Pembukaan Uud 1945 Terdiri Dari

Undang-Undang Bawah Negara Republik Indonesia Periode 1945
tengah

Skrip UUD 1945, diterbitkan pada periode 1946.

Ikhtisar
Yurisdiksi
Indonesia
Penyusunan 1 Juni – 18 Agustus 1945
Presentasi 18 Agustus 1945
Tanggal bermain 18 Agustus 1945
Sistem Kesatuan republik
Struktur rezim
Silang 3
Presiden Presiden
Lembaga legislatif Bikameral (MPR, terdiri dari DPR dan DPD)
Lembaga eksekutif Presiden, dibantu oleh menteri lemari kecil
Susuk kehakiman MA, MK, dan KY
Kerangka tidak BPK
Federalisme Ahadiat
Kolese elektoral Tidak ada
Pemagaran amendemen 1
Rekaman
Pembentukan badan legislatif 29 Agustus 1945
(KNIP)

15 Februari 1950
(DPR)
Pembentukan awak eksekutif 18 Agustus 1945
Pembentukan badan kehakiman 18 Agustus 1945
Amendemen 4
Amendemen bontot 11 Agustus 2002
Wacana
UUD 1945 Jati
(PDF)






UUD 1945 Satu Naskah
(PDF)



Lokasi dokumen Arsip Nasional, Jakarta
Penetap PPKI
Perumus BPUPK
Diversifikasi media Akta teks tercetak
Naskah lengkap

Undang-Undang Sumber akar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Wikisource

Undang-Undang Bawah Negara Republik Indonesia Hari 1945
(disingkat
UUD 1945; kadang kala sekali lagi disingkat
UUD ’45,
UUD RI 1945, atau
UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang dolan di Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara (ideologi) Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang privat Pembukaan UUD 1945.

Formulasi UUD 1945 dimulai dengan kelahiran dasar negara Pancasila pada rontok 1 Juni 1945 n domestik sidang pertama BPUPK. Perumusan UUD nan rill sendiri menginjak dilakukan lega sungkap 10 Juli 1945 dengan dimulainya sidang kedua BPUPK untuk menyusun konstitusi. UUD 1945 diberlakukan secara resmi sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI lega tanggal 18 Agustus 1945. Pemberlakuannya sempat dihentikan selama 9 tahun dengan berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950. UUD 1945 kembali main-main sebagai konstitusi negara melalui Dekret Kepala negara yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno sreg tanggal 5 Juli 1959. Sehabis memasuki perian pembaruan, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan (amendemen) berbunga perian 1999–2002.

UUD 1945 memiliki kekuasaan hukum teratas dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, sehingga seluruh rancangan negara di Indonesia harus tunduk plong UUD 1945 dan tata negara harus mengajuk ketentuan UUD 1945. Selain itu, setiap peraturan perundang-ajakan di Indonesia bukan bisa bertentangan dengan UUD 1945. Perbicaraan Konstitusi berwenang melakukan pengujian atas undang-undang, tentatif Majelis hukum Agung atas regulasi di bawah undang-undang, nan bertentangan dengan suratan UUD 1945.[1]

Wewenang bikin melakukan pengubahan terhadap UUD 1945 dimiliki Majelis Permusyawaratan Rakyat, seperti yang sudah dilakukan oleh rajah ini sebanyak empat bisa jadi. Garis hidup akan halnya perubahan UUD 1945 diatur dalam Pasal 37 UUD 1945.

Struktur

UUD 1945 sudah mengalami perlintasan struktur yang bermanfaat semenjak UUD 1945 diamendemen sebanyak empat kali. Malah, diperkirakan hanya 11% dari keseluruhan isi UUD yang patuh sama seperti sebelum adanya perubahan UUD. Sebelum diamendemen, UUD 1945 terdiri atas:[2]

  1. Kata, yang terdiri dari empat alinea.
  2. Batang Awak, nan terdiri dari:

    • 16 portal, 37 pasal, alias 65 ayat aturan utama.
    • 4 pasal aturan peralihan.
    • 2 ayat aturan pertambahan.
  3. Penjelasan, yang terdiri dari penjelasan masyarakat dan penjelasan pasal demi pasal.

Setelah diamendemen, UUD 1945 saat ini (menurut Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945) terdiri atas:[2]

  1. Pembukaan, yang terdiri dari catur alinea.
  2. Pasal-Pasal, yang terdiri berasal:

    • 21 pintu, 73 pasal, maupun 194 ayat resan terdahulu.
    • 3 pasal kebiasaan peralihan.
    • 2 pasal aturan pelengkap.

Meskipun putaran “Penjelasan UUD 1945” tidak disebutkan secara halal dari UUD 1945 setelah perubahan keempat, isi-isi terbit penggalan Penjelasan telah diintegrasikan secara materiel ke kerumahtanggaan Buntang Tubuh dan masih menjadi putaran tidak terpisahkan dari UUD 1945.[3]

Berikut ini yaitu struktur UUD 1945 privat satu skrip (selepas amendemen keempat).

Pengenalan

Introduksi UUD 1945 merupakan adegan pendahuluan pecah UUD 1945 yang berupa referensi empat alinea. Setiap alinea kerumahtanggaan Pembukaan punya makna yang berbeda-beda, yaitu:[4]

  • Alinea I
    bermakna bahwa bangsa Indonesia antagonistis kolonialisme, karena penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemudian, bangsa Indonesia juga mengakui bahwa setiap bangsa berkuasa lakukan merdeka. oleh karena itu nasion Indonesia membantu perjuangan kemandirian bangsa-bangsa di mayapada.
  • Alinea II
    melukiskan cita-cita luhur bangsa Indonesia adalah ingin mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, berbaur, berdaulat, bebas dan berlambak.
  • Alinea III
    berisi pernyataan independensi Indonesia, dan pun pengakuan nasion Indonesia bahwa kemerdekaan yang dicapai adalah mujur pemberian Halikuljabbar dan bukan belaka hasil perjuangan nasion Indonesia sendiri.
  • Paragraf IV
    memuat tujuan dibentuknya pemerintahan dan negara Republik Indonesia, serta memuat dasar negara Pancasila.

Batang Tubuh

Layon Tubuh UUD 1945 merupakan adegan isi dari UUD 1945 yang nyata pasal-pasal dan ayat-ayat. Batang Tubuh terdiri dari 16 bab, yang terdiri pecah 37 pasal maupun 194 ayat. Materi muatan Batang Awak ini sakti garis-garis raksasa berupa identitas negara, buram tinggi negara, warga negara, sosial ekonomi, hak asasi manusia, ilmu kependudukan, dan aturan perubahan UUD.

