Kapan Terjadinya Pemberontakan Pki Madiun

Peristiwa Madiun 1948
yaitu sebuah konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok oposisi sayap kiri merupakan Front Demokrasi Rakyat selama Persebaran Nasional Indonesia. Front Demokrasi Rakyat terdiri atas Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, SOBSI dan Pesindo. Konflik ini dimulai plong tanggal 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur, dan berakhir tiga bulan kemudian ketika sebagian besar bos dan anggota FDR ditahan dan dieksekusi oleh pasukan TNI.[1]

Peristiwa Sebelum Perdurhakaan

Jatuhnya Dewan menteri Amir Sjarifoeddin dan Pembentukan Kabinet Hatta

Pendapat tentang pemicu konflik berlainan-beda. Menurut Kreutzer, jatuhnya kabinet Amir Sjarifoeddin plong Januari 1948 merupakan kakek Peristiwa Madiun.[2]
Sebelumnya, lega pertengahan tahun 1947, Partai Sosialis terpecah menjadi dua faksi; satu faksi dipimpin maka itu Amir Sjarifoeddin dan faksi yang bertambah kecil dipimpin oleh Sutan Sjahrir. Oposisi gerombolan Sjarir semakin segara karena Sjarifoeddin dulu menekankan kehangatan mereka dengan Rusia dan kesentosaan kelas.[3]
Sjahrir berketentuan bahwa doktrin Marxis mengenai ketenteraman kelas enggak dapat diterapkan di masyarakat Indonesia karena tidak ada borjuasi Indonesia seperti itu, dan bahwa Indonesia harus mempertahankan netralitas substansial, sehingga Indonesia dapat berkontribusi sreg perdamaian dunia. Mereka sungguh-sungguh berpisah lekas setelah pembentukan dewan menteri presidensial Hatta.[3]

Masa jabatan perdana menteri Sjarifoeddin berparak pada 28 Januari 1948. Sebelumnya, Sjahrir, Dr. Leimena, dan beberapa organisator politik mendekati Hatta dan memintanya menjadi perdana menteri berikutnya. Hatta setuju dengan syarat bernasib baik dukungan PNI dan Masyumi. Didorong oleh kebutuhan untuk membentuk kabinet dengan dukungan nasional (baik sayap kanan maupun sayap kiri), Hatta menawarkan kepada fraksi Sjarifoeddin sejumlah posisi di dewan menteri.[4]
Mereka menolak proposal Hatta dan menuntut posisi sentral, termasuk posisi Sjarifoeddin sebagai Menteri Pertahanan (Dalam lemari kecil sebelumnya, Sjarifoeddin adalah Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan) umpama imbalan atas dukungan mereka terhadap pemerintahan Hatta.[5]
Perundingan gagal, dan sreg 31 Januari 1948, Hatta akhirnya membentuk lemari kecil tanpa golongan sayap kiri.[6]
Dua individu anggota Partai Sosialis dimasukkan ke privat kabinet atas petisi abadi Sjahrir. Sjahrir dan kedua anggota dewan menteri itu dikeluarkan dari Puak Sosialis dan membentuk partai mereka sendiri yang disebut Puak Sosialis Indonesia (PSI). Puak baru ini lekas memberikan dukungannya kepada pemerintahan Hatta. Programa pemerintahan Hatta didasarkan pada dua hak istimewa; pelaksanaan Perjanjian Renville, dan rasionalisasi tentara Indonesia.[7]

