Pasal 31 Uud 1945 Tentang



Daftar Isi

Gapura I PENDAHULUAN
Latar Pinggul………………………………………………………………………..01
Rumusan Masalah……………………………………………………………………01

Portal II PEMBAHASAN
Ki kenangan Tembusan Jakarta……………………………………………………………….02
Isi Piagam Jakarta…………………………………………………………………….03-04
Kompromi Umat Islam dalam perihal Manuskrip Jakarta………………………………05-08
Penutup………………………………………………………………………………09
Daftar ………………………………………………………………………………..10











Pintu I
PENDAHULUAN

A.
Bidang BELAKANG

Piagam Jakarta yakni naskah pembukaan (preambule) UUD 1945 yang disiapkan untuk konstitusi Negara Indonesia merdeka. Ketika naskah pembukaan itu sudah lalu disepakati, maka naskah-tulisan tangan rincian pasal-pasal dalam UUD 1945 masih menjadi persoalan. Dalam rapat copot 13 Juli 1945, Wachid Hasjim mengusulkan, agar Presiden adalah cucu adam Indonesia tahir dan “yang beragama Islam”. Begitu juga draft pasal 29 diubah dengan ungkapan: “Agama Negara ialah agama Islam”, dengan menjamin kemerdekaan orang-cucu adam yang beragama lain, bikin dan sebagainya. Kata Wachid Hasjim: “Hal ini damping perhubungan dengan pembelaan. Pada galibnya pembelaan yang berlandaskan atas pengapit suntuk hebat, karena menurut ajaran agama, spirit belaka boleh diserahkan lakukan ideologi agama.”

Beraneka ragam diversifikasi pemahaman akan halnya hadirnya sebuah Pertinggal Jakarta nan telah dihasilkan oleh panitia Sembilan dalam musyawarahnya yang cukup berat yang telah menjadi konsul akan seluruh rakyak Indonesia disaat itu. Dalam detik-saat nan menentukan menjelang pengesahan Salinan Jakarta, Ir. Soekarno selaku Ketua Panitia Sembilan dengan gentur meyakinkan seluruh anggota sidang BPUPKI cak bagi menerima rumusan Salinan Jakarta sebagai gentlemen agreement Bangsa Indonesia.

Setalah disyahkannya Piagam Jakarta maka kulur kembali beberapa sikap bersumber kelompok Katolik dan Protestan yang menyebabkan tujuh prolog privat Arsip Jakarta dihapuskan dan diganti dengan alas kata baru. Maka Piagam Jakarta sampai sekarang perlu dipahami dengan pemahaman yang benar karena dari rumusan itulah muncul Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.

RUMUSAN MASALAH

1. Rekaman Pertinggal Jakarta.

2. Isi Salinan Jakarta.

3. Bagaimana Kompromi Umat Selam adapun perihal
Pertinggal Jakarta.


01


BAB II

PEMBAHASAN

A.
Sejarah PIAGAM JAKARTA


Suatu fakta yang bukan bisa dibantah oleh siapapun adalah andaikata Badan Penyelidik Usaha-
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) internal sidangnya di tahun 1945 mereka lain menghasilkan konsensus nasional adapun sebuah Dasar Negara Republik Indonesia nan tertuang kerumahtanggaan naskah Tembusan Jakarta, maka Nasion Indonesia tak akan mendapatkan rumusan Introduksi Undang-Undang Dasar 1945 begitu juga yang ada momen ini.

Inskripsi Jakarta yang memuat dan kebal tentang rumusan konvensional permulaan kali sebuah Pancasila bagi Republik ini, disusun dan ditandatangani pada rontok 22 Juni 1945 makanya sembilan pembesar terkemuka Indonesia, berikut nama- nama yang menjadi anggota Panitia Sembilan berpunca BPUPKI, yaitu: Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, Ahmad Subardjo, KHA Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin.

