Jelaskan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

 FAQ Pengaturan Jasa Moneter

Page Image

Page Content

​1.
Apa latar belakang pembentukan OJK?

Pengaturan Jasa Moneter (OJK) adalah lembaga Negara nan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2022 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa finansial baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank sebagai halnya Asuransi, Dana Purnakarya, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Secara lebih abstrak, OJK adalah gambar bebas dan bebas dari intervensi pihak tidak yang punya maslahat, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud intern Undang-undang Nomor 21 tersebut.

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara konvensional beralih berusul Departemen Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK lega 31 Desember 2012. Sementara itu penapisan di sektor perbankan beralih ke OJK sreg 31 Desember 2022 dan Rajah Keuangan Mikro sreg 2022.

2.
Apa tujuan pembentukan OJK?

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan hendaknya keseluruhan kegiatan di intern sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, semerawang, akuntabel dan ki berjebah takhlik sistem keuangan nan tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu mencagar kepentingan konsumen maupun masyarakat.



Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung maslahat sektor jasa keuangan secara mendunia sehingga meningkatkan daya siung perekonomian. Selain itu, OJK harus kaya menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi perigi daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa moneter dengan kukuh mempertimbangkan aspek positif kesejagatan. OJK dibentuk dan dilandasi dengan mandu-kaidah pengelolaan kelola yang baik, yang menutupi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).

3.
Apa visi dan misi OJK?

Visi OJK adalah menjadi lembaga penilik industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan umum dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian kebangsaan yang berkapasitas saing universal serta dapat menyodorkan kesentosaan umum.

Misi OJK merupakan:

  1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil,
    transparan, dan akuntabel;
  2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta;
  3. Mereservasi kepentingan konsumen dan mahajana.

4.
Apa fungsi, tugas, dan wewenang OJK?

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang integral terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Sementara bersendikan pasal 6 dari UU No 21 Periode 2022, tugas utama dari OJK ialah mengamalkan pengaturan dan pengawasan terhadap:



a.  Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

b.  Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;

c.  Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Purnakarya, Rancangan Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Moneter Lainnya.

Mengenai wewenang yang dimiliki OJK adalah bak berikut:

a.    Terkait Khusus Pemeriksaan dan Pengaturan Rang Jasa Moneter Bank nan meliputi:

  • Perizinan bakal kaidah bank, kata kantor bank, perincian dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan ampunan usaha bank;
  • Kegiatan propaganda bank, antara tidak perigi dana, penyediaan dana, komoditas hibridasi, dan aktivitas di latar jasa;
  • Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank nan meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas khasanah, skala kecukupan modal minimum, had maksimum pemberian nilai, rasio pinjaman terhadap tandon dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kebugaran dan kinerja bank; sistem pengetahuan debitur; pengujian kredit (credit testing); dan kriteria akuntansi bank;
  • Pengaturan dan sensor tentang aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; mandu mengenal nasabah dan antagonistis-pencucian uang; dan preventif pembiayaan terorisme dan ki kebusukan perbankan; serta pemeriksaan bank.



b.    Tercalit Kekuasaan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) menutupi:



  • Menjadwalkan peraturan dan keputusan OJK;
  • Menetapkan ordinansi akan halnya pengawasan di sektor jasa finansial;
  • Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
  • Menetapkan ordinansi mengenai penyelenggaraan mandu penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Moneter dan pihak tertentu;
  • Menargetkan regulasi mengenai tata prinsip penetapan organisator statuter pada lembaga jasa moneter;
  • Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta ikutikutan, memiara, dan menatausahakan gana dan bagasi;
  • Mematok peraturan mengenai penyelenggaraan prinsip pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan qanun perundang-pelawaan di sektor jasa keuangan.

c.     Tersapu sensor lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) menutupi:


  • Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa moneter;
  • Mengawasi pelaksanaan tugas sensor yang dilaksanakan makanya Pengarah Administratif;
  • Melakukan pengawasan, sensor, penyidikan, perlindungan pengguna dan tindakan tak terhadap lembaga jasa keuangan, pegiat, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan begitu juga dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa finansial;
  • Menerimakan perintah tertulis kepada lembaga jasa finansial dan atau pihak tertentu;
  • Mengerjakan penunjukan aktivis statuter;
  • Menetapkan eksploitasi koordinator statuter;
  • Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak nan berbuat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  • Memberikan dan atau mencabut: izin aksi, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda tersurat, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, permufakatan ataupun penetapan likuidasi dan penetapan enggak.

5.
Apa angka-angka OJK?


Integritas


Bertindak independen, adil, dan kukuh sesuai dengan kode budi pekerti dan strategi organisasi dengan menjunjung hierarki kejujuran dan komitmen.


Profesionalisme


Bekerja dengan munjung tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencecah penampakan terbaik.


Sinergi


Berserikat dengan seluruh pemangku maslahat baik kerumahtanggaan maupun eksternal secara berlimpah dan berkualitas.


