Konferensi Meja Bundar Dipimpin Oleh

Berasal Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia objektif

Konferensi Meja Melingkar

Nama tinggi:

  • bahasa Belanda:

    Nederlands-Indonesiche rondetafelconferentie


    bahasa Inggris:

    Dutch-Indonesian Round Table Conference

Ronde Tafel Conferentie , slotzitting in Ridderzaal, duplikaat overzicht, Bestanddeelnr 903-6872.jpg

Konferensi Bidang datar Bundar

Dirancang 23 Agustus 1949
Ditandatangani 2 November 1949
Lokasi Den Haag, Belanda
Efektif 27 Desember 1949 (Penyerahan Otonomi)
Syarat
  • Kerajaan Belanda menyerahkan kemerdekaan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Persekutuan dagang dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Perkongsian laksana Negara nan merdeka dan berdaulat.
  • Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan lega Konstitusinya; rancangan konstitusi sudah lalu dipermaklumkan kepada Imperium Belanda.
Penanda tangan

  • Indonesia


  • Belanda

  • Belanda

    BFO


  • Perserikatan Bangsa-Bangsa

    • Dewan Keamanan Perserikatan Nasion-Bangsa
    • Persen Tiga Negara
Pihak

  • Indonesia


  • Belanda

  • Belanda

    Nugini Belanda



  • Kesultanan Pontianak



  • Negara Indonesia Timur



  • Negara Madura



  • Negara Pasundan



  • Negara Sumatra Timur



  • Dayak Besar


  • Amerika Maskapai

  • Australia

  • Belgia

  • Britania Raya

  • Prancis

    Prancis

  • Republik Tiongkok

  • Uni Soviet
Penabung Kerajaan Belanda
Bahasa Belanda

Konferensi Meja Bundar
(KMB) (bahasa Belanda:

Nederlands-Indonesische rondetafelconferentie
) ialah sebuah persuaan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), nan mengaplus berbagai negara yang diciptakan Belanda di gugusan pulau Indonesia.[1]
Sebelum konferensi ini, berlangsung tiga pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati (1947), Perjanjian Renville (1948), dan Perjanjian Roem-Royen (1949). Konferensi ini berjarak dengan kerelaan Belanda buat menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.

Latar belakang

Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat habuan gugatan persisten dari bumi internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan sejumlah pertemuan buat menuntaskan kebobrokan ini secara diplomasi, lewat perundingan Linggarjati dan perjanjian Renville. Lega 28 Januari 1949, Dewan Keamanan Perguruan tinggi Bangsa-Bangsa meloloskan resolusi yang mengecam serangan militer Belanda terhadap tentara Republik di Indonesia dan menuntut dipulihkannya pemerintah Republik. Diserukan pula perturutan perundingan bikin menemukan penuntasan rukun antara dua pihak.[2]

Menyusul Perjanjian Roem-Royen pada 6 Juli, yang secara efektif ditetapkan maka dari itu resolusi Dewan Keamanan, Mohammad Roem mengatakan bahwa Republik Indonesia, yang para pemimpinnya masih diasingkan di Bangka, bersedia ikut serta dalam Konferensi Bidang datar Buntak bagi mempercepat penyerahan independensi.[3]

Pemerintah Indonesia, yang telah diasingkan selama enam bulan, juga ke ibu ii kabupaten provisional di Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Demi memastikan kesejajaran posisi perundingan antara delegasi Republik dan federal, dalam paruh kedua Juli 1949 dan sejak 31 Juli–2 Agustus, Konferensi Inter-Indonesia diselenggarakan di Yogyakarta antara semua otoritas bagian dari Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Para partisipan cocok mengenai kaidah dan susuk dasar untuk konstitusinya.[4]
Menyusul sawala pendahuluan yang disponsori maka itu Komisi PBB bagi Indonesia di Jakarta, ditetapkan bahwa Konferensi Meja Bundar akan digelar di Den Haag.

