Demokrasi Adalah Prinsip Yang Digunakan Untuk Mengatasi

Sistem pemerintahan Australia

Sistem pemerintahan Australia dibangun di atas pagar adat demokrasi liberal. Berdasarkan ponten-biji toleransi beragama, kebebasan bercakap dan berserikat, dan supremasi hukum, tulangtulangan-rangka Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan teoretis Inggris dan Amerika Paksina. Pada saat nan sama, mereka individual Australia.

Pemerintah yang bertanggungjawab

Salah satu demokrasi yang tertua dan lestari di mayapada, Persemakmuran Australia didirikan sreg 1901 ketika bekas koloni Inggris ini – kini enam negara bagian – sepakat untuk menjadi federasi. Praktik dan prinsip demokrasi nan membentuk legislator kolonial pra-federasi (seperti ‘satu orang, satu suara’ dan hak memilah-milah wanita) diberlakukan oleh pemerintah federal Australia nan pertama.

Daerah jajahan Australia mewarisi tradisi pemilu dari Inggris yang mencakup peruntungan memilah-milah terbatas dan pemungutan suara mahajana dan ganda. Pengingkaran seperti suap dan bentakan pemilih menjorokkan perubahan pemilihan umum. Australia mempelopori pembaruan yang menopang praktik pemilu kerakyatan beradab.

Puas 1855, Victoria memperkenalkan penyaringan awam secara rahasia, nan menjadi naik daun di seluruh dunia sebagai ‘pemilu Australia’. Pada 1856, Australia Kidul menelantarkan persyaratan profesional dan harta serta memberi properti memilah-milah kepada seluruh laki-laki dewasa, kemudian pada 1892 memberi wanita dewasa nasib baik pilih. Puas dasawarsa 1890an koloni-koloni tersebut memberlakukan prinsip satu celaan masing-masing hamba allah, menghentikan praktik pengutipan suara minor ganda.

Pemerintah Australia didasarkan pada parlemen yang dipilih secara terkenal dengan dua majelis: Senat dan Senat.

Para nayaka nan diangkat berasal kedua majelis ini menjalankan fungsi administratif, dan keputusan kebijakan dibuat dalam berapatan-rapat Kabinet. Selain pengumuman keputusan, sawala Lemari kecil tidak disebarluaskan. Para nayaka terjerumus oleh kaidah solidaritas Kabinet, yang sangat mencerminkan model Inggris yakni Kabinet bertanggungjawab kepada legislator.

Kendatipun Australia yakni bangsa yang merdeka, Paduka Elizabeth II berbunga Inggris secara resmi juga ialah Sri paduka Australia. Ratu menunjuk Gubernur Jenderal (atas saran semenjak Pemerintah Australia tersortir) bagi mewakilinya. Gubernur Jenderal memiliki kekuasaan yang luas, tetapi berdasarkan konvensi hanya dolan atas saran para menteri privat hampir semua urusan.

UUD tertulis

Seperti Amerika Serikat namun berbeda dengan Inggris, Australia mempunyai undangundang pangkal tertulis. UUD Australia merumuskan tanggung jawab pemerintah federal, nan mencaplok hubungan luar negeri, perbisnisan, baluwarti dan imigrasi. Pemerintah negara babak dan teritori bertanggungjawab atas semua urusan yang bukan dilimpahkan kepada Persemakmuran, dan mereka kembali mematuhi prinsip pemerintah nan bertanggungjawab. Di negara penggalan, Ratu diwakili oleh koteng Gubernur untuk setiap negara penggalan.

Majelis hukum Tinggi Australia menangani sengketa antara Persemakmuran dan negara bagian. Banyak keputusan pidana memperluas kekuasaan dan tanggung jawab konstitusional pemerintah federal.

UUD Australia hanya bisa diubah dengan permufakatan pemilih melalui satu referendum kebangsaan di mana seluruh orang dewasa yang masuk privat daftar pemilih harus timbrung serta.

Rancangan undang-undang yang kebal amandemen pertama-tama harus disahkan oleh kedua majelis parlemen tersebut atau, dalam situasi tertentu saja, doang maka itu salah satu majelis parlemen. Setiap perubahan UUD harus disetujui oleh mayoritas ganda – mayoritas pemilih nasional dan mayoritas pemilih di mayoritas negara bagian (sekurangnya empat berpokok enam negara bagian). Jika satu ataupun bebeberapa negara bagian tertentu dihinggapi dampak isi referendum tersebut, mayoritas pemilih di negara-negara bagian tersebut pula harus menyetujui perubahan tersebut. Ini sering disebut dengan kaidah ‘tiga mayoritas’.

