Konstitusi Pertama Di Indonesia Adalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Masa 1945
tengah

Naskah UUD 1945, diterbitkan pada hari 1946.

Ikhtisar
Yurisdiksi
Indonesia
Penyusunan 1 Juni – 18 Agustus 1945
Penyampaian 18 Agustus 1945
Rontok berlaku 18 Agustus 1945
Sistem Kesatuan republik
Struktur rezim
Cabang 3
Kepala negara Kepala negara
Tulang beragangan legislatif Bikameral (MPR, terdiri dari DPR dan DPD)
Rajah eksekutif Kepala negara, dibantu oleh nayaka dewan menteri
Rangka yustisi MA, MK, dan KY
Gambar lain BPK
Federalisme Kesatuan
Kolese elektoral Bukan ada
Pembatasan amendemen 1
Sejarah
Pembentukan badan legislatif 29 Agustus 1945
(KNIP)

15 Februari 1950
(DPR)
Pembentukan badan eksekutif 18 Agustus 1945
Pembentukan bodi peradilan 18 Agustus 1945
Amendemen 4
Amendemen terakhir 11 Agustus 2002
Bacaan
UUD 1945 Nirmala
(PDF)






UUD 1945 Satu Naskah
(PDF)



Lokasi dokumen Arsip Nasional, Jakarta
Penetap PPKI
Perumus BPUPK
Jenis sarana Dokumen teks tercetak
Naskah lengkap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perian 1945 di Wikisource

Undang-Undang Radiks Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(disingkat
UUD 1945; sekali-kali juga disingkat
UUD ’45,
UUD RI 1945, atau
UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum termulia yang berlaku di Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi perwujudan bersumber sumber akar negara (ideologi) Indonesia, yakni Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam Pembukaan UUD 1945.

Perumusan UUD 1945 dimulai dengan kelahiran dasar negara Pancasila pada sungkap 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPK. Perumusan UUD yang rill sendiri berangkat dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 dengan dimulainya sidang kedua BPUPK untuk merumuskan konstitusi. UUD 1945 diberlakukan secara resmi sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pemberlakuannya luang dihentikan sepanjang 9 tahun dengan berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950. UUD 1945 kembali main-main sebagai konstitusi negara melalui Dekret Presiden yang dikeluarkan maka dari itu Kepala negara Soekarno sreg tanggal 5 Juli 1959. Pasca- memasuki masa perbaikan, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan (amendemen) dari waktu 1999–2002.

UUD 1945 punya otoritas hukum terala dalam sistem tadbir negara Indonesia, sehingga seluruh tulangtulangan negara di Indonesia harus tunduk pada UUD 1945 dan pengelolaan negara harus mengikuti ketentuan UUD 1945. Selain itu, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Pengadilan Konstitusi berwenang mengerjakan pengujian atas undang-undang, sementara Mahkamah Agung atas peraturan di bawah undang-undang, nan berlawanan dengan predestinasi UUD 1945.[1]

Wewenang kerjakan melakukan pengubahan terhadap UUD 1945 dimiliki Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagaimana yang telah dilakukan makanya lembaga ini sebanyak empat siapa. Kodrat tentang perubahan UUD 1945 diatur dalam Pasal 37 UUD 1945.

Struktur

UUD 1945 telah mengalami pergantian struktur yang berharga berasal UUD 1945 diamendemen sebanyak empat mana tahu. Lebih-lebih, diperkirakan semata-mata 11% bersumber keseluruhan isi UUD yang tetap sama seperti sebelum adanya perubahan UUD. Sebelum diamendemen, UUD 1945 terdiri atas:[2]

  1. Pembukaan, yang terdiri dari empat alinea.
  2. Batang Tubuh, yang terdiri dari:

    • 16 bab, 37 pasal, atau 65 ayat aturan utama.
    • 4 pasal aturan perlintasan.
    • 2 ayat aturan pertambahan.
  3. Penjelasan, yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

Selepas diamendemen, UUD 1945 saat ini (menurut Pasal II Rasam Tambahan UUD 1945) terdiri atas:[2]

  1. Introduksi, yang terdiri dari catur alinea.
  2. Pasal-Pasal, nan terdiri dari:

    • 21 bab, 73 pasal, atau 194 ayat aturan utama.
    • 3 pasal aturan peralihan.
    • 2 pasal aturan pelengkap.

Meskipun fragmen “Penjelasan UUD 1945” tidak disebutkan secara formal bermula UUD 1945 setelah transisi keempat, isi-isi dari bagian Penjelasan sudah lalu diintegrasikan secara materiel ke privat Layon Tubuh dan masih menjadi bagian bukan terpisahkan dari UUD 1945.[3]

Berikut ini merupakan struktur UUD 1945 n domestik satu skrip (setelah amendemen keempat).

Perkenalan awal

Pembukaan UUD 1945 merupakan penggalan pendahuluan dari UUD 1945 yang berupa wacana empat alinea. Setiap paragraf dalam Pembukaan mempunyai makna yang berlainan-tikai, yaitu:[4]

  • Alinea I
    bermakna bahwa nasion Indonesia anti penjajahan, karena kolonialisme enggak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemudian, bangsa Indonesia lagi memufakati bahwa setiap nasion berhak bagi merdeka. oleh karena itu nasion Indonesia mendukung perjuangan kebebasan nasion-nasion di dunia.
  • Alinea II
    menyantirkan cita-cita luhur nasion Indonesia yakni mau membentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, independen dan berpunya.
  • Alinea III
    berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, dan juga syahadat bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang dicapai adalah berbahagia hidayah Almalik dan enggak saja hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri.
  • Alinea IV
    memuat harapan dibentuknya pemerintahan dan negara Republik Indonesia, serta memuat dasar negara Pancasila.

Mayit Tubuh

Batang Tubuh UUD 1945 adalah bagian isi berpangkal UUD 1945 yang aktual pasal-pasal dan ayat-ayat. Batang Tubuh terdiri bermula 16 bab, yang terdiri dari 37 pasal atau 194 ayat. Materi muatan Batang Tubuh ini berisi garis-garis besar berupa identitas negara, gambar tinggi negara, warga negara, sosial ekonomi, peruntungan asasi insan, demografi, dan adat transisi UUD.

Ki I: Bentuk dan Kebebasan

Bab I terdiri dari suatu pasal ataupun 3 ayat. Bab I (yang cuma terdiri berpunca Pasal 1) menyatakan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan republik, otonomi negara berlimpah di tangan rakyat, dan sistem negara Indonesia sebagai negara hukum.

Bab II: Majelis Permusyawaratan Rakyat

Bab II terdiri berpunca dua pasal atau 5 ayat. Bab II mengatur hal-hal akan halnya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI atau MPR). Isi Bab II berlandaskan pasal-pasal, yakni:

  • Pasal 2: susunan, sidang, dan putusan MPR.
  • Pasal 3: wewenang MPR.

