Bunyi Pasal 29 Ayat 1

Alat pernapasan, 07 September 2022 | 19:12 WIB

print this page Cetak
Dibaca: 9724300

  • Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan uji Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perkawinan dengan agenda mendengarkan deklarasi Ahli dari Majelis Ulama Indonesia, Alat pernapasan (08/09) di Urat kayu Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

    Image 1

  • Neng Djubaedah dan Muhammad Amin Suma selaku juru yang dihadirkan maka itu Majelis Ulama Indonesia diambil sumpahnya secara daring cak bagi menerimakan pemberitahuan pada sidang uji Undang-Undang Nomor 16 Waktu 2022 tentang Perkawinan, Peparu (08/09) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

    Image 2

  • Image 3

  • TERKAIT:


    JAKARTA, HUMAS MKRI – UU Perkawinan yakni perwujudan dari negara Indonesia umpama negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan negara yang bersendikan Ketuhanan Nan Maha Esa seperti termuat plong Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Oleh balasannya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan hukum Islam kerjakan hamba allah Selam, syariat Nasrani bagi sosok Nasrani, dan syariat Hindu cak bagi basyar Hindu. Untuk menjalankan syariat tersebut, diperlukan kekeluargaan dominasi negara. Maka, dalam UU Perkawinan pangkal hukum yang digunakan tidak bukan adalah Pasal 29 UUD 1945, sehingga setiap pasal-pasal yang cak semau di n domestik suatu norma harus dijiwai dan lain bisa bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945. Artinya, semua ketentuan (termasuk perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 nan menjadi syarat mutlak.


    Demikian keterangan yang disampaikan Neng Djubaedah sebagai Juru yang dihadirkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku Pihak Tercalit, dalam sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Waktu 1974 mengenai Perkawinan (UU Perkawinan) sebagai halnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Periode 2022 tentang Perlintasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adapun Perkawinan, Paru-paru (7/9/2022). Sidang permohonan perkara Nomor 24/PUU-XX/2022  ini diajukan maka dari itu E. Ramos Petege nan merupakan seorang pemeluk agama Katolik yang hendak menikah dengan gadis beragama Islam.


    Bertambah lanjur Neng menyebutkan n domestik Pusparagam Hukum Islam (KHI), akad perkawinan menjadi sah setelah memenuhi syarat perkawinan, di antaranya bagi calon pengantin laki-suami beragama Selam dan unggulan pengantin putri beragama Selam, di antara mereka tidak terletak guri kerjakan melangsungkan perkawinan atau halangan perkawinan karena perbedaan agama. Sehingga larangan perkawinan karena perbedaan agama bagi makhluk Selam di Indonesia terdapat dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang dihubungkan dengan Pasal 8 huruf f, Pasal 40 hururf c, dan Pasal 44 KHI.


    “Menurut hukum Selam, perkawinan itu ialah ibadah, maka perlindungan terhadap muslim intern melaksanakan ibadah melintasi pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat n domestik Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Perkawinan itu berkaitan dengan tatanan awam. Perkawinan itu harus seagama, sebab dengan itu maka bukan cak semau pemaksaan terhadap satu lega yang lainnya bikin menjalankan agama lainnya tersebut,” jelas Neng lega Sidang Pleno yang dipimpin Penasihat MK Anwar Usman dengan didampingi delapan wasit konstitusi.


    Sistem Syariat yang Terawat


    Pada kesempatan nan sama, MUI juga menghadirkan Muhammad Amin Suma sebagai pakar. Amin menguraikan peraturan perundang-undangan tertulis yang mengatur perkawinan. Bilang di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Periode 1974, Ordinansi Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Inpres Nomor 1 Hari 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku I.


    Menurut Amin, UU Perkawinan mempunyai irisan dan urusan dengan sistem  syariat yang hidup (fiqh al-hayâh; leaving law) dan terawat oleh dan di tengah-tengah publik hukum Indonesia. Termasuk ke dalam sistem hukum yang hidup dan terawat kerumahtanggaan konteks guna-guna dan praktik syariat di Indonesia ialah hukum agama di samping syariat adat.


    “Keikhlasan dan peran/fungsi syariat agama termasuk bagi tidak mengatakan terutama syariat Agama Islam (syariat/fikih),  mendapat geta/ajang  serta  jaminan dan perlindungan  hukum yang lestari n domestik tata hukum (peraturan perundang-undangan) alias praktek ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia. Di antara acuan kasusnya dalam rataan syariat keluarga (family law; al-ahwâl al-syakhshiyyah/ahkâm al-usrah).
    Utamanya bidang Perkawinan (munâkahât; marriage),” jelas Amin.


