Periodisasi Perkembangan Demokrasi Di Indonesia

Menyisir sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia start dari orde lama, order baru, hingga reformasi. Baca selengkapnya di sini, ya!

Kata “demokrasi” buat elo pasti bukanlah hal yang asing pula. Seperti untuk publik Indonesia dan negara-negara demokrasi lainnya seperti Australia, Norwegia, Kanada,

Amerika
, dan masih banyak pun. Tapi gue penasaran, nih.

Loading ... Loading …

Apa sih jawaban yang benar? Sirep, semua jawabannya moralistis kok, Sobat Zenius. Karena, ketiga situasi tersebut memanglah mencirikan negara kerakyatan yang sehat.

Wicara soal kerakyatan di Indonesia, banyak hamba allah mungkin langsung teringat

Peristiwa Pembaruan

plong tahun 1998. Ya, era tersebut adalah eksemplar nyata tegaknya demokrasi, yaitu kemandirian dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Saat itu, masyarakat, khususnya mahasiswa turun ke jalan demi antap-matian membela hak-hak mereka.

Ilustrasi demo di gedung MPR (Dok. ANRI via Public Domain)
Ilustrasi demo di gedung MPR (Dok. ANRI via Public Domain)

Upaya yang berapi-api dan juga memakan sasaran semangat itu pun lain sia-sia, lantaran pada Mei 1998, tadbir Soeharto pun lengser. Momen itu membuka maksud plonco kerjakan bangsa Indonesia setelah lepas dari supremsi yang otoriter.

Nah, kalau


flashback


ke Keadaan 1998, kita makara sadar ya kalau demokrasi tuh nggak sebatas retorika aja, lho. Demokrasi bisa meniadakan memori suatu kewedanan. Tapi elo tahu nggak sih, perkembangan sistem kerakyatan di Indonesia ini sudah lalu dimulai sejak masa yang silam lama. Sampai-sampai semenjak rezim Orde Lama pun, demokrasi sudah lalu mulai bertumbuh.

Nah, di artikel mungkin ini, gue akan


sharing


adapun apa itu demokrasi dan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia semenjak perian Orde Lama, Orde Baru, hingga Perombakan nih. Yuk, lanjutin bacanya supaya pemahaman elo tuntas!


Apa yang Dimaksud dengan Demokrasi?

Nah, nggak afdol nih ngomongin sesuatu tanpa menjabarkan definisinya terlebih suntuk. Membahas mengenai kronologi demokrasi, karuan kita perlu melencangkan pemahaman akan halnya barang apa itu kerakyatan.

Dimulai berasal pengertiannya secara epistemologis, kata “demokrasi” berusul semenjak bahasa Yunani.


“Demos”


artinya rakyat dan


“cratein”


atau


“cratos”


yang berarti kekuasaan dan kebebasan.

Ilustrasi asal kata “demokrasi” (Arsip Zenius)
Ilustrasi asal pembukaan “kerakyatan” (Arsip Zenius)

Dari penggabungan kata tersebut,


“demos-cratein”


ataupun


“demos-cratos”

, demokrasi berarti sistem pemerintahan yang meletakkan kekuasaan dan kedaulatannya di tangan rakyat. Biasanya, kita mengenal ini dalam slogan “rezim pecah rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”

Ada sekali lagi nih, pengertiannya menurut seorang ahli demokrasi

Indonesia
, Harris Soche,

demokrasi

ialah buram tadbir rakyat. Kok rakyat memerintah, nggak kebalik tuh? Nah, ini tuh lebih ke filosofi bahwa rakyat dianggap memiliki kekuasaan dan hak bagi mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri berasal setiap paksaan suatu badan yang diserahkan bakal memerintah.

Seperti yang dijelaskan dalam buku materi penerimaan non-konvensional tentang demokrasi dari Perguruan tinggi Ahmad Dahlan (2012), suatu pemerintahan akan dinilai demokratis takdirnya menerapkan kaidah-cara demokrasi, Sobat Zenius. Segala sekadar prinsip-pendirian itu? Elo bisa cek dalam ilustrasi di dasar ini ya.

Ilustrasi. Prinsip-Prinsip Demokrasi (Arsip Zenius)
Ilustrasi Prinsip-Prinsip Demokrasi (Arsip Zenius)

Baca Juga:

Pemikiran Socrates – Kenapa Socrates Benci Demokrasi?