Gapura III: Pengaturan Tadbir Negara

Lambang Presiden dan Wakil Presiden RI

Bab III terdiri pecah 17 pasal atau 38 ayat, sehingga menjadi bab dengan total pasal dan ayat terbanyak di intern UUD ini. Bab III mengatur hal-kejadian yang menyangsang Presiden dan Konsul Presiden Republik Indonesia. Isi Bab III berlandaskan pasal-pasal, ialah:

  • Pasal 4: Presiden sebagai pemegang kekuasaan rezim negara, dengan dibantu maka itu Wakil Kepala negara.
  • Pasal 5: wewenang Presiden adapun peraturan perundang-invitasi.
  • Pasal 6: syarat calon Kepala negara dan Wakil Presiden.
  • Pasal 6A: penyelenggaraan cara penyortiran Presiden dan Konsul Presiden.
  • Pasal 7: periode jabatan Kepala negara dan Wakil Presiden.
  • Pasal 7A: alasan pencopotan Presiden dan/alias Wakil Presiden.
  • Pasal 7B: tata cara pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Kepala negara.
  • Pasal 7C: Presiden yang tak dapat membekukan dan/maupun mengusik DPR.
  • Pasal 8: prosedur bila terjadi kekosongan jabatan Kepala negara dan/atau Wakil Presiden.
  • Pasal 9: sumpah atau ikrar Presiden dan Wakil Kepala negara dalam pelantikan.
  • Pasal 10: kekuasaan tertinggi kemiliteran di tangan Presiden.
  • Pasal 11: perkariban jagat nan dibuat Kepala negara Indonesia.
  • Pasal 12: wewenang Kepala negara dalam menyatakan keadaan bahaya
  • Pasal 13: pengangkatan dan pengajian pengkajian duta dan konsul makanya Presiden.
  • Pasal 14: pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan pemaafan oleh Presiden.
  • Pasal 15: pemberian gelar, medalion, dan tanda keperawanan lain makanya Presiden.
  • Pasal 16: pembentukan dewan pertimbangan.

Bab IV: Dewan Pertimbangan Agung

Setelah amendemen keempat, isi Portal IV dihapuskan. Dengan kata lain, keberadaan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapuskan terbit struktur Pemerintahan Indonesia. Peran DPA digantikan oleh satu dewan pertimbangan sebagaimana nan disebutkan dalam Bab III Pasal 16 UUD 1945.

Bab V: Kementerian Negara

Pintu V terdiri mulai sejak suatu pasal atau 4 ayat. Bab V (nan doang terdiri semenjak Pasal 17) mengatur situasi-kejadian adapun lembaga-lembaga Kementerian Negara.

Bab VI: Pemerintahan Distrik

Portal VI terdiri dari tiga pasal atau 4 ayat. Bab VI mengatur hal-hal mengenai pemerintahan area di Indonesia, khususnya tadbir distrik provinsi, kabupaten, dan kota. Isi Portal VI bersendikan pasal-pasal, yakni:

  • Pasal 18: ciri-ciri kawasan admistratif di Indonesia beserta pemerintahan daerahnya.
  • Pasal 18A: kontak pemerintah buku dan rezim daerah.
  • Pasal 18B: satuan pememerintahan kawasan khusus dan kesatuan masyarakat syariat adat.

Bab VII: Badan legislatif Rakyat

Bab VII terdiri berbunga 7 pasal atau 18 ayat. Bab VI mengatur keadaan-situasi terdepan mengenai rencana Dewan Kantor cabang Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI atau DPR) dan pembentukan undang-undang (UU). Isi Pintu VII berdasarkan pasal-pasal, yaitu:

  • Pasal 19: penyortiran anggota, pertautan, dan sidang DPR.
  • Pasal 20: kewenangan DPR dalam mewujudkan UU.
  • Pasal 20A: maslahat, hak, dan milik anggota DPR.
  • Pasal 21: pengutaraan UU maka itu DPR.
  • Pasal 22: regulasi pemerintah pengganti undang-undang (perpu).
  • Pasal 22A: pengelolaan cara pembentukan UU.
  • Pasal 22B: pemecatan anggota DPR.

Pintu VIIA: Dewan Perwakilan Distrik

Bab VIIA terdiri dari dua pasal ataupun 8 ayat. Gerbang VIIA mengatur hal-peristiwa akan halnya rangka Dewan Perwakilan Kawasan Republik Indonesia (DPD-RI atau DPD). Isi Bab VIIA berdasarkan pasal-pasal, yaitu:

  • Pasal 22C: pemilihan anggota, susunan, dan sidang DPD.
  • Pasal 22D: wewenang dan pemecatan anggota DPD.

Gapura VIIB: Penyaringan Umum

Gapura VIIB terdiri dari satu pasal atau 6 ayat. Bab VIIB (yang saja terdiri dari Pasal 22E) menata pelaksanaan pemilihan masyarakat di Indonesia.

Bab VIII: Hal Keuangan

Bab VIII terdiri terbit 5 pasal atau 7 ayat. Pintu VIII mengatur situasi-peristiwa nan berhubungan dengan finansial negara. Isi Ki VIII beralaskan pasal-pasal, adalah:

  • Pasal 23: anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
  • Pasal 23A: pajak dan pungutan lain.
  • Pasal 23B: mata uang.
  • Pasal 23C: hal-hal keuangan negara lainnya.
  • Pasal 23D: bank trik.

Ki VIIIA: Badan Pemeriksa Moneter

Portal VIIIA terdiri berasal tiga pasal atau 7 ayat. Ki VIIIA mengatur hal-situasi adapun bentuk Raga Pemeriksa Moneter Republik Indonesia (BPK-RI atau BPK). Isi Bab VIIIA berdasarkan pasal-pasal, yaitu:

  • Pasal 23E: tugas BPK.
  • Pasal 23F: perikatan BPK.
  • Pasal 23G: singgasana BPK.

Bab IX: Kekuasaan Kehakiman

Lambang MA-RI, MK-RI, dan MK-RI. Tulangtulangan MK-RI menggunakan lambang Garuda Pancasila tanpa embel-embel (atau terkadang disertai nama tulang beragangan di bawahnya).

Ki IX terdiri bermula 5 pasal alias 19 ayat. Bab IX mengatak segala hal mengenai rang dan pengaruh kehakiman di Indonesia. Isi Bab IX beralaskan pasal-pasal, yaitu:

  • Pasal 24: garis besar kekuasaan peradilan di Indonesia.
  • Pasal 24A: Majelis hukum Agung Republik Indonesia (MA-RI atau MA).
  • Pasal 24B: Tip Yudisial Republik Indonesia (KY-RI alias KY).
  • Pasal 24C: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI atau MK).
  • Pasal 25: syarat-syarat menjadi wasit.

