinggi. Setelah pembaruan, MPR menjadi gambar negara nan sama kedudukannya dengan lembaga-susuk negara lainnya, tidak pula reinkarnasi seluruh rakyat Indonesia yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Perubahan Undang-Undang Dasar sudah lalu mendorong penataan ulang posisi lembaga-lembaga negara terutama mengubah kursi, manfaat dan kewenangan MPR yang dianggap tidak sama dengan pelaksanaan prinsip demokrasi dan kebebasan rakyat sehingga sistem ketatanegaraan dapat berjalan optimal.

Pasal 1 ayat (2) nan semula berbunyi: “Kebebasan merupakan di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya makanya Majelis Permusyawaratan Rakyat.”, pasca- perubahan Undang-Undang Bawah diubah menjadi “Kemerdekaan rani di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Bawah.” Dengan demikian pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak pula dijalankan sesudah-sudahnya oleh sebuah rancangan negara, adalah MPR, hanya melangkaui cara-cara dan maka dari itu berbagai rajah negara yang ditentukan maka dari itu UUD 1945.

Tugas, dan wewenang MPR secara konstitusional diatur dalam Pasal 3 UUD 1945, yang sebelum maupun setelah perubahan salah satunya punya tugas menidakkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar perumpamaan hukum radiks negara yang mengatur keadaan-situasi utama dan mendasar. Oleh karena itu n domestik urut-urutan sejarahnya MPR dan konstitusi yakni Undang-Undang Dasar mempunyai keterkaitan yang dempang seiring dengan perkembangan kebijakan Indonesia.

Tugas dan kewenangan

[sunting
|
sunting mata air]

Menafsirkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar

[sunting
|
sunting sendang]

MPR berhak meniadakan dan menjadwalkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Hari 1945. Dalam memungkirkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perian 1945, anggota MPR tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Ahadiat Republik Indonesia.

Usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Periode 1945 diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3 (satu pertiga) berbunga jumlah anggota MPR. Setiap usul pengubahan diajukan secara termasuk dengan menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan diubah beserta alasannya.

Usul pengubahan Undang-Undang Sumber akar Negara Republik Indonesia Hari 1945 diajukan kepada didikan MPR. Selepas mengakui usul pengubahan, didikan MPR memeriksa kelengkapan persyaratannya, yaitu jumlah pengusul dan pasal yang diusulkan diubah yang disertai alasan pengubahan yang minimal lama dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima arahan MPR. Privat pemeriksaan, pimpinan MPR mengadakan rapat dengan pimpinan fraksi dan bimbingan Keramaian Anggota MPR bikin mengomongkan kepadaan persyaratan.

Jika usul pengubahan tidak menetapi kelengkapan persyaratan, bimbingan MPR memberitahukan penolakan usul pengubahan secara tertulis kepada pihak pengusul beserta alasannya. Namun, jika pengubahan dinyatakan oleh pimpinan MPR memenuhi kepadaan persyaratan, arahan MPR perlu menyelenggarakan sidang paripurna MPR minimal lambat 60 (enam puluh) hari. Anggota MPR menyepakati salinan usul pengubahan yang sudah lalu memenuhi kelengkapan persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakan sidang paripurna MPR.

Sidang paripurna MPR dapat memutuskan pengubahan pasal Undang-Undang Asal Negara Republik Indonesia Waktu 1945, dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% (lima desimal komisi) berpokok jumlah anggota ditambah 1 (satu) anggota.

Melantik Presiden dan Duta Kepala negara hasil pemilahan mahajana

[sunting
|
sunting sendang]

MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum intern sidang lengkap MPR. Sebelum perombakan, MPR nan merupakan lembaga tertinggi negara memiliki kewenangan kerjakan memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak, namun sejak reformasi bergulir, kewenangan itu dicabut sendiri oleh MPR. Perubahan kewenangan tersebut diputuskan internal Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 09 November 2001, nan memutuskan bahwa
Presiden dan Konsul Presiden dipilih secara berbarengan makanya rakyat, Pasal 6A ayat (1).


