Jelaskan Makna Demokrasi Pancasila Menurut Uud 1945

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Demokrasi Pancasila
adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi
[1]
dalam doktrin Manipol USDEK disebut pula perumpamaan demokrasi terpimpin yakni demokrasi yang congah dibawah komando
Superior Samudra Revolusi
kemudian dalam doktrin repelita yang berada dibawah pimpinan komando
Bapak Pembangunan
arah rang pembangunan daripada suara terbanyak privat setiap usaha penceraian ki aib maupun pengambilan keputusan, terutama privat tulang beragangan-lembaga negara.[2]

Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berlainan dengan cara demokrasi secara universal[3]. Ciri kerakyatan Pancasila[3]:

  • pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi
  • adanya pemilu secara berkesinambungan
  • adanya peran-peran gerombolan kepentingan
  • adanya penghormatan atas HAM serta preservasi hak minoritas.
  • Demokrasi Pancasila yakni kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan penyakit.
  • Ide-ide nan paling baik akan dipedulikan, bukan berdasarkan suara terbanyak.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat internal penyelenggaraan negara dan penyelengaraan tadbir bersendikan konstitusi yaitu Undang-undang Radiks 1945[4]. Laksana kerakyatan pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.[4]

Prinsip Kerakyatan Pancasila

[sunting
|
sunting sumber]

Mandu pokok demokrasi Pancasila yaitu bak berikut[3]:

  1. Perlindungan terhadap eigendom asasi manusia
  2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah
  3. Kehakiman nan merdeka penting badan peradilan (kehakiman) yaitu bodi yang merdeka, artinya terlepas semenjak supremsi otoritas pemerintah dan supremsi lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya
  4. adanya organisasi politik politik dan organisasi sosial strategi karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat
  5. Pelaksanaan Seleksi Mahajana
  6. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan seutuhnya makanya MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945)
  7. Keseimbangan antara kepunyaan dan tanggung
  8. Pelaksanaan kebebasan nan bertanggung jawab secara etik kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun insan lain
  9. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita kebangsaan
  10. Pemerintahan berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan[3]:

a. Indonesia yaitu negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan supremsi hanya (machtstaat) b. Pemerintah berpegang atas sistem konstitusi (hukum dasar) tak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak adv minim) c. Kekuasaan nan tertinggi berpunya di tangan MPR.

Tujuh Sendi Kiat

[sunting
|
sunting mata air]

Intern sistem pemerintahan demokrasi pancasila terdapat tujuh muslihat pokok yang menjadi galengan, ialah[5]:

  • 1. Indonesia yakni negara yang bersendikan hukum.

Seluruh tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Persamaan kursi dalam hukum untuk semua penghuni negara harus tercermin di dalamnya.

  • 2. Indonesia menganut sistem konstitsional

Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (syariat dasar) dan tidak berwatak absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih memfokuskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi.

  • 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi

Seperti telah disebutkan internal pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sreg pekarangan utama, bahwa (kekuasaan negara terala) suka-suka di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya makanya MPR. Dengan demikian, MPR merupakan lembaga negara termulia bagaikan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok, ialah[5]:

Menetapkan UUD;
Menetapkan GBHN; dan
Mengidas dan mengangkat presiden dan duta kepala negara

Wewenang MPR, adalah[5]:

  • Membuat tetapan-vonis yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, sama dengan penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden
  • Lamar pertanggungjawaban presiden/mandataris tentang pelaksanaan GBHN
  • Melaksanakan pemilihan dan lebih lanjut mengangkat Presiden dan Wakil Kepala negara
  • Mencabut mandat dan memberhentikan presiden privat masa jabatannya apabila kepala negara/mandataris sungguh-alangkah mencium haluan negara dan UUD;
  • Mengubah undang-undang.
  • 4. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di dasar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Di radiks MPR, presiden yaitu penyelenggara pemerintah negara teratas. Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden merupakan Mandataris MPR yang teradat menjalankan putusan-tetapan MPR.

  • 5. Penapisan Dewan Kantor cabang Rakyat (DPR)

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat (pengaruh pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja proporsional dalam pembentukan undang-undang tertulis APBN. Kerjakan mengesahkan undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan semenjak DPR. Peruntungan DPR di latar legislatif merupakan hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget.

Eigendom DPR di latar pemeriksaan menghampari[5]:

  • Nasib baik tanya/bertanya kepada pemerintah
  • Hak interpelasi, yakni menanyakan penjelasan atau informasi kepada pemerintah
  • Hak Mosi (beriman/tidak berketentuan) kepada pemerintah
  • Nasib baik Angket, yaitu hoki buat menginvestigasi sesuatu hal
  • Properti Petisi, adalah hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.
  • 6 Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak berkewajiban kepada DPR

Presiden mempunyai wewenang untuk menggotong dan memberhentikan nayaka negara. Menteri ini lain bertanggung jawab kepada DPR, sekadar kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut, berjasa sistem lemari kecil kita adalah lemari kecil kepresidenan/presidensil.

Geta Menteri Negara berkewajiban kepada kepala negara, tetapi mereka tidak fungsionaris tinggi biasa, menteri ini menjalankan dominasi pemerintah kerumahtanggaan prakteknya berbenda di bawah koordinasi presiden.

  • 7 Kekuasaan Kepala Negara lain lain terbatas

Komandan Negara bukan bertanggung jawab kepada DPR, hanya ia lain tangan besi, artinya kekuasaan bukan tak terbatas. Ia harus menyerang sungguh-sungguh suara minor DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh kepala negara dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sama dengan presiden[5].