    Aspek-Aspek dalam UU Perkawinan


    Berikutnya Amin menyebutkan aspek-aspek yang terdapat internal syariat agama dan peraturan perundang-pelawaan negara akan halnya perkawinan. Menurut Amin, perkawinan tidak saja berbimbing dengan aspek syariat baku formal dan normatif administratif. Sebab, perkawinan namun merupakan satu aspek atau persiapan awal mulai sejak pembentukan tanggungan ataupun rumah jenjang nan punya banyak aspek. Untuk itu, hubung Amin, diharapkan peristiwa tersebut bisa berperilaku  ‘abadi’ sebagaimana diamanatkan hukum agama atau peraturan perundang-pelawaan negara.


    “Alhasil perkawinan khususnya dan keluarga plong biasanya memiliki ruang jangkauan yang cukup luas dan melibatkan banyak aspek. Sekurang-kurangnya sejarah (histori), resan-aturan, ilmu masyarakat, budaya, psikologi, ekonomi, politik dan tidak-tidak. Tentu saja terutama aspek hukum termasuk di dalamnya syariat agama dan tidak terkecuali syariat agama Islam atau fikih,” terang Amin.


    Perkawinan Beda Agama Tidak Sah


    Tentatif itu terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terhalang menikah karena perbedaan agama, Amin membeningkan keterkaitannya dengan ketentuan pada UU Perkawinan khususnya Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f yang dinilainya tidak berlawanan dengan UUD 1945. Sebab di dalamnya enggak ada pasal-pasal nan mudarat milik-peruntungan konstitusional penghuni negara Indonesia. Terkait dengan perkawinan tikai agama ialah antara calon kemantin muslim/muslimah dengan favorit mempelai non-muslim/muslimah, sreg dasarnya ‘dihukumkan terlarang’ dan dinyatakan ‘tidak resmi’ secara hukum, baik menurut spirit peraturan perundang-undangan negara maupun  atma  hukum agama Islam (fikih).


    “Bahkan menurut  mode hukum yang hidup pada kebanyakan masyarakat mukminat di Indonesia, dan berdasarkan sreg bagian terbesar umum beragama non Selam nan lain-lainnya seperti tercatat intern Pasal 8 huruf f  UU Perkawinan itu, melarang perkawinan antara basyar yang berbeda agama, dalam peristiwa ini antara warga negara yang beragama Islam dengan non-muslim,” kata Amin.


    Baca juga:


    Gagal Nikah karena Beda Agama, Koteng Pemukim Uji UU Perkawinan


    Pemohon Uji Bilangan Perkawinan Selisih Agama Kurangi Incaran Pengujian


    Perkawinan Tikai Agama dalam Rukyah DPR dan Pemerintah


    MUI Harap MK N sogokan Perkawinan Beda Agama


    Perkawinan Beda Agama n domestik Perspektif Syariat Internasional dan Hukum Islam


    Dewan Da’waduh: Dalil Pemohon Soal Nikah Beda Agama Tidak Beralasan Syariat


    Nikah Tikai Agama Varian Ade Armando dan Rocky Gerung


    Perkawinan Beda Agama Mudaratnya Lebih Besar


    Misal tambahan informasi, aplikasi Nomor 24/PUU-XX/2022 kerumahtanggaan perkara pengujian UU Perkawinan ini diajukan oleh E. Ramos Petege. Ramos merupakan koteng pemeluk agama Katolik yang hendak menikah dengan kuntum beragama Islam. Namun, perkawinan itu harus dibatalkan dikarenakan perkawinan beda agama tidak diakomodasi oleh UU Perkawinan. Pelelang merasa eigendom-hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak bisa melangsungkan perkawinan tersebut.


    Pembeli juga merasa dirugikan karena kehabisan kemerdekaan dalam memeluk agama dan kepercayaan karena apabila kepingin melakukan perkawinan beda agama, akan ada paksaan lakukan salah satunya bakal menundukkan keyakinan. Selain itu, Pemohon juga kehilangan kemerdekaan lakukan boleh meneruskan keturunan dengan membentuk keluarga yang didasarkan pada kehendak bebas.


    Adapun materi nan diujikan Ramos adalah Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 aksara f UU Perkawinan. Menurutnya, ketentuan yang diujikan tersebut, bentrok dengan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-ajakan yang berlaku.”


    Pasal 8 huruf f UU Perkawinan menuyatakan, “Perkawinan dilarang antara dua orang yang:… f. mempunyai nikah yang oleh agamanya atau ordinansi tak yang berlaku, dilarang kawin.”


    Penulis: Sri Pujianti.


    Editor: Nur R.


    Humas: Raisa Ayudhita.

    Source: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494

    Posted by: gamadelic.com