Gapura I: Rajah dan Kedaulatan

Bab I terdiri dari satu pasal maupun 3 ayat. Gapura I (yang hanya terdiri dari Pasal 1) menyatakan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan republik, kedaulatan negara ki berjebah di tangan rakyat, dan sistem negara Indonesia sebagai negara hukum.

Gerbang II: Majelis Permusyawaratan Rakyat

Bab II terdiri dari dua pasal alias 5 ayat. Bab II mengatur peristiwa-hal mengenai rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI alias MPR). Isi Bab II berdasarkan pasal-pasal, yaitu:

  • Pasal 2: persaudaraan, sidang, dan putusan MPR.
  • Pasal 3: wewenang MPR.

Bab III: Kekuasaan Tadbir Negara

Lambang Kepala negara dan Wakil Presiden RI

Bab III terdiri dari 17 pasal atau 38 ayat, sehingga menjadi portal dengan jumlah pasal dan ayat terbanyak di dalam UUD ini. Bab III mengatur peristiwa-hal nan menyangkut Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Isi Bab III berdasarkan pasal-pasal, adalah:

  • Pasal 4: Kepala negara misal pemegang kekuasaan rezim negara, dengan dibantu oleh Duta Presiden.
  • Pasal 5: wewenang Presiden tentang statuta perundang-undangan.
  • Pasal 6: syarat primadona Presiden dan Wakil Presiden.
  • Pasal 6A: penyelenggaraan pendirian pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
  • Pasal 7: hari jabatan Kepala negara dan Duta Presiden.
  • Pasal 7A: alasan pemecatan Kepala negara dan/alias Konsul Kepala negara.
  • Pasal 7B: penyelenggaraan cara pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
  • Pasal 7C: Kepala negara yang bukan dapat membekukan dan/alias mengintimidasi DPR.
  • Pasal 8: prosedur bila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Duta Presiden.
  • Pasal 9: sumpah atau janji Presiden dan Wakil Kepala negara dalam pelantikan.
  • Pasal 10: kontrol teratas kemiliteran di tangan Presiden.
  • Pasal 11: koalisi dunia semesta yang dibuat Kepala negara Indonesia.
  • Pasal 12: kewenangan Presiden dalam menyatakan keadaan bahaya
  • Pasal 13: pengangkatan dan penerimaan duta dan konsul oleh Presiden.
  • Pasal 14: pemberian grasi, rehabilitasi, magfirah, dan abolisi oleh Presiden.
  • Pasal 15: pemberian gelar, medalion, dan tanda kehormatan lain oleh Presiden.
  • Pasal 16: pembentukan dewan pertimbangan.

Bab IV: Dewan Pertimbangan Agung

Setelah amendemen keempat, isi Bab IV dihapuskan. Dengan kata lain, kedatangan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapuskan berasal struktur Tadbir Indonesia. Peran DPA digantikan oleh satu dewan pertimbangan seperti mana yang disebutkan dalam Bab III Pasal 16 UUD 1945.

Ki V: Kementerian Negara

Bab V terdiri dari satu pasal atau 4 ayat. Portal V (nan hanya terdiri dari Pasal 17) mengatak kejadian-keadaan mengenai lembaga-lembaga Kementerian Negara.

Bab VI: Pemerintahan Daerah

Bab VI terdiri mulai sejak tiga pasal atau 4 ayat. Bab VI mengatur situasi-kejadian mengenai rezim daerah di Indonesia, khususnya tadbir daerah wilayah, kabupaten, dan kota. Isi Portal VI berdasarkan pasal-pasal, merupakan:

  • Pasal 18: ciri-ciri wilayah admistratif di Indonesia beserta pemerintahan daerahnya.
  • Pasal 18A: hubungan pemerintah resep dan pemerintahan daerah.
  • Pasal 18B: satuan pememerintahan wilayah khas dan ahadiat masyarakat hukum adat.

Bab VII: Dewan Perwakilan Rakyat

Bab VII terdiri berpunca 7 pasal atau 18 ayat. Portal VI mengatur hal-kejadian utama mengenai rencana Dewan Agen Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI atau DPR) dan pembentukan undang-undang (UU). Isi Bab VII berdasarkan pasal-pasal, yaitu:

  • Pasal 19: pemilahan anggota, jalinan, dan sidang DPR.
  • Pasal 20: wewenang DPR dalam membuat UU.
  • Pasal 20A: keefektifan, hoki, dan hak anggota DPR.
  • Pasal 21: pengutaraan UU maka dari itu DPR.
  • Pasal 22: peraturan pemerintah perombak undang-undang (perpu).
  • Pasal 22A: tata kaidah pembentukan UU.
  • Pasal 22B: pemberhentian anggota DPR.

Portal VIIA: Dewan Perwakilan Provinsi

Gapura VIIA terdiri dari dua pasal maupun 8 ayat. Bab VIIA mengatak kejadian-hal adapun buram Dewan Agen Daerah Republik Indonesia (DPD-RI atau DPD). Isi Bab VIIA berdasarkan pasal-pasal, adalah:

  • Pasal 22C: pemilihan anggota, kawin, dan sidang DPD.
  • Pasal 22D: wewenang dan pemberhentian anggota DPD.

Bab VIIB: Pemilihan Awam

Bab VIIB terdiri dari satu pasal atau 6 ayat. Pintu VIIB (yang doang terdiri dari Pasal 22E) menata pelaksanaan pemilihan publik di Indonesia.

Bab VIII: Peristiwa Keuangan

Gapura VIII terdiri dari 5 pasal atau 7 ayat. Bab VIII mengatur hal-hal yang berbimbing dengan keuangan negara. Isi Bab VIII berdasarkan pasal-pasal, ialah:

  • Pasal 23: runding pendapatan dan belanja negara (APBN).
  • Pasal 23A: pajak dan pungutan lain.
  • Pasal 23B: netra komisi.
  • Pasal 23C: hal-keadaan keuangan negara lainnya.
  • Pasal 23D: bank sentral.

Bab VIIIA: Jasmani Pemeriksa Keuangan

Bab VIIIA terdiri dari tiga pasal atau 7 ayat. Bab VIIIA menata hal-keadaan mengenai lembaga Tubuh Peneliti Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI atau BPK). Isi Bab VIIIA berdasarkan pasal-pasal, yaitu:

  • Pasal 23E: tugas BPK.
  • Pasal 23F: susunan BPK.
  • Pasal 23G: kedudukan BPK.

Ki IX: Dominasi Yustisi

Lambang MA-RI, MK-RI, dan MK-RI. Bagan MK-RI memperalat lambang Garuda Pancasila tanpa embel-embel (atau terkadang disertai nama lembaga di bawahnya).