Kerumahtanggaan saat-momen yang menentukan menjelang pengesahan Inskripsi Jakarta, Ir. Soekarno selaku Ketua Panitia Sembilan dengan gigih jujur seluruh anggota sidang BPUPKI lakukan mengamini rumusan Piagam Jakarta sebagai gentlemen agreement bangsa Indonesia. BPUPKI yaitu semata awak yang paling representatif bikin mengoper bangsa Indonesia ketika itu, baik dari segi keterwakilan kaki, agama atau persebaran politik.

Piagam Jakarta dari segi perbendaharaan ataupun spiritnya merupakan kristalisasi cita-cita bangsa dan harapan bernegara serta perjanjian luhur nan menjiwai proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Namun sebagaimana diketahui sehari setelah pemberitaan kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945 para pemimpin Selam bersedia menyetrip tujuh kata yang tertuang dibelakang kata Ketuhanan, adalah, dengan pikulan menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Perubahan nan fundamental tersebut terjadi karena sore hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Bung Karno dan Bung Hatta adalah tanggal 17 Agustus 1945 itu, seorang opsir Kaigun (Barisan Laut) cak bertengger menjumpai Bung Hatta, mengutarakan bahwa wakil-konsul dari agama Protestan dan agama Katolik dalam daerah-kewedanan yang dikuasai oleh Bala Laut Jepang menyatakan keberatan terhadap bagian kalimat dalam Perkenalan awal Undang-Undang Dasar yang dirumuskan maka itu panitia Sembilan dalam obstulen Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka para wakil-konsul katolik dan protestan mengakui bahwa bagian kalimat itu bukan mengeluh mereka, saja adapun rakyat yang beragama Islam saja. Bung Hatta kemudian menemui beberapa kepala Islam bagi membincangkan peristiwa tersebut, yakni Gapura Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Muhammad Hasan.


Mantan Menteri Luar Negeri dan tokoh diplomasi kemerdekaan RI Mr. Mohamad Roem menggambar, “Hilangnya tujuh perkataan (dalam Sahifah Jakarta, pen) dirasakan makanya umat Islam sebagai kerugian besar dan tidak pelik yang menyayangkannya. Tetapi, karena hilangnya sapta bacot itu


02

dimaksudkan agar golongan Protestan dan Katolik jangan mendamaikan diri dari Republik Indonesia, maka umat Islam bersedia memberi objek yang besar itu. Karena itu, Menteri Agama, Jenderal Alamsjah Ratu Perwiranegara, gayutan mengatakan bahwa Pancasila adalah hadiah terbesar yang diberikan umat Islam kepada Republik Indonesia.”

Keputusan yang diambil oleh sejumlah komandan Islam dalam waktu nan dulu ringkas itu, sungguh mencerminkan sikap kenegarawanan dan komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa nan tiada bandingnya intern memori Republik Indonesia.

Dalam pengait ini Bung Hatta n domestik bukunya Seputar Mualamat (1970) menyatakan, “Sreg periode itu kami menginsyafi bahwa hidup Piagam Jakarta tak hirap dengan menghilangkan congor Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Selam bikin pemeluk-pemeluknya, dan menggantinya dengan kalimat yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.” Keadaan-hal nan mengenai syariat Islam nan berhubungan dengan kepentingan umat Islam, menurut Hatta, bisa diajukan ke DPR kerjakan diatur dalam susuk Undang-Undang.

Dalam perkembangan politik nasional setelah Majelis Konstituante yang dibentuk beralaskan Pemilu 1955 berlarut-larut dalam mengekspresikan pergantian UUD, Presiden Soekarno atas desakan TNI Legiun Darat mengumumkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan lagi Undang-Undang Asal 1945. Dalam konsiderans Dekrit 5 Juli tersebut, Presiden Soekarno atas nama rakyat Indonesia menyatakan bahwa Pertinggal Jakarta tertanggal 22 Juli 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar.

