29 Ayat 2 Uud 1945

Rabu, 07 September 2022 | 19:12 WIB

print this page Cetak
Dibaca: 8703538

  • Pidana Konstitusi menggelar sidang lanjutan uji Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perkawinan dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli dari Majelis Ulama Indonesia, Rabu (08/09) di Ulas Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

    Image 1

  • Neng Djubaedah dan Muhammad Amin Suma selaku pakar yang dihadirkan oleh Majelis Cerdik pandai Indonesia diambil sumpahnya secara daring untuk mengasihkan keterangan sreg sidang uji Undang-Undang Nomor 16 Perian 2022 tentang Perkawinan, Rabu (08/09) di Ira Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

    Image 2

  • Image 3

  • TERKAIT:


    JAKARTA, HUMAS MKRI – UU Perkawinan merupakan perwujudan bermula negara Indonesia laksana negara syariat sebagaimana termasuk dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan negara yang bersendikan Rabani Yang Maha Esa seperti termuat lega Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Oleh jadinya puas kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam buat turunan Islam, syariat Nasrani bakal anak adam Nasrani, dan syariat Hindu untuk orang Hindu. Untuk menjalankan hukum tersebut, diperlukan perikatan kekuasaan negara. Maka, internal UU Perkawinan sumber akar hukum yang digunakan tak enggak adalah Pasal 29 UUD 1945, sehingga setiap pasal-pasal yang ada di dalam satu norma harus dijiwai dan lain boleh bertentangan dengan predestinasi Pasal 29 UUD 1945. Artinya, semua ketentuan (terdaftar perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjadi syarat mutlak.


    Demikian keterangan yang disampaikan Neng Djubaedah sebagai Juru yang dihadirkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku Pihak Tersapu, intern sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Perian 2022 tentang Perlintasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rabu (7/9/2022). Sidang tuntutan perkara Nomor 24/PUU-XX/2022  ini diajukan oleh E. Ramos Petege yang ialah seorang pemeluk agama Katolik yang hendak menikah dengan perempuan beragama Selam.


    Lebih lanjut Neng menyebutkan dalam Antologi Hukum Islam (KHI), akad perkawinan menjadi sah sehabis memenuhi syarat perkawinan, di antaranya lakukan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan calon raja sehari nona beragama Islam, di antara mereka tidak terdapat galangan lakukan melangsungkan perkawinan atau halangan perkawinan karena perbedaan agama. Sehingga tabu perkawinan karena perbedaan agama bagi mukminat di Indonesia terdapat privat UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang dihubungkan dengan Pasal 8 huruf f, Pasal 40 hururf c, dan Pasal 44 KHI.


    “Menurut hukum Islam, perkawinan itu ialah ibadah, maka pelestarian terhadap anak adam Islam dalam melaksanakan ibadah melalui pelaksanaan perkawinan tersebut terletak dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Perkawinan itu berkaitan dengan tatanan umum. Perkawinan itu harus seagama, sebab dengan itu maka tidak ada pemaksaan terhadap suatu pada yang lainnya untuk menjalankan agama lainnya tersebut,” jelas Neng pada Sidang Pleno yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan hakim konstitusi.


    Sistem Hukum yang Terawat


    Pada kesempatan yang sama, MUI pula menghadirkan Muhammad Amin Suma sebagai juru. Amin menjelaskan peraturan perundang-undangan tersurat nan mengatur perkawinan. Beberapa di antaranya yakni Undang-Undang Nomor 1 Masa 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kumpulan Hukum Islam Buku I.


    Menurut Amin, UU Perkawinan memiliki irisan dan urusan dengan sistem  syariat nan hidup (fiqh al-hayâh; leaving law) dan terawat oleh dan di tengah-tengah masyarakat syariat Indonesia. Termasuk ke internal sistem hukum nan hidup dan terawat kerumahtanggaan konteks aji-aji dan praktik hukum di Indonesia yaitu hukum agama di samping hukum adat.


    “Kehadiran dan peran/fungsi hukum agama termasuk kerjakan tidak mengatakan terutama hukum Agama Selam (syariat/fikih),  mendapat takhta/medan  serta  panjar dan pemeliharaan  syariat yang kuat dalam tata syariat (peraturan perundang-undangan) alias praktek ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia. Di antara konseptual kasusnya n domestik meres hukum keluarga (family law; al-ahwâl al-syakhshiyyah/ahkâm al-usrah).
    Utamanya bidang Perkawinan (munâkahât; marriage),” jelas Amin.