Bab IX terdiri terbit 5 pasal ataupun 19 ayat. Ki IX mengatur segala apa hal akan halnya tulangtulangan dan kekuasaan yustisi di Indonesia. Isi Bab IX berdasarkan pasal-pasal, ialah:

  • Pasal 24: garis besar kekuasaan yustisi di Indonesia.
  • Pasal 24A: Perdata Agung Republik Indonesia (MA-RI atau MA).
  • Pasal 24B: Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY-RI ataupun KY).
  • Pasal 24C: Pengadilan Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI alias MK).
  • Pasal 25: syarat-syarat menjadi wasit.

Bab IXA: Provinsi Negara

Gerbang IXA terdiri dari satu pasal ataupun satu ayat. Portal IXA (yang hanya terdiri dari Pasal 25A) mengatur wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Portal X: Penduduk Negara dan Penghuni

Bab X terdiri berpangkal tiga pasal atau 7 ayat. Portal X mengatur signifikansi, hak, dan kewajiban semenjak warga negara dan penduduk Indonesia. Isi Bab X bersendikan pasal-pasal, yaitu:

  • Pasal 26: pengertian warga negara dan pemukim.
  • Pasal 27: hoki dan kewajiban utama sebagai penduduk negara.
  • Pasal 28: kebebasan bekerja sama dan berpendapat.

Bab XA: Hoki Asasi Manusia

Bab XA terdiri dari 10 pasal maupun 26 ayat. Pintu XA memuat segala hak asasi hamba allah (HAM) yang dijamin oleh UUD ini. Isi Bab XA berlandaskan pasal-pasal, yaitu:

  • Pasal 28A: hak roh dan mempertahankan hidup
  • Pasal 28B: hak berkeluarga dan hak anak
  • Pasal 28C: eigendom berekspansi diri, hak memanfaatkan pendidikan dan budaya, serta hoki menyorongkan diri bikin memperjuangkan hak kelompoknya.
  • Pasal 28D: hak keseimbangan kerumahtanggaan hukum, jalan hidup, dan pemerintahan, serta eigendom kewarganegaraan.
  • Pasal 28E: hak kebebasan memeluk agama atau meyakini kepercayaan, serta kepunyaan sandar-menyandar dan berpendapat.
  • Pasal 28F: hak berkomunikasi dan melongok warta.
  • Pasal 28G: peruntungan perlindungan makhluk dan kelompok, hak bebas dari perbudakan, dan hak mengejar suaka.
  • Pasal 28H: eigendom sukma sejahtera, hoki berbintang terang keadilan dan persamaan hak, nasib baik cagar sosial, serta kepunyaan milik pribadi.
  • Pasal 28I: HAM yang bukan dapat dikurangi, nasib baik objektif dari diskriminasi, identitas budaya dan nasib baik publik tradisional, serta peran negara atas HAM.
  • Pasal 28J: kewajiban menghormati HAM orang lain dan pembatasan HAM internal kasus khusus makanya UU.

Portal XI: Agama

Bab XI terdiri mulai sejak satu pasal maupun dua ayat. Bab XI (yang sahaja terdiri dari Pasal 29) menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Nan Maha Esa dan mengatak jaminan kebebasan beragama dan beribadat sesuai agamanya.

Bab XII: Pertahanan dan Keamanan Negara

Lambang Tentara Kewarganegaraan Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bab XII terdiri dari satu pasal dan 5 ayat. Ki XII (yang hanya terdiri dari Pasal 30) mengatur sistem baluwarti dan keamanan negara, terutama mengenai satuan Tentara Kebangsaan Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta keterlibatan penduduk negara dalam persuasi baluwarti dan keamanan negara.

Bab XIII: Pendidikan dan Kebudayaan

Gapura XIII terdiri dari dua pasal dan 7 ayat. Bab XIII mengatur pendidikan kewarganegaraan bakal warga negara dan kemenangan kebudayaan nasional. Isi Bab XIII berdasarkan pasal-pasal, merupakan:

  • Pasal 31: cekram kerjakan warga negara memperoleh pendidikan dan kewajiban mengenyam pendidikan, serta kemajuan aji-aji permakluman dan teknologi (iptek).
  • Pasal 32: pengembangan nilai dan kekayaan budaya kewarganegaraan.

Gerbang XIV: Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Bab XIV terdiri berasal dua pasal dan 9 ayat. Bab XIV mengatak garis-garis samudra perekonomian kebangsaan dan programa kedamaian sosial. Isi Bab XIV berdasarkan pasal-pasal, adalah:

  • Pasal 33: mekanisme perekonomian kebangsaan dan pengelolaan perigi daya vital dalam distrik.
  • Pasal 34: pemeliharaan khalayak miskin dan anak terlantar, serta pengadaan tanda jadi sosial, fasilitas kebugaran, dan fasilitas umum.


Gapura XV: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Bendera Sang Ahmar Jati dan Garuda Pancasila

Bab XIV terdiri mulai sejak 5 pasal dan 5 ayat. Gapura XV membagi penjelasan atas beberapa identitas negara Indonesia. Isi Bab XV berdasarkan pasal-pasal, merupakan:

  • Pasal 35: bendera negara Indonesia sebagai Sang Berma Putih.
  • Pasal 36: bahasa nasional Indonesia sebagai bahasa Indonesia.
  • Pasal 36A: lambang negara Indonesia umpama Garuda Pancasila dan semboyan negara bak Bhinneka Istimewa Ika.
  • Pasal 36B: lagu kebangsaan Indonesia sebagai lagu Indonesia Raya.
  • Pasal 36C: takdir lebih jauh atas identitas-identitas negara nan disebutkan di atas.

Bab XVI: Perubahan Undang-Undang Dasar

Bab XVI terdiri berpangkal satu pasal dan 5 ayat. Gapura XVI mengatak ketentuan-ketentuan untuk mengubah UUD ini.

Aturan Peralihan

Sifat-aturan peralihan memberikan ketentuan-ketentuan kepada pemerintah agar habituasi dengan perubahan-perubahan puas UUD 1945 dapat berjalan dengan mulus. Aturan-aturan tersebut, yaitu:

  • Pasal I mengasihkan legitimasi terhadap undang-undang yang berlaku sebelum perubahan UUD semoga setia dolan hingga undang-undang pengganti disahkan menurut UUD.
  • Pasal II menerimakan legitimasi terhadap bentuk-susuk yang sudah lalu usang setelah perubahan UUD bikin konsisten berfungsi sepanjang melaksanakan aturan baru dari perubahan UUD, sampai dibentuknya lembaga yang baru menurut UUD.
  • Pasal III memberikan legitimasi terhadap MA agar menjalankan kewenangan-kewenangan MK sebelum kerangka tersebut dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003.

Aturan Komplemen

Aturan-sifat tambahan mengasihkan kodrat-qada dan qadar tambahan yang tidak perlu disisipkan pada aturan utama dan rasam pergantian. Adat-aturan tersebut, yakni:

  • Pasal I memberi tugas plong MPR untuk menyaring Ketetapan MPR dan MPRS sebelum sidang umum berikutnya (sreg hari 2003).
  • Pasal II menegaskan bahwa UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal.