B.
ISI Kopi JAKARTA

Manuskrip Jakarta yakni hasil musyawarah tentang Dasar Negara Indonesia nan dirumuskan oleh Panitia Sembilan dan disetujui pada sungkap 22 Juni 1945 antara pihak Islam dan kaum kewarganegaraan (nasionalis). Panitia Sembilan adalah panitia kecil nan dibentuk oleh BPUPKI.

Di kerumahtanggaan Sertifikat Jakarta terdapat lima granula yang setelahnya menjadi Pancasila dari panca granula, ibarat berikut:

1.
Ketuhanan dengan bagasi menjalankan hukum Islam untuk pemeluk-pemeluknya

2.
Kemanusiaan yang independen dan beradab

3.
Persatuan Indonesia

4.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan n domestik permusyawaratan badal

5.
Keadilan sosial cak bagi seluruh rakyat Indonesia


Kapan penyusunan UUD pada Sidang Kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan Muqaddimah (preambule).

Selanjutnya pada pengabsahan UUD 45 lega sungkap 18 Agustus 1945 maka itu PPKI, istilah Muqaddimah diubah menjadi Alas kata UUD setelah granula pertama diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan granula permulaan dilakukan oleh Drs. M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo.

Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, H.A. Salim, Achmad Subardjo, Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin.

NASKAH PIAGAM JAKARTA

a.jpg






04

C. KOMPROMI UMAT Selam Akan halnya PERIHAL Tindasan JAKARTA


Ir Soekarno dengan tegas mengatakan bahwa Piagam Jakarta yaitu Kompromi yang sesudah-sudahnya. Artinya memang para biang keladi bangsa mutakadim bersepakat dan menghasilkan sebuah rumusan. Sila pertama hingga kelima merupakan hasil bermula kompromi tersebut, pula alas kata UUD 1945 yang saat ini, kedua hasil rumusan tersebut menjadi Dasar Negara kita dan pula andai Konstitusi tertinggi.

Namun yang menggandeng disini ialah, Inskripsi Jakarta 22 juni 1945 yang kemudian dibahas dalam Panitia Persiapan Kedaulatan Indonesia (PPKI), doang mempunyai perbedaan tujuh kata pada perkenalan awal UUD 1945 yang masa ini kita ketahui yaitu perbedaanya pada kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Dalam buku “Menyejukkan Prasangka terhadap Sahifah Jakarta” KH Syaifudi Zuhri (tokoh NU) menyatakan bahwa tujuh kata nan waktu ini tidak suka-suka itu senyatanya bersifat konstitusional, karena memang dalam pembahasan yang panjang dan sudah disepakati dalam sidang, kata tersebut tidak seolah-olah menganak emaskan Umat Islam, karena kemerdekaan beragama sendiri sudah diatur pada UUD 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2) nan berbunyi: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Nan Maha Esa. (2) Negara menjamin kemandirian saban penduduk bikin memeluk agamanya per dan bakal beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. , dan senyatanya Umat selain islam bukan perlu keruh.

Pada sidang Badan Penyelidik Usaha Anju Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Ir. Soekarno mengajak agar memperjuangkan kedaulatan, juga inisiator-penggagas Selam Nasional dan para pejuang ini memperjuangkan tentang kewajiban menjalankan Hukum Islam namun solo bagi Umat Islam. Kesepakatan yang telah disepakati dan merupakan kompromi yang terbaik. Jadi, kalau kita tatap berpunca proses jalannya sidang-sidang BPUPKI (bakal mempersiapkan kemerdekaan), sudah dapat dibilang ada kata setuju.

Tunggang masa plong 17 Agustus 1945, Mohammad Hatta menerima telepon dari Tuan Nishiyama, pembantu Laksamana Maeda, yang lamar kesediannya untuk bicara dengan opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang). Opsir itu cak hendak mengemukakan suatu kejadian yang lampau berfaedah. Hatta mempersilakan datang.

