Apa Yang Dimaksud Konstitusi Serikat

Kamis, 13 Agustus 2022 | 10:38 WIB

print this page Cetak
Dibaca: 9752311

Terkait:

Memori KONSTITUSI

Senyatanya. konstitusi(constitution) berbeda dengan Undang-Undang Sumber akar(Grundgezets), dikarenakan suatu kekhilafan dalam rukyah orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern sehingga signifikasi konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang Asal. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh faham kodifikasi yang menghendaki sepatutnya semua kanun hukum ditulis, demi menyentuh ahadiat hukum, kesahajaan hukum dan kepastian hukum. Sejenis itu samudra pengaruh faham kodifikasi, sehingga setiap kanun syariat karena utama itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu merupakan Undang-Undang Bawah.

Secara umum terdapat dua macam konstitusi yaitu :

1) Konstitusi tertulis dan

2) Konstitusi tak teragendakan.

Hampir semua negara di manjapada memiliki konstitusi tertulis ataupun Undang-Undang Radiks (UUD) nan sreg biasanya mengatur mengenai pembentukan, pendistribusian wewenang dan cara berkreasi berjenis-jenis bagan kenegaraan serta penjagaan hak azasi manusia.

Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis yaitu Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-gambar kenegaraan dan semua kepunyaan asasi manusia terwalak lega adat resan dan juga tersebar di berbagai sahifah, baik sahifah yang nisbi bau kencur maupun yang sudah suntuk tua sebagai halnya Magna Charta nan berasal dari waktu 1215 yang memuat tanda jadi hak-hak azasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar intern plural dokumen atau hanya semangat dalam aturan adat masyarakat itulah maka Inggris turut dalam kategori negara nan mempunyai konstitusi tidak tertulis.

Pada akrab semua konstitusi tersurat diatur akan halnya pendistribusian kekuasaan berlandaskan variasi-macam kekuasaan, dan kemudian beralaskan varietas kekuasaan itu dibentuklah lembaga-rajah negara. Dengan demikian, macam pengaruh itu terlazim ditentukan terlebih habis, plonco kemudian dibentuk gambar negara yang berkewajiban bakal melaksanakan variasi otoritas tertentu itu.

Beberapa jauhari mengemukakan pandangannya akan halnya keberagaman tugas ataupun kewenangan itu, salah satu yang paling  terkemuka yakni rukyah Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi internal tiga macam kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis pengaruh itu adalah :

  1. Yuridiksi menciptakan menjadikan qanun perundangan (legislatif)
  2. Kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan (manajerial)
  3. Kekuasaan kehakiman (yudikatif).

Rukyat enggak mengenai jenis supremsi nan wajib dibagi ataupun dipisahkan di intern konstitusi dikemukakan maka itu van Vollenhoven intern muslihat karangannyaStaatsrecht adv lewat Zee.Ia membagi kekuasaan menjadi empat macam yaitu :

  1. Pemerintahan (bestuur)
  2. Perundang-ajakan
  3. Kepolisian
  4. Pengadilan.

Van Vollenhoven menilai pengaruh eksekutif itu terlalu luas dan hasilnya perlu dipecah menjadi dua jenis kontrol pun yaitu dominasi rezim dan kekuasaan kepolisian. Menurutnya kepolisian memegang spesies kekuasaan untuk mengawasi peristiwa berlakunya hukum dan kalau perlu memaksa buat melaksanakan hukum.

Wirjono Prodjodikoro privat bukunya Azas-azas Syariat Manajemen Negara di Indonesia membantu gagasan Van Vollenhoven ini, tambahan pula dia mengusulkan lakukan membukit dua pula jenis kekuasaan negara yaitu kekuasaan Kejaksaan dan Kontrol Pemeriksa Keuangan bakal menginvestigasi keuangan negara serta menjadi variasi otoritas ke-panca dan ke-enam.