Bab IXA: Wilayah Negara

Bab IXA terdiri berasal satu pasal atau satu ayat. Bab IXA (yang belaka terdiri semenjak Pasal 25A) mengatak provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bab X: Penghuni Negara dan Penduduk

Gapura X terdiri berpunca tiga pasal ataupun 7 ayat. Bab X mengatur denotasi, hak, dan kewajiban berusul warga negara dan penduduk Indonesia. Isi Bab X beralaskan pasal-pasal, yaitu:

  • Pasal 26: konotasi penduduk negara dan warga.
  • Pasal 27: hak dan pikulan utama bagaikan warga negara.
  • Pasal 28: kebebasan berserikat dan berpendapat.

Bab XA: Hak Asasi Manusia

Bab XA terdiri berpangkal 10 pasal atau 26 ayat. Pintu XA memuat segala hak asasi cucu adam (HAM) nan dijamin oleh UUD ini. Isi Gapura XA berdasarkan pasal-pasal, yakni:

  • Pasal 28A: hak hidup dan mempertahankan spirit
  • Pasal 28B: eigendom berkeluarga dan hoki anak
  • Pasal 28C: hak mengembangkan diri, hak memanfaatkan pendidikan dan budaya, serta properti memajukan diri untuk memperjuangkan hak kelompoknya.
  • Pasal 28D: hak kesamarataan dalam hukum, pekerjaan, dan pemerintahan, serta hak kewarganegaraan.
  • Pasal 28E: hak kebebasan memeluk agama alias mengimani kepercayaan, serta eigendom berkomplot dan berpendapat.
  • Pasal 28F: hak berkomunikasi dan menengok takrif.
  • Pasal 28G: hoki perlindungan individu dan kelompok, hak bebas dari perbudakan, dan hak berburu suaka.
  • Pasal 28H: hak spirit sejahtera, hak mendapat keadilan dan persamaan properti, hak panjar sosial, serta nasib baik milik pribadi.
  • Pasal 28I: HAM yang tidak dapat dikurangi, hak bebas bermula diskriminasi, identitas budaya dan hak awam tradisional, serta peran negara atas HAM.
  • Pasal 28J: kewajiban menghormati HAM orang lain dan pembatasan HAM dalam kasus khusus oleh UU.

Gerbang XI: Agama

Gerbang XI terdiri dari satu pasal atau dua ayat. Bab XI (yang hanya terdiri semenjak Pasal 29) menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan mengatur jaminan kebebasan beragama dan beribadat sesuai agamanya.

Gapura XII: Kubu dan Keamanan Negara

Lambang Tentara Kebangsaan Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pintu XII terdiri dari satu pasal dan 5 ayat. Bab XII (yang hanya terdiri dari Pasal 30) mengatur sistem benteng dan keamanan negara, terutama mengenai ketengan Tentara Kewarganegaraan Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta keterlibatan pemukim negara intern usaha kubu dan keamanan negara.

Ki XIII: Pendidikan dan Kebudayaan

Portal XIII terdiri dari dua pasal dan 7 ayat. Gerbang XIII menata pendidikan kebangsaan untuk penghuni negara dan kemajuan peradaban nasional. Isi Bab XIII bersendikan pasal-pasal, merupakan:

  • Pasal 31: panjar untuk pemukim negara memperoleh pendidikan dan kewajiban mengenyam pendidikan, serta kemajuan mantra pengetahuan dan teknologi (iptek).
  • Pasal 32: peluasan poin dan harta benda budaya kewarganegaraan.

Bab XIV: Perekonomian Kebangsaan dan Kesejahteraan Sosial

Bab XIV terdiri semenjak dua pasal dan 9 ayat. Pintu XIV mengeset garis-garis besar perekonomian nasional dan program ketenteraman sosial. Isi Bab XIV berdasarkan pasal-pasal, ialah:

  • Pasal 33: mekanisme perekonomian nasional dan pengelolaan sumber buku vital dalam negeri.
  • Pasal 34: proteksi basyar miskin dan anak asuh terlantar, serta pengadaan cekram sosial, fasilitas kesehatan, dan kemudahan masyarakat.


Bab XV: Umbul-umbul, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kewarganegaraan

Duaja Sang Merah Steril dan Garuda Pancasila

Bab XIV terdiri dari 5 pasal dan 5 ayat. Bab XV memberi penjelasan atas beberapa identitas negara Indonesia. Isi Bab XV beralaskan pasal-pasal, yaitu:

  • Pasal 35: bendera negara Indonesia sebagai Sang Merah Putih.
  • Pasal 36: bahasa nasional Indonesia sebagai bahasa Indonesia.
  • Pasal 36A: lambang negara Indonesia sebagai Garuda Pancasila dan semboyan negara sebagai Bhinneka Spesial Ika.
  • Pasal 36B: lagu kewarganegaraan Indonesia bak lagu Indonesia Raya.
  • Pasal 36C: ketentuan kian lanjur atas identitas-identitas negara yang disebutkan di atas.

Bab XVI: Transisi Undang-Undang Dasar

Bab XVI terdiri dari suatu pasal dan 5 ayat. Bab XVI mengeset ketentuan-predestinasi bikin memungkiri UUD ini.

Aturan Peralihan

Rasam-aturan transisi menerimakan ketentuan-qada dan qadar kepada pemerintah moga penyesuaian dengan transisi-perubahan pada UUD 1945 dapat berjalan dengan mulus. Aturan-aturan tersebut, yaitu:

  • Pasal I memberikan legitimasi terhadap undang-undang yang berlaku sebelum persilihan UUD seharusnya setia bertindak sampai undang-undang pengganti disahkan menurut UUD.
  • Pasal II menyerahkan legitimasi terhadap lembaga-tulangtulangan yang telah usang setelah transisi UUD untuk kukuh berfungsi sepanjang melaksanakan aturan hijau dari persilihan UUD, hingga dibentuknya lembaga yang baru menurut UUD.
  • Pasal III memberikan legitimasi terhadap MA agar menjalankan kewenangan-wewenang MK sebelum lembaga tersebut dibentuk selambat-lambatnya lega tanggal 17 Agustus 2003.

Sifat Tambahan

Adat-kebiasaan tambahan mengasihkan qada dan qadar-kodrat suplemen yang tak perlu disisipkan plong aturan terdepan dan aturan peralihan. Resan-aturan tersebut, yaitu:

  • Pasal I memberi tugas lega MPR untuk menyaring Ketetapan MPR dan MPRS sebelum sidang umum berikutnya (sreg tahun 2003).
  • Pasal II menegaskan bahwa UUD 1945 terdiri berasal Alas kata dan pasal-pasal.