Pembentukan FDR

Golongan sayap kiri (tanpa faksi Sjahrir) secara bertahap masuk ke oposisi. Puas awalnya mereka menyedang bikin mendapatkan arena di tadbir dengan menunjukkan kesediaan bagi berkarya sekufu. Tetapi, upaya mereka gagal ketika menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak ada anggota fraksi nan masuk dalam kabinet. Pada berdekatan komposit di Surakarta pada terlepas 26 Februari 1948, Golongan sayap kiri mengalami reorganisasi dan muncul sebagai Front Kerakyatan Rakyat (FDR) yang dipimpin maka dari itu Amir Sjarifoeddin nan terdiri dari Partai Sosialis, PKI, PBI, Pesindo, dan federasi serikat buruh SOBSI. Beberapa minggu kemudian sesudah perjumpaan itu, program FDR berubah secara radikal. Program hijau tersebut antara lain mewajibkan (1) penentangan Perjanjian Renville; (2) penghentian perundingan dengan Belanda; dan (3) nasionalisasi semua perusahaan asing. Penentangan langgeng mereka terhadap kabinet Hatta jelas terbantah berasal pamrih pertama program tersebut. Darurat tujuan utama kabinet Hatta adalah lakukan melaksanakan perjanjian Renville, FDR ialah bakal menolaknya.[8]
[9]

FDR punya dua basis kekuatan penting: di dalam tentara dan di antara buruh. Privat kapasitasnya seumpama Menteri Benteng pecah 3 Juli 1947 sebatas 28 Januari 1948, Sjarifoeddin telah berbuah membangun oposisi pribadi nan kuat di n domestik tubuh Angkatan Darat.[10]
Kamu mampu mengamankan disiplin perwira di tentara darat TNI. Perwira-perwira militer yang setia itu bosor makan kali mengarifi lokasi bilang senjata dan amunisi nan disimpan di provinsi pegunungan lakukan mengantisipasi operasi militer Belanda selanjutnya. Yang lebih penting lagi adalah posisi kuat yang dibangun Sjarifoeddin sendiri di internal organisasi suplemen Angkatan Darat yang dinamakan TNI-Masjarakat. Didirikan pada awal Agustus 1947 (ketika Sjarifoeddin menjadi Perdana Menteri), organisasi ini bertujuan kerjakan menyelenggarakan baluwarti rakyat secara lokal untuk mendukung barisan.[11]
Meskipun TNI adalah organisasi nasional, TNI-Masjarakat yang dipimpin oleh Kolonel Djoko Sujono adalah organisasi militer berbasis lokal.[12]
Jelas bahwa selama kepemimpinannya, Sjarifoeddin berhasil membangun organisasi militer nasional dan domestik nan lestari yang siap menghadapi Belanda.

Selain itu, FDR jelas mempunyai posisi dominan di dalam SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), yang sejauh ini merupakan organisasi buruh terbesar di Indonesia. Anggota organisasi ini sebagian besar adalah buruh perkotaan dan perladangan dengan Republik, dan anggotanya diperkirakan antara 200.000 dan 300.000.[11]

Program rasionalisasi Hatta dan dampaknya terhadap kekuatan militer FDR

Bermula sudut pandang pemerintah Indonesia, rasionalisasi merupakan solusi dari masalah ekonomi dengan mengurangi jumlah kekuatan militer. Sebulan setelah pembentukan kabinetnya, Hatta memulai programa rasionalisasi berdasarkan Keputusan Kepala negara No.9 perian 1948. Pamrih utama bermula rasionalisasi tersebut yakni untuk mengatur kembali organisasi-organisasi militer dan bikin memobilisasi pegawai produktif dari sektor pertahanan ke sektor produksi. Menurut Hatta, ada tiga cara untuk sampai ke tujuan tersebut; 1) demobilisasi perwira militer nan ingin kembali ke tiang penghidupan sebelumnya (suhu, personel swasta), 2) utus perwira militer kembali ke kementerian pembangunan dan teruna, dan 3) demobilisasi ratusan perwira militer buat kembali ke umum desa.[13]

Pada waktu 1948, Republik Indonesia menghadapi hal kritis di mana terjadi pasokan fungsionaris yang jebah karena pengungsi yang sangat lautan melarikan diri ke Republik bersumber daerah-daerah yang dikuasai Belanda sebagai halnya Surabaya (berkembar dengan Madiun, Surabaya ketika itu masih di asal penjajahan Belanda). Selain itu, setidaknya terserah 200.000 tentara bersisa di Republik sementara jumlah senjata dan amunisi mereka tidak mencukupi. Untuk mengantisipasi masalah-penyakit kritis ekonomi, militer, dan politik yang muncul berpunca keadaan ini, Hatta dan kabinetnya segera memutuskan kerjakan memulai program rasionalisasi. Plong tahap sediakala reorganisasi, ada 160.000 tentara nan primitif. Program ini diharapkan cuma menyisakan 57.000 tentara reguler pada balasannya.[14]