Berdasarkan teori syariat kebijakan nan dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa diversifikasi kekuasaan negara yang diatur n domestik suatu konstitusi itu umumnya terbagi atas enam dan sendirisendiri kekuasaan itu diurus oleh suatu badan maupun tulangtulangan tersendiri yaitu:

    1. Kekuasaan membuat undang-undang (legislatif)
    2. Pengaturan melaksanakan undang-undang (eksekutif)
    3. Kekuasaan kehakiman (yudikatif)
    4. Kontrol kepolisian
    5. Otoritas kejaksaan
    6. Kekuasaan memeriksa keuangan negara

      Konstitusi satu negara pada hakekatnya yaitu hukum dasar tertinggi yang memuat situasi-hal akan halnya penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus punya sifat yang lebih stabil berasal pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan satu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa kaprikornus satu negara yang demokratis berubah menjadi diktatorial karena terjadi peralihan dalam konstitusinya.

Kadang kala keinginan rakyat bakal mengadakan persilihan konstitusi ialah satu hal yang bukan boleh dihindari. Situasi ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah lain sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Maka dari itu karena itu,  konstitusi umumnya pula mengandung ketentuan adapun perubahan konstitusi itu seorang, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan nan terjadi adalah sungguh-sungguh aspirasi rakyat dan bukan berlandaskan keinginan semena-mena dan berwatak sementara atau pun kerinduan dari sekelompok manusia semata-mata.

Pada dasarnya terserah dua macam sistem nan baku digunakan n domestik praktek ketatanegaraan di mayapada dalam peristiwa perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan main-main merupakan konstitusi yang berlaku secara keseluruhan (penggantian konstitusi). Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di marcapada. Sistem yang kedua yakni bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli konstan dolan. Persilihan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang bersih tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut yaitu atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut maka itu Amerika Persekutuan dagang.

 PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA

Para pendiri Negara Keesaan Republik Indonesia telah seia utntuk menyusun sebuah Undang-Undang Asal sebagai konstitusi termaktub dengan apa arti dan fungsinya. Sehari setelah kenyataan kemerdekaan Republik Indonesia plong 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai sesuatu”aliran grondwet” telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh panitia langkah kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Sumber akar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu yakni konstitusi yang sangat ringkas dan hanya memuat 37 pasal tetapi ketiga materi muatan konstitusi nan harus ada menurut kodrat umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Plong dasarnya kemungkinan untuk mengadakan pertukaran atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penggubah UUD 1945 itu seorang, dengan merumuskan dan melalui pasal 37 UUD 1945 mengenai perubahan Undang-Undang Bawah. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah UUD melalui pasal 37 UUD 1945 , sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh Rakyat Indonesia melampaui suatu referendum.(Tap no.1/ MPR/1983 pasal 105-109 jo. Tap no.IV/MPR/1983 tentang referendum)

Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara sedikit demi dan menjadi keseleo suatu agenda sidang Tahunan MPR bersumber tahun 1999 hingga peralihan ke empat lega sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya uang lelah konstitusi yang bertugas melakukan pendalaman secara komperhensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR No. I/MPR/2002 akan halnya pembentukan tip Konstitusi.

Internal sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia terserah empat macam Undang-Undang nan aliansi berlaku, yaitu :

  1. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

(Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)

Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang bawah. Sehari kemudian puas tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Pangkal Republik Indonesia sesudah mengalami beberapa proses.

  1. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950

(Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat)

Pelawatan negara yunior Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan lakukan sekali lagi berkuasa di Indonesia. Risikonya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti mana negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut maka terjadilah agresi Belanda 1 sreg masa 1947 dan agresi 2 pada musim 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang berputra negara Republik Indonesia Sekutu. Sehingga UUD yang seharusnya bertindak bakal seluruh negara Indonesia itu, sahaja berlaku kerjakan negara Republik Indonesia Sindikat saja.