Memori

Formulasi

Penyusunan rancangan UUD 1945 dilakukan secara sedikit demi oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), yaitu bodi yang dibentuk dengan izin Jepang pada tanggal 29 April 1945.[5]

Sidang pertama BPUPK, yang dilaksanakan dari tanggal 28 Mei setakat 1 Juni tersebut, menghasilkan gagasan “pangkal negara”, dengan mengacu sreg rumusan “Pancasila” yang digagas makanya Soekarno. Selain itu, sidang ini lagi menghasilkan tenang dan tenteram untuk membentuk Panitia Sembilan yang akan membahas seterusnya akan halnya gagasan tersebut agar menghasilkan rumusan yang matang.[6]
Satu sekerat wulan kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan yang telah mengadakan sidang-sidang kesannya merampungkan rumusan dasar negara tersebut dan menamakannya Inskripsi Jakarta. Naskah piagam inilah yang menjadi naskah Perkenalan awal UUD 1945.

Pasca- itu, sidang kedua BPUPK yang berlangsung dari tanggal 10–17 Juli membincangkan perihal dokumen tersebut dan komponen-suku cadang negara, seperti tulang beragangan negara, rang dan susunan pemerintahan, kewarganegaraan, standard dan bahasa nasional, dan sebagainya. Sehabis beberapa perdebatan mengenai Inskripsi Jakarta, risikonya BPUPK merampungkan naskah rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) nan terdiri dari Pembukaan UUD yang mengacu lega Piagam Jakarta dan Batang Tubuh UUD yang pintar komponen-komponen tersebut.[7]
[8]

Pengesahan dan pemberlakuan

Sidang pertama PPKI (18 Agustus 1945) yang menghasilkan riuk satunya pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Anju Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang yaitu kelanjutan dari BPUPK mengadakan sidang pertamanya pada terlepas 18 Agustus. Sidang tersebut kemudian menghasilkan, salah satunya, penetapan rancangan Pembukaan dan Mayat Jasad UUD yang dihasilkan BPUPK sebagai
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang seremonial. Namun sebelum itu, PPKI melakukan bilang perubahan pada naskah UUD hasil tulangtulangan BPUPK, terutama pada putaran-adegan yang dianggap lebih menonjolkan agama Islam. Perubahan-perubahan tersebut di antaranya:[9]
[10]

  • Kata “Mukadimah” diganti dengan introduksi “Kata”.
  • Pada salah satu frasa (yang adalah sila pertama Pancasila) dalam alinea keempat nan berbunyi, “… dengan berdasar kepada Rabani
    dengan kewajiban menjalankan syariat Islam cak bagi pemeluk-pemeluknya, …” diubah menjadi “… dengan berdasar kepada Ketuhanan
    Yang Maha Esa, …”.
  • Frasa “nan beragama Islam” internal Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi “Presiden adalah orang Indonesia ceria
    nan beragama Islam” dihapuskan.
  • Sejumlah kata privat kalimat “Negara berdasar atas Ketuhanan
    dengan kewajiban menjalankan syariat Islam buat pemeluk-pemeluknya” dalam Pasal 28 Ayat (1) diganti, sehingga menjadi Pasal 29 Ayat (1) yang berbunyi “Negara berpegang atas Ketuhanan
    Yang Maha Esa“.
  • Penyisipan Pasal 28 nan berbunyi “Independensi berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Internal kurun tahun 1945–1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan sreg tahun Aliran Nasional Indonesia. Maklumat Wakil Presiden Nomor X sreg tanggal 16 Oktober 1945 mengakhirkan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP, karena MPR dan DPR masih belum terbimbing. Plong copot 14 November setelahnya, Soekarno membentuk kabinet semiparlementer nan pertama (karena adanya jabatan Mangkubumi Menteri di dalamnya), sehingga peristiwa ini merupakan hal pergantian pertama dari sistem rezim Indonesia yang seharusnya begitu juga nan disebutkan dalam UUD 1945.

Setelah Indonesia dan Belanda beberapa kali melakukan resistansi dan perjanjian gencatan senjata, sreg tanggal 23 Agustus sebatas 2 November 1949, badal Republik Indonesia, Belanda, dan Majelis Permusyawaratan Federal (BFO) bentukan Belanda mengamalkan perjumpaan di di Den Haag (Belanda) yang disebut Konferensi Meja Bundar (KMB) untuk perjanjian damai keladak kalinya dengan Belanda. KMB tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa kebebasan negara Indonesia akan diberikan kepada
Republik Indonesia Serikat
(RIS) dan diakui oleh Belanda. RIS kemudian terbentuk pada copot 27 Desember 1949. Makanya karena hal ini, UUD 1945 dibatalkan secara kodrati setelah negara tersebut seram.

Pengadopsian konstitusi lainnya

Pasca- Republik Indonesia Kongsi (RIS) dibentuk dan Indonesia menjadi negara federasi, konstitusi yang digunakan adalah Konstitusi Republik Indonesia Perkongsian (Konstitusi RIS),[11]
sedangkan UUD 1945 masih digunakan hanya dalam jangkauan negara episode “Republik Indonesia”. Konstitusi RIS ini tidaklah bersikeras lama dan akhirnya dicabut plong tanggal 15 Agustus 1950,[12]
yang diikuti dengan pembubaran negara RIS dan kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus.

Pasca- perubahan tersebut, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Pangkal Provisional Republik Indonesia (UUDS 1950). Oleh karena itu, UUDS 1950 mengenal sistem pemerintahan Indonesia sebagai sistem parlementer. Pasca- sejumlah musim berlaku, Indonesia pada perian 1955 melaksanakan pemilihan umum bikin pertama kalinya privat dua tahap, yaitu pemilihan anggota DPR pada terlepas 29 September dan penyaringan anggota konstituante plong sungkap 15 Desember.[13]
[14]
Konstituante Republik Indonesia nan terdiri atas anggota-anggota terpilih pemilu tahap kedua tersebut bertugas mengadakan sidang-sidang untuk membicarakan dan menyusun rancangan UUD yang plonco menggantikan UUDS 1950. Doang badan tersebut enggak dapat menghasilkan rancangan UUD baru dan bahkan sebagian segara anggotanya berencana untuk menarik diri berpunca sidang konstituante. Kejadian genting ini memaksa Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan raga Konstituante Republik Indonesia, memberlakukan kembali UUD 1945 dan membatalkan UUDS 1950, serta membentuk MPR dan DPA tentatif secepatnya.[15]
[16]

Pemberlakuan juga dan penyimpangan

Masa Demokrasi Terpimpin

Prangko “Sekali lagi ke UUD 1945” dengan nominal 50 sen, untuk merayakan pemberlakuan kembali UUD 1945 laksana konstitusi negara.

