Kementerian Yang Menangani Urusan Pemerintahan Yang Nomenklatur

Organisasi Kementerian Negara Indonesia
adalah organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 hari 2022 tentang Organisasi Departemen Negara. Organisasi Kementerian Negara ditetapkan dalam rangka kondusif pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.[1]
Dalam Qanun Presiden Nomor 7 musim 2022 Departemen Negara dikelompokan menjadi empat kerumunan ialah: Kementerian Gerombolan I; Kementerian Kelompok II; Kementerian Kerubungan III; dan Departemen Koordianator.[1]

Kementerian Kelompok I

Kementerian Kelompok I adalah Kementerian nan menangani urusan pemerintahan yang tata nama kementeriannya secara tegas disebutkan kerumahtanggaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Musim 1945.[1]
Kelompok Departemen I terdiri dari:[1]

  1. Kementerian Dalam Area
  2. Departemen Asing Negeri
  3. Kementerian Kubu

Kedudukan dan Tugas

Kementerian Kelompok I kaya di asal dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan bikin membantu Presiden privat menyelenggarakan pemerintahan negara yang disesuaikan dengan upaya pencapaian tujuan Kementerian perumpamaan putaran berasal tujuan pembangunan kewarganegaraan.[1]

Fungsi

Kerumahtanggaan melaksanakan tugas Kementerian Kelompok I menyelenggarakan manfaat:[1]

  1. formulasi, penetapan, dan pelaksanaan ketatanegaraan di bidangnya;
  2. pengelolaan barang eigendom/kekayaan negara yang menjadi kewajiban jawabnya;
  3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
  4. pelaksanaan kegiatan teknis dari resep sampai ke daerah;
  5. rekonsiliasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan hadiah dukungan administrasi kepada seluruh zarah organisasi di lingkungan Kementerian; dan
  6. pelaksanaan dukungan yang bersifat nomina kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Disamping itu, berlandaskan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau tugas lain yang diberikan maka dari itu Kepala negara, Kementerian dapat menyelenggarakan arti yang menunjukkan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing Kementerian.

Kombinasi Organisasi

Perikatan organisasi Kementerian Gerombolan I terdiri atas:[1]

  1. molekul pemimpin yaitu Nayaka (ditambah Wakil Menteri untuk Departemen tertentu)
  2. unsur pembantu pengarah yaitu Sekretariat Jenderal
  3. unsur pelaksana yaitu Direktorat Jenderal
  4. zarah pengawas ialah Inspektorat Jenderal
  5. molekul suporter ialah Badan dan/maupun Pusat
  6. partikel pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar provinsi sesuai dengan regulasi perundang-undangan.

Kementerian Kerumunan II

Kementerian Kelompok II adalah Kementerian yang menindak urusan rezim yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1]
Kelompok Kementerian II terdiri berpangkal:[1]

  1. Departemen Agama
  2. Kementerian Hukum dan Nasib baik Asasi Manusia
  3. Kementerian Finansial
  4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
  5. Kementerian Kesehatan
  6. Kementerian Sosial
  7. Kementerian Ketenagakerjaan
  8. Departemen Perindustrian
  9. Departemen Bazar
  10. Departemen Energi dan Mata air Daya Mineral
  11. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  12. Departemen Perhubungan
  13. Kementerian Komunikasi dan Informatika
  14. Kementerian Pertanian
  15. Kementerian Mileu Nasib dan Kehutanan
  16. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  17. Departemen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
  18. Kementerian Pertanahan dan Penyelenggaraan Ruang

Singgasana dan Tugas

Departemen Kelompok II berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu kerumahtanggaan pemerintahan kerjakan membantu Presiden privat menyelenggarakan pemerintahan negara yang disesuaikan dengan upaya pencapaian tujuan Departemen sebagai episode dari tujuan pembangunan kebangsaan.[1]

Fungsi

Kementerian Kerubungan II menyelenggarakan fungsi:[1]

  1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan ketatanegaraan di bidangnya;
  2. pengelolaan dagangan milik/substansi negara nan menjadi tanggung jawabnya;
  3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
  4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Departemen di daerah;
  5. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
  6. penyelarasan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh elemen organisasi di lingkungan Kementerian; dan
  7. pelaksanaan dukungan nan bertabiat substantif kepada seluruh molekul organisasi di lingkungan Kementerian.

Disamping itu, bersendikan ketentuan kanun perundangan-invitasi dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Presiden, Kementerian dapat menyelenggarakan fungsi yang menunjukkan karakteristik tugas dan khasiat saban Departemen.

Susunan Organisasi

Aliansi organisasi Kementerian Kelompok II terdiri atas:[1]

  1. unsur pemimpin merupakan Nayaka
  2. unsur ajudan pemimpin yaitu Kepaniteraan Jenderal
  3. zarah penggubah yaitu Direktorat Jenderal
  4. unsur pengontrol yaitu Inspektorat Jenderal
  5. unsur pendukung merupakan Jasmani dan/maupun Pusat
  6. unsur pencipta tugas gerendel di negeri ataupun Instansi Vertikal (eksklusif Kementerian nan menangani urusan agama, hukum, dan keuangan).