Opsir sebagai utusan Kaigun menyampaikan aspirasi keberatan berpunca wakil-wakil umat Protestan dan Katolik di distrik Indonesia Timur atas kalimat pembukaan Undang-undang Dasar nan berbunyi: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Selam bagi pemeluk-pemeluknya. Opsir itu mencadangkan jika wakil-wakil itu merasa di diskriminasi. Sekiranya kalimat tersebut ditetapkan kembali, mereka mengidas berdiri di luar Republik Indonesia.

“Itu bukan suatu diskriminasi,” kata Hatta kepada opsir itu nan diceritakannya di taktik Untukmu Negeriku. “Sebab, penetapan itu namun akan halnya rakyat nan beragama Islam. Masa merumuskan Introduksi Undang-undang Pangkal, Mr. Maramis (beragama Kristen) yang ikut serta dalam panitia sembilan tidak memiliki keberatan segala apa-apa dan pada tanggal 22 Juni ia ikut menandatanganinya.”

Opsir itu tetap menjelaskan bahwa apa nan disampaikan sudah menjadi mandu para pemipin kristen dan katolik di daerah otoritas Bala Laut Jepang wilayah Indonesia Timur. Intimidasi disintegrasi rupanya menakuti Hatta. Selama ini ia mutakadim berjuang hening-matian untuk bisa membentuk area ini beraduk. Tinggal Hatta lamar kepada opsir semoga menahan perasaan dan akan menyampaikan usulan itu kepada sidang Panitia Anju Kemerdekaan (PPKI) keesokan harinya.

Usul opsir itu disampaikan oleh Hatta plong sidang PPKI plong 18 Agustus 1945. Keributan lagi terjadi. Kelompok Islam tidak peroleh dikarenakan Dasar Negara Pancasila sudah disepakati bersama puas 22 Juni 1945. “Memang pintar pihak minoritas non-Mukmin itu. Digdaya buat memanfaatkan kesempatan
moment psychologis.” komentar Kasman mengenai keadaan ini di pusat Hidup itu Berjuang Kasman Singodemidjo 75 Periode.

Mohammad Hatta mengusulkan formulasi bau kencur pada sila pertama menjadi ‘Ketuhanan nan Maha Esa’. Ia mengubah introduksi Allah bak Almalik, Tuhannya umat Islam. Demi menjaga persatuan buat menghadapi penjajahan kembali, sejumlah tokoh golongan Islam cekut sikap mengalah dan menyetujui rang baru tersebut. Tidak dengan Burik Bagus Hadikusomo nan tetap ngotot mempertahankan Piagam Jakarta.

Kasman yang ikut bak anggota tambahan sidang PPKI, sepantasnya ingin tetap mempertahankan hasil kerukunan Piagam Jakarta seumpama asal negara. Karena baginya Salinan Jakarta adalah wajar dan habis konsekuen bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Situasi yang saring dan waktu nan melanglang begitu cepat, ia memutuskan ikut mengalah untuk sementara.

Para tokoh Islam juga berupaya mustakim Burik Bagus Hadikusumo namun tidak berhasil. Soekarno akhinya meminang batuan Kasman. Selain sesama manusia Muhammadiyah, Kasman memang sepan erat dengan Pintu Bagus Hadikusumo. Dengan berpegang pada janji Soekarno akan dibahas pun persoalan asal negara 6 wulan kemudian di sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kasman mengemudiankan ikut kondusif andal Ketua Muhammadiyah itu agar bisa melihat publikasi bahwa kondisi momen itu sedang sementara.

“Kiyai, tidakkah bijaksana, jikalau kita sekarang laksana umat Islam yang mayoritas ini provisional mengalah demi kemenangan cita-cita kita bersama, yakni tercapainya Indonesia merdeka ….” semacam itu propaganda lobi Kasman. Ki Bagus Hadikusumo sekali lagi luluh.