Sejarah

Formulasi

Penyusunan bentuk UUD 1945 dilakukan secara perlahan-lahan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), yaitu tubuh yang dibentuk dengan izin Jepang sreg tanggal 29 April 1945.[5]

Sidang pertama BPUPK, yang dilaksanakan terbit copot 28 Mei setakat 1 Juni tersebut, menghasilkan gagasan “dasar negara”, dengan mengacu pada rumusan “Pancasila” yang digagas makanya Soekarno. Selain itu, sidang ini juga menghasilkan kesepakatan cak bagi membentuk Panitia Sembilan yang akan ceratai kian jauh mengenai gagasan tersebut agar menghasilkan rumusan nan matang.[6]
Satu setengah bulan kemudian, tepatnya lega terlepas 22 Juni 1945, Panitia Sembilan yang sudah mengadakan sidang-sidang kesannya merampungkan rumusan sumber akar negara tersebut dan menamakannya Piagam Jakarta. Naskah piagam inilah yang menjadi naskah Pembukaan UUD 1945.

Setelah itu, sidang kedua BPUPK yang berlangsung dari tanggal 10–17 Juli mengomongkan perihal piagam tersebut dan suku cadang-komponen negara, seperti bentuk negara, bentuk dan susunan pemerintahan, nasional, standard dan bahasa nasional, dan sebagainya. Setelah sejumlah perdebatan mengenai Piagam Jakarta, jadinya BPUPK merampungkan naskah rancangan Undang-Undang Asal (UUD) yang terdiri dari Pembukaan UUD nan mengacu pada Piagam Jakarta dan Buntang Tubuh UUD yang berisi onderdil-komponen tersebut.[7]
[8]

Pengesahan dan pemberlakuan

Sidang pertama PPKI (18 Agustus 1945) nan menghasilkan salah satunya pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia puas tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Ancang Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan kelanjutan dari BPUPK mengadakan sidang pertamanya sreg terlepas 18 Agustus. Sidang tersebut kemudian menghasilkan, keseleo satunya, penetapan rancangan Pembukaan dan Bangkai Tubuh UUD yang dihasilkan BPUPK sebagai
Undang-Undang Asal Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang sah. Sahaja sebelum itu, PPKI melakukan beberapa pergantian pada naskah UUD hasil rancangan BPUPK, terutama plong bagian-babak yang dianggap lebih mementingkan agama Islam. Peralihan-perubahan tersebut di antaranya:[9]
[10]

  • Alas kata “Mukadimah” diganti dengan kata “Introduksi”.
  • Pada keseleo satu frasa (yang merupakan sila pertama Pancasila) dalam paragraf keempat yang berbunyi, “… dengan berpijak kepada Ketuhanan
    dengan kewajiban menjalankan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya, …” diubah menjadi “… dengan berdasar kepada Ketuhanan
    Yang Maha Esa, …”.
  • Frasa “yang beragama Selam” dalam Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi “Kepala negara adalah orang Indonesia asli
    yang beragama Islam” dihapuskan.
  • Beberapa pembukaan intern kalimat “Negara berdasar atas Ketuhanan
    dengan kewajiban menjalankan syariat Selam untuk pemeluk-pemeluknya” kerumahtanggaan Pasal 28 Ayat (1) diganti, sehingga menjadi Pasal 29 Ayat (1) yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan
    Yang Maha Esa“.
  • Penambahan Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan ingatan dengan lisan dan garitan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Dalam kurun periode 1945–1950, UUD 1945 tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada tahun Persebaran Kewarganegaraan Indonesia. Maklumat Wakil Presiden Nomor X lega tanggal 16 Oktober 1945 mengakhirkan bahwa otoritas legislatif diserahkan kepada KNIP, karena MPR dan DPR masih belum terdidik. Lega tanggal 14 November setelahnya, Soekarno membuat lemari kecil semiparlementer yang pertama (karena adanya jabatan Perdana Nayaka di dalamnya), sehingga peristiwa ini yaitu peristiwa perubahan pertama berusul sistem pemerintahan Indonesia nan seharusnya seperti yang disebutkan intern UUD 1945.

Setelah Indonesia dan Belanda beberapa kelihatannya melakukan perjuangan dan perjanjian gencatan senjata, pada sungkap 23 Agustus hingga 2 November 1949, kantor cabang Republik Indonesia, Belanda, dan Majelis Permusyawaratan Federal (BFO) bentukan Belanda melakukan pertemuan di di Den Haag (Belanda) yang disebut Konferensi Meja Melingkar (KMB) bagi perjanjian berbaik bungsu kalinya dengan Belanda. KMB tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa kedaulatan negara Indonesia akan diberikan kepada
Republik Indonesia Kawan
(RIS) dan diakui makanya Belanda. RIS kemudian terbentuk lega sungkap 27 Desember 1949. Oleh karena situasi ini, UUD 1945 dibatalkan secara otomatis setelah negara tersebut bersimbah.

Pengadopsian konstitusi lainnya

Selepas Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk dan Indonesia menjadi negara federasi, konstitusi nan digunakan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS),[11]
sementara itu UUD 1945 masih digunakan sahaja internal lingkup negara penggalan “Republik Indonesia”. Konstitusi RIS ini tidaklah bertahan lama dan kesannya dicabut pada tanggal 15 Agustus 1950,[12]
yang diikuti dengan likuidasi negara RIS dan kembalinya Indonesia menjadi Negara Wahdah Republik Indonesia sreg tanggal 17 Agustus.

Setelah peralihan tersebut, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Sumber akar Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950). Maka dari itu karena itu, UUDS 1950 mengenal sistem tadbir Indonesia seumpama sistem parlementer. Sehabis beberapa masa bertindak, Indonesia pada hari 1955 melaksanakan penyortiran publik lakukan permulaan kalinya kerumahtanggaan dua tahap, yaitu pemilihan anggota DPR pada terlepas 29 September dan penyaringan anggota konstituante pada tanggal 15 Desember.[13]
[14]
Konstituante Republik Indonesia yang terdiri atas anggota-anggota terpilih pemilu tahap kedua tersebut bertugas mengadakan sidang-sidang untuk membahas dan merumuskan rancangan UUD yang baru mengoper UUDS 1950. Namun jasmani tersebut tidak dapat menghasilkan rancangan UUD baru dan bahkan sebagian besar anggotanya berencana cak bagi menarik diri bersumber sidang konstituante. Peristiwa genting ini mengerasi Soekarno membebaskan Dekret Kepala negara 5 Juli 1959 yang membubarkan fisik Konstituante Republik Indonesia, memberlakukan kembali UUD 1945 dan membatalkan UUDS 1950, serta takhlik MPR dan DPA tentatif selekasnya.[15]
[16]

Pemberlakuan lagi dan penyimpangan

Masa Kerakyatan Terpimpin

Prangko “Lagi ke UUD 1945” dengan nominal 50 sen, bikin merayakan pemberlakuan lagi UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Setelah pemerintah membedakan Dekret Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 yang sempat tidak berlaku selama sembilan tahun jadinya lagi berlaku sebagai konstitusi negara.[17]
Akibat pemberlakuan ini, jabatan Mangkubumi Nayaka Indonesia dihapuskan dan sistem pemerintahan Indonesia kembali menganut sistem presidensial sesuai makrifat UUD 1945.

