Fungsi Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

KOMPAS.com – Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai fotografer dan juru tafsir konstitusi RI, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perian (UUD NRI 1945).

Tugas dan wewenang MK tersebut, sama dengan dikemukakan Ahmad Syahrizal n domestik buku
Peradilan Konstitusi: Satu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional misal Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif
(2006).

Bersama Mahkamah Agung (MA), MK adalah rang negara yang menjalankan fungsi pengaruh kehakiman.

Baca juga: Tugas dan Wewenang MA

Adapun, kekuasaan peradilan adalah kontrol yang merdeka bagi menyelenggarakan kehakiman guna menegakkan syariat dan keseimbangan.

Sebagai rancangan yang menjalankan kekuasaan peradilan, kedudukan MK dan MA dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ialah sederajat.

Hal itu seperti tersurat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945.

Baca juga: Tugas Majelis hukum Konstitusi

Lantas, apa cuma tugas dan wewenang MK?

Tugas dan wewenang MK

Tugas dan kewenangan MK tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Tugas dan wewenang tersebut antara tak:

  • Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final cak bagi menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
  • Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan makanya Undang-Undang Dasar.
  • Memutus pemansuhan partai politik.
  • Memutus perselisihan tentang hasil penyortiran masyarakat (pemilu).

Selain itu, tugas dan kewenangan MK juga diatur dalam Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945, yakni memberikan tetapan atas pendapat Dewan Kantor cabang Rakyat (DPR) tentang hipotesis pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Tugas dan wewenang tersebut juga tertera privat Pasal 7B ayat (1) UUD NRI, yakni MK bertugas memeriksa, mengadili, dan membelakangkan pendapat DPR tersapu pencopotan Presiden dan/alias Duta Kepala negara.

Pemberhentian Presiden dan/maupun Duta Presiden tersebut, antara tidak karena melanggar hukum berupa pembelotan terhadap negara, penggelapan, penyuapan, delik berat lainnya, ataupun ulah tercela.

Pencopotan kembali dapat dilakukan jikalau Presiden dan/alias Wakil Kepala negara tidak pun memenuhi syarat kerjakan menjawat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Baca lagi: Sekelebat adapun Kasus Nurhadi, Mantan Sekretaris MA yang Sempat Menjadi Buronan KPK…

Hakim konstitusi

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin jalannya sidang perkara Pengujian Formil dan Materiil UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Sidang dengan acara mendengarkan keterangan DPR dan Presiden tersebut ditunda dan akan digelar kembali pada 17 Juni 2022. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
SIGID KURNIAWAN
Majikan Majelis Juri Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin jalannya sidang perkara Pengujian Formil dan Materiil UU Nomor 11 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Sidang dengan acara mendengarkan pesiaran DPR dan Presiden tersebut ditunda dan akan digelar kembali pada 17 Juni 2022. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

Merujuk Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945, MK terdiri dari sembilan anggota hakim konstitusi.

Sembilan hakim konstitusi tersebut diajukan masing-masing tiga oleh Pengadilan Agung, DPR, dan Presiden.

Penengah konstitusi terpilih kemudian ditetapkan makanya Presiden melalui Keputusan Presiden.

Baca juga: Gaji Presiden dan Wakil Presiden Indonesia

Selanjutnya, sebagaimana internal Pasal 24C ayat (4) UUD NRI 1945, para hakim konstitusi memilih ketua dan wakil ketua Perdata Konstitusi.

Sehingga, susunan MK terdiri semenjak satu orang pejabat yang merangkap anggota, suatu orang wakil ketua nan merangkap anggota, serta tujuh anggota hakim konstitusi.

Kodrat di atas, tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pertukaran Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 adapun Meja hijau Konstitusi.

Baca juga: Gempita soal Menkes Terawan, Kemenkes: Paket MK, Alhamdulillah Sehat

Memori MK

Dilansir dari laman jamak, MK adalah lembaga negara yang plonco didirikan lega 13 Agustus 2003.

Kehadiran MK di Indonesia merupakan hasil dari perubahan alias amandemen ketiga Undang-Undang Asal Perian 1945 (UUD 1945) pada 2001.

Pada amandemen ketiga UUD 1945, dirumuskan Pasal 24C yang memuat takdir tentang MK.

Guna merinci dan menindaklanjuti maklumat konstitusi tersebut, pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadilan Konstitusi.

Baca juga: Simak, Ini Tata Cara dan Syarat Uji Materi UU Cipta Kerja ke MK

RUU yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 24 Periode 2003 mengenai MK ini disahkan dalam sidang paripurna DPR pada 13 Agustus 2003.

13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para hakim konstitusi laksana hari lahir Majelis hukum Konstitusi Republik Indonesia.

Adapun sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, tiga lembaga negara merupakan DPR, Kepala negara, dan MA mengajukan masing-masing tiga hakim konstitusi.

Setelah terpilih dan ditetapkan maka itu Presiden, sembilan penengah konstitusi periode pertama ini kemudian menjabat selama lima periode, mulai 2003 setakat 2008.

Baca kembali: Duduk Perkara Penyitaan Mal First Travel Varian Mahkamah Agung




Dapatkan update
berita pilihan
dan
breaking news
setiap hari dari Kompas.com. Marilah menyatu di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih lampau di ponsel.

Source: https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/10/120400165/tugas-dan-wewenang-mahkamah-konstitusi?page=all

Posted by: gamadelic.com