Tercakup


Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap pabrik keuangan.


Visioner


Memiliki wawasan yang luas dan congah mengintai kedepan (Forward looking) serta dapat berpikir dalam-dalam di luar resan (Out of The Box Thinking).



6.
Apa asas OJK?

Kerumahtanggaan menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Finansial bersendikan asas-asas seumpama berikut:

  1. Asas independensi, yaitu nonblok internal pengambilan keputusan dan pelaksanaan kepentingan, tugas, dan wewenang OJK, dengan taat sesuai peraturan perundang-invitasi nan berlaku;
  2. Asas kepastian hukum, yakni asas kerumahtanggaan negara hukum yang mengutamakan landasan qanun perundang-undangan dan keseimbangan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Dominasi Jasa Keuangan;
  3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi keistimewaan pengguna dan mahajana serta menganjurkan kesejahteraan mahajana;
  4. Asas keterbukaan, adalah asas nan membuka diri terhadap hak awam untuk memperoleh informasi yang bersusila, jujur, dan tidak memilah-milah akan halnya penyelenggaraan Pengaturan Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta pokok negara, termasuk rahasia begitu juga ditetapkan dalam kanun perundang-undangan;
  5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan kepakaran internal pelaksanaan tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berdasarkan lega kode etik dan ganjaran peraturan perundang-undangan;
  6. Asas integritas, yakni asas yang berpatokan teguh sreg biji-biji kesopansantunan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil intern penyelenggaraan Yuridiksi Jasa Moneter; dan
  7. Asas akuntabilitas, merupakan asas nan menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir mulai sejak setiap kegiatan penyelenggaraan Kontrol Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

7.
Bagaimana struktur organisasi OJK?

Struktur organisasi OJK terdiri atas:

  1. Dewan Komisioner OJK; dan
  2. Pelaksana kegiatan operasional.

Struktur Dewan Komisioner terdiri atas:

Pembesar merangkap anggota;

  1. Ketua muda ibarat Superior Komite Etik 
merangkap anggota;
  2. Pemimpin

    Eksekut
    if

    Penilik Perbankan merangkap anggota;

  3. Kepala Eksekutif Ahli nujum Pasar Modal merangkap anggota;
  4. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Purnakarya, Rancangan Pembiayaan, dan Lembaga

    Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
  5. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
  6. Anggota yang membidangi Edukasi dan Konservasi Konsumen;
  7. Anggota
    ex-officio
    dari Bank Indonesia yang merupakan wakil rakyat Gubernur Bank Indonesia;
    dan
  8. Anggota
    ex-officio
    dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I

    Departemen Keuangan.

Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas:

  1. Ketua Dewan Komisioner memimpin satah Penyelenggaraan Strategis I;
  2. Wakil Majikan Dewan Komisioner memimpin bidang Pengelolaan Strategis II;
  3. Pembesar Eksekutif Pengawas Perbankan menganjuri bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
  4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin parasan Pengawasan Sektor Pasar Modal;
  5. Kepala Administratif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Rajah Jasa Finansial Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB; 
Superior Dewan Audit memimpin bidang Audit Intern dan Manajemen Risiko; dan
  6. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Penjagaan Pemakai memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Pemakai.

8.
Boleh jadi saja pimpinan OJK?

OJK dipimpin oleh sembilan Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Persaudaraan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas:

  1. Seorang Ketua
  2. Seorang Ketua muda
  3. Seorang Pembesar Eksekutif Pengontrol Perbankan
  4. Seorang Ketua Administratif Penyelia Pasar Modal
  5. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank
  6. Koteng Ketua Dewan Audit
  7. Sendiri anggota yang membidangi Edukasi dan Pemeliharaan Konsumen
  8. Sendiriex-officioberusul Bank Indonesia
  9. Seorangex-officiodari Kementerian 
Keuangan

Jabatan yang terserah di OJK, yaitu:

Bikin membantu tugasnya, Dewan Komisioner mengangkat pejabat sistemis maupun fungsional antara lain Deputi Komisioner, direktur, dan pejabat di bawahnya.



Deputi Komisioner

Para Deputi Komisioner adalah pejabat yang langsung berada di bawah Dewan Komisioner. Berikut ini yaitu sembilan pembidangan Deputi Komisioner OJK:

a.    Deputi Komisioner Manajemen Strategis I

b.    Deputi Komisioner Pengelolaan Strategis IIA

c.    Deputi Komisioner Manajemen Diplomatis II B

d.    Deputi Komisioner Audit Privat, Managemen Risiko dan Pengendalian Kualitas

e.    Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I

f.     Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

g.    Deputi Komisioner Pengawas Pabrik Keuangan Non Bank I

h.    Deputi Komisioner Penyelia Industri Keuangan Non Bank II

i.     Deputi Komisioner Edukasi dan Proteksi Konsumen

Internal mengemban keistimewaan dan tugasnya OJK punya pegawai yang berasal dari Bank Indonesia dan Jasad Penilik Pasar Modal dan Rang Moneter.