Ketentuan mayoritas ganda membuat pergantian UUD menjadi sulit. Sejak federasi ngeri lega 1901, sahaja okta- dari 44 usulan amandemen UUD yang disetujui.

Pemilih pada umumnya enggan kondusif apa yang mereka pandang bak kenaikan pengaturan pemerintah federal.

Negara bagian dan teritori juga dapat menyelenggarakan referendum.

Kedaulatan parlementer

UUD Australia menjabarkan kekuasaan pemerintah internal tiga bagian – legislatif, eksekutif dan yudikatif – tetapi mengistimewakan bahwa anggota legislatif harus juga anggota administratif. Pada kenyataannya, parlemen mendelegasikan kewenangan penyusunan undang-undang nan luas kepada manajerial.

Pemerintah dibentuk di Dewan Kantor cabang Rakyat oleh partai yang berkecukupan meraih mayoritas di majelis tersebut.

Organisasi politik minoritas seringkali menjadi penyeimbang pengaruh di Badan legislatif, nan berfungsi bagaikan majelis kaji ulang keputusan-keputusan pemerintah. Para senator dipilih bakal masa bakti heksa- periode, dan internal satu penyortiran publik biasa belaka separuh senator yang menghadapi pemilih.

Di semua parlemen Australia, tanya dapat diajukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan menerapkan giliran yang hati-hati antara soal pemerintah dan Oposisi kepada para menteri selama Periode Tanya- Jawab. Oposisi menunggangi pertanyaan bakal mencecar pemerintah. Pemerintahan menjatah kesempatan kepada para nayaka lakukan menjelaskan kebijakan dan tindakan pemerintah secara positif, atau lakukan menyerang Oposisi.

Apa juga yang diucapkan di anggota dewan boleh disebarluaskan dengan berimbang dan akurat tanpa kekhawatiran akan tuntutan pencemaran tanda baik. Keriuhan Waktu Pertanyaan-Jawab dan debat wakil rakyat disiarkan dan diberitakan secara luas. Ini membantu membangun popularitas debat publik nan tangguh di Australia, dan berfungsi sebagai lagam informal atas kontrol eksekutif.

Kekerapan pemilihan umum

Pemilahan umum nasional harus diselenggarakan dalam jangka waktu tiga perian sejak sidang pertama parlemen federal yang hijau. Masa bakti rata-rata parlemen sekitar dua setengah tahun. Pada praktiknya, pemilahan umum diadakan ketika Gubernur Jenderal menyetujui aplikasi mulai sejak Bendahara Menteri, yang memintal sungkap pemilahan mahajana.

Partai yang berkuasa menoleh rata-rata setiap lima tahun sejak federasi berdiri pada 1901, akan tetapi masa bakti pemerintah sangat bervariasi. Partai Liberal memimpin koalisi dengan masa bakti paling lama — 23 waktu — dari 1949 sampai 1972. Sebelum Perang Dunia II, beberapa pemerintahan berseregang minus dari satu tahun, tetapi sejak 1945 hanya terjadi sapta kali pergantian pemerintahan.

Pemungutan celaan

Seluruh warga negara nan berusia di atas 18 tahun wajib memberikan suaranya dalam penyortiran awam pemerintah federal ataupun negara episode, dan kemangkiran dari pemilu dapat berujung pada denda alias tuntutan mahkamah.

Puak

Seperti halnya di negara enggak, organisasi politik politik Australia dan kegiatan internalnya umumnya bukan diatur, namun disiplin dalam partai sangat diskriminatif. Australia memiliki sistem resmi pendataan partai dan pelaporan kegiatan partai melalui Komisi Pemilihan Australia dan komisi ekuivalen di tingkat negara bagian dan teritori.

Australia punya empat partai garis haluan utama. Puak Buruh Australia (ALP) yaitu partai sosial demokrat yang didirikan makanya gerakan buruh Australia. ALP telah berwenang sejak akhir 2007. Puak Liberal adalah puak sayap kanan tengah. Puak Kebangsaan Australia, sebelumnya Partai Kewedanan, adalah puak konservatif yang mewakili kepentingan pedesaan. Partai Yunior Australia adalah partai sayap kiri dan mileu.

