Sebutkan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Sen – Jum 08:00 s.d. 17:00



Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumur penyetoran di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan maka dari itu pemerintah kerjakan meningkatkan sarana peladenan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, pemantapan kelembagaan desa dan kegiatan lainya yang dibutuhkan mahajana desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa. Namun dengan adanya Dana Desa juga memunculkan persoalan mentah, yaitu tak invalid awam nan mengkhawatirkan tentang penyelenggaraan Dana Desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi organ desa nan dianggap masih rendah kualitas SDM-nya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga susuk pengawasan nan dilakukan maka itu masyarakat tidak dapat maksimal.

Pengertian Dana Desa

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan umpama dana nan pecah dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer menerobos APBD Kabupaten/ii kabupaten dan digunakan unuk mensponsori penyelenggaraan tadbir, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan mahajana.

Sendang dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Berdasarkan sreg Ordinansi Pemerintah Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Dana Desa yang dari dari Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan bersendikan:

  • Alokasi dasar, dan
  • Alokasi yang dihitung memperhatikan kuantitas penduduk, biji kemiskinan, luas daerah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/ii kabupaten.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap ialah tahap mekanisme transfer APBN berpunca Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD berusul RKUD ke kas desa.

Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa sepenuhnya seperti di pangkal ini.

  1. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
  2. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melampaui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
  3. Pencairan tahap kedua, bisa dilakuakan apabila pengusahaan pada pencairan purwa sudah dipertanggungjawabkan baik secara eksekutif, secara teknis dan secara hukum.
  4. Pencairan baik tahap pertama alias kedua dilakukan dengan pengubah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
  5. Penyaluaran Alokasi Dana Desa semenjak kas desa kepada pegiat aktivitas (pemimpin penggubah kegiatan).

Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin penggubah kegiatan,

  • Mangkubumi desa mengajukan Surat Permintaan Penyetoran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa nan dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
  • Sekertaris desa melakukan verifikasi (penggalian) gabung kelengkapan SPP dan apabila sudah lalu dinyatakan lengakap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Menggaji (SPM) yang ditadatangani maka dari itu Majikan Desa.
  • Mangkubumi desa setelah menerima SPM dan  surat rekomendasi Camat mengencerkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
  • Dana nan telah dicairkan maka itu bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Publik (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Musim 2022 akan halnya Desa, tujuan disalurkannya dana desa yakni laksana bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa sebaiknya menjadi abadi, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menghadap masyarakat yang netral, berlambak dan sejahtera.
Sementara tujuan Alokasi Dana Desa ialah:

  1. Mengatasi kemelaratan dan mengurangi kesenjagan.
  2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
  3. Memerosokkan pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan tempatan.
  4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keimanan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan kenaikan ketenteraman sosial.
  5. Meningkatkan pelayanan kepada umum desa
  6. Mendorong pertambahan keswadayaan dan gotong royong mahajana desa.
  7. Meningkatakan pedapatan desa dan publik desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan  70%  dana desa  dipergunakan buat pemberdayaan masyarakat  intern  pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesegaran, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengeramkan kemiskinan dan uluran tangan keuangan pembesar lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok gerakan sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta pertolongan finansial kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Prioritas Dana Desa

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan acara dan kegiatan berskala domestik desa dengan tujuan lakukan meningkatkan ketenteraman masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan bakal membiayai permukaan pemberdayaan mahajana didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melewati:

1.  Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:

  • Ekspansi pos kesehatan Desa dan Polindes;
  • Manajemen dan pembinaan Posyandu; dan
  • Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Umur Dini (PAUD).

2.  Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya boleh meliputi:

  • Pembangunan dan preservasi wahana dan prasarana urut-urutan desa;
  • Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkembangan usaha bertegal;
  • Pembangunan dan pelestarian sarana dan infrastruktur embung desa;
  • Pembangunan energi baru dan terbarukan;
  • Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi mileu;
  • Pembangunan dan manajemen air tulus berskala desa;
  • Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;

3. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi domestik guna meningkatkan daya produksi masyarakat desa dalam ekspansi wirausaha, pertambahan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan cara pengelolaan Dana Desa babak yang lain terpisahkan dari pengelolaan finansial Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbabang dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara admistratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, hemat, efesien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.



Kementerien Keuangan RI
Direktorat Jenderal Mal

Hak Cipta Direktorat Jenderal Harta benda (DJPb) Departemen Finansial RI

Penyelenggaraan Portal DJPb – Gedung Djuanda I Lt. 9

Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710

Call Center: 14090

Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

Kantor Pelayanan Harta benda Negara Bukittinggi

Jl. Profesor Hazairin No. 1 Bukittinggi

Tel : 0752 – 21255, 21306  Fax : 0752-21306

email : [email protected]

Source: https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html

Posted by: gamadelic.com