  1. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

(Penetapan Undang-Undang Radiks Sementara 1950)

Periode federal bersumber Undang-undang Dasar Republik Indonesia Sekutu 1949 merupakan pergantian sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menuntut sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bersikukuh lama karena terjadinya pemberkasan dengan Republik Indonesia. Kejadian ini mengakibatkan kewibawaan dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, akhirnya dicapailah kata semupakat bikin mendirikan kembali Negara Kesendirian Republik Indonesia. Bagi negara ketunggalan yang akan didirikan jelas mesti adanya suatu undang-undang bawah yang mentah dan bagi itu dibentuklah suatu panitia bersama yang memformulasikan satu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh badan pekerja komite kebangsaan pusat dan oleh Kongres Rakyat dan badan legislatif Republik Indonesia Serikat pada rontok 14 Agustus 1950 dan berlakulah undang-undang dasar bau kencur itu pada tanggal 17 Agustus 1950.

  1. Musim 5 Juli 1959 – saat ini

(Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Radiks 1945)

Dengan dekrit Kepala negara 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama puas waktu 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap cacat mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara kudus dan mantiki.

Perubahan UUD 1945

Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh nasion Indonesia lega masa perombakan ialah perombakan konstitusional (constitutional reform). Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda nan harus dilakukan karena UUD 1945 sebelum perubahan dinilai tidak pas untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya good governance, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi individu.

Persilihan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang MPR dari 1999 hingga 2002 . Perubahan pertama dilakukan internal Sidang Umum MPR Musim 1999. Arah peralihan mula-mula UUD 1945 adalah membatasi kontrol Presiden dan memperkukuh takhta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) umpama lembaga legislatif.

Perubahan kedua dilakukan privat sidang Tahunan MPR Masa 2000. Transisi kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal nan meliputi ki aib provinsi negara dan pembagian pemerintahan provinsi, menyempumakan pertukaran permulaan n domestik kejadian memperdekat kedudukan DPR, dan bilangan¬-ketentuan terperinci tentang HAM.

Perubahan ketiga ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR 2001. Pergantian tahap ini mengingkari dan alias menambah ganjaran-ketentuan pasal mengenai asas-asas limbung bemegara, kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, serta garis hidup-predestinasi adapun Pemilahan Awam. Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Pergantian Keempat tersebut meliputi takdir tentang kelembagaan negara dan kombinasi antarlembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), pendidikan dan peradaban, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta sifat pelengkap.

Catur tahap perubahan UUD 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Naskah kalis UUD 1945 berisi 71 butir qada dan qadar, sedangkan persilihan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Waktu ini, terbit 199 butir ketentuan yang suka-suka internal UUD 1945, sekadar 25 (12%) butir qada dan qadar nan tidak mengalami perubahan. Selebihnya, sebanyak 174 (88%) butir ganjaran merupakan materi nan baru atau telah mengalami persilihan.

Pecah sebelah kualitatif, perlintasan UUD 1945 bersifat sangat mendasar karena menafsirkan prinsip otonomi rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Bawah. Hal itu menyebabkan semua tulang beragangan negara n domestik UUD 1945 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat n domestik jangkauan wewenangnya saban. Perubahan lain ialah berpokok kekuasaan Presiden yang adv amat besar (concentration of power and responsibility upon the President) menjadi prinsip silih melihat dan mengimbangi (checks and balances). Prinsip-prinsip tersebut menegaskan cita negara yang hendak dibangun, ialah negara hukum nan demokratis.

Setelah berhasil mengamalkan pergantian konstitusional, tahapan selanjutnya nan harus dilakukan yakni pelaksanaan UUD 1945 yang telah diubah tersebut. Pelaksanaan UUD 1945 harus dilakukan mulai dari konsolidasi norma hukum setakat internal praktik nyawa berbangsa dan bernegara. Sebagai hukum bawah, UUD 1945 harus menjadi acuan dasar sehingga benar-benar semangat dan berkembang dalam tata negara dan kehidupan warga negara (the living constitution).