Partai strategi utama Australia memiliki tata pendirian terstruktur untuk menyertakan anggota mereka dalam pengembangan kebijakan partai atas isu tertentu. Politisi terseleksi susah yang menuju organisasi politik mereka di anggota dewan.

Meskipun para kurator Australia mencerca bahwa pemilihan umum semakin bersifat ‘presidensial’ dalam maslahat sejumlah metode kampanye Amerika telah digunakan, struktur dasar sistem Australia mengarah menitikberatkan posisi kebijakan daripada kepribadian perorangan politisi.

Seperti halnya di negara demokrasi lainnya, biaya kampanye pemilu dan sumber dana kegiatan politik menjadi isu di Australia. Sejak 1984, sistem kapitalisasi umum (dikelola oleh Komisi Penyortiran Umum Australia) dan keterbukaan kampanye seleksi publik telah diterapkan. Organisasi politik harus meraih sekurang-kurangnya 4 uang jasa dari suara yang legal dalam pemilihan nan mereka ikuti cak bagi mengakui dana publik.

Partai-partai harus mengungkapkan pengeluaran kampanye dan sumber-sumber sumbangan di atas had yang sudah ditentukan.

Primadona perorangan juga harus mengungkapkan sumber sumbangan di atas perenggan tertentu. Partai dan perorangan nan mengikuti pemilihan publik enggak secara berturut-ikut harus membeberkan hadiah dan sumbangan yang diterima di ujar-ujar kampanye.

Ikatan antar tingkattingkat rezim

Parlemen negara bagian menunduk kepada UUD nasional dan konstitusi negara bagian. Hukum federal mengalahkan hukum negara bagian yang lain selaras dengannya.

Dalam praktiknya, kedua tingkat pemerintahan bekerja sama dalam banyak bidang di mana negara putaran dan teritori secara resmi bertanggungjawab, seperti pendidikan, transportasi, kebugaran dan penegakan hukum. Pajak penghasilan ditetapkan secara federal, dan debat antar tingkat tadbir adapun akses ke penelaahan dan kemujaraban pengeluaran yang tumpang tindih ialah corak permanen politik Australia. Lembaga pemerintah daerah dibentuk melalui perundang-undangan di tingkat negara bagian dan teritori.

Dewan Pemerintahan Australia (COAG) adalah forum lakukan menggagas, mengembangkan dan menerapkan pembaruan garis haluan kebangsaan yang menuntut tindakan kolaborasi antar tiga tingkat tadbir: nasional, negara putaran ataupun teritori, dan kewedanan. Sasarannya mencakup penanganan isu besar dengan kerja separas dalam reformasi struktural pemerintah dan reformasi bakal menjejak ekonomi nasional nan terintegrasi dan efisien serta pasar individual kewarganegaraan.

COAG terdiri berasal perdana nayaka, perdana nayaka negara bagian, bos nayaka teritori, dan presiden Sangkut-paut Pemerintah Daerah Australia.

Selain itu, dewan nayaka (terdiri bersumber menteri kebangsaan, negara adegan dan teritori, dan bila relevan, perwakilan pemerintah daerah dan pemerintah Selandia Yunior dan Papua Nugini) antuk secara teratur bikin mengembangkan dan menerapkan tindakan antar-pemerintah di satah-bidang garis haluan khusus.

Fakta-fakta kunci

  • Persemakmuran Australia didirikan sreg 1901 ketika jebolan koloni Inggris ini – sekarang enam negara bagian – sepakat bagi mendirikan federasi.
  • Lamun Australia yaitu negara kerakyatan parlementer yang merdeka penuh, Ratu Elizabeth II dari Inggris secara sah juga yaitu Sultan Australia.
  • Seluruh warga negara yang berusia di atas 18 musim harus memberikan suaranya baik pada pemilihan umum pemerintah federal alias negara penggalan.

Wara-wara lebih jauh:

  • Australian Electoral Commission
  • Australian Parliament House
  • National Library of Australia

Unduh lembar fakta di sini (PDF)

Source: https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/sistem_pemerintahan.html