Apa Yang Dimaksud Dengan Kasasi

Prosedur Perkara Perbicaraan Kasasi

  1. Permintaan kasasi diajukan oleh pemohon kepada Panitera selambat-Iambatnya privat waktu 14 (empat belas) masa sesudah putusan Pengadilan diberitahukan kepada terdakwa/ Penuntut Umum dan selanjutnya dibuatkan akta permohonan kasasi oleh Panitera.

  2. Permohonan kasasi yang melewati batas waktu tersebut, tidak bisa masin lidah, lebih lanjut Penyalin membuat Akta Terlambat Mengajukan Petisi Kasasi yang diketahui maka dari itu Ketua Meja hijau Kewedanan.

  3. Dalam tenggang daya 14 (empat belas) perian setelah aplikasi kasasi diajukan, pemohon kasasi harus mutakadim menerimakan sejarah kasasi dan tambahan memori kasasi (takdirnya ada). Bakal itu petugas membuat Akta tanda terima album/ komplemen memori.

  4. Intern hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang mengerti hukum, Panitera sreg waktu menerima aplikasi kasasi teradat lamar apakah alasan anda mengajukan permohonan tersebut dan bikin itu Panitera membuatkan memori kasasinya.

  5. Pencatat memberitahukan tembusan memori kasasi/ kasasi kepada pihak lain, buat itu petugas takhlik tanda songsong.

  6. Termohon Kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi, untuk itu Panitera menerimakan Surat Surat bahari.

  7. N domestik keadaan pemohon kasasi tidak memasrahkan memori kasasi dan atau terlambat menerimakan memori kasasi, cak bagi itu Panitera membuat akta.

  8. Apabila pemohon tidak menerimakan dan alias terlambat memberikan memori kasasi, jaras perkara bukan dikirim ke Mahkamah Agung, buat itu Pengarah Perdata Daerah mengeluarkan Surat Laporan nan disampaikan kepada pelamar kasasi dan Mahkamah Agung (SEMA No.7 Tahun 2005).

  9. Terhadap perkara perdata nan diancam pidana minimal lama 1 (suatu) waktu dan/ ataupun denda, tetapan praperadilan lain dapat diajukan kasasi.

  10. Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat stereotip selambat-Iambatnya n domestik waktu 14 (empat belas) masa setelah batas waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas perkara kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung.

  11. Dalam peristiwa petisi kasasi diajukan sedangkan terdakwa masih privat narapidana, Pengadilan Area paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya aplikasi kasasi tersebut segera melaporkan kepada Mahkamah Agung melalui surat ataupun dengan ki alat-sarana elektronik.

  12. Selama perkara kasasi belum diputus oleh Majelis hukum Agung, permohonan kasasi dapat dicabut maka itu pemohon. Dalam hal pencabutan dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa, harus berbahagia persetujuan terlebih dahulu berpunca terdakwa.

  13. Atas pencabutan tersebut, Panitera membuat dokumen pencabutan kasasi nan ditandatangani oleh Panitera, pihak yang meragas dan diketahui oleh Pejabat Pengadilan Negeri. Selanjutnya akta tersebut dikirim ke Mahkamah Agung.

  14. Untuk perkara kasasi yang terdakwanya ditahan, Panitera Perbicaraan Negeri wajib melampirkan penetapan penahanan dimaksud intern bebat perkara.

  15. Internal hal perkara sudah lalu diputus oleh Pengadilan Agung, sahifah putusan dikirim kepada Pengadilan Negeri bagi diberitahukan kepada terdakwa dan Penuntut Masyarakat, yang untuk itu Panitera membuat akta publikasi vonis. Fotocopy relaas deklarasi putusan Perdata Agung, taajul dikirim ke Mahkamah Agung.

  16. Petugas buku register harus mencatat dengan irit dalam register terkait semua kegiatan nan berkenaan dengan perkara kasasi dan pelaksanaan putusan.


Sumber: – Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Meja hijau Singularis, Resep II, Edisi 2007, Majelis hukum Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 5-8.

Source: http://www.pn-sengkang.go.id/2015-06-06-01-33-53/perkara-pidana-kasasi.html

Posted by: gamadelic.com