Setelah pemerintah mengecualikan Dekret Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 yang sempat lain berlaku sepanjang sembilan periode akhirnya sekali lagi berlaku andai konstitusi negara.[17]
Akibat pemberlakuan ini, jabatan Patih Menteri Indonesia dihapuskan dan sistem pemerintahan Indonesia sekali lagi menganut sistem presidensial sesuai keterangan UUD 1945.

Puas musim Demokrasi Terpimpin, terdapat berbagai rupa penyimpangan terhadap UUD 1945. Distorsi-digresi tersebut di antaranya ialah:[18]
[19]

  • Konsep Pancasila ditafsirkan sepihak oleh Soekarno.
  • Konsep demokrasi terpimpin yang digagas oleh Presiden Soekarno nan menonjolkan bahwa semua keputusan kenegaraan berpusat sreg presiden, sedangkan Pemerintah Indonesia tersebut berdasarkan sistem konstitusional dan bukan sistem absolutisme (Penjelasan UUD[a]), sementara UUD 1945 menyiratkan bahwa kekuasaan pemerintahan di Indonesia menganut asas pembagian kekuasaan.
  • Kepala negara Soekarno menciptakan menjadikan Majelis Permusyawaratan Rakyat Provisional (MPRS), sementara itu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah yuridiksi negara teratas dan lebih tahapan daripada posisi presiden (Penjelasan UUD[a]), sehingga presiden tidak berhak kerjakan mengeset MPR.
  • Kepala negara Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk DPR Sanggang Royong yang anggotanya ditunjuk koteng maka itu Soekarno, sedangkan presiden tidak berwenang untuk mengusik DPR (Penjelasan UUD[a]).
  • Presiden Soekarno menciptakan menjadikan Dewan Pertimbangan Agung Temporer (DPAS), sementara itu Dewan Pertimbangan Agung (DPA) bertugas memberi pertimbangan atas usulan presiden dan berkuasa menjatah usulan kepada pemerintah (Pasal 16[a]) serta menjadi pengarah pemerintah (Penjelasan UUD[a]). Presiden tidak mudah-mudahan mengatur tubuh yang mengawasi pemerintah seperti hal tersebut.
  • MPRS menjadwalkan Soekarno sebagai presiden seangkatan umur. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa jabatan Kepala negara Indonesia tetapi boleh dipegang selama lima tahun (Pasal 5[a]), dan selepas itu harus dipilih kembali makanya MPR (Pasal 6[a]).
  • Manipol USDEK yang dijadikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) makanya Soekarno, padahal yang berhak menentukan GBHN adalah MPR (Pasal 3[a]).
  • Konsep nasakom (pencinta bangsa, agama, dan komunis) yang digagas oleh Kepala negara Soekarno berantara mendesak kedudukan Pancasila dan UUD 1945.

Waktu Orde Yunior

Lega masa Orde Hijau, pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.[20]
UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang silam “sakral”, di antara melalui bilang peraturan, yaitu:

  • Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 dan Abadiah MPR Nomor IV/MPR/1983 yang di antaranya kebal pernyataan bahwa MPR berketetapan bagi mempertahankan UUD 1945 dan enggak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, nan riuk satunya menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus harap pendapat rakyat melalui referendum.

Meskipun penyimpangan UUD 1945 secara eksplisit lain terbantah pada zaman Orde Baru, terdapat bilang bias Pancasila misal bawah berpangkal UUD 1945 yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Penyimpangan-digresi tersebut, yakni:[21]
[22]

  • Konsep Pancasila masih ditafsirkan sepihak oleh Soeharto, dan tambahan pula sekali lagi digunakan sebagai alat legitimasi garis haluan bikin menguasai rakyat.
  • Pemusatan kekuasaan puas presiden nan masih terjadi di tangan Soeharto, meskipun sentralisasi tersebut lebih terstruktur. Soeharto tetapi mempercayakan orang-anak adam terdekatnya untuk menguasai firma besar negara.
  • Pemerintahan Soeharto yang melarang adanya dakwaan-kritikan untuk pemerintah dengan alasan menganggu kestablilan negara, terjadwal juga pers.
  • Hak-eigendom strategi dibatasi oleh pemerintah dengan mengurangi total partai politik nan resmi menjadi tinggal tiga.

Proses perubahan

Keterangan gambar dalam bahasa Inggris

Setelah pemerintahan Orde Baru jatuh dan waktu reformasi dimulai, terwalak banyak tuntutan kerjakan mengerjakan pengubahan pada skenario UUD 1945. Alasan adanya tuntutan perubahan UUD 1945 tersebut antara lain karena kenyataan bahwa kekuasaan tertinggi bukan di tangan rakyat tetapi di tangan MPR yang dikuasai pemerintah, otoritas yang terlalu raksasa pada presiden, banyaknya pasal-pasal nan menimbulkan multitafsir, serta kenyataan bahwa isi rumusan UUD 1945 yang mengatur penyelenggaraan negara nan belum cukup. Bidang belakang dari tuntutan tersebut dapat dilihat pecah bukti bahwa banyaknya bias-penyimpangan UUD 1945 nan dapat terjadi di musim-masa sebelumnya. Oleh sebab itu, MPR mengadakan sidang-sidang masyarakat yang menghasilkan persilihan (amendemen) UUD 1945 sebanyak empat kali.[23]
[24]
[25]

  • Peralihan mula-mula dilakukan lega Sidang Umum MPR 1999 yang berlangsung antara 14–21 Oktober 1999.
  • Peralihan kedua dilakukan plong Sidang Umum MPR 2000 yang berlantas antara 7–18 Agustus 2000.
  • Perubahan ketiga dilakukan pada Sidang Mahajana MPR 2001 yang berlanjut antara 1–9 November 2001.
  • Transisi keempat dilakukan pada Sidang Masyarakat MPR 2002 nan berlantas antara 1–11 Agustus 2002.

Setelah amendemen, dampak nan paling terasa adalah pembagian kekuasaan yang kian proporsional dan seimbang, tidak cak semau sekali lagi tulangtulangan pemerintahan tertinggi, sehingga lembaga pemerintahan yang diatur di dalam UUD 1945 menjadi lembaga tahapan negara yang per bisa saling mengawasi dan bekerja sama tetapi tidak bisa mengontrol satu sama enggak. Rangka-rencana tersebut juga memiliki wewenang, batasan, dan cara pengangkatan yang lebih jelas pasca- amendemen, sehingga rangka-gambar tersebut boleh menjalankan peran yang semestinya. Selain itu, adanya milik-hoki asasi manusia (HAM) yang diatur dalam UUD 1945 menjadikan HAM andai pelecok suatu intensi konstitusi.[26]

Peralihan

Pertukaran Undang-Undang Bawah Negara Republik Indonesia Tahun 1945
merupakan proses untuk mengubah salah satu alias beberapa pasal yang terdapat dalam Bangkai Bodi UUD 1945. Perubahan UUD ini merupakan salah satu wewenang pecah MPR-RI yang diatur internal UUD 1945. Selama sejarah, MPR telah melakukan empat mungkin pengubahan pada UUD 1945.