Pada tanggal 15 Mei 1948, TNI-Masjarakat riuk satu basis utama kekuatan FDR didemobilisasi.[15]
Perwira militer yang berorientasi Barat dan pro-pemerintah mendambakan tentara yang lebih kecil, lebih kesetiaan, dan kian dapat dipercaya di dasar kepemimpinan mereka. Mereka memandang TNI-Masjarakat sebagai organisasi militer nan kurang terlatih dan tidak berpendidikan yang sangat terkait dengan organisasi komunis. Pemerintah mencitacitakan Angkatan Darat dipimpin oleh perwira profesional yang telah menjalani pelatihan militer yang serius. Dua organisasi militer pro-pemerintah, Divisi Siliwangi Jawa Barat dan Korps Penjaga keamanan Militer secara resmi diakui dan diberi harga diri hukum.[16]
Demobilisasi TNI-Masjarakat berguna pengaruh FDR di pemerintahan semakin melemah dan ini memperdalam kebencian FDR terhadap pemerintah. Dari sudut pandang FDR, rasionalisasi merupakan upaya untuk mendamparkan kekuasaan FDR.

FDR bukan satu-satunya gerombolan nan berorientasi rasionalisasi Hatta. Di antara rincih militer yang mulai menjurus pemerintahan Hatta adalah Divisi IV, nan makin dikenal dengan Divisi Senopati, yang ditempatkan di Khas dan ditempatkan di bawah komando Kolonel Sutarto.[17]
Sama dengan FDR, Divisi IV juga kecewa dengan rasionalisasi Hatta dan memprotes program tersebut pada tanggal 20 Mei 1948. Keputusan Hatta untuk memasukkan Divisi IV ke dalam Divisi I akan mengedrop Kolonel Sutarto sreg posisi perwira stok.[18]
Sutarto dan prajuritnya mengabaikan instruksi itu dan mulai mengatur kembali divisi mereka seorang. Mereka mengubah Divisi IV menjadi rincih militer siap tempur nan mendapat dukungan dari mayoritas warga Solo dan pengikut FDR. Mereka mengistilahkan unit ini Divisi Persangkalan Panembahan Senopati. Sutarto dibunuh secara misterius plong 2 Juli 1948. Bagi mereka yang pro-FDR, pembunuhan ini dianggap sebagai bagian berusul program rasionalisasi Hatta.[19]

Pemogokan Delanggu

Kecewa dengan rasionalisasi Hatta, FDR/PKI start mencari dukungan berpokok peladang dan buruh dengan mengadvokasi reformasi agraria dan mengorganisir pemogokan buruh.[20]
Salah satu basis arti utama FDR/PKI adalah SOBSI. Sangat didominasi oleh komunis, SOBSI mengorganisir sejumlah pemogokan kerjakan memprotes pemerintah. Pemogokan paling terdahulu terjadi di Solo. Buruh perladangan memprotes pemerintah sebagai tanggapan atas memburuknya kondisi ekonomi menyusul blokade ekonomi oleh Belanda dan kemusykilan pemerintah bikin menyenangkan kebangsawanan dan menghentikan operasi spekulatif pasar palsu.[21]
Pemogokan di areal tebangan Delanggu diorganisir makanya SARBUPRI (konsorsium buruh perladangan yang menghadap komunis), dan sekeliling 20.000 buruh mogok selama sekitar 35 hari. Pemerintah menuduh para pemimpin FDR dan SARBUPRI membahayakan Republik dengan mengorganisir pemogokan. Mereka menanggapi pengaduan ini dengan mengatakan bahwa pemerintahlah yang membahayakan Republik dengan kebijakan ekonominya yang tak efektif dan tidak tepat. Nan diinginkan maka dari itu para pemimpin FDR dan SOBSI dari pemerintah adalah implementasi yang kian baik pecah regulasi dan reformasi agraria nan suka-suka.[22]
Pemogokan berakhir sreg tanggal 18 Juli 1948, dengan pemerintah bersedia mengakui permintaan buruh untuk tekstil dan beras sepanjang dua meter nan akan diberikan setiap wulan di samping gaji mereka.[23]

