Isi Pasal 17 Uud 1945

tirto.id – Dalam menjalankan sistem pemerintahan negara Indonesia, kepala negara dibantu oleh wakilnya yang telah terpilih melalui Pemilu. Selain itu, kepala negara juga dibantu para menteri nan tersusun di Kementerian Indonesia berdasarkan Pasal 17 UUD 1945.

Penajaman pendidikan kewarganegaraan tidak asing dengan isi UUD 1945, salah satunya Pasal 17 yang di dalamnya termuat mengenai kebiasaan kementerian negara.

Sistem pemerintahan Indonesia yang menganut presidensial, mengenal presiden sebagai kepala negara yang berwajib mengamalkan sejumlah wewenang terhadap menteri pilihannya.

Berdasarkan catatan Ida Rohayani kerumahtanggaan Modul PPKn Inferior X: Kredit-Nilai Pancasila kerumahtanggaan Rajah Praktik Pengelolaan Pemerintahan Negara (2020:20), presiden punya kewenangan bagi menggotong dan memberhentikan nayaka-menteri negara.

Catur belas perian sesudah mengucap tulah wisuda, kepala negara punya tugas untuk mencari menteri-menteri yang nanti akan membantunya saat menjalankan pemerintahan. Selain itu, presiden lagi berhak mengistirahatkan seorang menteri sekiranya terjadi penyelewengan tugas atau kinerjanya tidak sesuai kesepakatan awal.

DPR membagikan tersapu isi UUD 1945 melewati website resminya. Tepat sreg Bab ke-V Pasal 17 UUD 1945, penjelasan mengenai adanya Departemen Negara Republik Indonesia. Berikut ini isinya:

Pasal 17 UUD 1945


1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu intern rezim.

4. Pembentukan, pengubahan, dan pemansuhan kementerian negara diatur n domestik undang-undang.

Selain tertuang n domestik pasal tersebut, cara kerja Departemen RI juga dijelaskan kian lengkap melalui UU RI Nomor 39 Tahun 2008. Di dalamnya termuat segala peristiwa menyangkut kedudukan, tugas, fungsi, ikatan, pembentukan, pengubahan, penggabungan, dan pemisahan departemen. Selain itu, ada pun penjelasan tentang hubungannya dengan kerangka non-kementerian.

Tugas yang diberikan kepada Kementerian RI tertulis di Pasal 7 UU RI Nomor 29 Musim 2008, yakni “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam rezim kerjakan kontributif Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”.

Sangat, terwalak Peraturan Kepala negara RI Nomor 47 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang 34 kementerian dengan urusannya tiap-tiap di Indonesia.

Berikut ini daftarnya:

1. Kementerian Dalam Negeri

2. Kementerian Luar Kewedanan

3. Kementerian Benteng

4. Departemen Syariat dan Hak Asasi Basyar

5. Kementerian Keuangan

6. Kementerian Energi dan Sendang Daya Mineral

7. Kementerian Perindustrian

8. Departemen Perdagangan

9. Kementerian Pertanian

10. Kementerian Kehutanan

11. Kementerian Pernah

12. Kementerian Kelautan dan Perikanan

13. Kementerian Personel dan Transmigrasi

14. Kementerian Pekerjaan Awam

15. Kementerian Kesehatan

16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

17. Departemen Sosial

18. Kementerian Agama

19. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

20. Departemen Komunikasi dan Informatika

21. Kementerian Sekretariat Negara

22. Kementerian Penyelidikan dan Teknologi

23. Kementerian Koperasi dan Usaha Mungil Menengah

24. Kementerian Lingkungan Hidup

25. Kementerian Pemberdayaan Dayang dan Perlindungan Momongan

26. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

27. Departemen Pembangunan Kawasan Tertinggal

28. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

29. Kementerian Tubuh Propaganda Hak Negara

30. Kementerian Perumahan Rakyat

31. Kementerian Pemuda dan Olahraga

32. Kementerian Organisator Meres Politik, Hukum, dan Keamanan

33. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

34. Kementerian Koordinator Bidang Kedamaian Rakyat

Baca pun:

  • Isi Pembukaan UUD 1945: Kursi, Bunyi Alinea, Makna & Penjelasan
  • Pengertian dan Ciri-ciri Negara Hukum Menurut UUD 1945
  • Segala Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945?

Baca juga artikel terkait UU KEMENTERIAN NEGARA atau gubahan menarik lainnya Yuda Prinada

(tirto.id – prd/ale)


Penulis: Yuda Prinada
Editor: Alexander Haryanto
Penyokong: Yuda Prinada

Subscribe for updates Unsubscribe from updates

C . Presiden Karena merupakan hak mutlak nya


TheFighter11


TheFighter11

Jawabannya; Menurut UU NRI tahun 1945 pasal 17 ayat (2) yang berhak mewujudkan kabinet yaitu Presiden bagaikan kepala negara dan pemerintahan Kaprikornus, Jawabannya adalah. C. Kepala negara

Semoga Membantu


Aprishisa001
@Aprishisa001


February 2022


2


293


Report

Menurut UUD 1945 pasal 17 ayat 2 Yang berwenang membentuk dewan menteri adalah


mhmmdhanafi

Kepala negara
#MaafKloSalah

0 votes

Thanks 3

helmyadi12

Pasal 17


(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

1 votes

Thanks 1

More Questions From This User See All


Aprishisa001
February 2022 | 0 Replies

Siapat yang mendasar sreg kelebihan diri sendiri merasa diri paling benar adalah

Answer

Recommend Questions



elaaa04
May 2022 | 0 Replies

segala apa makna sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata)?


wiwindevibrata
May 2022 | 0 Replies

landasan konstitusional politik luar negri ind


putripriskila89
May 2022 | 0 Replies

Apa pendapatmu adapun keragaman suku bangsa di Indonesia?


PutriKusumawardhani
May 2022 | 0 Replies

Cara menggapil mata air gana alam Indonesia semoga dapat mempersempit Wawasan Nusantara


Paturachman
May 2022 | 0 Replies

jelaskan pengertian MOSI


Brenk11
May 2022 | 0 Replies

Bagaimanakah peran negara dalam pandangan fasisme


fitri7693
May 2022 | 0 Replies

Samakan sistem pendistribusian kekuasaan yg diterapkan oleh negara indonesia dengan amerika serikat dagang


fawaz07
May 2022 | 0 Replies

kapan dan oleh siapakah undang undang pangkal 1945 ditetapkan


haryashadiqin
May 2022 | 0 Replies

Kapan hari Tulah Pemuda dilaksanakan?


dedi21172
May 2022 | 0 Replies

kerangka dandan coklat pada peta menunjukan daerah


Source: https://apadimaksud.com/menurut-uud-1945-pasal-17-ayat-2-yang-berhak-membentuk-kabinet-adalah

Posted by: gamadelic.com