Pada perian Demokrasi Terpimpin, terdapat bervariasi penyimpangan terhadap UUD 1945. Penyimpangan-penyimpangan tersebut di antaranya yakni:[18]
[19]

  • Konsep Pancasila ditafsirkan sepihak oleh Soekarno.
  • Konsep demokrasi terpimpin yang digagas oleh Presiden Soekarno yang menekankan bahwa semua keputusan kenegaraan berfokus lega kepala negara, padahal Pemerintah Indonesia tersebut berdasarkan sistem konstitusional dan tak sistem absolutisme (Penjelasan UUD[a]), sementara UUD 1945 menyiratkan bahwa pengaturan pemerintahan di Indonesia menganut asas pembagian kekuasaan.
  • Kepala negara Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), padahal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah kekuasaan negara tertinggi dan makin tataran tinimbang posisi presiden (Penjelasan UUD[a]), sehingga presiden tidak berhak untuk mengatur MPR.
  • Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan membuat DPR Sanggang Royong yang anggotanya ditunjuk koteng oleh Soekarno, padahal presiden tidak berkuasa lakukan melagak DPR (Penjelasan UUD[a]).
  • Presiden Soekarno membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), sedangkan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) bertugas memberi pertimbangan atas usulan kepala negara dan berkuasa memberi proposal kepada pemerintah (Pasal 16[a]) serta menjadi superior pemerintah (Penjelasan UUD[a]). Kepala negara tidak semoga mengatur badan nan melihat pemerintah sama dengan situasi tersebut.
  • MPRS menjadwalkan Soekarno bak kepala negara seangkatan atma. Peristiwa ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa jabatan Kepala negara Indonesia hanya bisa dipegang selama lima masa (Pasal 5[a]), dan pasca- itu harus dipilih kembali oleh MPR (Pasal 6[a]).
  • Manipol USDEK yang dijadikan Garis-Garis Osean Haluan Negara (GBHN) oleh Soekarno, sementara itu nan berkuasa menentukan GBHN adalah MPR (Pasal 3[a]).
  • Konsep nasakom (nasionalis, agama, dan komunis) yang digagas oleh Presiden Soekarno lambat-laun menggeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945.

Masa Orde Hijau

Puas hari Orde Baru, pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara nirmala dan membumi.[20]
UUD 1945 juga menjadi konstitusi nan dulu “sakral”, di antara melalui sejumlah peraturan, ialah:

  • Kelanggengan MPR Nomor I/MPR/1983 dan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 yang di antaranya berisi pernyataan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak berkehendak akan berbuat pertukaran terhadapnya
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 akan halnya Referendum, yang riuk satunya menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengingkari UUD 1945, justru tinggal harus harap pendapat rakyat melangkahi referendum.

Kendatipun penyimpangan UUD 1945 secara eksplisit tidak tampak puas zaman Orde Baru, terdapat beberapa penyimpangan Pancasila ibarat pangkal dari UUD 1945 nan dilakukan maka dari itu pemerintahan Orde Baru. Distorsi-bias tersebut, merupakan:[21]
[22]

  • Konsep Pancasila masih ditafsirkan sepihak oleh Soeharto, dan justru pula digunakan sebagai alat legitimasi politik bakal menguasai rakyat.
  • Sentralisasi kontrol pada presiden yang masih terjadi di tangan Soeharto, meskipun pemusatan tersebut lebih terstruktur. Soeharto hanya mempercayakan cucu adam-hamba allah terdekatnya untuk menguasai perusahaan samudra negara.
  • Pemerintahan Soeharto nan melarang adanya kritikan-aduan bakal pemerintah dengan alasan menganggu kestablilan negara, terjadwal juga pers.
  • Hak-hak politik dibatasi maka dari itu pemerintah dengan mengurangi jumlah puak politik yang resmi menjadi dahulu tiga.

Proses perubahan

Keterangan gambar dalam bahasa Inggris

Selepas pemerintahan Orde Bau kencur jatuh dan masa reformasi dimulai, terletak banyak tuntutan untuk melakukan pengubahan pada skenario UUD 1945. Alasan adanya tuntutan transisi UUD 1945 tersebut antara lain karena kenyataan bahwa otoritas tertinggi lain di tangan rakyat sahaja di tangan MPR yang dikuasai pemerintah, pengaruh yang terlalu besar pada kepala negara, banyaknya pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir, serta kenyataan bahwa isi rumusan UUD 1945 nan mengatur penyelenggaraan negara yang belum cukup. Permukaan bokong dari tuntutan tersebut boleh dilihat semenjak bukti bahwa banyaknya digresi-bias UUD 1945 yang dapat terjadi di musim-hari sebelumnya. Oleh sebab itu, MPR mengadakan sidang-sidang umum nan menghasilkan perubahan (amendemen) UUD 1945 sebanyak empat kali.[23]
[24]
[25]

  • Perubahan mula-mula dilakukan pada Sidang Mahajana MPR 1999 yang berlanjut antara 14–21 Oktober 1999.
  • Transisi kedua dilakukan pada Sidang Umum MPR 2000 yang berlangsung antara 7–18 Agustus 2000.
  • Persilihan ketiga dilakukan plong Sidang Umum MPR 2001 nan berlangsung antara 1–9 November 2001.
  • Perubahan keempat dilakukan sreg Sidang Umum MPR 2002 yang berlangsung antara 1–11 Agustus 2002.

Setelah amendemen, dampak yang paling terasa adalah pembagian supremsi yang lebih setara dan seimbang, tidak ada kembali bagan pemerintahan terala, sehingga rencana pemerintahan nan diatur di internal UUD 1945 menjadi lembaga tinggi negara yang masing-masing dapat saling mengawasi dan bekerja sama tetapi tidak bisa mengontrol satu ekuivalen lain. Buram-bentuk tersebut juga punya kewenangan, batasan, dan cara pengangkatan yang lebih jelas selepas amendemen, sehingga rencana-kerangka tersebut dapat menjalankan peran yang semestinya. Selain itu, adanya hak-hak asasi hamba allah (HAM) yang diatur dalam UUD 1945 menjadikan HAM sebagai salah suatu tujuan konstitusi.[26]

Pertukaran

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
ialah proses untuk mengubah salah satu atau sejumlah pasal nan terwalak dalam Batang Tubuh UUD 1945. Perubahan UUD ini merupakan salah satu wewenang semenjak MPR-RI yang diatur privat UUD 1945. Sepanjang memori, MPR telah berbuat empat kelihatannya pengubahan puas UUD 1945.

Latar pinggul

Walaupun Soekarno koteng sebagai Presiden Indonesia permulaan mengeluarkan dekret kepala negara kerjakan memberlakukan pun UUD 1945, ia selalu menganggap bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi yang tidak abstrak. Namun berpokok Soeharto menjabat misal presiden pada tahun 1967, pemerintahan pemerintahan Orde Baru selalu menolak menyetujui bentuk pergantian (amendemen) apa pula itu terhadap UUD 1945. Mereka menganggap bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi yang bersifat final dan “kemurniannya” harus tetap dilindungi.[27]
Pada tahun 1983, MPR, melalui Kelanggengan MPR Nomor I/MPR/1983, menetapkan posisi bagi tidak melakukan pengubahan plong UUD 1945. Meskipun begitu, MPR pun mengatur kodrat untuk mengubah UUD 1945 plong ketetapan MPR yang sepadan. Namun, ketentuan tersebut menyebutkan syarat keharusan lakukan mengadakan referendum yang telah disetujui oleh Presiden atas bentuk amendemen UUD yang sudah diloloskan maka itu MPR.[28]
Terlebih lagi, UU No. 5 Tahun 1985 yang mengatur mengenai referendum atas perubahan UUD 1945 menyatakan bahwa referendum tersebut harus mencapai partisipasi pemilih minimum sebesar 90% dan hasil suara minor dukungan minimum sebesar 90% agar proses amendemen bisa dilanjutkan dan perubahan UUD dapat disahkan.[29]
Qanun-ordinansi ini membentuk pengubahan UUD 1945 semakin sulit dilakukan, dan selain itu lagi dianggap bertentangan dengan Pasal 37 UUD 1945 yang tidak pernah menamakan adapun referendum.

Sehabis kemunduran rezim Soeharto pada waktu 1998, ketetapan MPR dan UU tersebut dihapuskan, sehingga membuka jalan nan makin lebar cak bagi dilakukannya amendemen UUD 1945. Akhirnya puas tahun 1999–2002, UUD 1945 mengalami perubahan (amendemen) sebanyak empat kali yang seluruhnya diputuskan dalam sidang-sidang umum MPR.

Asal dan tujuan

Ki mawas dari penyimpangan-penyimpangan UUD 1945 yang terjadi pada masa Kerakyatan Terpimpin dan Orde Bau kencur, salah satu aplikasi demonstrasi penuntut perbaikan yaitu dilakukannya perubahan (amendemen) terhadap UUD 1945. Alasan-alasan terbesar UUD 1945 diamendemen, yaitu karena pasal-pasal n domestik UUD 1945 polos yang jumlahnya sesak kurang dan mudah menimbulkan multitafsir. Provisional itu, maksud dari perlintasan-perubahan UUD 1945 tersebut sebagian ki akbar berupa penyempurnaan atas aturan-kebiasaan dasar seperti tatanan negara, kemandirian rakyat, peruntungan asasi basyar, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara syariat, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Pergantian UUD 1945 dilakukan dengan sejumlah syarat, di antaranya adalah Prolog UUD 1945 enggak boleh berubah, tulangtulangan negara tegar dalam susuk negara kesatuan, serta sistem pemerintahan tetap dalam kerangka sistem presidensial. Kata “Allah” internal Prolog UUD 45 masih dimungkinkan bikin diamandemen menjadi “Halikuljabbar”, sesuai perjanjian usulan yang diterima oleh Sukarno dan kerubungan nasional dari perwakilan Bali, I Gusti Ketut Pudja, namun situasi ini belum dilakukan pada musim amandemen Konstitusi tahun 1999-2002.[30]
[31]

Bilangan perubahan

Sebelum amendemen, ketentuan perubahan di privat UUD 1945 doang memasrahkan syarat bahwa anggota MPR yang hadir n domestik sidang pengubahan UUD harus berjumlah dua pertiga (2/3) bermula keseluruhan anggota dan putusan perubahan UUD belaka dapat dilakukan bila berbahagia persetujuan mulai sejak 2/3 anggota MPR.

Pasca- pergantian keempat, ketentuan transisi UUD tersebut menjadi lebih mendetail. Suatu usulan perubahan boleh diagendakan kerumahtanggaan sidang MPR bila diajukan oleh sepertiga (1/3) bersumber keseluruhan anggota dan tawaran tersebut harus dituliskan secara mendetail. Dan setimbang seperti sebelum amendemen, anggota MPR nan hadir dalam sidang pengubahan UUD harus sekurang-kurangnya 2/3 berpunca jumlah anggota. Namun tidak seperti sebelumnya, putusan perubahan UUD hanya boleh dilakukan bila mendapat persetujuan berasal 50% ditambah satu anggota dari keseluruhan kuantitas anggota MPR. Selain itu, terwalak ayat pembatasan perubahan UUD (entrenchment clause) yang menyatakan bahwa individual bentuk “Negara Wahdah Republik Indonesia” enggak bisa diubah.

Daftar

Berikut ini merupakan daftar perubahan UUD yang telah disahkan sebagai episode berpokok UUD 1945 nan utuh dan tak terpisahkan.

Pertukaran purwa

Pertukaran Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan intern Rapat Paripurna MPR ke-12 pada tanggal 19 Oktober 1999, yang merupakan rangkaian dari Sidang Mahajana (Tahunan) MPR Tahun 1999 yang berlangsung pada tanggal 14–21 Oktober 1999. Perlintasan ini secara garis osean bermaksud untuk membuat kekuasaan legislatif dan eksekutif makin seimbang dan sejajar, serta membatasi masa jabatan Presiden.[32]
[33]

Internal perubahan pertama ini, MPR menyangkal bilang pasal, yaitu Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21.

Perubahan kedua

Pergantian Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perian 1945 disahkan dalam Rapat Paripurna MPR ke-9 pada sungkap 18 Agustus 2000, yang yakni koalisi berasal Sidang Umum (Tahunan) MPR Tahun 2000 yang berlangsung sreg tanggal 7–18 Agustus 2000. Pertukaran tersebut utamanya bertujuan melakukan pemantapan otonomi provinsi, stabilitas peran legislatif, cagar HAM dalam konstitusi, pengukuhan peran TNI dan Polri, dan penambahan identitas nasional.[32]
[33]

Internal persilihan kedua tersebut, MPR mengubah dan/alias menambahkan beberapa pasal dan bab, merupakan Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E,[b]
Bab X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Ki XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C.

Perubahan ketiga

Perubahan Ketiga Undang-Undang Radiks Negara Republik Indonesia Masa 1945 disahkan dalam Rapat Paripurna MPR ke-7 lega tanggal 9 November 2001, yang yaitu relasi dari Sidang Umum (Tahunan) MPR Perian 2001 yang berlanjut pada copot 1–9 November 2001. Peralihan ini terutama memberi pemantapan pada supremsi yustisi (yudikatif) agar setinggi dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif, membusut DPD ke internal aliansi bentuk legislatif, memperbarui kelembagaan BPK, dan memperjelas mekanisme demokrasi dalam penyelenggaraan negara.[32]
[33]

Dalam perubahan ketiga ini, MPR mengubah dan/atau menambahkan beberapa pasal dan ki, ialah Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3),[b]
dan (4);[b]
Pasal 6 Ayat (1), dan (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), dan (5); Pasal 7A; Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 Ayat (1) dan (2); Pasal 11 Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4); Gerbang VIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pintu VIIB, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6); Pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2); Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4); serta Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).

Perubahan keempat

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan dalam Bersanding Paripurna MPR ke-6 pada tanggal 10 Agustus 2002, yang merupakan rangkaian dari Sidang Awam (Tahunan) MPR Tahun 2002 yang berlanjut pada copot 1–11 Agustus 2002. Peralihan tersebut menitiberatkan sreg penyempurnaan ayat-ayat atau pasal-pasal khusus yang hilang serta penyempurnaan pasal-pasal di bidang pendidikan, kultur, perekonomian, moneter, dan kesejahteraan sosial.[32]
[33]

Dalam transisi keempat ini, MPR mematok bilang hal, antara enggak bagaikan berikut.

  1. Pernyataan MPR mengenai tulisan tangan UUD 1945.

    Undang-Undang Bawah Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sama dengan sudah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan pun dengan Dekret Presiden lega terlepas 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi sreg tanggal 22 Juli 1959 makanya Dewan Kantor cabang Rakyat.

  2. Penambahkan pernyataan penutup pada naskah perubahan kedua (sebelum kolom-kolom jenama tangan) yang hilang.
  3. Perlintasan penomoran puas Pasal 3 Ayat (3) dan (4) dalam perubahan ketiga menjadi Pasal 3 Ayat (2) dan (3), serta Pasal 25E menjadi Pasal 25A.
  4. Penghapusan Bab IV dan pemindahan Pasal 16 ke Portal III.
  5. Pengubahan dan/maupun penambahan Pasal 2 Ayat (1); Pasal 6A Ayat (4); Pasal 8 Ayat (3); Pasal 11 Ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 Ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 23 Ayat (1) dan (2); Bab XIV, Pasal 33 Ayat (4) dan (5); Pasal 34 Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Aturan Pergantian Pasal I, II, dan III; serta Rasam Adendum Pasal I dan II.

Tulisan

  1. ^


    a




    b




    c




    d




    e




    f




    g




    h



    sebelum amendemen
  2. ^


    a




    b




    c



    Ini merupakan kesalahan penomoran yang diperbaiki pada perubahan keempat.

Referensi


  1. ^


    “Pembentukan Peraturan Perundang-Invitasi”.
    Pasal 9, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.




  2. ^


    a




    b




    Maarif, Syamsul Dwi (2021-09-27). “Sistematika UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen”.
    Tirto.id
    . Diakses terlepas
    2022-01-28
    .





  3. ^


    Asshiddiqie, Jimly. “Status Keberlakuan Penjelasan UUD 1945”.
    Hukumonline.com
    . Diakses sungkap
    2022-01-28
    .





  4. ^


    Lisfianti, Widya (2021-09-13). Daryono, ed. “Pembukaan UUD 1945: Rasam, Makna Tiap Alinea dan Anak kunci Perasaan Pancasila”.
    Tribunnews.com
    . Diakses copot
    2022-01-28
    .





  5. ^

    Ricklefs 2005, hlm. 424.

  6. ^


    Adryamarthanino, Verelladevanka (2021-12-07). Ningsih, Widya Lestari, ed. “Sidang Purwa BPUPKI: Tokoh, Kapan, Tujuan, Proses, dan Hasil”.
    Kompas.com
    . Diakses tanggal
    2022-01-25
    .





  7. ^


    Adryamarthanino, Verelladevanka (2021-12-08). Ningsih, Widya Kuat, ed. “Sidang Kedua BPUPKI: Kapan, Tujuan, Agenda, dan Hasil”.
    Kompas.com
    . Diakses tanggal
    2022-01-25
    .





  8. ^


    Raditya, Iswara Tepi langit. (2021-08-12). “Memori Hasil Sidang BPUPKI Kedua: Tanggal, Intensi, Agenda, Anggota”.
    Tirto.id
    . Diakses tanggal
    2022-01-26
    .





  9. ^


    “Perubahan Naskah Piagam Jakarta dan Kerangka UUD oleh PPKI”.
    Gelung. 2022-11-24. Diakses tanggal
    2022-01-27
    .





  10. ^


    Ardanareswari, Indira (2019-08-18). “Sidang Mula-mula PPKI dan Detik-Detik Pengesahan Undang Undang Radiks”.
    Tirto.id
    . Diakses tanggal
    2022-01-27
    .





  11. ^

    Ricklefs 2005, hlm. 466-468.

  12. ^


    “Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Sekutu menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia”.
    Undang-Undang RIS No. 7 Tahun 1950.





  13. ^


    “Pemilu Pertama perian 1955”.
    Museum Kepresidenan Auditorium Kirti. 2022-09-29. Diakses tanggal
    2022-01-26
    .





  14. ^


    Gischa, Serafica (2020-02-06). Gischa, Serafica, ed. “Album Pemilu 1955 di Indonesia”.
    Kompas.com
    . Diakses copot
    2022-01-26
    .





  15. ^


    Adryamarthanino, Verelladevanka (2021-11-01). Nailufar, Nibras Musik, ed. “Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959”.
    Kompas.com
    . Diakses tanggal
    2022-01-26
    .





  16. ^


    Raditya, Iswara Ufuk. (2022-01-05). “Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Sejarah, Alasan, Tujuan, & Dampak”.
    Tirto.id
    . Diakses terlepas
    2022-01-26
    .





  17. ^

    Ricklefs 2005, hlm. 522-526.

  18. ^


    Wulandari, Trisna (2021-08-19). “Periode 1959 sampai 1966, Periode Kerakyatan Terpimpin dan Penyimpangannya”.
    detikcom
    . Diakses terlepas
    2022-01-27
    .