Memutuskan usul DPR lakukan memberhentikan Kepala negara dan/atau Wakil Kepala negara internal masa jabatannya

[sunting
|
sunting sumber]

MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pencopotan Presiden dan/maupun Konsul Presiden pada waktu jabatannya paling lambat 30 (tiga puluh) waktu sejak MPR menerima usul. Usul DPR harus dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden dan/atau Konsul Presiden pahit lidah berbuat pelanggaran syariat baik berupa pembelotan terhadap negara, manipulasi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercacat dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi menyempurnakan syarat sebagai Presiden dan/atau Duta Presiden.

Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri sedikitnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari kuantitas anggota yang hadir.

Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden

[sunting
|
sunting sumber]

Jika Presiden mangkat, memangkal, diberhentikan, atau enggak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan makanya Konsul Presiden sampai bererak masa jabatannya.

Kalau terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR bagi melantik Duta Presiden menjadi Presiden. N domestik situasi MPR enggak dapat mengadakan sidang, Presiden bersumpah menurut agama alias berjanji dengan mendalam di hadapan bersanding paripurna DPR. Intern hal DPR lain boleh mengadakan berhimpit,Kepala negara bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-betapa di penghadapan arahan MPR dengan disaksikan oleh arahan Mahkamah Agung

Mengidas Duta Presiden

[sunting
|
sunting perigi]

Dalam kejadian terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna internal waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari bikin memilih Wakil Presiden berpangkal 2 (dua) favorit nan diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden privat masa jabatannya.

Mengidas Presiden dan Wakil Presiden

[sunting
|
sunting sumber]

Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, alias lain dapat mengamalkan kewajibannya internal masa jabatannya secara bersamaan, MPR menyelenggarakan sidang paripurna minimal lambat 30 (tiga puluh) hari untuk memilih Kepala negara dan Wakil Kepala negara, dari 2 (dua) kutub calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak permulaan dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai bercerai musim jabatannya.

Intern situasi Presiden dan Wakil Presiden mangkat, nongkrong, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya n domestik periode jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan merupakan Menteri Luar Negeri, Nayaka Dalam Negeri, dan Nayaka Kubu secara sekaligus.

Keanggotaan

[sunting
|
sunting sumber]

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melewati pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Jumlah anggota MPR perian 2009–2014 adalah 692 sosok yang terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Perian jabatan anggota MPR adalah 5 periode, dan berparak bersamaan pada saat anggota MPR yang hijau menyabdakan sumpah/janji.

Anggota MPR sebelum memangku jabatannya menitahkan sumpah/janji secara serempak yang dipandu makanya Pembesar Meja hijau Agung dalam sidang paripurna MPR. Anggota MPR nan berhalangan mengucapkan serapah/taki secara berbarengan, menitahkan kutuk/ikrar nan dipandu maka itu bimbingan MPR.

Hak dan beban anggota

[sunting
|
sunting sumber]

Kepunyaan anggota

[sunting
|
sunting sumber]

  • Mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Asal Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Menentukan sikap dan saringan internal pengambilan keputusan.
  • Memintal dan dipilih.
  • Membela diri.
  • Kekebalan.
  • Halal.
  • Keuangan dan administratif.

Beban anggota

[sunting
|
sunting sumber]

  • Memegang teguh dan berbuat Pancasila.
  • Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati kanun perundang-undangan.
  • Mempertahankan dan memelihara lega hati kebangsaan dan menjaga kesempurnaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Memburu-buru maslahat negara di atas fungsi pribadi, kelompok, dan golongan.
  • Melaksanakan peranan sebagai konsul rakyat dan wakil provinsi.

Fraksi dan keramaian anggota

[sunting
|
sunting sumber]

Fraksi

[sunting
|
sunting sumber]

Fraksi adalah pengklasifikasian anggota MPR yang mencerminkan konfigurasi partai politik. Fraksi boleh dibentuk maka itu partai ketatanegaraan yang menyempurnakan ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Setiap anggota MPR nan bersumber dari anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya ibarat konsul rakyat. Pengaturan internal fraksi sebaik-baiknya menjadi urusan fraksi saban.