9.
Apa strategi OJK cak bagi merealisasikan visi dan misinya?

Dalam rangka pencapaian visi dan misinya, OJK memiliki delapan strategi utama:




Strategi 1
: Mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan bagan keuangan. Tujuannya yakni bikin mengurangi dan meredakan duplikasi serta pengaturan yang terpisah-hindar melampaui kesepadanan kebijakan. Dengan demikian akan diperoleh nilai tambah berupa peningkatan efisiensi dan konsistensi kebijakan pengkhitanan arbitrasi sehingga menunda paritas internal industri keuangan, penyunatan biaya terhadap pabrik dan masyarakat. Integrasi akan mengacu pada Arsitektur Peluasan Sektor Jasa Keuangan yang mensinergikan berbagaimaster plannan sudah lalu disusun sebelumnya di Bank Indonesia dan Bapepam-LK.




Garis haluan 2:
Meningkatkan kapasitas kekuasaan dan penapisan. Ketatanegaraan ini ditempuh melalui adopsi rangka statuta nan kian baik dan disesuaikan dengan kompleksitas, ukuran, integrasi dan konglomerasi sektor keuangan. Selain itu juga akan dikembangkan metode pengawasan termutakhir dan berkarakter holistik bikin seluruh sektor moneter, termasuk penyempurnaan metode penilaian risiko dan deteksi dini permasalahan di lembaga keuangan.




Strategi 3:
Memperkuat ketahanan dan performa sistem keuangan. Strategi ini ditempuh dengan memasrahkan fokus sreg penguatan likuiditas dan permodalan untuk seluruh rang keuangan, sehingga lebih tangguh kerumahtanggaan menghadapi risiko baik n domestik perian protokoler alias krisis.




Strategi 4:
Mendukung pertambahan stabilitas sistem finansial. Selain mengatur dan mengawasi industri finansial secara individual, OJK juga menganalisis dan memantau potensi risiko sistemik di masing-masing tersendiri lembaga moneter. Kewenangan kerjakan melakukan pengawasan secara integrasi akan menjatah ruang bagi OJK untuk memantau secara lebih dalam berbagai prospek risiko dan mencekit langkah-langkah mitigasinya, terutama risiko yang terjadi di konglomerasi keuangan.




Strategi 5:
Meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan. Budaya tata kelola dan manajemen risiko yang baik harus menjadi sukma dalam kegiatan di sektor keuangan. Untuk itu OJK akan menerapkan prinsip-kaidah tata kelola dan manajemen risiko nan setara di seluruh bentuk jasa keuangan. Tidak kalah pentingnya adalah pengembangan budaya integritas nan menghendaki kepemimpinan yang kuat dan berkarakter. Untuk itu ke depan OJK akan memberikan bobot lebih pada penilaian aspek ini internal prosesfit and proper testpengurus rang keuangan.




Ketatanegaraan 6:
Membangun sistem perlindungan konsumen keuangan nan teratur dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif. Strategi ini diperlukan cak bagi mengefektifkan dan memperkuat bentuk- bentuk perlindungan konsumen yang selama ini masih tersebar, sehingga bersama sebagaimana kegiatan edukasi dan sosialisasi akan mewujudkan levelplaying fieldyang separas antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen keuangan.




Strategi 7:
Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia. Ketatanegaraan ini diperlukan bikin menjawab kebutuhan akancapacity buildingbagi pengawas.




Politik 8:
Meningkatkan tata kelola dalam danquality assurance. Untuk keperluan ini, OJK akan menerapkan standar kualitas yang konsisten di seluruh level organisasi, menyelaraskan antara pamrih OJK dengan kebutuhan pemangku fungsi antara tidak membuka dialog dengan industri secara ajek, dan memastikan pengambilan keputusan yang tepat sehingga menyerahkan manfaat untuk mahajana.

10.
Seperti apa tata kelola OJK?




Dewan Komisioner

  1. Syarat menjadi calon anggota Dewan Komisioner OJK:
  2. Penduduk Negara Indonesia;
  3. Punya adab, moral, dan integritas nan baik;
  4. Cakap mengamalkan ragam hukum;
  5. Lain pertalian dinyatakan pailit atau tidak interelasi menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan firma tersebut pailit;
  6. Sehat jasmani;
  7. Berumur minimum tinggi 65 masa pada saat ditetapkan;
  8. N kepunyaan pengalaman atau keahlian di sektor jasa moneter;
  9. Tak pergaulan dijatuhi pidana penjara berdasarkan tetapan meja hijau yang sudah mempunyai keefektifan syariat kukuh karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman lima musim alias lebih.