Segala itu Populisme? – Telaah Teori Politik Populisme dalam Kerakyatan


Urut-urutan Demokrasi saat Orde Lama

Cukuplah, selepas mengingat sedikit tentang demokrasi, waktu ini kita mulai yuk meniti rekaman perkembangan demokrasi berbunga masa Orde Lama.

Masa ini diawali dengan berlakunya sistem pemerintahan parlementer sebulan setelah

Proklamasi Kemerdekaan

pada masa 1945 hingga 1959. Dinamakan sistem parlementer karena saat itu yang berperan mencampuri jalannya pemerintahan adalah kabinet-kabinet ataupun parlemen yang dipimpin oleh perdana menteri.

Ilustrasi perdana menteri (Arsip Zneius)
Ilustrasi perdana menteri (Kopi Zneius)

Nah, bentuk demokrasi nan pertama diterapkan pada tahun ini pun juga dinamai
D

emokrasi Parlementer

maupun sering juga disebut

Demokrasi Liberal
. Sebagai halnya yang dilaporkan oleh

Kompas

(2022), sebenarnya masa ini yaitu

waktu kesuksesan bagi demokrasi
, karena setiap elemen pemerintahan menerapkan prinsip-cara demokrasi dengan baik internal berpolitik.

Hal ini dapat dilihat dari peran rajah perwakilan rakyat atau parlemen nan strata, pejabat pun bisa dipercaya kinerjanya. Masyarakat memiliki otonomi berpendapat, termasuk

pers

yang bisa dengan berani menyampaikan suara minor terhadap pemerintah. Ketika pemilu, masyarakatnya kembali dapat memilih sonder ada tekanan-tekanan dari luar.

Namun sayangnya, peran legislator (DPR) yang tinggi saat itu justru sering menyebabkan kabinet berumur ringkas lantaran sering dijatuhi mosi tidak percaya. Kesudahannya, rata-rata umur kabinet-kabinet di masa ini saja delapan bulan namun hingga akhirnya makzul.

Ilustrasi umur jabatan kabinet (Arsip Zenius)
Ilustrasi vitalitas jabatan kabinet (Arsip Zenius)

Hal itu pun nggak baik untuk pertumbuhan ekonomi dan politik Indonesia. Karena diikuti dengan kekurangan-kekurangan lainnya, sistem pemerintahan ini pun akhirnya selesai dan digantikan dengan waktu
D

emokrasi Terpimpin (1959-1965)

nan ditandai dengan terpusatnya kepemimpinan puas kepala negara momen itu, Ir. Soekarno.

Ilustrasi Soekarno (Dok. Public Domain)
Ilustrasi Soekarno (Halangan. Public Domain)

Cukuplah, plong masa inilah penerapan prinsip-prinsip demokrasi sangat runtuh. Menurut kenyataan

Detik

pada 2022, isyarat penurunan itu lalu terlihat dari strategi bagi mengangkat presiden seumur vitalitas yang menyabarkan

pemilu

presiden pada masa itu, melemahnya peran rangka perwakilan rakyat, lahirnya absolutisme yang memusatkan pengaruh kepada presiden, dan kemelut pers.

Ilustrasi tidak ada kebebasan pers (Arsip Zenius)
Ilustrasi tidak ada kebebasan pers (Tindasan Zenius)

Menurut laporan Andi Suwirta (2008), pers sangat dibatasi, terutama dengan pemberlakuan adat Penguasa Perang Daerah (PEPERDA) di seluruh wilayah Indonesia sreg tahun 1959. Peraturan ini kembali menyeleksi media-kendaraan pers tertentu saja yang bisa mendapatkan Arsip Izin Cetak (SIC). Puas musim 1960-an, pers sekali lagi tidak lagi berkepribadian kritis dan nonblok. Masa ini lagi dikenal andai

masa anti kemandirian pers

(Andrias Darmayadi, 2022).

Baca Pun:

Lemari kecil-kabinet Indonesia dari Tahun ke Periode


Perkembangan Demokrasi detik Orde Baru

Dikarenakan banyaknya kekurangan dari kerakyatan terpimpin, serta pecahnya Peristiwa G30S/PKI, Soekarno sekali lagi kesannya menyerahkan kekuasaanya kepada Soeharto. Soeharto waktu itu merupakan pengemban Supersemar (Inskripsi Perintah Sebelas Maret) yang menjadi dasar pembasmian PKI di Indonesia. Perian pemerintahan Soeharto ini juga dikenal dengan masa

Orde Baru
.