Negosiasi

Perundingan menghasilkan sejumlah dokumen, di antaranya Sertifikat Kedaulatan, Qanun Persatuan, kesepakatan ekonomi serta kesepakatan terkait urusan sosial dan militer.[5]
Mereka juga menyepakati penarikan ki bertambah pasukan Belanda “dalam waktu sesingkat-singkatnya”, serta Republik Indonesia Serikat memberikan status
bangsa minimum disukai
kepada Belanda. Selain itu, tak akan ada diskriminasi terhadap pemukim negara dan perusahaan Belanda, serta Republik bersedia menggantikan kesepakatan dagang yang sebelumnya dirundingkan oleh Hindia Belanda.[6]
Akan tetapi, ada perdebatan intern hal ketinggalan pemerintah kolonial Belanda dan status Papua Barat.

Perundingan akan halnya utang luar negeri pemerintah kolonial Hindia Belanda berlangsung menyimpang, dengan tiap-tiap pihak membentangkan perkiraan mereka dan berpendapat mengenai apakah Indonesia Perkongsian mesti mengaku utang yang dibuat oleh Belanda sehabis mereka menyerah kepada Jepang pada 1942. Rombongan Indonesia terutama merasa marah karena harus mengupah biaya nan menurut mereka digunakan makanya Belanda dalam tindakan militer terhadap Indonesia. Pada akhirnya, berkat intervensi anggota AS internal komisi PBB untuk Indonesia, pihak Indonesia mencatat bahwa kesediaan menggaji sebagian utang Belanda adalah harga yang harus dibayar demi memperoleh otonomi. Pada 24 Oktober, rombongan Indonesia setuju bakal bersedia dan menerima sekitar 4,3 miliar gulden utang pemerintah Hindia Belanda.[7]

Permasalahan mengenai Papua Barat pun dekat menyebabkan pembicaraan menjadi buntu. Delegasi Indonesia berpendapat bahwa Indonesia harus meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Di pihak bukan, Belanda menunda karena mengklaim bahwa Papua Barat tidak memiliki ikatan etnik dengan wilayah Indonesia lainnya.[8]
Meskipun opini publik Belanda yang mendukung penyerahan Papua Barat kepada Indonesia, kabinet Belanda khawatir lain akan bisa meratifikasi Perjanjian Bidang datar Melingkar jika angka ini disepakati.[9]
Pada balasannya, pada awal 1 November 1949 satu kesepakatan diperoleh, status Papua Barat akan ditentukan melalui ura-ura antara Indonesia Kawan dengan Belanda intern waktu satu tahun setelah pemasukan kedaulatan.[10]

Hasil

Konferensi secara resmi ditutup di bangunan parlemen Belanda pada 2 November 1949. Isi perjanjian konferensi ialah sebagai berikut:

  1. Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnja kepada Republik Indonesia Perseroan dengan tidak bersjarat lagi dan tak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.
  2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas pangkal takdir-ketentuan pada Konstitusinja; rantjangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Keradjaan Nederland.
  3. Kemandirian akan diserahkan selambat-lambatnja puas copot 30 Desember 1949

—Rantjangan Piagam Penjerahan Otonomi.[11]

Keterangan komplemen tentang hasil tersebut merupakan laksana berikut:

  • Serah terima kedaulatan atas area Hindia Belanda dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua adegan barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda cak hendak menjadikan Papua putaran barat negara terpisah karena perbedaan kedaerahan. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai situasi ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua adegan barat tak penggalan pecah serah terima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.[12]
    [13]
    [14]
    [15]
  • Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan pemimpin kekaisaran Belanda seumpama bos negara
  • Pengambilalihan tunggakan Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Maskapai

Parlemen Belanda memperdebatkan kesepakatan tersebut, dan Majelis Tinggi dan Rendah meratifikasinya pada terlepas 21 Desember oleh mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan. Tanggal dari kritik khususnya adapun asumsi utang pemerintah Belanda dan status Papua Barat yang belum terselesaikan, legislatif Indonesia, Komite Nasional Indonesia Anak kunci (KNIP), meratifikasi kesepakatan tersebut pada tanggal 14 Desember 1949. Independensi dipindahkan kepada Republik Indonesia Kongsi plong tanggal 27 Desember 1949.[9]
[16]

Dampak

Sungkap 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri, nan membentuk Lemari kecil Republik Indonesia Serikat. Indonesia Kongsi dibentuk seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian dan merupakan persekutuan dengan Kerajaan Belanda.