  19. ^


    Heryansyah, Tedy Rizkha (2021-07-05). “7 Digresi Demokrasi Terpimpin terhadap Pancasila dan UUD 1945: Sejarah Kelas 9”.
    Ruang Guru
    . Diakses tanggal
    2022-01-27
    .





  20. ^

    Ricklefs 2005, hlm. 593-623.

  21. ^


    Welianto, Ari (2021-12-17). Welianto, Ari, ed. “Penyimpangan terhadap Pancasila plong Masa Orde Yunior”.
    Kompas.com
    . Diakses sungkap
    2022-01-27
    .





  22. ^


    Retno, Devita (2019-07-05). “8 Distorsi Pada Hari Orde Baru dalam Parasan Garis haluan”.
    Rekaman Teoretis
    . Diakses tanggal
    2022-01-27
    .





  23. ^


    Affifah, Farrah Putri (2021-09-14). Miftah, ed. “Amandemen UUD 1945: Denotasi, Latar Belakang, Tujuan, dan Hasil-hasilnya”.
    Tribunnews.com
    . Diakses tanggal
    2022-01-27
    .





  24. ^


    Raditya, Iswara Tepi langit. (2020-12-01). “Amandemen UUD 1945 Dilakukan 4 Kali, Sejarah, & Perubahan Pasal”.
    Tirto.id
    . Diakses tanggal
    2022-01-27
    .





  25. ^


    Rizal, Jawahir Gustav (2021-09-14). Kurniawan, Rendika Ferri, ed. “Rekaman Amendemen UUD 1945 dari Masa ke Masa”.
    Kompas.com
    . Diakses sungkap
    2022-01-27
    .





  26. ^


    Prakoso, Juniarto (2020-12-29). “Dampak Amandemen UUD 1945 Terhadap Umum”.
    Kumparan
    . Diakses tanggal
    2022-01-27
    .





  27. ^

    Adnan Gombang Nasution (2001)

  28. ^


    “Peraturaan Pengelolaan Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
    Kelestarian MPR No. I/MPR/1983.





  29. ^


    “Referendum”.
    Undang-Undang No. 5 Hari 1985.





  30. ^


    Hosen, Nadirsyah (2002-05-29). “Harga Mati Pembukaan UUD 1945”.
    Media ISNET
    . Diakses terlepas 2022-10-5.





  31. ^


    Pambudi, Nubuat (2017-01-06). “SAKRALISASI PEMBUKAAN UUD 1945”.
    ISTORIA Jurnal PENDIDIKAN DAN SEJARAH
    . Diakses tanggal
    2022-10-05
    .




  32. ^


    a




    b




    c




    d




    Rizal, Jawahir Gustav (2021-09-14). Kurniawan, Rendika Ferri, ed. “Memori Amendemen UUD 1945 dari Periode ke Periode”.
    Kompas.com
    . Diakses tanggal
    2022-01-30
    .




  33. ^


    a




    b




    c




    d




    Welianto, Ari (2020-02-06). Welianto, Ari, ed. “Amandemen UUD 1945: Intensi dan Perubahannya”.
    Kompas.com
    . Diakses tanggal
    2022-01-30
    .




Daftar teks

  • Ricklefs, Merle Calvin (2005). Syawie, Husni; Ricklefs, Merle Calvin, ed.
    A History of Berbudaya Indonesia since c. 1200 Third Edition
    [Album Indonesia Modern 1200-2004]. Diterjemahkan maka itu Wahono, Satrio; Bilfagih, Bakar; Huda, Hasan; Helmi, Miftah; Sutrisno, Joko; Manadi, Has. Jakarta: PT Atrium Ilmu Semesta. ISBN 9789791600125. OCLC 192076429.



  • Ricklefs, Merle Calvin (2008).
    A History of Maju Indonesia since c. 1200 (E-Book version)
    (edisi ke-4). New York: Palgrave Macmillan.



  • Asshiddiqie, Jimly (2003).
    Konsolidasi Skenario UUD 1945. Jakarta: Yarsif Watampone.



  • Adnan Buyung Nasution (2001)
    The Transition to Democracy: Lessons from the Tragedy of Konstituante in Crafting Indonesian Democracy, Tula Media Utama, Jakarta, ISBN 979-433-287-9
  • Dahlan Thaib, Dr. H, (1999),
    Teori Hukum dan Konstitusi
    (Legal and Constitutional Theory), Rajawali Press, Jakarta, ISBN 979-421-674-7
  • Denny Indrayana (2008)
    Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition, Kompas Book Publishing, Jakarta ISBN 978-979-709-394-5.
  • Jimly Asshiddiqie (2005), Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia (Indonesia Constitution and Constitutionalism), MKRI, Jakarta.
  • Jimly Asshiddiqie (1994), Gagasan Independensi Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia (The Idea of People’s Sovereignty in the Constitution), Ichtiar Hijau – van Hoeve, Jakarta, ISBN 979-8276-69-8.
  • Jimly Asshiddiqie (2009),
    The Constitutional Law of Indonesia, Maxwell Asia, Singapore.
  • Jimly Asshiddiqie (2005),
    Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Kerakyatan (Constitutional Law and the Pillars of Democracy), Konpres, Jakarta, ISBN 979-99139-0-X.
  • R.M.A.B. Kusuma, (2004)
    Lahirnya Undang Undang Radiks 1945
    (The Birth of the 1945 Constitution),Jasmani Penerbit Fakultas Hukum Perserikatan Indonesia, Jakarta, ISBN 979-8972-28-7.
  • Nadirsyah Hosen, (2007)
    Shari’a and Constitutional Reform in Indonesia, ISEAS, Singapore
  • Saafroedin Bahar,Ananda B.Kusuma,Nannie Hudawati, eds, (1995)
    Risalah Sidang Badan Penyelidik Usahah Persiapan Independensi Indonesian (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Minutes of the Meetings of the Agency for Investigating Efforts for the Preparation of Indonesian Independence and the Preparatory Committee for Indonesian Independence), Tata usaha Negara Republik Indonesia, Jakarta
  • Sri Medalion Pamungkas (1999),
    Konstitusi Kita dan Rancangan UUD-1945 Yang Disempurnakan
    (Our Constitution and a Proposal for an Improved Version of the 1945 Constitution), Partai Uni Kerakyatan, Jakarta, No ISBN

Pranala luar

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sahifah Suci)
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Periode 1945 (Dokumen Satu Naskah)
  • Perlintasan
    Pertama
    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Perlintasan
    Kedua
    Undang-Undang Sumber akar Negara Republik Indonesia Musim 1945
  • Pergantian
    Ketiga
    Undang-Undang Asal Negara Republik Indonesia Periode 1945
  • Peralihan
    Keempat
    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Kumpulan naskah UUD 1945 beserta pergantian-perubahannya



Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945

Posted by: gamadelic.com