Setelah berkompromi secara bundar dan sikap keluasan pikiran para tokoh Islam, disepakati hasil rumusan Pancasila pada kesepaktan Piagam Jakarta di pasal 1 berubah dari ‘Rabani dengan barang bawaan menjalankan syariat Islam bakal pemeluk-pemeluknya’ menjadi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Butir Pancasila hasil kesepakatan berpokok Panitia Sembilan dan sidang PPKI plong 18 Agustus 1945 itu yang dipakai hingga sekarang.

Sejak Soekarno memperkenalkan lima sila nan diberi logo Lima Sila pada 1 Juni 1945, masih belum disepakati sebagai dasar negara (baca lagi: Peperangan Tepuk Tangan Ide Pancasila). Abdul Diktatorial Muzakkir, dalam pidatonya di Majelis Konstituante pada 1957,
membualkan kronologis pelaksaan sidang BPUPKI. Dengan valid ia mengklarifikasi, bahwa bersumber 60 orang peserta sidang BPUPKI nan mengaplus kerubungan Islam sekadar 25% saja. Kemudian yang melembarkan dasar negara kebangsaan sebanyak 45 suara dan mengidas dasar Islam sebanyak 15 suara miring.





06

“Badan Penyelidik sehabis mengadakan rapat-rapatnya pada bulan Juni 1945 itu, memang belum seperti itu bulat pendapatnya tentang radiks negara,” ucap Muzakkir dalam sidang itu yang dirangkum di buku Debat Radiks Negara Islam dan Pancasila Konstituante 1957. “Pahit lidah detik ada kesempatan kebanyakan anggota-anggota Awak Penyelidik berkumpul di Jakarta pada 22 Juni 1945, maka Bung Karno menjemput mereka berapat di ruangan Hokokai (Kementrian Keuangan sekarang).”

Kerumahtanggaan berpasangan itu, Soekarno mengusulkan dibentuk panitia kecil yang diberi etiket Panitia Sembilan. Angota Panitia Sembilan adalah: Soekarno, Mohammad Hatta, Agus Salim, A. A. Maramis, Mohammad Yamin, Wahid Hasyim, A. Subarjo, Abikoesno, dan A. Kahar Muzakkir. Sebuah rasio nan independen dimana keramaian Selam berjumlah 4 cucu adam, sebagaimana kelompok kebangsaan 4 khalayak. Sedangkan Soekarno sebagai penengah dan didikan sidang.

Pada rapat 22 Juni 1945 itu, usulan lima sila soekarno yang terdiri dari: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Haur Kemanusiaan, Mufakat atau Kerakyatan, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa, disempurnakan oleh Panitia Sembilan.

Setelah rapat hingga jam 20.00 beralamat di kediaman Bung Karno di Perkembangan Pengangsaan Timur No. 56, Jakarta, disepakati rumusan lima sila yang berbunyi: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Manusiawi yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin maka itu hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan agen, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil rumusan Pancasila ini disepakati dengan stempel Tindasan Jakarta oleh Mohammad Yamin.

Bersambungan jalannya sudang BPUPKI hingga PPKI juga diceritakan maka itu Mohammad Yamin dalam sosi Naskah Persiapan Undang-undang Bawah 1945. Hasil rumusan Panitia Sembilan memang banyak pertentangan berpunca kelompok kebangsaan di Sidang BPUPKI tahap ke 2. Tetapi Soekarno dengan tegas mengatakan, “Sekiranya kalimat ini tidak dimasukan, tidak dapat dituruti oleh kaum Islam.” Sama dengan anggota nan bukan yang masih mempersalahkan sila permulaan, pun-lagi Soekarno dengan tegas bawah anak kalimat itu merupakan, “Kompromi antara golongan Islam dan kebangsaan, yang namun didapat dengan selit belit payah.”

Rupanya pemberontakan sila permulaan tak belaka menclok dari kelompok kebangsaan, bersumber kalangan Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo juga tak sekata dengan anak kalimat pasal satu: … bakal pemeluk-pemeluknya. Ia meminta agar kalimat bungsu itu dihapus saja, tak perlu memperalat kalimat Cak bagi pemeluk-pemeluknya.