Kementerian Kelompok III

Kementerian Kerubungan III adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan kerumahtanggaan kerangka penajaman, koordinasi, dan pengharmonisan program pemerintah.[1]
Departemen Kelompok III terdiri pecah:[1]

  1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Kewarganegaraan
  2. Kementerian Pemanfaatan Aparatur Negara dan Pembaruan Birokrasi
  3. Kementerian Awak Usaha Milik Negara
  4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Semenjana
  5. Kementerian Pariwisata
  6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  7. Departemen Pemuda dan Olahraga
  8. Departemen Investasi
  9. Kementerian Tata usaha Negara

Kedudukan dan Tugas

Kementerian Keramaian III berlambak di asal dan berkewajiban kepada Kepala negara dan n kepunyaan tugas menyelenggarakan urusan tertentu internal tadbir untuk kondusif Kepala negara dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang disesuaikan dengan upaya pencapaian tujuan Kementerian sebagai babak berbunga pamrih pembangunan nasional.[1]

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Departemen Kelompok III menyelenggarakan maslahat:[1]

  1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;
  2. harmonisasi dan penyelarasan pelaksanaan politik di bidangnya;
  3. manajemen barang milik/gana negara nan menjadi tanggung jawabnya;
  4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
  5. menyelenggarakan keistimewaan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Kombinasi Organisasi

Susunan organisasi Kementerian Kelompok III terdiri atas:[1]

  1. unsur komandan yaitu Nayaka
  2. unsur kepercayaan pemimpin adalah Tata usaha Departemen
  3. elemen pelaksana yaitu Deputi
  4. unsur pengawas yaitu Inspektorat

Kementerian Pengorganisasi

Kementerian Koordinator adalah Kementerian nan melaksanakan fungsi penyelarasan dan koordinasi urusan Departemen. Departemen Pengelola terdiri bersumber:[1]

  1. Kementerian Koordinator Permukaan Kebijakan, Hukum, dan Keamanan
  2. Departemen Pengorganisasi Meres Perekonomian
  3. Departemen Aktivis Parasan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  4. Kementerian Koordinator Parasan Kemaritiman

Kedudukan dan Tugas

Kementerian Pengelola gemuk di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan harmonisasi, penyelarasan, dan pengendalian urusan Kementerian intern manajemen tadbir di bidangnya.[1]

Fungsi

Intern melaksanakan tugas, Kementerian Pengorganisasi menyelenggarakan kemujaraban:[1]

  1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Rancangan yang terkait dengan isu di bidangnya;
  2. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang tersapu dengan isu di bidangnya;
  3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh atom organisasi di mileu Kementerian Pengorganisasi;
  4. penyelenggaraan barang hoki/gana negara yang menjadi barang bawaan jawabnya; dan
  5. pengawasan atas pelaksanaan kepentingan di bidangnya.

Gayutan Organisasi

Susunan organisasi Kementerian Kerubungan III terdiri atas:[1]

  1. partikel atasan yaitu Menteri Koordinator
  2. partikel pembantu pemimpin merupakan Sekretariat Kementerian Koordinator
  3. anasir pelaksana yaitu Deputi
  4. unsur pengawas yaitu Inspektorat

Wakil Menteri

Intern melaksanakan tugas Menteri tertentu boleh dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penudingan Kepala negara. Wakil Menteri berada di bawah dan berkewajiban kepada Nayaka dan mempunyai tugas membantu Nayaka intern memimpin penyelenggaraan urusan Kementerian. Menteri dan Konsul Menteri merupakan satu kesendirian partikel pemimpin Kementerian.[1]

Unit Pelaksana Teknis

Unit Perakit Teknis yakni untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di mileu Kementerian. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Atasan dan ditetapkan maka itu Menteri yang berkepentingan sehabis mendapat persetujuan terjadwal dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di parasan aparatur negara.[1]

Staf Pakar

Menteri atau Menteri Koordinator dapat dibantu oleh Staf Tukang, nan merupakan suatu kesatuan n domestik susunan organisasi Departemen atau Kementerian Koordinator. Staf Ahli produktif di dasar dan bertanggung jawab kepada Menteri ataupun Menteri Organisator dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Kementerian ataupun Sekretaris Kementerian Organisator. Staf Tukang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu taktis kepada Menteri atau Menteri Koordinator sesuai keahliannya. Staf Ahli paling banyak 5 (panca) Staf Ahli dan enggak melebihi jumlah anasir pelaksana.[1]

Staf Istimewa

Staf Khusus mempunyai tugas menyerahkan saran dan pertimbangan kepada Menteri atau Menteri Koordinator sesuai pengutusan Menteri ataupun Nayaka Pengorganisasi dan lain ialah bidang tugas unsur-unsur organisasi Kementerian maupun Departemen Koordinator.[1]

Tatap pula

  • Daftar Rangkaian Organisasi Departemen Negara Indonesia

Bacaan

  1. ^


    a




    b




    c




    d




    e




    f




    g




    h




    i




    j




    k




    l




    m




    n




    o




    p




    q




    r




    s




    ufuk




    u




    v




    w




    x




    y




    “Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2022 akan halnya Organisasi Kementerian Negara”
    (PDF). Diarsipkan dari versi ceria
    (PDF)
    tanggal 2022-01-29. Diakses tanggal
    2015-01-28
    .






Source: https://profillengkap.com/Organisasi_kementerian_negara_Indonesia