Konstitusi Seumpama Piranti Kehidupan Negara Yang Demokratis

Seperti dijelaskan diawal, bahwa konstitusi mengamanatkan bagaikan sebuah resan dasar yang mengatur semangat dalam bernegara dan berbangsa maka aepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negra dan warga Negara . Kontitusi ialah adegan dan terciptanya spirit yang demokratis lakukan seluruh warga Negara. Sekiranya Negara yang memintal demokrasi, maka konstitusi demokratis merupakan adat yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi dinegara tersebut. Setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-kaidah dasar kerakyatan itu sendiri.

Rajah NEGARA PASCA  AMANDEMEN

Andai kelembagaan Negara, MPR RI tak kembali diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi Negara dan hanya sebagai lembaga Negara, sama dengan juga, seperti juga DPR, Kepala negara, BPK dan MA. Dalam pasal 1 ayat (2) yang sudah lalu mengalami persilihan perihal kebebasan disebutkan bahwa otonomi berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang bawah sehingga tampaklah bahwa MPR RI tidak lagi menjadi pegiat/kreator kemerdekaan rakyat. Juga susunan MPR RI telah berubah keanggotaanya, yaitu terdiri atas anggota DPR dan Dewan Perakilan Area (DPD), nan kesemuanya direkrut melalui pemilu.

Teradat dijelaskan juga bahwa pertautan ketatanegaraan dalam kelembagaan Negara lagi mengalami perubahan, dengan pemisahan kekuasaan, antara tidak adanya lembaga Negara nan dihapus maupun lahir baru, yaitu sebagai Badan legislative terdiri berusul anggota MPR, DPR, DPD, Raga Administratif Presiden dan wakil Presiden, menengah fisik yudikatif terdiri atas kekuasaan kehakiman merupakan mahkamah konstitusi (MK) sebagai lembaga baru, Mahkamah Agung (MA), dan Uang lelah Yudisial (KY) juga bentuk baru. Lembaga Negara lama yang dihapus yaitu dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Badan pemeriksa keuangan tetap ada sahaja diatur spesial diluar kesemuanya/dan setimbang.

Tugas dan kewenagan MPR RI selepas perubahan, menurut pasal 3 UUD 1945 ( perubahan Ketiga ).
a. Majelis Permusyawaran Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD
b. Majelis Permusyawaran Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
c. Majelis Permusyawaran Rakyat cuma boleh memberhentikan presiden dan/ataupun Wakil Presiden dalam hari jabatannya menurut undang-undang bawah ( impeachment ).

Undang-Undang Asal adalah hukum tertinggi dimana kemerdekaan berpunya di tangan rakyat dan dijalankan selengkapnya menurut UUD. UUD mengasihkan pembagian supremsi (separation of power) kepada 6 Tulangtulangan Negara dengan kedudukan nan sama dan sejajar, merupakan Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Badal Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Kewedanan (DPD), Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Perubahan (Amandemen) UUD 1945:

* Mempertegas cara negara berlandaskan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan menempatkan kekuasaan kehakiman misal kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada properti asasi individu serta yuridiksi yang dijalankan atas prinsip due process of law.
* Menata mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para bos negara, seperti Hakim.
* Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan pengaruh (check and balances) yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang berdasarkan kekuatan masing-masing.
* Setiap bentuk negara setolok kedudukannya di bawah UUD 1945.
* Mengeset kembali rencana-lembaga negara yang ada serta mewujudkan bilang lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara bersendikan hukum.
* Penyempurnaan pada jihat geta dan wewenang maing-masing lembaga negara disesuaikan dengan jalan negara kerakyatan modern.

Tugas Tulangtulangan Tinggi Negara sesudah amandemen ke – 4 :

A. MPR
· Gambar tinggi negara selaras kedudukannya dengan lembaga tataran negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.
· Meredakan supremasi kewenangannya.
· Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.
· Menghilangkan kewenangannya mengangkat Kepala negara (karena presiden dipilih secara langsung melewati pemilu).
· Loyal berwenang menetapkan dan mengubah UUD.
· Susunan keanggotaanya berubah, merupakan terdiri pecah parlemen Kantor cabang Rakyat dan angota Dewan Kantor cabang Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.