Musim jabatan komisioner OJK sepanjang 5 (lima) tahun dan bisa diperpanjang bagi 1 (satu) kali waktu jabatan. Komisioner OJK detik ini melakukan tugasnya sejak 2012 sebatas bubar pada 2022.

Anggota Dewan Komisioner dilarang:

  1. Memiliki benturan kemujaraban di lembaga jasa moneter yang diawasi oleh OJK,
  2. Menjadi pengurus berasal organisasi pegiat atau profesi di lembaga jasa keuangan,
  3. Menjadi pengurus partai politik dan,
  4. Menduduki jabatan pada buram lain, kecuali kerumahtanggaan rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK atau penugasan berdasarkan ketentuan statuta perundang-undangan.

Sesuai pasal 17 UU OJK, legislator komisioner tidak boleh diberhentikan sebelum masa jabatannya berjauhan, kecuali apabila memenuhi alasan bak berikut: meninggal dunia, mengundurkan diri, masa jabatannya sudah berakhir dan tidak dipilih kembali, berhalangan tetap sehingga bukan dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-timbrung, tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan komisioner lebih bersumber 3 (tiga) bulan berjajar-jajar sonder alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak kembali menjadi wakil rakyat Gubernur BI bagi anggotaex-officiodewan komisioner yang dari bermula Bank Indonesia, tidak sekali lagi menjadi majikan setingkat eselon 1 plong Kementerian Moneter kerjakan anggotaex-officiodewan komisioner yang berasal berpokok Kementerian Keuangan, n kepunyaan kekeluargaan keluarga sebatas derajat kedua dengan anggota dewan komisioner tidak.



Pemungutan Keputusan pada Komisioner OJK

Setiap anggota dewan komisioner memiliki hak bikin memasrahkan pendapat dalam setiap proses pengambilan keputusan dewan komisioner, dan memiliki hak suara pada momen keputusan ditetapkan beralaskan kritik terbanyak.



Pengawas OJK dan Laporan Pertanggungjawaban

OJK diawasi oleh DPR, dalam kejadian ini, Tip XI. Sebagai babak semenjak akuntabilitas umum, OJK teradat menyusun keterangan keuangan nan terdiri atas laporan finansial tiga bulanan, semester dan tahunan. Laporan ini akan berikan kepada Fisik Pemeriksa Keuangan dan DPR. Selain itu OJK lagi mesti memformulasikan makrifat kegiatan yang terdiri atas pesiaran kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Pengelolaan Strategi, Prediksi, dan Penampakan (MSAK)

Dalam rangka melaksanakan garis hidup pasal 34 Undang-Undang OJK, plong 2103 OJK telah dapat menyusun Sistem Penyelenggaraan Kebijakan, Anggaran, dan Kinerja (MSAK), yaitu suatu sistem yang tidak saja berisi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana kerja dan kalkulasi (RKA) OJK, tetapi lebih komprehensif mengaitkan penyusunan RAK dengan pelaksanaan garis haluan dan penilaian kinerja OJK. MSAK mengatur berpangkal sejak proses fomulasi strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya (termasuk estimasi) untuk mencecah alamat taktis, memonitor pelaksanaan strategi, sampai evaluasi atas kesuksesan pencapaian incaran strategis tersebut.

Pengusahaan Sistem MSAK sebagai instrumen pengelolaan yang terstruktur dan akuntabel terdahulu agar pemangku faedah dapat memonten kinerja OJK secara transparan dan obyektif. Dengan sistem MSAK, ekspektasi pemangku kemustajaban terhadap OJK dalam menciptakan sektor dan industri jasa keuangan yang aman, efisien, andal, dan selalu melindungi kepentingan konsumen dijabarkan secara rinci ke kerumahtanggaan rancangan politik, rencana kerja, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terhitung keberhasilannya.

Sistem MSAK memiliki siklus nan terdiri dari empat tahap. Tahap pertama dan kedua nan merupakan tahap perumusan dan penyusunan strategi serta RKA OJK dan Runcitruncit Kerja, dilaksanakan suatu tahun sebelum hari pelaksanaan.



Jihat strategis OJK yang mutakadim dirumuskan oleh Dewan Komisioner dalamBoard Retreatselanjutnya dikomunikasikan kepada seluruh Penasihat Satuan Kerja dalam forum Rapat Kerja Strategis (Rakerstra) Tahunan OJK ibarat dasar penjabarannya menjadi ketatanegaraan Satuan Kerja. Berdasarkan pimpinan Dewan Komisioner dan ketatanegaraan Satuan Kerja selanjutnya disusun Plafon Sugestif dan RKA yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Politik, tertera IKU dan targetnya, serta RKA tersebut akan menjadi sumber akar penilaian kinerja sebagaimana terdapat internal Lega dada Prestasi yang ditandatangani antara Pemimpin Satuan Kerja dengan Dewan Komisioner.