Sekali pun Soekarno mengingatkan sidang, bahwa anak kalimat itu adalah hasil kompromi antara dua pihak, “pendek pengenalan inilah kompromis yang sesudah-sudahnya. Makara Panitia memegang teguh kompromis yang dinamakan oleh anggota nan terhormat Muhammad Yamin ‘Jakarta Charter’ yang disertai ucapan anggota nan terhormat Sukiman ‘Gentelman’s Agreement’, supaya ini dipegang teguh di antara pihak Islam dan pihak nasional.” jelas Soekarno. Setelah mendengar khotbah Abikoesno berpunca kelompok Selam, risikonya sidang secara bulat sepakat bawah negara nan akan ditetapkan sesuai rumusan Panitia Sembilan.


“Dengan penegasan itu, belumlah bermakna bahwa Islam dijadikan dasar negara,” kata Muzakkir kemudian di n domestik pidato Majelis Konstituante pada 1957. “banyak sekurang-kurangnya dapat sekedar memberi cekram bagi berlakunya hukum Islam kerjakan pemeluk-pemeluknya.”


Kemudian Abdul Kahar Muzakkir lanjut bercerita, “akan tetapi apa lacur plong 18 Agustus 1945, semua prinsip-prinsip yang baik dan sani itu ole Panitia Ancang Kemerdekaan sudah diubah, discoret-gores, dan dihapuskan dari Mukaddimah dan Undang-undang Dasar. Itulah sebabnya suka-suka bani adam yang mengatakan bahwa Pancasila itu dikebiri.”







08


BAB III


Intiha

Kesimpulan

Inskripsi Jakarta merupakan rumusan jamak purwa boleh jadi Pancasila buat Republik ini, disusun dan ditandatangani sreg copot 22 Juni 1945 oleh sembilan pemimpin terkemuka Indonesia, berikut nama- label nan menjadi anggota Panitia Sembilan berpangkal BPUPKI, yaitu: Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, Ahmad Subardjo, KHA Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin. Sahifah Jakarta yakni kristalisasi cita-cita bangsa dan tujuan bernegara serta perjanjian luhur yang menjiwai manifesto kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Sore hari setelah Proklamasi Kedaulatan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 itu, seorang opsir Kaigun (Legiun Laut) datang pergok Bung Hatta, menyampaikan bahwa wakil-wakil semenjak agama Protestan dan agama Katolik kerumahtanggaan daerah-daerah yang dikuasai maka itu Angkatan Laut Jepang menyatakan keberatan terhadap penggalan kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Radiks yang dirumuskan maka dari itu panitia Sembilan kerumahtanggaan bunyi Rabani dengan kewajiban menjalankan syariat Selam lakukan pemeluk-pemeluknya. Mereka mengakui bahwa bagian kalimat itu tak menghubungkan mereka, hanya akan halnya rakyat yang beragama Selam saja. “Hilangnya sapta mulut (intern Akta Jakarta, pen) dirasakan oleh umat Islam laksana kerugian besar dan tidak jarang yang menyayangkannya. Hanya, karena hilangnya sapta congor itu dimaksudkan agar golongan Protestan dan Katolik jangan merembukkan diri berbunga Republik Indonesia, maka umat Selam bersedia menjatah target yang besar itu.Keputusan nan diambil oleh sejumlah pengarah Islam internal tahun nan sangat singkat itu, sungguh mencerminkan sikap kenegarawanan dan komitmen terhadap persatuan dan keekaan nasion yang tiada bandingnya internal sejarah Republik Indonesia.




09



Daftar bacaan

Kasman Singodimedjo 75 Tahun, Hidup Itu Berjuang, Jakarta: Wulan Bintang,1982.

Saifuddin Anshari, Endang, Tindasan Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Radiks Negara Republik Indonesia (1945-1949), Jakarta: GIP,

Source: https://educatiundot.blogspot.com/

Posted by: gamadelic.com