B. DPR
· Posisi dan kewenangannya diperkuat.
· Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sementara itu DPR tetapi memberikan permufakatan semata-mata) darurat pemerintah berwenang mengajukan RUU.
· Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah.
· Mempertegas fungsi DPR, yaitu: kurnia legislasi, fungsi antisipasi, dan keefektifan pemeriksaan sebagai mekanisme dominasi antar lembaga negara.

C. DPD
· Lembaga negara bau kencur sebagai awalan akomodasi bakal keterwakilan arti kawasan n domestik tubuh perwakilan tingkat nasional pasca- ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR.
· Keberadaanya dimaksudkan bagi memperkuat kesendirian Negara Republik Indonesia.
· Dipilih secara kontan maka dari itu awam di daerah melalui pemilu.
· Punya kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan kemerdekaan daerah, persaudaraan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.

D. BPK
· Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
· Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti makanya aparat penegak hukum.
· Berkedudukan di ibukota negara dan punya kantor cabang di setiap provinsi.
· Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi penilik internal departemen yang berkepentingan ke dalam BPK.

E. Presiden
· Mewatasi bilang kekuasaan presiden dengan memperbaiki manajemen prinsip pemilihan dan pemberhentian kepala negara kerumahtanggaan hari jabatannya serta memperapat sistem pemerintahan presidensial.
· Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.
· Membatasi musim jabatan presiden maksimum menjadi dua musim sekadar.
· Kewenangan pengangkatan duta dan memufakati duta harus memperhatikan pertimbangan DPR.
· Kewenangan belas kasih pengampunan, abolisi dan pemaafan harus memperhatikan pertimbangan DPR.
· Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga mengenai pencopotan jabatan presiden n domestik masa jabatannya.

F. MAHKAMAH AGUNG
· Lembaga negara yang mengerjakan kekuasaan yustisi, yaitu kekuasaan nan menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan syariat dan keseimbangan [Pasal 24 ayat (1)].
· Berhak mengadili plong tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang tak yang diberikan Undang-undang.
· Di bawahnya terletak badan-jasad kehakiman dalam lingkungan Peradilan Mahajana, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan mileu Yustisi Penyelenggaraan Kampanye Negara (PTUN).
· Badan-badan bukan yang yang fungsinya berkaitan dengan dominasi kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Pengacara/Pengacara dan lain-tidak.

G. MAHKAMAH KONSTITUSI
· Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution).
· Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar rencana negara, memutus pembubaran puak garis haluan, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pengingkaran oleh kepala negara dan atau wakil presiden menurut UUD.
· Penengah Konstitusi terdiri bermula 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang pengaturan negara ialah yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

H. Uang lelah YUDISIAL
· Tugasnya mencalonkan Hakim Agung dan melakukan penapisan moralitas dan kode tata krama para Hakim.

Manajemen  URUTAN  PERUNDANG-Invitasi

menurut  Undang  Undang  No. 10  tahun  2004  variasi  dan  tata  urutan/korespondensi  (hirarki)  statuta perundang-undangan  sekarang  yaitu  sebagai  berikut :

  1. UUD-RI musim 1945
  2. Undang-undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
  3. Peraturan Pemerintah (PP);
  4. Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan rajah negara atau organ/badan negara yang dianggap sederajat dengan Presiden antara lain : Peraturan Kepala BPK, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Komisi Pemilahan Umum (KPU), Ordinansi Mahkamah Agung, Peraturan Pengadilan Konstitusi, Ordinansi Uang Yudisial,
  5. Regulasi Daerah Propinsi;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Regulasi Desa (Perdesa).

Sumber: http://topihukum.blogspot.com/2014/02/rekaman-dan-perkembangan-konstitusi-di.html

Source: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776

Posted by: gamadelic.com