Sementara itu, tahap ketiga dan keempat berpangkal siklus MSAK ialah tahap implementasi, monitoring dan evaluasi berpunca pelaksaan ketatanegaraan dan RKA sreg perian berjalan. Berdasarkan hasil monitoring, dilakukanreviewatas pelaksanaan ketatanegaraan dan RKA serta penilaian kinerja di tengah musim dan di tutup tahun, baik untuk level OJK secara keseluruhan alias untuk level Satuan Kerja.



Sreg 2022, Dewan Komisioner sudah lalu menetapkanDestination StatementOJK 2022, yaitu “Menjadi rang profesional kerumahtanggaan kontrol dan pengawasan sektor jasa keuangan nan koheren, guna mewujudkanfinancial market deepeningdan tercakup, serta terdepan kerumahtanggaan sistem pemeliharaan konsumen moneter dan masyarakat, untuk kontributif terciptanya sistem keuangan nan stabil dan berkelanjutan.




Destination Statement
OJK 2022 ialah kondisi yang ingin dicapai oleh OJK di pengunci 2022, laksana tahapan untuk mencecah Visi dan Misi OJK, yang berisi enam kondisi terdepan dan persyaratannya, yakni (i) Sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, (ii) Pengaturan sektor jasa keuangan nan setara dan terintegrasi, (iii) Sistem pengawasan sektor jasa keuangan yang efektif dan teratur, (iv) Pengembangan sektor jasa keuangan nan stabil dan berkelanjutan, (v) Edukasi dan perlindungan konsumen yang optimal, dan (vi)Strategic supportyang andal.Destination StatementOJK 2022 selanjutnya telah dijabarkan dalamStrategy MapOJK 2022 yang mengilustrasikan cara, anju dan kegiatan nan akan dilakukan maka itu OJK selama 2022.Strategy MapOJK 2022 pintar Mangsa Strategis dan IKU, yang akan menjadi dasar penilaian prestasi OJK di intiha 2022.



Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK)


a. Audit Dalam

Kekuatan audit internal OJK dilaksanakan oleh Parasan Audit Internal, Tata Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK). Kegiatan asurans dan wawansabda secara independen dan obyektif dilakukan makanya AIMRPK bakal memberikan masukan privat buram reformasi sistem sebagai nilai tambah guna pencapaian tujuan OJK. Standar audit yang digunakan OJK mengacu pada standar internasional (internasionally accepted) yaituInternational Professional Practice Framework(IPPF) yang dikeluarkan maka ituInstitute of Internal Auditor(IIA). Penggunakan tolok dengan mengacu puas IPPF dimaksudkan agar terdapat kesamaan internal wewenang, kemustajaban, dan tanggung jawab atas fungsi audit internal.



Selama 2022, kegiatan Audit Internal antara enggak mengamalkanon-desk evaluationterhadap manajemen SDM dan pengadaan produk maupun jasa OJK kerjakan menilai kecukupan aturan, menilai kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku, dan memonten pengendalian privat OJK. Selain itu sudah lalu diselesaikan pula audit pada Sembilan Rincih Kerja untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas sudah lalu didukung maka dari itu peraturan dan qada dan qadar, kecukupan pengendalian dalam pelaksanaan tugas, serta kesesuaian proses bisnis dengan ketentuan yang berlaku. Bikin memperoleh gambaran yang cukup atas kondisi pengendalian internal di OJK, telah dilakukan pula surveiImpementasi Pengendalian Intern Berbasis COSO. Gambaran ini signifikan untuk memastikan kecukupaninherent internal control riskyang yaitu salah satu referensi n domestik lingkup audit internal.


b. Manajemen Risiko OJK

Untuk mendukung pencapaian intensi OJK, penerapan manajemen risiko OJK (MROJK) secara efektif, efisien, konsisten dan berkesinambungan menjadi keadaan berarti yang harus dilakukan OJK. Cak bagi itu OJK mutakadim menerbitkan Peraturan Dewan Komisioner No.2/PDK.06/2013 mengenai Kriteria Manajemen Risiko OJK (SMROJK) dan Tembusan Ceceran Dewan Komisioner No.2/SEDK.06/2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Penyelenggaraan Risiko OJK. Penerapan MROJK mengacu lega kerangka kerja Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 31000 karena menyerahkan pendekatan penyelenggaraan risiko yang mendunia, menyeluruh, dan membenang.