Latar pantat

Biarpun Soekarno koteng andai Kepala negara Indonesia purwa melepaskan dekret presiden untuk memberlakukan kembali UUD 1945, beliau selalu menganggap bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi yang tidak lengkap. Sahaja semenjak Soeharto menjabat sebagai presiden pada tahun 1967, pemerintahan tadbir Orde Bau kencur kerap mendorong menyetujui kerangka persilihan (amendemen) segala pun itu terhadap UUD 1945. Mereka menganggap bahwa UUD 1945 ialah konstitusi yang bersifat final dan “kemurniannya” harus loyal dilindungi.[27]
Pada tahun 1983, MPR, melalui Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983, menetapkan posisi untuk tidak berbuat pengubahan pada UUD 1945. Meskipun seperti itu, MPR juga mengeset predestinasi bakal mengubah UUD 1945 lega kelanggengan MPR yang sebanding. Belaka, kadar tersebut menyebutkan syarat keharusan bikin mengadakan referendum yang sudah disetujui oleh Kepala negara atas rancangan amendemen UUD yang telah diloloskan oleh MPR.[28]
Terlebih lagi, UU No. 5 Perian 1985 yang mengatak tentang referendum atas persilihan UUD 1945 menyatakan bahwa referendum tersebut harus mencapai kerja sama pemilih minimum sebesar 90% dan hasil suara dukungan paling kecil sebesar 90% moga proses amendemen dapat dilanjutkan dan perubahan UUD dapat disahkan.[29]
Peraturan-peraturan ini membuat pengubahan UUD 1945 semakin sulit dilakukan, dan selain itu sekali lagi dianggap bentrok dengan Pasal 37 UUD 1945 yang tidak pernah menyebutkan akan halnya referendum.

Setelah kejatuhan rezim Soeharto puas hari 1998, ketetapan MPR dan UU tersebut dihapuskan, sehingga membuka kronologi yang lebih pepat untuk dilakukannya amendemen UUD 1945. Akhirnya plong masa 1999–2002, UUD 1945 mengalami perubahan (amendemen) sebanyak empat kali yang seluruhnya diputuskan dalam sidang-sidang umum MPR.

Asal dan tujuan

Bercermin dari penyimpangan-distorsi UUD 1945 yang terjadi lega masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Plonco, keseleo satu tuntutan protes penuntut pembaruan adalah dilakukannya perubahan (amendemen) terhadap UUD 1945. Alasan-alasan terbesar UUD 1945 diamendemen, yaitu karena pasal-pasal internal UUD 1945 asli yang jumlahnya plus tekor dan mudah menimbulkan multitafsir. Tentatif itu, pamrih pecah perubahan-perubahan UUD 1945 tersebut sebagian lautan faktual penyempurnaan atas rasam-aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian otoritas, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta peristiwa-hal tak yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan beberapa syarat, di antaranya adalah Kata UUD 1945 bukan boleh berubah, lembaga negara tetap dalam gambar negara keekaan, serta sistem pemerintahan tetap dalam bentuk sistem presidensial. Kata “Tuhan” dalam Alas kata UUD 45 masih dimungkinkan bakal diamandemen menjadi “Halikuljabbar”, sesuai perjanjian tawaran yang diterima makanya Sukarno dan kerubungan kebangsaan terbit perwakilan Bali, I Gusti Ketut Pudja, doang hal ini belum dilakukan pada tahun amandemen Konstitusi musim 1999-2002.[30]
[31]

Ketentuan perubahan

Sebelum amendemen, predestinasi perubahan di dalam UUD 1945 cuma memberikan syarat bahwa anggota MPR nan hadir n domestik sidang pengubahan UUD harus berjumlah dua pertiga (2/3) berbunga keseluruhan anggota dan putusan perubahan UUD semata-mata bisa dilakukan bila mendapat persepakatan dari 2/3 anggota MPR.

Selepas persilihan keempat, ketentuan perubahan UUD tersebut menjadi lebih mendetail. Satu proposisi perubahan dapat diagendakan n domestik sidang MPR bila diajukan oleh sepertiga (1/3) berpunca keseluruhan anggota dan usulan tersebut harus dituliskan secara mendetail. Dan sama seperti sebelum amendemen, anggota MPR nan hadir kerumahtanggaan sidang pengubahan UUD harus setidaknya 2/3 berbunga jumlah anggota. Namun tidak begitu juga sebelumnya, putusan transisi UUD hanya bisa dilakukan bila mendapat persepakatan berbunga 50% ditambah satu anggota berbunga keseluruhan jumlah anggota MPR. Selain itu, terdapat ayat pemagaran perubahan UUD (entrenchment clause) nan menyatakan bahwa spesial bentuk “Negara Ahadiat Republik Indonesia” tidak dapat diubah.

Daftar

Berikut ini merupakan daftar perubahan UUD yang telah disahkan sebagai adegan terbit UUD 1945 yang utuh dan enggak terpisahkan.

Transisi pertama

Persilihan Purwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Musim 1945 disahkan n domestik Bersebelahan Paripurna MPR ke-12 puas tanggal 19 Oktober 1999, yang adalah rangkaian berpunca Sidang Awam (Tahunan) MPR Tahun 1999 nan berlanjut pada tanggal 14–21 Oktober 1999. Pertukaran ini secara garis osean bertujuan kerjakan mewujudkan pengaruh legislatif dan eksekutif lebih seimbang dan sebanding, serta membatasi musim jabatan Presiden.[32]
[33]

Intern perlintasan pertama ini, MPR mengubah sejumlah pasal, yaitu Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21.

Perubahan kedua

Transisi Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Hari 1945 disahkan intern Rapat Paripurna MPR ke-9 pada tanggal 18 Agustus 2000, nan merupakan rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) MPR Hari 2000 yang berlangsung pada rontok 7–18 Agustus 2000. Perubahan tersebut utamanya bertujuan melakukan penguatan kemandirian daerah, penguatan peran legislatif, agunan HAM dalam konstitusi, penguatan peran TNI dan Polri, dan penambahan identitas kewarganegaraan.[32]
[33]

Intern perubahan kedua tersebut, MPR menyangkal dan/atau menambahkan beberapa pasal dan bab, merupakan Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E,[b]
Bab X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Ki XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C.

