Kasus Pelanggaran Hukum Di Indonesia


Dituliskan di postingan itu: “seiring alunan zikir di periode yang fitri, terangkat takbir terbaik, semoga Tuhan SWT memberikan guna, kesehatan, keberkahan, keluasan rezeki dan kemudahan dalam setiap urusan kita, dunia dan darul baka. Atas segala khilaf dan salah, kami memohon absolusi lahir dan batin…

  Ketika mengaji postingan itu, saya merasa terbebani karena mengapa tidak membaca pesan itu makin awal sehingga enggak begitu telat saya meresponsnya. Saya kemudian mengasumsikan keadaan Anton Pernama yang sudah erat dua waktu terakhir ini terikut dengan satu kasus hukum.


Anton Permana yang dikenal sebagai penulis dan pengamat sosial politik, dan alumni PPRA Lemhannas RI Tahun 2022, ditangkap penjaga keamanan sreg pukul 24.00-02.00 WIB dini hari, Selasa, 13 Oktober 2022.

Ia dijemput momentum maka dari itu polisi di rumah saudaranya di kawasan Rawamangun, atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena petugas yang menjemputnya bermula bersumber Direktorat Tindak Perbicaraan Siber, Bareskrim, Mabes Polri (Antara, 13/10/2022).

Sejak ditangkap, Anton sudah menjalani kasus hukumnya selama sanding 19 bulan, dan telah menjalani 64 kali proses persidangan di pidana, dan sampai detik ini belum ada keputusan barang apa pun apakah ia bersalah maupun tidak.

Pada 27 Mei 2022, sesudah menjalani masa tersiksa selama 7,5 wulan di Bareskrim Mabes Polri, Anton mendapatkan penangguhan penahanan setelah mendapatkan jaminan berasal belasan tokoh terkemuka di negeri ini, antara tidak: Refly Harun, Jimly Asshiddiqie, Said Didu, Rocky Gerung, Laode Masihu Komaluddin, dan lainnya.

Masa persidangan nan sudah lalu berlanjut 64 kali itu yakni satu proses hierarki nan pasti amat melelahkan. Anton nan berdomisili di Batam bersama anak dan istrinya, persidangan yang berlanjut di Jakarta, karuan persidangan itu sendiri sudah satu bentuk penghukuman yang amat berat.

Berdasakan realitas dan pertimbangan atas kasus Anton, dari perspektif HAM, berikut ini ialah sejumlah bukti-bukti empris atau
best practices
yang dapat dijadikan masukan komparatif lakukan pihak-pihak tercalit.

Pertama, di Norwegia, 23 Juli 2022, Anders Behring Breivik, usia 32 periode melakukan aksi terorisme dan pengeboman gedung di pusat pemerintahan di Oslo yang menewaskan 8 sosok, dan kemudian pelaku melarikan diri ke Pulau Utoya, selingkung 30 km dari Oslo dan kemudian berbuntut pun melakukan pembunuhan massal yang telah menewaskan kian 90 makhluk, kebanyakan anak usia belasan masa yang paruh berkemah di pulau itu.

Tragedi berdarah ini dinilai oleh Pemerintah Norwegia laksana karas hati manusiawi terburuk di Norwegia sejak Perang Dunia Kedua. Anders Behring Breivik, dijerat dengan undang-undang antiterorisme, untuk mendapatkan azab terberat menurut undang-undang Norwegia.

Biar demikian, esensi penghormatan HAM terhadap Anders seumpama basyar, ternyata polisi hanya memerlukan waktu delapan minggu untuk menyelesaikan pengkajian dan penyidikan kasus tersebut.

Bisa dibayangkan bagaimana kasus yang menimpa Anton Permana yang terbantah tidak seberat dengan kasus Anders di Norwegia, cuma penanganannya tampak jauh lebih rumit dan telah berlangsung hampir dua tahun dan telah menjalani sidang perkara sebanyak 64 kelihatannya.  Keistimewaan Norwegia, hukum tidak diintervensi oleh yuridiksi kebijakan.