Ilustrasi Soeharto (Dok. Eric Koch/Anefo via http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en)
Ilustrasi Soeharto (Kalangan. Eric Koch/Anefo via http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en)

Nah, era pemerintahan Soeharto ini menjadi detik tercetusnya

Demokrasi Pancasila
. Pengemukaan itu diambil karena demokrasi puas masa ini dibuat mengacu plong Pancasila dan Undang-Undang Pangkal 1945.

Ilustrasi Pancasila (Dok. Badjra bagaskara via https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
Ilustrasi Pancasila (Lingkaran. Badjra bagaskara via https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Kendatipun secara gagasan Kerakyatan Pancasila memang jauh bertambah baik dibandingkan Kerakyatan Terpimpin, tetapi menurut laporan Evi internal jurnalnya (2020), gagasan itu belum diterapkan dalam hidup berwujud. Bahkan, sistem ketatanegaraan ini masih enggak memberikan ruang bakal berdemokrasi privat semangat kebijakan, lho.

Masa rezim Soeharto lagi berhenti pada Mei 1998 sesudah maraknya

kasus penyelewengan, rekayasa, nepotisme

(KKN) hingga terjadinya

krisis finansial

puas hari 1997. Disusul pula dengan gerakan-gerakan yang menghendaki perbaikan ekonomi dan perbaikan total.


Kronologi Kerakyatan di Era Reformasi

Setelah lengsernya pemerintahan Soeharto, terciptalah sediakala era Perombakan. Semenjak 21 Mei 1998, B.J. Habibie menggantikan Soeharto. Cukuplah, melansir


Kompas


(2021), era

Reformasi

ini merupakan mulanya terbit kerakyatan strategi yang makin membengang, Sobat Zenius.

Ilustrasi Soeharto menyerahkan jabatan kepada BJ Habibie (Dok. Kantor Wakil Presiden RI via Public Domain)
Ilustrasi Soeharto memasrahkan jabatan kepada BJ Habibie (Pematang. Kantor Wakil Presiden RI via Public Domain)

Transisi kepemimpinan ini pula mengubah wajah demokrasi di Indonesia, lamun masih caruk disebut

kerakyatan Pancasila


juga atau

demokrasi Orde Pembaruan
.

Bedanya dengan di masa Orde Baru, demokrasi di era Reformasi benar-bermoral diterapkan sesuai dengan ponten-nilai

Pancasila

dan UUD 1945.

Ilustrasi penerapan prinsip-prinsip demokrasi (Arsip Zenius)
Ilustrasi penerapan pendirian-prinsip demokrasi (Kopi Zenius)

Prinsip-mandu demokrasi kembali sangat tercermin internal rezim. Misalnya, kemerdekaan pers dikembalikan dengan pemansuhan lembaga-lembaga inkompatibel kedaulatan pers, keramaian Tionghoa diberi ruang untuk beribadah dan memestakan

Imlek
, rakyat pun mendapatkan haknya untuk menggenangi pendapat dan aspirasi.

Seiring membaiknya demokrasi di Indonesia, pemerintahan Habibie ini juga bertelur menanam negara berusul krisis moneter yang semakin mereput.

Penghabisan



Hingga saat ini, demokrasi masih menjadi angka terdepan kerumahtanggaan kehidupan bermasyarakat dan berpolitik di Indonesia. Nilai-biji kerakyatan sekali lagi juga ditanamkan melalui pendidikan di sekolah.

Ilustrasi pendidikan di sekolah (Arsip Zenius)
Ilustrasi pendidikan di sekolah (Arsip Zenius)

Sama dengan nan dilaporkan oleh

Kementerian Pendidikan dan Kultur

(2021),

Pemimpin Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Anindito Aditomo menyatakan bahwa
demokrasi ditanamkan di sekolah dengan menyenggangkan suasana nan melenggong dan mendukung siswa untuk berani nanang mandiri dan berpendapat. Hal itu pun dapat diterapkan di semua indra penglihatan pelajaran nan diajarkan di sekolah.

Sekian yang dapat gue bagikan di artikel kali ini. Semoga bermanfaat ya. Umur berdemokrasi!

Source: https://www.zenius.net/blog/sejarah-perkembangan-demokrasi-indonesia

Posted by: gamadelic.com