Hubungan luar negeri Republik Indonesia

Hal Madiun harus ditempatkan dalam konteks internasional di mana dua negara adidaya berperan dalam pengambilan keputusan pemerintah Indonesia. Suripno adalah sendiri komunis akil balig yang menjadi wakil Republik Indonesia puas Senat Federasi Teruna Demokratis Dunia di Praha tahun 1947. Dia juga diberi mandat untuk menghubungi Teteh Soviet. Pada Januari 1948, ia antuk dengan seorang duta osean Rusia dan menggosipkan hubungan konsuler masa depan antara Rusia dan Indonesia.[24]
Pemerintah Soviet jadinya mengambil inisiatif dengan menjatah sempat Suripno bahwa Perjanjian Konsuler sudah lalu diperbaiki.[25]
Alih-alih mengakuri perjanjian itu, pemerintah Hatta memutuskan buat menghentikan hubungan bilateral. Suripno kemudian diminta kembali ke Indonesia. Pada tanggal 11 Agustus 1948 Suripno mulai di Jogjakarta dengan sekretarisnya yang ternyata yaitu Musso, seorang tokoh komunis senior Indonesia. Saat dimintai butir-butir protokoler kepada Nayaka Luar Distrik Haji Agus Salim, Suripno memuji sikap politik Rusia yang selalu memufakati Indonesia bagaikan negara berdaulat.[26]

Hatta berulang kali memurukkan Perjanjian Konsuler karena cenderung mencari bantuan kepada kontrol Amerika Kongsi. Pada 21 Juli, Soekarno, Hatta, Menteri Dalam Kawasan, Menteri Iradiasi, dan perwakilan AS mengadakan persuaan di sebuah hotel di Sarangan, Madiun. Belanda dan AS memiliki harapan yang sebanding yaitu memintasi sumber trik alam. Pada 17 September, Menteri Luar Negeri Belanda menyatakan bahwa ekspansi komunis di Indonesia merupakan rintangan terdepan untuk kekuatan barat bakal memperoleh sumber sosi. Belanda cak hendak AS percaya bahwa Indonesia merupakan baluwarti komunis. AS mengemudiankan lakukan memasukkan Hatta dan asosiasinya n domestik satu front bertentangan-komunis internasional yang akan didirikan di Asia Timur dan Tenggara untuk menantang Uni Soviet. Upaya Belanda untuk menimpali kekuasaannya atas Indonesia, dengan membawa para pemimpin Indonesia dan perwakilan AS ke n domestik konflik gagal.[27]


Kembalinya Musso dan Reorganisasi FDR/PKI

Musso, tokoh pokok Peristiwa Madiun

Kembalinya Musso menjadi katalisator Peristiwa Madiun.[28]
Soekarno secara resmi mengundang Musso di istana kepresidenannya di Jogjakarta. Menurut laporan reporter, pertemuan itu sangat emosional. Mereka tukar berbelitan dan mata mereka dipenuhi air netra. Musso sememangnya adalah senior politik Soekarno dan mereka adalah tandingan baik saat mereka suntuk di Surabaya.[29]

Kembalinya Musso menjadi titik pesong pertualangan politik FDR. Selama konferensi partai plong copot 26-27 Agustus 1948, mereka mengadopsi garis ketatanegaraan baru. Mereka takhlik jasad plonco yang terdiri dari puak-partai sayap kiri. Anggota biro politik baru ini ialah pimpinan FDR (Maruto Darusman, Tan Ling Djie, Harjono, Setiadjit, Djoko Sujono, Aidit, Wikana, Suripno, Amir Sjarifoeddin, dan Alimin) dengan Musso sebagai ketua. Pengangkatan kembali ini dijadikan alasan nan sah maka dari itu antitesis-musuh FDR/PKI lakukan melancarkan “kampanye bentrok-PKI”. Pemerintah menyiagakan sejumlah strategi untuk menghilangkan Komunis. Riuk satu dakwaan terbesar pemerintah merupakan bahwa Musso mempromosikan keterlibatan Republik dalam konflik Soviet-Amerika.[30]