[2]

Fraksi Total Anggota Ketua
Kelompok Dewan Perwakilan Kawasan (DPD) 136 Intsiawati Ayus
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) 128 Ahmad Basarah
Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) 85 Idris Laena
Fraksi Organisasi politik Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) 78 Ahmad Riza Patria
Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem) 59 Taufik Basari
Fraksi Partai Kebangkitan Nasion (F-PKB) 58 Jazilul Fawaid
Fraksi Partai Demokrat (F-PD) 54 Benny Kabur Harman
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) 50 Tifatul Sembiring
Fraksi Partai Informasi Nasional (F-PAN) 44 Alimin Abdullah
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) 19 Arwani Thomafi

Kelompok anggota

[sunting
|
sunting sumber]

Kelompok Anggota yaitu pengelompokan anggota MPR yang pecah berusul seluruh anggota DPD. Keramaian Anggota dibentuk buat meningkatkan optimalisasi dan efektivitas penampilan MPR dan anggota internal melaksanakan tugasnya sebagai konsul daerah. Supremsi kerumahtanggaan Kelompok Anggota sepenuhnya menjadi urusan Kerumunan Anggota.

Alat kecukupan

[sunting
|
sunting sumber]

Alat kelengkapan MPR terdiri atas; Pimpinan dan Panitia Ad Hoc.

Pimpinan

[sunting
|
sunting sumber]

Bimbingan MPR terdiri atas 1 (satu) basyar atasan nan berasal bermula anggota DPR dan 4 (empat) anak adam wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang ketua muda berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) basyar ketua muda bersumber dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR. Hanya puas periode 2022 – 2022 pemilihan pimpinan MPR dilaksanakan dengan mengajukan 2 paket yang di usung oleh dua koalisi besar (KMP dan KIH) dengan struktur terdiri 4 sosok pecah DPR dan 1 orang berpangkal DPD.[3]

Panitia Ad Hoc

[sunting
|
sunting sumur]

Panitia ad hoc MPR terdiri atas bimbingan MPR dan paling sedikit 5% (lima uang) dari jumlah anggota dan minimal banyak 10% (dasa persen) dari total anggota yang susunannya mencerminkan zarah DPR dan atom DPD secara proporsional berpokok setiap fraksi dan Gerombolan Anggota MPR.

Sidang

[sunting
|
sunting sumber]

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu daerah tingkat negara.

Sidang MPR sah apabila dihadiri:

  • setidaknya 3/4 dari kuantitas Anggota MPR untuk memutus usul DPR bakal memberhentikan Presiden/Konsul Presiden
  • sekurang-kurangnya 2/3 semenjak kuantitas Anggota MPR bikin mengubah dan menetapkan UUD
  • sekurang-kurangnya 50%+1 berasal besaran Anggota MPR sidang-sidang lainnya

Putusan MPR lazim apabila disetujui:

  • setidaknya 2/3 dari jumlah Anggota MPR nan hadir bikin memutus usul DPR bagi memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
  • sekurang-kurangnya 50%+1 mulai sejak seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya.

Sebelum menjeput putusan dengan suara yang terbanyak, sampai-sampai adv amat diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai hasil nan mufakat.

Sekretariat Jenderal

[sunting
|
sunting sumber]

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan (disingkat Setjen MPR) adalah aparatur pemerintah yang berbentuk Kesekretariatan Bagan Negara. Setjen MPR dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang bakir di bawah MPR dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MPR.[4]

Lihat pula

[sunting
|
sunting sumber]

  • Pejabat MPR
  • Sidang Khas MPR
  • DPR
  • Ketua DPR
  • Presiden
  • Wakil Presiden
  • Volksraad
  • Konstruksi DPR/MPR
  • Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
  • Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Referensi

[sunting
|
sunting sumur]


  1. ^

    [Katebelece Keuangan dan Rancangan APBN Pertukaran Waktu Anggaran 2022 http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/NK%20APBNP%202015%20FULL.pdf]

  2. ^

    https://m.detik.com/news/berita/d-4730678/ini-daftar-pimpinan-fraksi-mpr-2019-2024
    [
    pranala nonaktif permanen
    ]



  3. ^

    Ini 2 Buntelan Pimpinan nan akan di voting di Paripurna MPR
    [
    pranala nonaktif permanen
    ]


    Detikcom

  4. ^

    Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat MPR

Pranala asing

[sunting
|
sunting sendang]

  • (Indonesia)

    Situs web resmi
  • (Indonesia)
    Pemilu indonesia Diarsipkan 2022-02-05 di Wayback Machine.



Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Permusyawaratan_Rakyat_Republik_Indonesia

Posted by: gamadelic.com