Rontok penyerahan kemerdekaan oleh Belanda ini kembali merupakan tanggal yang diakui maka itu Belanda seumpama tanggal kemerdekaan Indonesia. Barulah sekitar enam puluh tahun kemudian, tepatnya lega 15 Agustus 2005, pemerintah Belanda secara lumrah mengakui bahwa kemerdekaan de facto Indonesia bermula sreg 17 Agustus 1945. Internal sebuah konferensi di Jakarta, Perdana Menteri Belanda Ben Bot menelanjangi “penyesalan sedalam-dalamnya atas semua penderitaan” yang dialami rakyat Indonesia selama empat tahun Sirkulasi Nasional, meski ia tidak secara jamak menampilkan petisi maaf. Reaksi Indonesia kepada posisi Belanda galibnya positif; Menteri Luar Distrik Indonesia Hassan Wirayuda mengatakan bahwa, selepas persaksian ini, “akan lebih mudah bagi maju dan memperkuat hubungan bilateral antara dua negara”.[17]

Terkait ketinggalan Hindia Belanda, Indonesia mengupah sebanyak kira-kira 4 miliar gulden kerumahtanggaan kurun waktu 1950-1956 namun kemudian memutuskan buat tidak membayar sisanya.[18]

Teks


  1. ^

    Critchley to Department of External Affairs Australian Department of Foreign Affairs and Trade

  2. ^

    Ide Anak Agung Gde Agung 1973, hlm. 60.

  3. ^

    Ide Anak asuh Agung Gde Agung 1973, hlm. 64-65.

  4. ^

    Ide Momongan Agung Gde Agung 1973, hlm. 66-67.

  5. ^

    Ide Momongan Agung Gde Agung 1973, hlm. 70.

  6. ^

    Kahin 1961, hlm. 437.

  7. ^

    Kahin 1961, hlm. 439-441, 443.

  8. ^

    Ide Anak Agung Gde Agung 1973, hlm. 67.
  9. ^


    a




    b



    Kahin 1961, hlm. 443-444.

  10. ^

    Ide Momongan Agung Gde Agung 1973, hlm. 69-70.

  11. ^

    Kolff 1949, hlm. 15.

  12. ^

    The Indonesian Question in the United Nations Diarsipkan 2008-05-10 di Wayback Machine. Embassy of Indonesia, Oslo

  13. ^

    Papuan self-determination – Historical roots V WebDiary.com.au

  14. ^

    Chronology of Papua Diarsipkan 2022-09-17 di Wayback Machine. papuaweb.org

  15. ^

    Ricklefs 1993, hlm. 224-225.

  16. ^

    Ide Anak Agung Gde Agung 1973, hlm. 70-71.

  17. ^


    “Dutch withhold apology in Indonesia”.
    New York Times. 17 Agustus 2005. Diakses sungkap
    12 Juli
    2022
    .





  18. ^


    “Pembayaran tunggakan Hindia Belanda oleh Indonesia”. Diarsipkan terbit varian asli terlepas 2022-01-31. Diakses tanggal
    2015-01-30
    .




Daftar bacaan

  • Kolff (pub) (1949),


    Hasil-Hasil Konperensi Medja Bundar sebagai halnya diterima plong Persidangan Masyarakat nan kedua Terlangsung Tangal 2 Nopember 1949 di Ridderzaal di Kota ‘S-Gravenhage
    (Results of the Round Table Conference as Accepted at the Plenary Session on 2 November 1949 at the Knight’s Hall [Parliament Building] in the Hague)

    (dalam bahasa Indonesian), Djakarta: Kolff



  • Ide Anak Agung Gde Agung (1973),
    Twenty Years Indonesian Foreign Policy: 1945–1965, Mouton & Co, ISBN 979-8139-06-2



  • Kahin, George McTurnan (1961) [1952],
    Nationalism and Revolution in Indonesia, Ithaca, New York: Cornell University Press



  • Ricklefs, M.C. (1993),
    A History of Modern Indonesia Since c.1300
    (edisi ke-2nd), London: MacMillan, ISBN 0-333-57689-6



  • Taylor, Alastair M. (1960),
    Indonesian Independence and the United Nations, Ithaca, Falak.Y.: Cornell University Press, ISBN 0-837-18005-8



Pranala luar

  • Pembayaran utang Hindia Belanda oleh Indonesia
  • Video: Transfer of sovereignty oper Indonesia 1949



Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Meja_Bundar

Posted by: gamadelic.com