Para komandan FDR melakukan perjalanan kampanye ke Jawa Perdua dan Jawa Timur. Tujuan utama mereka merupakan bagi mempromosikan ide-ide politik Musso. Superior PKI lainnya tetap subur di Jogjakarta mencoba berunding dengan pemimpin PNI dan Masyumi untuk takhlik kabinet baru yang akan mencakup kantor cabang FDR.[31]
Situasi di intern FDR masih kacau balau bahkan setelah penyatuan beberapa kemujaraban garis haluan. Misalnya, beberapa anggota PKI dan Puak Sosialis di Bojonegoro condong keputusan berpasangan tanggal 26-27 Agustus 1948. Sebagai struktur baru, FDR secara teknis tidak cukup awet lakukan menghadapi tantangan berusul luar.[31]

Sejauh periode ini, terjadi bentrokan kecil yang melibatkan kelompok militer pro-Hatta di satu jihat dan kelompok bersenjata menyebelahi-FDR di sisi lain.[31]
Setelah pembunuhan Kolonel Sutarto, kronologi politik di Solo semakin intens. Munculnya Divisi Siliwangi yang loyal kepada pemerintah dan inkompatibel-kiri,[32]
juga menjadi salah satu penyebab ketidakstabilan politik di Solo yang menjadi basis Divisi Senopati. Kekuatan FDR menginjak berkurang pasca- beberapa kasus pembunuhan dan penculikan perwira kiri.[33]
Kreutzer memberikan ideal kasus penculikan dan pembantaian pada ahad-minggu sebelum Peristiwa Madiun. Pada 1 September, dua anggota PKI Solo diculik dan kemudian diinterogasi mengenai kegiatan dan organisasi PKI di Khusus. Namun pada periode nan sederajat, anggota Pesindo menculik beberapa pemimpin pro-pemerintah. Mereka dituduh menculik anggota PKI.[34]
Enam waktu kemudian, plong tanggal 7 September, hampir semua perwira dan sejumlah tamtama bertingkat rendah Bala Laut Republik Indonesia (TLRI, Angkatan Laut Republik) arahan Pengarah Yadau diculik dan dibawa ke kwartir Divisi Siliwangi, sebuah unit militer pro-pemerintah. Pada copot 9 September, Suadi, penerus Sutarto sebagai Panglima Divisi Senopati, memperoleh persetujuan absah Panglima TNI Soedirman lakukan menyelidiki pembunuhan dan penculikan insan di Jogjakarta dan Solo. Hanya tak lama setelah penyelidikan dimulai, bilang petugas yang diberi perintah untuk menginterogasi para terduga juga diculik. Pada 13 September di Blitar, Malang Selatan, ketengan pemerintah menangkap beberapa anggota Pesindo. Pada 16 September, kwartir Pesindo diserang. Solo, kota kedua Republik setelah Jogjakarta, menjadi bekas konflik yang obsesi antara pemerintah dan keramaian kidal sejauh dua minggu pertama bulan September.[34]
[32]

Solo masa ini didominasi oleh sayap kanan memihak-pemerintah. Hal ini menjadikan Madiun andai FDR benteng penting anak bungsu setelah Jogjakarta dan Solo dikuasai oleh Republik Indonesia, dan Surabaya berlambak di bawah kendali Belanda. Sayangnya, kelompok antikomunis dan pemerintah cak membela-Hatta sudah mencelah ke Madiun sejak awal September.[35]

Pemberontakan

Penangkapan dua orang dengan benang di lehernya diborgol makanya perwira TNI pada September 1948 di Madiun