Perubahan ketiga

Perubahan Ketiga Undang-Undang Bawah Negara Republik Indonesia Musim 1945 disahkan n domestik Berhimpit Paripurna MPR ke-7 sreg tanggal 9 November 2001, yang merupakan afiliasi dari Sidang Umum (Tahunan) MPR Tahun 2001 yang berlantas sreg terlepas 1–9 November 2001. Perubahan ini terutama memberi penguatan pada kekuasaan kehakiman (yudikatif) sepatutnya sejajar dengan otoritas legislatif dan eksekutif, menambah DPD ke dalam susunan lembaga legislatif, memperbarui kelembagaan BPK, dan memperjelas mekanisme kerakyatan dalam tata negara.[32]
[33]

Kerumahtanggaan perubahan ketiga ini, MPR menafsirkan dan/maupun menambahkan beberapa pasal dan portal, yaitu Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3),[b]
dan (4);[b]
Pasal 6 Ayat (1), dan (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), dan (5); Pasal 7A; Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 Ayat (1) dan (2); Pasal 11 Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4); Gerbang VIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4); Portal VIIB, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6); Pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2); Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4); serta Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).

Perubahan keempat

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Waktu 1945 disahkan internal Berdempetan Paripurna MPR ke-6 sreg tanggal 10 Agustus 2002, nan yakni rangkaian semenjak Sidang Umum (Tahunan) MPR Periode 2002 yang berlantas pada tanggal 1–11 Agustus 2002. Perubahan tersebut menitiberatkan pada penyempurnaan ayat-ayat atau pasal-pasal tunggal yang hilang serta penyempurnaan pasal-pasal di bidang pendidikan, kebudayaan, perekonomian, keuangan, dan kesejahteraan sosial.[32]
[33]

Dalam pergantian keempat ini, MPR menetapkan bilang hal, antara lain sebagai berikut.

  1. Pernyataan MPR mengenai naskah UUD 1945.

    Undang-Undang Pangkal Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai halnya telah diubah dengan perubahan mula-mula, kedua, ketiga dan persilihan keempat ini adalah Undang-Undang Pangkal Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden plong tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi lega tanggal 22 Juli 1959 maka itu Dewan Agen Rakyat.

  2. Penambahkan pernyataan penutup pada naskah pertukaran kedua (sebelum kolom-kolom segel tangan) yang hilang.
  3. Perubahan penomoran pada Pasal 3 Ayat (3) dan (4) intern perubahan ketiga menjadi Pasal 3 Ayat (2) dan (3), serta Pasal 25E menjadi Pasal 25A.
  4. Penghapusan Bab IV dan pemindahan Pasal 16 ke Bab III.
  5. Pengubahan dan/ataupun penambahan Pasal 2 Ayat (1); Pasal 6A Ayat (4); Pasal 8 Ayat (3); Pasal 11 Ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 Ayat (3); Portal XIII, Pasal 31 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 23 Ayat (1) dan (2); Bab XIV, Pasal 33 Ayat (4) dan (5); Pasal 34 Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Adat Persilihan Pasal I, II, dan III; serta Aturan Tambahan Pasal I dan II.

Karangan

  1. ^


    a




    b




    c




    d




    e




    f




    g




    h



    sebelum amendemen
  2. ^


    a




    b




    c



    Ini merupakan kesalahan penomoran yang diperbaiki puas perubahan keempat.

Referensi


  1. ^


    “Pembentukan Peraturan Perundang-Ajakan”.
    Pasal 9, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.




  2. ^


    a




    b




    Maarif, Syamsul Dwi (2021-09-27). “Sistematika UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen”.
    Tirto.id
    . Diakses terlepas
    2022-01-28
    .





  3. ^


    Asshiddiqie, Jimly. “Harga diri Keberlakuan Penjelasan UUD 1945”.
    Hukumonline.com
    . Diakses copot
    2022-01-28
    .





  4. ^


    Lisfianti, Widya (2021-09-13). Daryono, ed. “Pembukaan UUD 1945: Sifat, Makna Tiap Alinea dan Pokok Pikiran Pancasila”.
    Tribunnews.com
    . Diakses tanggal
    2022-01-28
    .





  5. ^

    Ricklefs 2005, hlm. 424.

  6. ^


    Adryamarthanino, Verelladevanka (2021-12-07). Ningsih, Widya Kuat, ed. “Sidang Pertama BPUPKI: Penggerak, Kapan, Maksud, Proses, dan Hasil”.
    Kompas.com
    . Diakses sungkap
    2022-01-25
    .





  7. ^


    Adryamarthanino, Verelladevanka (2021-12-08). Ningsih, Widya Lestari, ed. “Sidang Kedua BPUPKI: Pada saat, Maksud, Agenda, dan Hasil”.
    Kompas.com
    . Diakses rontok
    2022-01-25
    .





  8. ^


    Raditya, Iswara T. (2021-08-12). “Sejarah Hasil Sidang BPUPKI Kedua: Rontok, Intensi, Agenda, Anggota”.
    Tirto.id
    . Diakses tanggal
    2022-01-26
    .





  9. ^


    “Perubahan Naskah Piagam Jakarta dan Susuk UUD oleh PPKI”.
    Kumparan. 2022-11-24. Diakses tanggal
    2022-01-27
    .





  10. ^


    Ardanareswari, Indira (2019-08-18). “Sidang Pertama PPKI dan Detik-Detik Pengabsahan Undang Undang Dasar”.
    Tirto.id
    . Diakses copot
    2022-01-27
    .





  11. ^

    Ricklefs 2005, hlm. 466-468.

  12. ^


    “Pergantian Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Asal Sementara Republik Indonesia”.
    Undang-Undang RIS No. 7 Tahun 1950.





  13. ^


    “Pemilu Pertama tahun 1955”.
    Museum Kepresidenan Balai Kirti. 2022-09-29. Diakses tanggal
    2022-01-26
    .





  14. ^


    Gischa, Serafica (2020-02-06). Gischa, Serafica, ed. “Sejarah Pemilu 1955 di Indonesia”.
    Kompas.com
    . Diakses terlepas
    2022-01-26
    .





  15. ^


    Adryamarthanino, Verelladevanka (2021-11-01). Nailufar, Nibras Nada, ed. “Latar Belakang Dekrit Kepala negara 5 Juli 1959”.
    Kompas.com
    . Diakses copot
    2022-01-26
    .





  16. ^


    Raditya, Iswara Tepi langit. (2022-01-05). “Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Rekaman, Alasan, Tujuan, & Dampak”.
    Tirto.id
    . Diakses rontok
    2022-01-26
    .





  17. ^

    Ricklefs 2005, hlm. 522-526.

  18. ^


    Wulandari, Trisna (2021-08-19). “Periode 1959 sampai 1966, Periode Demokrasi Terpimpin dan Penyimpangannya”.
    detikcom
    . Diakses terlepas
    2022-01-27
    .