Proses hukum nan dijalani Anton betapa tragis, dan terlihat tidak menjunjung strata kaidah-prinsip pemajuan dan perlindungan dan hak asasi cucu adam nan bersifat mendunia.

Kedua, pada Helsinki Accords (1975) terdapat “Guidelines for Cooperating in the Fields of Economics, Science and Technology, and of the Environment,” yang merekondasikan agar dihilangkan semua hambatan yang membatasi seseorang mengemukakan pendapat dan melakukan perjalanan ke dalam dan ke luar negeri bagi kepentingan pemajuan aji-aji keterangan dan teknologi:

  • Exchanges and visits as well as other direct contacts and communications among scientists for consultation, lecturing, and conducting research (including the use of laboratories or libraries);
  • International and national conferences, symposia, seminars, courses, and other meetings of a scientific and technological character, involving the participation of foreigners; and
  • Participation in international scientific and technological cooperation programs, such as those of the United Nations Economic Social Council or other international institutions.

Bahkan lega 1997, Komisi HAM PBB menerbitkan satu working paper nan menegaskan perlunya impunitas untuk para Ilmuwan terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan  berpindah (the rights of free movement).

Dalam
working paper
tersebut dinyatakan: ‘’travel restrictions, by limiting the ability of scientists and scholars to visit or communicate with their colleagues in other countries, violate the principle of free association, and the right to receive and disseminate information.’

Mungkin alasan mengapa para ilmuwan dan pengamat seperti halnya Anton Pernama berkat perasaan khusus dari masyarakat alam semesta dan PBB, tidak enggak adalah karena bakal mengenang dan menghormati pengorbanan Sokrates dan Galileo Galilie.

Plong suatu hari di musim 399 SM, Mahkamah Athena menipu aniaya senyap kepada Socrates karena bahaduri berpendapat berbada dengan Syah.

Demikian pun Galileo Galelie yang dibatasi kebebasannya, dicekal dan sampai-sampai menjalani tahanan kondominium seumur hidup, hingga meninggal plong 1642 karena berani berbeda pendapat dengan pengaturan Gereja Roma yang menganggap bahwa bumilah noktah daya sistem solar.

 Pengorbanan Socrates dan Galileo Galelie dinilai sudah lebih dari cukup betapa darma kekuasaan memulangi independensi gerak dan kebebasan berpikir para ilmuwan. Menghirup barang apa yang mutakadim diungkapkan William Ewart Gladstone, “We look forward to the time when the power of love will replace the love of power. Then will our world know the blessing of peace
.”
Karenanya, jika Anton bersuara berlainan semenjak celaan penguasa, semestinya tidak ditanggapi secara jebah. Indonesia bagaikan negara Anggota PBB, semestinya juga tungkul pada ketentuan internasional intern perancangan, pembentukan dan penerapan hukumnya.

 Kita sungguh mendambakan suatu masa kekuatan atau kekuasaan cinta
(the power of love)
akan mewakili pelahap otoritas
(love of power).
Jika itu terwujud dunia kita akan memaklumi indahnya kedamaian.
Semoga negeri kita yang telah memilih jalan demokrasi sejak lebih dua dekade silam merupakan saringan anak bungsu,

the point of no return,
dan semoga semua undang-undang kita boleh memenuhi standar HAM, bukan standar mereka yang menyembah pada kekuasan dengan memperbudak nan lemah, yang akhirnya kronologi kerakyatan dan supremasi syariat yang sudah lalu kita pilih di pengujung abad ke-20, akan sahaja jadi bayang-bayang fatamorgana nan sani belaka, yang alhasil  berujung pada otoritarianisme.
Akhirnya, menarik direnungkan tuturan William Scott Downey, koteng ilmuwan dan pengamat peradilan AS di abad ke-20, “Law without justice is a wound without a cure–Hukum tanpa keadilan bagai luka yang tidak akan pernah sembuh.







*Komisioner dan Ketua Komnas HAM ke-8 RI (2012-2017)


Pengedit:

Source: https://publika.rmol.id/read/2022/05/07/532783/kasus-anton-permana-dan-wajah-penegakan-hukum-di-indonesia

Posted by: gamadelic.com