Pusing dengan apa yang terjadi di Solo, para pemimpin FDR lokal di Madiun mulai merasa tidak nyaman dan mereka melaporkan peristiwa ini kepada para kepala FDR di Kediri. Kemudian beliau asian perintah bikin melucuti senjata para penghasut di Madiun kerjakan menghindari kemungkinan pertumpahan darah di daerah tersebut. Pemukul 3 pagi terlepas 18 September 1948, FDR mulai merebut bos pemerintah area, sentral telepon, dan kwartir armada dengan Soemarsono dan Djoko Sujono sebagai pemimpin operasi.[36]
Itu yakni pertempuran singkat yang berjauhan dengan dua perwira setia terbunuh dan catur terluka. Dalam hitungan jam, Madiun sudah dikuasai FDR. Dua anggota FDR, Setiadjit dan Wikana, mengambil alih pemerintahan sipil dan mendirikan Front Pemerintah Kebangsaan Distrik Madiun. Soemarsono kemudian mengiklankan melangkahi radio domestik, “Dari Madiun kemenangan dimulai”.[37]
[36]

Sehabis mendengar adapun segala apa nan terjadi sreg 18 September, Musso dan Sjarifoeddin juga ke Madiun. Mereka buru-buru mempersalahkan situasi dengan Soemarsono, Setiadjit, dan Wikana setibanya mereka. Pemukul dasa malam copot 19 September 1948, Presiden Soekarno menyatakan bahwa pemberontakan Madiun yaitu upaya untuk menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia dan Musso telah membuat “Republik Soviet Indonesia”. Dia pula menyatakan bahwa orang Indonesia harus memilih antara dia dan Hatta alias Musso dan partai komunisnya. Soekarno diikuti oleh Kaisar Hamengkubuwono IX nan memiliki supremsi sangat kuat di kalangan awam Jawa. N domestik sambutannya, ia menanyakan rakyat kerjakan mendukung Soekarno dan Hatta dan memberi mereka mandat penuh untuk menumpas gerakan komunis.[38]
Pukul 23.30 di perian nan sebanding, Musso mengembalikan Soekarno. Dia menyatakan perang terhadap pemerintah Indonesia. Ia berusaha kredibel rakyat Indonesia bahwa Soekarno dan Hatta yakni budak Imperialisme Amerika, pengkhianat, dan pengedar Romusha.[39]
Ketegangan meningkat antara Soekarno-Hatta dan para pembesar FDR.

TNI bersenjata dan umum yang menangkap anggota pemberontakan FDR/PKI pada September 1948

Sejumlah pemimpin FDR membelakangkan untuk pergi ke sisi nan berbeda dari Musso. Lega tanggal 20 September 1948, mereka menyatakan eksistensi mereka untuk berdamai dengan pemerintah Indonesia. Sore harinya, Kolonel Djoko Sujono, Komandan Militer di Madiun, menyiarkan melalui radio bahwa segala yang terjadi di Madiun bukanlah kudeta, sekadar merupakan upaya kerjakan memperbaiki strategi pemerintah yang “menggiring sirkulasi ke arah yang berbeda”.[40]
Engkau diikuti makanya Soemarsono, pemimpin awal pertempuran. Soemarsono membuat pengumuman publik serupa bahwa hal Madiun bukanlah kudeta, tetapi upaya bikin mengedit intensi politik pemerintahan Hatta. Dalam upayanya valid pemerintah, pada tanggal 23 September, Amir Sjarifoeddin menyatakan bahwa konstitusi FDR adalah negara Republik Indonesia; bendera mereka tetap biram putih; dan lagu kebangsaan mereka setia Indonesia Raya. Persangkalan ini menewaskan jebolan Gubernur Jawa Timur Ario Soerjo, dukun memihak-kemerdekaan Moewardi, serta beberapa petugas penjaga keamanan dan tokoh-tokoh agama.[41]

Akhir dan Eksekusi Para Pembesar FDR

Amir Sjarifoeddin (mengaryakan kacamata) termasuk di antara mereka yang ditangkap dan dieksekusi karena terkebat intern pemberontakan.