Selama 2022 kegiatan pengelolaan risiko antara lain menyusun pedoman kerja pada strata operasional yang meliputi bervariasi SOP Laporan Daftar/Biografi Risiko dan SOP Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Risiko. Telah dilakukan pula identifikasi risiko Tim Transisi OJK 2022 lakukan memastikan bahwa pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan berpangkal BI ke OJK telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Lebih lanjut kerjakan memahami tingkat dan tren seluruh eksposur risiko terbit setiap aktivitas dan memitigasi dampak nan dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan OJK, telah ditetapkan 31 risiko OJK-widedan serangkaian inisiatif untuk memitigasi risiko dimaksud.


c. Pengendalian Kualitas

Untuk memastikan keseluruhan kegiatan pengaturan dan sensor terhadap kegiatan jasa finansial dilakukan sesuai penyelenggaraan kelola yang baik, diperlukan adanya fungsi asurans nan menyerahkan religiositas memadai atas kualitas dagangan/jasa, proses, sistem pengelolaan kelola dan tata OJK. Keseleo satu kebaikan asuransi tersebut dilakukan melintasi pelaksanaan kegiatan pengendalian kualitas. Rujukan konsep dan kerangka kerja pengendalian kualitas OJK menunggangi kriteria internasional ISO 9001Quality Management System- Requirementsdan ISO 9004Managing for the Sustained Success of an Organization – a Quality Management Approachserta mengadopsi konsepTotal Quality Management(TQM).



Selama 2022 kegiatan pengendalian kualitas antara lain telah berbuat pengkajian ulang atas pelaksanaangovernance, managemen risiko, dan dalam kontrol proses niaga OJK seperti Kodrat Pengelolaan Mandu Pembentukan Statuta Perundang-undangan OJK (Rule Making Rules/RMR) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Uang Roman Perusahaan Pembiayaan (Loan to Value/LTV).



Selain itu dilakukan lagi pengharmonisan dengan Tim Transisi OJK sehubungan dengan pemantauan kerangka kerja pengalihan fungsi pengawasan bank di Bank Indonesia ke OJK khususnya tersapugovernance, risk quality, and controlpersiapan pembukaan kantor kantor cabang OJK. Dalam bagan membantu penyusunan Embaran Keuangan OJK 2022 secara wajar, sudah lalu dilakukan pengkajian ulang atas Nisbah Awal OJK, Permakluman Keuangan Eceran Kerja sementara OJK semester I-2013 dan Laporan Finansial OJK semester I-2013 sebelum diaudit oleh eksternal auditor serta pendampingan ataupun balai kesehatan konsultasi bagi seluruh Kepala Pembuat Komitmen (PPK) cak bagi mengendalikan pertanggungjawaban komisi muka Satuan Kerja.

11.
Bagaimana pembiayaan OJK?




1. Perigi Pembiayaan OJK

Menurut Pasal 34 UU OJK, kalkulasi OJK mulai sejak berusul Perkiraan Pendapatan dan Belanja Negara dan pungutan mulai sejak pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.



2. Pungutan ke Pelaku Industri Keuangan

Rencananya OJK akan menarik retribusi dari kerangka-lembaga keuangan di Indonesia. Mekanisme pungutan itu seorang perdua digodok oleh OJK dan pemerintah.



3. Praktik Pungutan di Luar Negeri

Sedikitnya cak semau 80 negara di bumi yang rajah pengawasnya berbuat pungutan.
Berikut ini adalah keberagaman pungutan yang diberlakukan di beberapa negara:


          Hongkong

Hongkong menerapkan pungutan atas radiks layanan. Pembebanan dilakukan internal proses perizinan, baik beban biaya tahunan alias pendirian bank ataupun pembukaan jaringan kantor. Apabila hasil pungutan masih kurang, maka akan ditutup kekurangannya maka dari itu HKMA (Bank Sentral Hongkong yang bertindak sekaligus sebagai juru ramal bank).



Estonia

Pungutan di negara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a.    Atas dasar layanan;

b.    Atas dasar volume.

Besarnya pembebanan didasarkan atas daftar tarif per layanan. Pembebanan berdasarkan volume, 1 (satu) persen semenjak kebutuhan modal minimum bank. N kepunyaan daftar persentase pembebanan sesuai dengan aset yang diawasi.   Metodologinya adalah jumlah beban pengawasan setahun adv amat dikurangi proyeksi retribusi atas dasar tipe layanan, lalu dikurangi target pungutan atas pangkal 1 (satu) persen semenjak modal. Sisanya dipungut atas dasar persentase aset.

Slovakia
Negara ini menerapkan pungutan dengan dua sistem merupakan:

a.    Atas dasar layanan;

b.    Atas dasar volume.

Besarnya pembebanan didasarkan atas daftar tarif saban layanan. Kemudian, pembebanan berlandaskan piutang dengan rasam:

1.    0,0027 % dari kekayaan dengan paling € 100.000 buat bank luar atau cabang bank asing;

2.    0,0133 % berasal aset dengan minimum € 20.000 lakukan asuransi;

3.    0,0118 % berpunca aset dengan minimal € 20.000 untuk dana pensiun;

4.    0,0170 % dari mal dengan minimum € 2.000 untuk perusahaan efek.

