Hukuman Yang Pantas Untuk Koruptor

Upaya menjerat koruptor dengan vonis hukuman mati kembali hangat setelah terdakwa kasus ASABRI, Heru Hidayat, dituntut demikian oleh jaksa dari Kejagung.
Ilustrasi jerat perdata aniaya nyenyat. (Istockphoto/AVNphotolab)

Jakarta, CNN Indonesia

Terdakwa kasus dugaan


korupsi

PT ASABRI, Heru Hidayat, dituntut hukuman lengang maka dari itu jaksa penuntut umum berusul Kejaksaan Agung (

Kejagung

), di

Pengadilan Tipikor Jakarta
, Selasa (7/12). Heru lagi dituntut mengupah tempuh sebesar Rp12,6 triliun.

Jaksa mengungkapkan sejumlah alasan menuntut mati terdakwa koruptor tersebut. Riuk satu di antaranya adalah yang bersangkutan melakukan dril delik setelah sebelumnya terlibat dalam kasus korupsi Jiwasraya.

Tuntutan mati terhadap pelaku korupsi enggak bisa jadi ini saja terjadi. Sebelumnya, Dicky Iskandar Dinata dituntut hukuman ranah atas kasus pembobolan Bank BNI melalui transaksi fiktif senilai Rp1,7 triliun. Namun, pidana memvonis Dicky dengan 20 waktu sengkeran.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua Komisi Pemberantasan Manipulasi (KPK) Firli Bahuri pun senggang mengutarakan probabilitas menjatuhkan tuntutan hukuman mati pada koruptor, terutama terkait penanggulangan Covid-19. Namun, itu belum terbukti sejauh ini, termasuk lega mantan Menteri Sosial Juliari Batubara rasi menjadi terdakwa korupsi dana bansos Covid.

RUU Perampasan Aset ini lah salah satu indikator keseriusan negara intern membandingbanding kecurangan, semata-mata, sayangnya terus ditolak DPR dan pemerintah.
Zaenur Rohman

Perumpamaan wara-wara, Qada dan qadar pengadilan mati diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Penumpasan Delik Kecurangan (UU Tipikor):

Ayat (1):Setiap khalayak nan secara melawan hukum melakukan kelakuan memperkaya diri sendiri alias turunan lain alias suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana lokap dengan penjara seumur hidup atau meja hijau interniran paling ringkas 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua dupa juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (suatu miliar peso).

Ayat (2):Dalam hal tindak pidana penyelewengan sebagai halnya dimaksud kerumahtanggaan ayat (1) dilakukan n domestik keadaan tertentu, pidana senyap dapat dijatuhkan.

Keadaan tertentu dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan lega tahun negara dalam hal bahaya sesuai dengan Undang-undang yang bermain, puas tahun terjadi rayuan alam nasional, perumpamaan pengulangan tindak pidana penggelapan, maupun pada waktu negara dalam situasi krisis ekonomi dan finansial.

Peneliti Sentral Kajian Antikorupsi Perhimpunan Gajah Mada(Pukat UGM), Zaenur Rohman, mafhum azab nyenyat memicu pro kontra di dok umum karena menyangsang Hoki Asasi Manusia (HAM). Ia menjelaskan catatan utama penangkal hukuman mati yaitu terkait dengan eigendom hidup seseorang nan enggak boleh dikurangi kerumahtanggaan kejadian segala apa pun.

Sebab, selain itu terjadi di negara yang masih belalah ada error dalam penegakan hukum, hukuman mati juga belum mempunyai bukti ilmiah dapat menimbulkan bilyet jera.

Darurat dari sisi gerombolan pendukung ikab mati, Zaenur mengatakan mereka menilai manipulasi yakni kejahatan yang lampau serius dan mengakibatkan rakyat sengsara. Selain itu, hukuman yang diberikan kepada koruptor sejauh ini tidak membuat sekuritas lasi.

“Rontok mulai sejak pro kontra mahkamah lengang, korupsi sebagai kejahatan bermotif ekonomi maka bentuk pemidanaannya harus boleh memiskinkan melewati perampokan harta benda hasil kejahatan. RUU Perampasan Khazanah ini lah salah suatu parameter kebulatan hati negara privat melawan korupsi, doang, sayangnya terus ditolak DPR dan pemerintah,” kata Zaenur kepada
CNNIndonesia.com, Rabu (8/12).

Pakar syariat pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar,menuturkan pidana ranah masih merupakan hukum berwujud di Indonesia ialah diatur dalam Pasal 10 KUHP. Ia berkata tuntutan sepi yang diberikan jaksa kepada Heru karena korupsi mutakadim dikualifikasikan sebagai delik suntuk berat.

“Secara yuridis tidak salah JPU menuntut siksa lengang karena memang menurut rasa keadilan negara. Karena itu formal-sah cuma, bukan cak semau masalah apa sekali lagi,” pengenalan dia.

Namun, secara sosiologis, Fickar berpendapat akan lebih baik hukuman maksimal yang diberikan adalah pidana pengasingan seumur semangat. Sebab, menurut dia, aniaya lengang menyelimuti ki kemungkinan kekeliruan, kesalahan, bahkan tertawan mendahului Tuhan.

“Karena itu, lamun KUHP kita masih bisa dijadikan radiks menuntut hukuman ranah, sebaiknya tidak digunakan kembali. Bertambah adil seangkatan hidup tanpa remisi,” ucap Fickar.


Baca halaman lebih lanjut ada suara miring dari LSM pertanyaan hukuman tenang koruptor.



Kurungan dan Peroncean Gana yang Enggak Dimaksimalkan

BACA Pelataran BERIKUTNYA

HALAMAN :

Source: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211209050336-12-731734/hukuman-mati-koruptor-antara-efek-jera-dan-hak-asasi-manusia

Posted by: gamadelic.com