Pemerintah Indonesia tampaknya mengabaikan upaya beberapa bos FDR buat mengakhiri konflik.[42]
Aksi militer dipimpin oleh Kolonel Gatot Soebroto dan Nasution, dan mereka berjanji akan menyelesaikan kekeruhan dalam waktu dua minggu. Hatta bersikeras untuk menghentikan pemberontakan dan merebut Madiun secepatnya kali sebelum Belanda mulai merosot tangan.[43]
Pemerintah memulai pembersihan antikomunis dari Jogjakarta dan Solo. Pada rontok 30 September, pemerintah mengirimkan Letkol Sadikin, Brigade Divisi Siliwangi, untuk mengerahkan pasukannya dan membereskan Madiun. Untuk memencilkan konflik dengan TNI, pimpinan FDR/PKI menginjak mundur ke wilayah pegunungan. Di sumber akar komando Amir Sjarifoeddin, mereka melarikan diri bersumber Madiun dan menuju ke sebuah desa kecil Kandangan di mana mereka dapat menemukan amunisi dan senjata (sebuah toko yang dibangun ketika Sjarifoeddin menjadi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan). Yang mengejutkan mereka, desa itu sudah diduduki oleh batalion Divisi Sungkono nan dipimpin maka itu Mayor Sabarudin.[44]

Pada terlepas 28 Oktober, pemerintah menangkap 1.500 individu dari unit militer pemberontak terakhir. Musso ditembak sepi tiga hari kemudian pada 31 Oktober saat engkau bersembunyi di kamar kecil dan memerosokkan untuk menyerah. Jenazahnya dibawa ke Ponorogo, bakal dipamerkan ke publik sebelum dibakar.[45]
Sebulan kemudian, pada 29 November, Djoko Sujono dan Maruto Darusman ditangkap. Sjarifoeddin menghadapi nasib nan sama momen ditangkap pada 4 Desember.[46]
Tiga hari kemudian, puas 7 Desember 1948, Mabes TNI mengumumkan pembunuhan terakhir pemberontakan dan menyatakan bahwa sekitar 35.000 cucu adam, sebagian osean pasukan, telah ditangkap. Plong 19 Desember, Sjarifoeddin, Maruto Darusman, Djoko Sujono, Suripno dan para pemimpin FDR lainnya dieksekusi. Perkiraan korban adalah 24.000 total (8.000 di Madiun, 4.000 di Kadam dan 12.000 di Ponorogo, karena peristiwa tersebut mempengaruhi daerah tetangga).[47]

Sementara sebagian besar penasihat FDR/PKI ditahan dan dieksekusi, Soemarsono berbuntut melarikan diri. Beliau melarikan diri berpokok Madiun dan mendekati utara ke kewedanan Belanda. Engkau akhirnya ditangkap oleh legiun Belanda karena kepemilikan emas dan perbendaharaan secara bawah tangan. Kendati awalnya pihak berwenang Belanda syak hati atas keterlibatannya intern Situasi Madiun, ia berdampak menipu mereka dengan menunjukkan identitas palsu. Sira dibebaskan pada 30 Juli 1949, doang ditangkap lagi pada 29 Oktober 1949, karena kasus penipuan identitasnya. Belanda terus menyelidiki bidang belakangnya, dan pada 11 November 1949, mereka mengungkapkan identitas Soemarsono dan tindakan politiknya di Peristiwa Madiun. Pemerintah Belanda memutuskan kerjakan mengeksekusinya di Papua. Hanya sebelum itu terjadi, Soemarsono merembah dari rumah pasung pada 13 Desember 1949, dan bertelur lolos berbunga eksekusi. Ia kemudian melarikan diri ke Sumatera Utara dan dahulu di sana bagaikan guru. Dia ditangkap lagi selama kampanye berlawanan-Komunis yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia di pangkal Soeharto pada tahun 1965.[48]

Tatap pun

  • Gerakan 30 September
  • Pembantaian di Indonesia 1965–1966

Tulisan kaki


  1. ^

    Sugiyama (2011), hlm. 20

  2. ^

    Kreutzer (1981), hlm. 1
  3. ^


    a




    b



    Kahin (1970), hlm. 258

  4. ^

    Soe (1997), hlm. 162–163

  5. ^

    Kahin (1970), hlm. 231–232

  6. ^

    Sugiyama (2011), hlm. 32

  7. ^

    Kreutzer (1981), hlm. 3

  8. ^

    Kreutzer (1981), hlm. 6–7

  9. ^

    Pinardi (1966), hlm. 29

  10. ^

    Kahin (1970), hlm. 260
  11. ^


    a




    b



    Kahin (1970), hlm. 260–261

  12. ^

    Soe (1997), hlm. 94

  13. ^

    Soe (1997), hlm. 194–195

  14. ^

    Kahin (1970), hlm. 262

  15. ^

    Soe (1997), hlm. 194

  16. ^

    Kreutzer (1981), hlm. 8–9

  17. ^

    Kreutzer (1981), hlm. 9

  18. ^

    Soe (1997), hlm. 196

  19. ^

    Soe (1997), hlm. 198

  20. ^

    Sugiyama (2011), hlm. 33

  21. ^

    Kreutzer (1981), hlm. 15

  22. ^

    Kreutzer (1981), hlm. 15–16

  23. ^

    Soe (1997), hlm. 205–206

  24. ^

    Soe (1997), hlm. 207–208

  25. ^

    Kreutzer (1981), hlm. 17

  26. ^

    Soe (1997), hlm. 209

  27. ^

    Kreutzer (1981), hlm. 20–21

  28. ^

    Poeze (2009), hlm. 516

  29. ^

    Soe (1997), hlm. 211

  30. ^

    Kreutzer (1981), hlm. 25–26
  31. ^


    a




    b




    c



    Kreutzer (1981), hlm. 27
  32. ^


    a




    b



    Poeze (2009), hlm. 515

  33. ^

    Kreutzer (1981), hlm. 27–30
  34. ^


    a




    b



    Soe (1997), hlm. 230

  35. ^

    Kreutzer (1981), hlm. 31
  36. ^


    a




    b



    Kahin (1970), hlm. 291

  37. ^

    Kreutzer (1981), hlm. 34

  38. ^

    Soe (1997), hlm. 239

  39. ^

    Kreutzer (1981), hlm. 36

  40. ^

    Kahin (1970), hlm. 298

  41. ^

    Kreutzer (1981), hlm. 36–37

  42. ^

    Kreutzer (1981), hlm. 37

  43. ^

    Soe (1997), hlm. 250

  44. ^

    Kahin (1970), hlm. 299

  45. ^

    Soe (1997), hlm. 259

  46. ^

    Pinardi (1966), hlm. 153

  47. ^


    Tadjoeddin, Z. (2014-05-07).
    Explaining Collective Violence in Contemporary Indonesia: From Conflict to Cooperation. ISBN 9781137270641.





  48. ^

    Sugiyama (2011), hlm. 39–40

Bacaan lebih jauh

  • Friend, T. (2003).
    Indonesian Destinies. Harvard University Press. ISBN 0-674-01137-6.



  • Kahin, George (1970).
    Nationalism and Revolution in Indonesia. Cornel University Press. ISBN 0-8014-9108-8.



  • Kreutzer, Rudi (1981).
    The Madiun Affair: Hatta’s Betrayal of Indonesia’s First Revolution. James Cook University. ISBN 0-86443-027-2.



  • Pinardi (1966).
    Keadaan Coup Berdarah P.K.I. September 1948 di Madiun. Inkopak-Hazera.



  • Poeze, H. A. (2008).
    Tan Malaka, Gerakan Kidal, dan Sirkuit Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. ISBN 9789794616970.



  • Poeze, Harry A. (2009). “The Cold War in Indonesia, 1948”.
    Journal of Southeast Beruntung Studies.
    40
    (Special Issue 3: Mendapat habuan Cold War Symposium): 497–517. doi:10.1017/S002246340999004X.



  • Soe, Hok Gie (1997).
    Orang-Manusia di Persimpangan Kiri Jalan. Yayasan Bentang Budaya.



  • Sugiyama, Akiko (2011). “Remembering and forgetting Indonesia’s Madiun Affair: personal narratives, political transitions, and historiography, 1948–2008”.
    Indonesia.
    92: 19–42.





Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberontakan_PKI_1948

Posted by: gamadelic.com