12.
Bagaimana susunan kelembagaan OJK?




1. Hubungan OJK dengan BI

Menurut Pasal 39 UU Nomor 21 tahun 2022, OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya, intern hal muatan pemenuhan modal minimum bank alias garis haluan penelaahan dana dari luar area, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial asing wilayah. Berikut ini berbagai bentuk maujud sinergi antara BI dan OJK:

a.    OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Kejadian tersebut merupakan salah satu contoh bahwa ahadiat langkah kedua bentuk harus selalu ada. Persaudaraan kompetensi bersumber sida-sida masing-masing lembaga dimaksud akan berada menciptakan suatu tatanan aturan perbankan yang lebih sempurna. Pemarasan kehebohan antara BI dan OJK n domestik menentukan kebijakan atau pengaturan perbankan akan menghasilkan tatanan sistem perbankan yang tangguh privat menghadapi segala kondisi;
b.    Tidak namun n domestik pembuatan sifat, BI dan OJK pula harus koheren intern ganti menukar informasi perbankan. Melalui penyatuan sistem informasi ini, BI dan OJK akan kian mudah mengakses informasi perbankan yang disediakan masing-masing buram setiap detik (timely basis). Informasi strategis nan dimiliki masing-masing lembaga dan aksesibilitas nan mudah lewat menyampuk efektivitas pelaksanaan tugas;



c.     Internal rangka pengawasan bank, BI dan OJK sekali lagi terus melakukan hubungan timbal balik. BI dalam kondisi tertentu akan mengerjakan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK. Begitupun sebaliknya, dalam hal OJK mengidentifikasikan bank tertentu mengalami kondisi yang memburuk maka OJK akan taajul menginformasikan kepada BI. Kooperasireciprocaldimaksud lalu bermakna 
bakal mengantisipasi dampak sistemik negatif bermula suatu kondisi perbankan. Dengan kerja sejajar itu lagi tindakan penanganan nan tepat dapat diambil dengan cepat.

2. Hubungan OJK dengan LPS

Sesuai Pasal 41 UU Nomor 21 Tahun 2022, OJK menginformasikan kepada Buram Penderita Suplai (LPS) adapun bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Sebagaimana LPS dapat berbuat pengawasan terhadap bank yang tercalit dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.

13.
Bagaimana pengawasan terintegrasi di OJK?




1. Perbedaan Pengawasan Sebelumnya dengan Pengawasan di Bawah OJK

Pengawasan di bawah OJK dilandasi spirit cak bagi menyerahkan ingatan kepada perlindungan dan edukasi bagi konsumen. Edukasi dan perlindungan konsumen moneter diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama.

Pertama, meningkatkan asisten dari penyandang dana dan konsumen intern setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan.


Kedua
, memberikan peluang dan kesempatan bakal urut-urutan sektor jasa keuangan secara nonblok, efisien, dan transparansi. Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri lagi akan mendapat habuan kemujaraban yang berwujud lakukan memacu peningkatan efisiensi perumpamaan respon mulai sejak tuntutan pelayanan yang makin prima terhadap pelayanan jasa finansial.




2. Latar Belakang Diberlakukannya Pengawasan Terintegrasi

Krisis ekonomi 1997-1998 yang dialami Indonesia mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan di sektor perbankan intern buram melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya kemelut.

Sehubungan dengan keadaan tersebut, muncul pemikiran tentang perlunya suatu model pengawasan yang berfungsi mengawasi apa macam kegiatan keuangan. Setiap teladan pengawasan n kepunyaan keunggulan dan kelemahan masing-masing. Rencana pengawasan tersebut harus n kepunyaan ketahanan dalam menghadapi masa kemelut, n kepunyaan tingkat tepat guna, dan efektivitas tinggi yang tercermin dalam biaya dan adanya kejelasan pembagian barang bawaan jawab dan fungsi serta memiliki persepsi nan baik di alat penglihatan publik.



3. Sistem Pengawasan Pabrik Keuangan di Negara-Negara Tidak

Secara teoritis, terdapat dua perputaran dalam kejadian pengawasan lembaga keuangan. Di satu pihak terdapat distribusi yang mengatakan bahwa pemeriksaan pabrik keuangan mudah-mudahan dilakukan oleh satu institusi. Di pihak lain cak semau aliran yang berpendapat penapisan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan beberapa tulangtulangan. Di Inggris, misalnya, pabrik keuangannya diawasi maka ituFinancial Supervisory Authority(FSA), sedangkan di Amerika Serikat pabrik keuangan diawasi oleh beberapa institusi. SEC (Securities and Exchange Comission), misalnya, mengawasi pasar modal sementara itu pabrik perbankan diawasi olehFederal Reserve(The Fed), FDIC (Federal Sedimen Insurance Corporation), dan OCC (Office of The Comptroller of The Currency).