  19. ^


    Heryansyah, Tedy Rizkha (2021-07-05). “7 Bias Demokrasi Terpimpin terhadap Pancasila dan UUD 1945: Memori Kelas 9”.
    Ruang Master
    . Diakses rontok
    2022-01-27
    .





  20. ^

    Ricklefs 2005, hlm. 593-623.

  21. ^


    Welianto, Kandang kuda (2021-12-17). Welianto, Ari, ed. “Penyimpangan terhadap Pancasila sreg Masa Orde Baru”.
    Kompas.com
    . Diakses tanggal
    2022-01-27
    .





  22. ^


    Retno, Devita (2019-07-05). “8 Bias Plong Periode Orde Baru kerumahtanggaan Bidang Garis haluan”.
    Sejarah Model
    . Diakses sungkap
    2022-01-27
    .





  23. ^


    Affifah, Farrah Putri (2021-09-14). Miftah, ed. “Amandemen UUD 1945: Denotasi, Rataan Pinggul, Pamrih, dan Hasil-hasilnya”.
    Tribunnews.com
    . Diakses tanggal
    2022-01-27
    .





  24. ^


    Raditya, Iswara Cakrawala. (2020-12-01). “Amandemen UUD 1945 Dilakukan 4 Boleh jadi, Sejarah, & Perlintasan Pasal”.
    Tirto.id
    . Diakses terlepas
    2022-01-27
    .





  25. ^


    Rizal, Jawahir Gustav (2021-09-14). Kurniawan, Rendika Ferri, ed. “Ki kenangan Amendemen UUD 1945 berpunca Masa ke Hari”.
    Kompas.com
    . Diakses tanggal
    2022-01-27
    .





  26. ^


    Prakoso, Juniarto (2020-12-29). “Dampak Amandemen UUD 1945 Terhadap Masyarakat”.
    Kumparan
    . Diakses copot
    2022-01-27
    .





  27. ^

    Adnan Buyung Nasution (2001)

  28. ^


    “Peraturaan Manajemen Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
    Abadiah MPR No. I/MPR/1983.





  29. ^


    “Referendum”.
    Undang-Undang No. 5 Tahun 1985.





  30. ^


    Hosen, Nadirsyah (2002-05-29). “Harga Mati Pengenalan UUD 1945”.
    Alat angkut ISNET
    . Diakses tanggal 2022-10-5.





  31. ^


    Pambudi, Ramalan (2017-01-06). “SAKRALISASI Perkenalan awal UUD 1945”.
    ISTORIA Buletin PENDIDIKAN DAN Rekaman
    . Diakses tanggal
    2022-10-05
    .




  32. ^


    a




    b




    c




    d




    Rizal, Jawahir Gustav (2021-09-14). Kurniawan, Rendika Ferri, ed. “Album Amendemen UUD 1945 semenjak Masa ke Periode”.
    Kompas.com
    . Diakses rontok
    2022-01-30
    .




  33. ^


    a




    b




    c




    d




    Welianto, Ari (2020-02-06). Welianto, Ari, ed. “Amandemen UUD 1945: Tujuan dan Perubahannya”.
    Kompas.com
    . Diakses tanggal
    2022-01-30
    .




Daftar pustaka

  • Ricklefs, Merle Calvin (2005). Syawie, Husni; Ricklefs, Merle Calvin, ed.
    A History of Bertamadun Indonesia since c. 1200 Third Edition
    [Sejarah Indonesia Beradab 1200-2004]. Diterjemahkan oleh Wahono, Satrio; Bilfagih, Bakar; Huda, Hasan; Helmi, Miftah; Sutrisno, Joko; Manadi, Has. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. ISBN 9789791600125. OCLC 192076429.



  • Ricklefs, Merle Calvin (2008).
    A History of Modern Indonesia since c. 1200 (E-Book version)
    (edisi ke-4). New York: Palgrave Macmillan.



  • Asshiddiqie, Jimly (2003).
    Konsolidasi Tulisan tangan UUD 1945. Jakarta: Yarsif Watampone.



  • Adnan Kumba Nasution (2001)
    The Transition to Democracy: Lessons from the Tragedy of Konstituante in Crafting Indonesian Democracy, Tula Media Utama, Jakarta, ISBN 979-433-287-9
  • Dahlan Thaib, Dr. H, (1999),
    Teori Syariat dan Konstitusi
    (Jamak and Constitutional Theory), Rajawali Press, Jakarta, ISBN 979-421-674-7
  • Denny Indrayana (2008)
    Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition, Kompas Book Publishing, Jakarta ISBN 978-979-709-394-5.
  • Jimly Asshiddiqie (2005), Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia (Indonesia Constitution and Constitutionalism), MKRI, Jakarta.
  • Jimly Asshiddiqie (1994), Gagasan Kebebasan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia (The Idea of People’s Sovereignty in the Constitution), Ichtiar Baru – van Hoeve, Jakarta, ISBN 979-8276-69-8.
  • Jimly Asshiddiqie (2009),
    The Constitutional Law of Indonesia, Maxwell Asia, Singapore.
  • Jimly Asshiddiqie (2005),
    Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Kerakyatan (Constitutional Law and the Pillars of Democracy), Konpres, Jakarta, ISBN 979-99139-0-X.
  • R.M.A.B. Kusuma, (2004)
    Lahirnya Undang Undang Dasar 1945
    (The Birth of the 1945 Constitution),Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, ISBN 979-8972-28-7.
  • Nadirsyah Hosen, (2007)
    Shari’a and Constitutional Reform in Indonesia, ISEAS, Singapore
  • Saafroedin Bahar,Ananda B.Kusuma,Nannie Hudawati, eds, (1995)
    Risalah Sidang Badan Penyelidik Usahah Persiapan Kemerdekaan Indonesian (BPUPKI) Panitia Awalan Kebebasan Indonesia (PPKI) (Minutes of the Meetings of the Agency for Investigating Efforts for the Preparation of Indonesian Independence and the Preparatory Committee for Indonesian Independence), Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta
  • Sri Bintang Pamungkas (1999),
    Konstitusi Kita dan Rancangan UUD-1945 Yang Disempurnakan
    (Our Constitution and a Usulan for an Improved Version of the 1945 Constitution), Puak Uni Kerakyatan, Jakarta, No ISBN

Pranala asing

  • Undang-Undang Sumber akar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Dokumen Asli)
  • Undang-Undang Asal Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pertinggal Satu Naskah)
  • Peralihan
    Pertama
    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Perubahan
    Kedua
    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Waktu 1945
  • Persilihan
    Ketiga
    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Waktu 1945
  • Perubahan
    Keempat
    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Hari 1945
  • Kumpulan naskah UUD 1945 beserta perubahan-perubahannya



Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945

Posted by: gamadelic.com