    Aspek-Aspek kerumahtanggaan UU Perkawinan


    Berikutnya Amin menyebutkan aspek-aspek nan terdapat dalam hukum agama dan peraturan perundang-undangan negara tentang perkawinan. Menurut Amin, perkawinan tidak tetapi berhubungan dengan aspek syariat halal konvensional dan normatif administratif. Sebab, perkawinan hanya merupakan satu aspek atau langkah awal dari pembentukan keluarga ataupun rumah tangga yang memiliki banyak aspek. Untuk itu, hubung Amin, diharapkan hal tersebut dapat bersifat  ‘awet’ sebagaimana diamanatkan syariat agama alias peraturan perundang-undangan negara.


    “Karenanya perkawinan khususnya dan keluarga pada umumnya memiliki ruang lingkup yang layak luas dan mengikutsertakan banyak aspek. Sekurang-kurangnya sejarah (ilmu sejarah), adat-resan, ilmu masyarakat, budaya, psikologi, ekonomi, politik dan lain-lain. Tentu saja terutama aspek syariat termaktub di dalamnya hukum agama dan lain terkecuali syariat agama Islam atau fikih,” nur Amin.


    Perkawinan Selisih Agama Tidak Sah


    Tentatif itu terhadap dalil Pelamar nan menyatakan terhalang menikah karena perbedaan agama, Amin menerangkan keterkaitannya dengan ketentuan pada UU Perkawinan khususnya Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 abjad f yang dinilainya tidak berlawanan dengan UUD 1945. Sebab di dalamnya tidak terserah pasal-pasal yang mudarat hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. Tercalit dengan perkawinan beda agama yakni antara calon mempelai orang islam/muslimah dengan favorit mempelai non-muslim/muslimah, puas dasarnya ‘dihukumkan gelap’ dan dinyatakan ‘tidak sah’ secara syariat, baik menurut roh kanun perundang-undangan negara alias  spirit  syariat agama Islam (fikih).


    “Bahkan menurut  tren syariat nan hidup sreg kebanyakan publik mukmin di Indonesia, dan bersendikan pada bagian terbesar mahajana beragama non Islam nan lain-lainnya sama dengan teragendakan kerumahtanggaan Pasal 8 huruf f  UU Perkawinan itu, melarang perkawinan antara orang nan farik agama, dalam keadaan ini antara warga negara yang beragama Selam dengan non-mukmin,” perkenalan awal Amin.


    Baca juga:


    Gagal Nikah karena Beda Agama, Seorang Warga Uji UU Perkawinan


    Pemohon Uji Ketentuan Perkawinan Beda Agama Kurangi Objek Pengujian


    Perkawinan Beda Agama kerumahtanggaan Pandangan DPR dan Pemerintah


    MUI Mohon MK Dorong Perkawinan Beda Agama


    Perkawinan Tikai Agama dalam Perspektif Hukum Jagat dan Syariat Islam


    Dewan Da’wah: Dalil Pemohon Soal Nikah Cedera Agama Tidak Beralasan Hukum


    Nikah Tikai Agama Versi Ade Armando dan Rocky Gerung


    Perkawinan Beda Agama Mudaratnya Makin Lautan


    Sebagai tambahan informasi, aplikasi Nomor 24/PUU-XX/2022 privat perkara pengujian UU Perkawinan ini diajukan makanya E. Ramos Petege. Ramos yaitu koteng pemeluk agama Katolik nan hendak menikah dengan amoi beragama Selam. Namun, perkawinan itu harus dibatalkan dikarenakan perkawinan beda agama lain diakomodasi oleh UU Perkawinan. Pemohon merasa hak-peruntungan konstitusionalnya dirugikan karena enggak dapat melangsungkan perkawinan tersebut.


    Pemohon pula merasa dirugikan karena kekeringan kemerdekaan privat memeluk agama dan pendamping karena apabila ingin mengerjakan perkawinan cedera agama, akan ada paksaan bagi riuk satunya untuk menundukkan keimanan. Selain itu, Penawar juga kehilangan kedaulatan untuk bisa melanjutkan keturunan dengan membentuk keluarga yang didasarkan puas kehendak objektif.


    Mengenai materi yang diujikan Ramos yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 abjad f UU Perkawinan. Menurutnya, ketentuan yang diujikan tersebut, anti dengan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berperan.”


    Pasal 8 huruf f UU Perkawinan menuyatakan, “Perkawinan dilarang antara dua orang nan:… f. n kepunyaan hubungan nan oleh agamanya ataupun peraturan lain yang main-main, dilarang pergaulan.”


    Juru tulis: Sri Pujianti.


    Penyunting: Nur R.


    Humas: Raisa Ayudhita.

    Source: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2

    Posted by: gamadelic.com