Alasan terdahulu yang melatarbelakangi kedua aliran ini adalah kesesuaian dengan sistem perbankan nan dianut oleh negara tersebut. Juga, seberapa dalam konvergensi diantara rencana-lembaga keuangan. Dari sudut sistem, terwalak dua sistem perbankan yang bertindak yaituCommercial banking systemdanuniversal banking system.Commercial banking, begitu juga yang berlaku di Indonesia dan di Amerika Serikat yakni bank dilarang melakukan kegiatan persuasi moneter non-bank sebagaimana asuransi. Hal ini berlainan denganglobal banking, dianut makanya antara enggak negara-negara Eropa dan Jepang yang membolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti bank investasi dan asuransi.


Sebuah survei yang dilakukan maka ituCentral Banking Publication(1999) menunjukkan bahwa dari 123 negara yang diteliti, tiga perempatnya menyerahkan kewenangan pengawasan pabrik perbankan kepada bank kiat. Situasi ini kian menonjol di negara-negara sedang berkembang. Eksklusif kerjakan negara berkembang alasannya adalah masalah sumber rahasia. Bank sentral dianggap memadai dalam situasi sumber daya (SDM dan dana). Berpokok gelas mata politik, dicabutnya kewenangan sensor bersumber bank kunci sejalan dengan munculnya kecenderungan pemberian otonomi kepada bank pusat. Cak semau kekhawatiran bahwa dengan independennya bank sentral maka apabila bank sentral juga memiliki wewenang mengawasi bank maka bank sentral tersebut akan memiliki kewenangan tinggal besar. Bank of England, misalnya, sreg tahun 1997 mendapatkan status bebas dan dua minggu kemudian kewenangan bakal pengawasan sektor perbankan diambil alih dari bank siasat tersebut.



4. Satgas Waspada Penanaman modal

Eceran Tugas Penanganan Postulat Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Pendanaan (Satgas Waspada Penanaman modal) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan plong 20 Juni 2007, yang buncit diperpanjang dengan Tembusan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-124/BL/2012 yang ditetapkan puas 19 Maret 2012.

Satuan Tugas (Satgas) ini merupakan hasil kerja setimbang sejumlah instansi terkait, nan membentangi:

  1. Regulator: OJK, BI, Bappebti, Departemen Perdagangan, dan Jasmani Koordinasi Penanaman Modal
    (BKPM), Kementerian Koperasi dan UKM;
  2. Penegak Hukum: Polri, Kejaksaan Agung;
  3. Pendukung: Departemen Komunikasi dan Informasi, PPATK.

a.    Menginventarisasi kasus-kasus pendanaan liar;

b.    Menganalisis kasus-kasus;

c.    Menghentikan atau menghambat maraknya kasus penanaman modal bodong;

d.    Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat;

e.    Meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi tercalit;

f.     Melakukan penapisan secara bersama atas kasus investasi ilegal.

Perhubungan Satgas Siaga Investasi

Telp: (021) 385 7821 ext 20610

Fax: (021) 345 3591



5. Alamat dan Call Centre OJK

Konsumen atau masyarakat bisa memajukan permintaan siaran alias pengaduan kepada OJK melalui:



a. Surat Tertera

Tembusan ditujukan kepada:

Pengarah Dewan Komisioner Otoritas Jasa Moneter

u.p. Bidang Edukasi dan Preservasi Pemakai

Menara Radius Prawiro, Lantai 2

Komplek Perkantoran Bank Indonesia

Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat 10350



b. Telepon (Call Center OJK)

Telepon:

(kode provinsi) 157

​​​

Contoh: kode area Jayapura (0967), kaprikornus telp. (0967) 157

Jam operasional: Senin – Jumat pkl. 09.00 – 12.00 WIB dan pkl. 13.00 – 16.00 WIB (kecuali hari vakansi)



c. Email

Alamat email: [email protected]



d.WebsiteDakwaan PemakaiOnline


Konsumen maupun mahajana dapat memuati form elektronik kerumahtanggaanwebsitesangkaan konsumenonlinedengan alamat:
http://konsumen.ojk.go.id

Sampai dengan 31 Desember 2022, sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2022 tentang Otoritas Jasa Moneter, OJK hanya menangani tuntutan informasi dan pengaduan pemakai dan masyarakat yang berkaitan dengan sektor pasar modal dan sektor keuangan non-bank. Buat sektor perbankan, masih ditangani maka dari itu Bank.



6. OJK Dapat Menyidik

OJK berkuasa melakukan penyelidikan sebatas penyidikan terhadap kasus-kasus bagan keuangan nan mudarat konsumen. Sesuai peraturan yang ada, penyidik di Indonesia cuma ada berbunga dua elemen adalah Personel Negeri Sipil (PNS) dan Kepolisian. Saat ini, penyidik Bapepam-LK yang menyatu di OJK hari berlakunya akan habis sreg 31 Desember 2022.



7. OJK Dapat Berbuat Penuntutan

Menurut Pasal 49 dan Pasal 50 UU OJK, penyidik OJK bisa menyampaikan hasil penyidikannya kepada jaksa bakal dilakukan penuntutan.

Source: https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx

Posted by: gamadelic.com