Kemujaraban Demokrasi Pancasila

[sunting
|
sunting sumber]

Mengenai kekuatan kerakyatan Pancasila adalah sebagai berikut[6]:

  • Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam nyawa bernegara

Contohnya:

Ikut menyukseskan Pemilu
Ikut menyukseskan pembangunan
Ikut duduk intern badan perwakilan/permusyawaratan.
  • Menjamin tetap tegaknya negara RI
  • Menjamin loyal tegaknya negara kesatuan RI nan mempergunakan sistem konstitusional
  • Menjamin tetap tegaknya syariat yang berpokok pada Pancasila
  • Menjamin adanya hubungan yang sebanding, serasi dan separas antara rencana negara
  • Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab,

Contohnya:

Presiden adalah mandataris MPR,
Presiden berkewajiban kepada MPR.

Demokrasi Deliberatif

[sunting
|
sunting sumber]

Intern pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan sila ke-4 Pancasila, dirumuskan bahwa “Kerakyatan nan dipimpin maka dari itu hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ kantor cabang”[7]. Dengan demikian berarti demokrasi Pancasila adalah kerakyatan deliberatif[7].

Dalam kerakyatan deliberatif terdapat tiga mandu utama[7]:

  1. cara deliberasi, artinya sebelum menjeput keputusan teradat melakukan pertimbangan yang mendalam dengan semua pihak yang terkait.
  2. cara reasonableness, artinya kerumahtanggaan melakukan pertimbangan bersama mudahmudahan ada eksistensi untuk mencerna pihak enggak, dan argumentasi yang dilontarkan boleh dipertanggungjawabkan secara rasional.
  3. prinsip independensi dan kesamaan kedudukan, artinya semua pihak nan terkait punya peluang yang sebanding dan memiliki kebebasan privat mengedepankan perasaan, pertimbangan, dan gagasannya secara longo serta kesediaan untuk mendengarkan.

Kerakyatan yang deliberatif diperlukan buat menyatukan bervariasi kepentingan yang keluih privat masyarakat Indonesia nan heterogen[7]. Jadi setiap politik publik seharusnya lahir dari musyawarah bukan dipaksakan[7]. Deliberasi dilakukan buat mencapai resolusi atas terjadinya konflik kepentingan[7]. Maka diperlukan suatu proses yang fair demi memperoleh dukungan mayoritas atas sebuah garis haluan publik demi suatu ketertiban sosial dan penguatan nasional[7].

Demokrasi Pancasila kerumahtanggaan Beberapa Bidang

[sunting
|
sunting mata air]

  • Bidang ekonomi

Demokrasi Pancasila menuntut rakyat menjadi subjek internal pembangunan ekonomi.[7]
Pemerintah menerimakan kemungkinan bakal terwujudnya hoki-hak ekonomi rakyat dengan menjamin tegaknya prinsip kesamarataan sosial sehingga segala buram hegemoni kekayaan alam atau sendang-sumber ekonomi harus ditolak hendaknya semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam penggunaan harta benda negara.[7]
dalam implikasi pernah diwujudkan n domestik Program ekonomi banteng masa 1950, Sumitro plan tahun 1951, Rencana panca tahun pertama tahun 1955 s.d. tahun 1960, Rencana delapan waktu dan ragil dalam Repelita kesemuanya lebih-lebih menyuburkan penggelapan dan merusaknya sarana produksi.[7]
Hal ini ditujukan untuk mengaras masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 dan sila ke-5 Pancasila.[7]
Maka secara kongkrit, rakyat bertindak melewati konsul-wakil rakyat di parlemen dalam menentukan politik ekonomi.[7]

  • Latar kultur nasional

Demokrasi Pancasila menjamin adanya fasilitasi dari pihak pemerintah kiranya keunikan dan diversitas budaya Indonesia dapat konsisten dipertahankan dan ditumbuhkembangkan sehingga kekayaan angka-nilai yang terkandung di dalamnya dapat terpelihara dengan baik.[7]
Terdapat penolakan terhadap uniformitas budaya dan pemerintah menciptakan peluang lakukan berkembangnya budaya lokal sehingga identitas suatu komunitas berbintang terang syahadat dan penghargaan.[7]

Referensi

[sunting
|
sunting sumber]


  1. ^


    Indrayana, Denny (2007). “Indonesia dibawah Soeharto: Pesanan Otoliter Baru”.
    Amandemen UUD 1945: antara mitos dan pembongkaran. Mizan Pustaka. hlm. 141. ISBN 9794334421.





  2. ^

    Abdulkarim A. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas XII SMA. Cet.1. Bandung: Grafindo Kendaraan Pratama.Hlm25-27.
  3. ^


    a




    b




    c




    d



    Meyer Cakrawala. 2002. Cara Mudah Memahami Demokrasi
    [
    pranala nonaktif permanen
    ]


    Diakses sreg 14 Apr 2010.
  4. ^


    a




    b



    FPDI. 1998. Tap MPR RI
    [
    pranala nonaktif permanen
    ]


    Diakses pada 15 Apr 2010.
  5. ^


    a




    b




    c




    d




    e



    Sharma, P. 2004. Sistem Kerakyatan Nan Hakiki. Jakarta : Yayasan Panggar Mantra.Hlm 4-5.

  6. ^

    Israil, Idris. 2005. Pendidikan Pembelajaran dan Penyiaran Kewarganegaraan. Malang : Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.Hlm 27.
  7. ^


    a




    b




    c




    d




    e




    f




    g




    h




    i




    j




    k




    l




    m




    n



    Ujan AA,et.al. 2008. Pancasila Umpama Etika Sosial Politik Bangsa Indonesia. Jakarta: MPK Universitas Atma Jaya Jakarta.Hlm 4-7.



Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila